ibukota 1

 

Sejarawan belanda dan indonesia memiliki pandangan yang sanga berbeda 

tetang sejarah awal jakarta. Kaum nasionalis indonesia melacak sejarah jakarta 

dimulai dari masa kerajaan islam dan hindu-jawa hingga masa prasejarah. 

Sedangakan belanda memulainya dengan cerita penaklukan yang dilakukan 

VOC dan pembangunan benteng belanda tahun 1619. Asal mula jakarta dapat ditelusuri dengan dimulainya sebagai kota pelabuhan 

sunda kelapa milik kerajaan hindu-jawa kerajaan Pajajaran pada abad ke 16, 

meskipun catatan sejarah lainnya menunjukan adanya tanda kehidupan di tanah 

jakarta dengan temuan prasasti abad ke 5 yang ditemukan di daerah jakarta utara 

di desa batu tumbuh yakni prasasti tugu milik kerajaan tarumanegara. Pada abad 

ini portugis datang ke sunda kelapa dengan motif perdagangan niaga dan bekerja 

sama dengan kerajaan pajajaran.portugis membangun benteng pertama di sekitar 

ciliwung dan menandai peristiwa ini sebagai perjanjian pertama yang terjadi di 

kota jakarta. Namun hal ini membuat cemas kerajaan islam demak dan mengirim 

pasukan sebanyak 1425 tentara ke sunda kelapa yang dipimpin oleh panglima 

fatahillah untuk melumpuhkan kota pelabuhan itu. Fatahillah berhasil 

merobohkan benteng dan memukul mundur orang-orang portugis dan menandai 

kemenanganya dengan mengubah nama sunda kelapa dengan nama jayakarta. 

2.2.2 Kota Kompeni : Asal mula hingga 1800 

Pada abad 16-17 bangsa eropa datang dengan motif komersial yang tertuju 

oleh kekayaan rempah-rempah di indonesia. Bangsa belanda yang juga telah 

datang kebumi nusantara untuk berdagang tertarik dengan kota pelabuhan sunda 

kelapa yang menjadi jalur perdagangan asia dari hindia sampai ke tanjung 

harapan. Belanda menamai kongsi dagangnya dengan nama VOC (Vereenigde 

Oost-Indische Compagnie ). Pada tahun 1611, VOC membuat sebuah perjanjian 

dengan Banten untuk mendirikan sebuah kantor dagang sekaligus rumah tinggal 

dan gudang. Ketika Jan Pieterzoon Coen dilantik pada tahun 1618, kantor 

dagang yang sebelumnya berada di Banten dipindahkan ke Jayakarta dan

diperkuat dengan benteng pertahanan dan meriam.Benteng ini digunakan untuk 

mengantisipasi serangan bangsa inggris dan banten. Musuh utama VOC adalah 

bangsa inggris yang juga berkepentingan dengan perdagangan di indonesia, 

mereka sering berselisih dalam perdagangan hingga agresi terbuka. Bangsa 

inggris dan bangsa belanda pernah mengalami pertempuran kecil dimana 

kekalahan ini menyebabkan balasan pengepungan jayakarta oleh belanda. 14 

januari 1619 terjadi perjanjian antar banten dan belanda. Kemudian pasukan 

inggris mundur karena gentar dengan banten dan Pangeran jayakarta 

disingkirkan oleh banten. Pada tanggal 12 maret 1619,di dalam benteng orang￾orang belanda menamai bentengnya menjadi Batavia untuk menghormati leluhur 

bangsa belanda, yaitu orang-orang batavia. Walaupun tidak segera mendapatkan 

pengakuan resmi, nama ini terus bertahan dan diakui VOC pada 1621. Mei 1619 

J.P Coen kembali menjadi gubernur di benteng batavia VOC. kemudian 

menaklukkan Jayakarta, melancarkan serangan dan menaklukkannya pada 

tanggal 30 Mei 1619 dan nama jayakarta tidak lagi digunakan. 

Dimata orang belanda Jan pieterszoon Coen adalah pendiri imperium yang 

berpikiran jauh, sementara pihak lain melihatnya sebagai megalomaniak kejam. 

Pada tahun 1614 Coen yang berusia 28 tahun , sudah membuat rencana luar 

biasa ambisius bagi VOC yang sudah lama berdiri. Ia membayangkan belanda 

memiliki pos dagang di seluruh Asia yang nantinya akan mendominasi seluruh 

perdagangan di wilayah tersebut.Ia menekankan pentingnya pengendalian lokal 

sebagai tempat pengumpulan komoditas asia dan pusat koloniasasi karena ia 

beranggapan bahwa dominasi belanda membutuhkan banyak orang belanda yang 

berada di wilayah lokal untuk perdagangan intraregional, aktivitas militer, 

akutansi, pekerja trampil, dan pengawas perkebunan. J.P Coen adalah orang 

yang paling berjasa dalam menaklukan jayakarta. Perannya memindahkan kantor 

dagang dan membuat “pos dagang” menjadi benteng adalah langkah awal untuk 

membesarkan cengkeraman belanda di jayakarta saat itu. 

Pada ada ke 17 batavia menjadi pusat jaringan besar perdagangan Belanda 

di asia, dari cape town dan persia(iran) ke india,ceylon(sri lanka), myanmar, 

thailand,kamboja,vietnam,laos dan malaka, formosa (taiwan) serta 

dejima(jepang). Batavia pada mulanya berisikan orang-orang dari asia yang 

dibawa oleh VOC untuk kepentingan mereka. Orang cina dipaksa menetap dan 

membuka toko untuk membuat hubungan dagang dengan negara cina, budak 

budak datang darimana mana tetapi tidak dari jawa yang terlalu dicurigai mereka 

yang suatu saat akan menjatuhkan mereka.Coen melancarkan pembangunan 

terhadap Batavia, dan kota ini dijadikan sebagai pusat militer dan administrasi 

yang lokasinya strategis dan mudah mencapai jalur-jalur perdagangan ke 

Indonesia Timur, Timur Jauh, dan Eropa. Bangunan dan tata kota Batavia 

berawal dari pembangunan gudang senjata, garnisun, bengkel, pembendaharaan, 

gedung admnistrasi,akutansi dan lain-lain dari dalam benteng batavia tersendiri . 

kemudian pembangunan di menyebar ke luar benteng dimulai dari pembangunan 

gudang – gudang senjata, kanal-kanal yang dibangun demi kepentingan 

transportasi dan antisipasi banjir. Orang belanda menyukai banguna dengan area 

terbuka di depan rumah, trotoar dan pagar dipisah agar para penduduk dapat 

duduk dan bersantai di pagi dan sore hari. Belanda mengharuskan bangunan 

menggunakan bata agar mencegah menjamurnya kios-kios orang asia. 

Peninggalan bangunan belanda banyak yang diubah menjadi museum dan 

gedung pemerintahan saat ini.seperti museum fatahillah yang dulu digunakan 

untuk balai kota Batavia. Belanda sangat ingin membuat batavia terlihat kesan 

eropa. 

 

 Peta Batavia dibawah kekuasaan J.P. Coen 

Di batavia sebenarnya kesan eropa tidak didapatkan melihat sedikitnya 

penghuni eropa saat itu tidak banyak, dikarenakan juga sedikitnya wanita dari 

eropa.adapun sebagian besar wanita hanya pegawai VOC. 

Berikut statistik tahun 1673 penduduk batavia. 

• Orang Belanda : 2024 

• Orang Eurasia : 726 

• Orang Cina : 2724 

• Orang Mardjiker : 5362 

• Orang Moor dan jawa : 1339 

• Orang Melayu : 611 

• Orang Bali : 981 

• Budak : 13.278 

Total populasi : 27068 

Orang mardjiker adalah orang asia beragama kristen yang berasal dari 

wilayah-wilayah kekuasaan portugis di asia, sedangkan Moor adalah sebutan 

orang india muslim pada masa ini. Belanda tidak menganjurkan membawa 

keluarga mereka ke batavia melainkan mengharuskan menikahi perempuan 

pribumi atau mendirikan rumah dengan Nyai yang tidak lain adalah gundik. 

Pada masa ini status sosial sangat ditekankan oleh pemerintah belanda, 

lamabang tingginya mereka di sosial adalah banyaknya budak yang mereka 

punya.bahkan beberapa pengamat menyatakan bahwa begitu banyaknya para 

budak hingga mereka hanya memiliki sedikit pekerjaan sehingga mereka dapat 

berjudi. Aturan dan hukum tentang perlakuan budak banyak diperbaharui 

menjadi lebih baik.adakalanya seorang belanda diusir dari wilayah kekuasaan 

VOC seumur hidup karena menembak budak. 

Peran orang cina atau ras tionghoa sangat berarti bagi VOC,baik untuk 

hubungan dagang maupun pembangunan ekonomi batavia. Masyarakat eropa 

sanagat bergantung pada orang tionghoa sehingga menyatakan “ tidak ada 

bangsa yang lebih berguna bagi VOC dan mudah didapatkan daripada orang 

cina”. Bahkan J.P Coen memiliki sahabat pemimpin mereka yakni So bing 

Kong. Pada awalnya mereka dipaksa untuk menetap dengan berbagai 

cara.namun pada akhirnya orang cina datang dengan sendirinya. 

Dengan kedatangan VOC, hubungan orang Tionghoa dengan penduduk 

setempat yang harmonis berangsur-angsur menjadi renggang. VOC memandang 

hubungan antara etnis Tionghoa dengan penduduk setempat dapat menghalangi 

kekuasaan mereka, sehingga dimulailah tindakan memberikan eksklusifitas 

terhadap orang Tionghoa. Mereka diberikan posisi yang lebih tinggi dalam strata 

sosial di Batavia, yaitu sebagai vreemde-oosterlingan (timur asing) dan menjadi 

kaum yang lebih tinggi dibanding pribumi, sementara kaum VOC dan orang￾orang Eropa menduduki posisi paling tinggi dalam strata sosial masyarakat. 

Orang-orang Tionghoa diberi hak untuk memungut pajak, menjual candu, dan 

membuka rumah judi. 

VOC sendiri mendapatkan sebagian besar pemasukannya dari perdagangan 

di sekitar Asia, bukan dari hubungannya dengan Kerajaan Belanda sendiri. Dan 

sudah barang tentu kaum Tionghoa di Batavia memiliki hubungan dengan 

Tiongkok. Simbiosis yang mutual ini seharusnya mempererat hubungan orang 

Tionghoa dan VOC di Batavia, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. 

Kenyataan bahwa orang Tionghoa menjadi kekuatan bisnis yang besar di 

Batavia dan menjadi saingan dari kaum Eropa menimbulkan rasa tidak senang 

dari sebagian pihak dari kaum koloni. Keberadaan orang-orang Tionghoa 

berkemampuan ekonomi rendah yang didatangkan sebagi kuli di bidang 

pertanian dan perkebunan (sektor gula dikuasai oleh mayoritas penduduk Tionghoa pada masa itu, yang termasuk sektor ekonomi yang besar di Batavia) 

menambah beban kepadatan populasi penduduk. 

Kondisi perekonomian Batavia setelah 1725 cenderung memburuk. VOC 

mengalami kekalahan dalam mempertahankan hegemoni perdagangan Eropa di 

Hindia Timur dengan kongsi dagang Inggris, yaitu East India Company (EIC). 

Hasil pembukuan menunjukkan kerugian berturut-turut. Selama satu abad, hanya 

ada satu tahun keuntungan saja. Pada tahun 1720, industri gula dan pasar gula 

internasional mengalami guncangan parah, karena munculnya kompetitor gula 

Brazil yang murah. Pada tahun 1738, surat pemerintah pada dewan VOC 

mengeluhkan “penurunan kondisi yang sangat parah” dan angka kematian yang 

begitu tinggi. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya problema beruntun yang 

menimpa kota itu. Kegagalan panen, pembayaran kredit yang terlambat, 

penurunan nilai properti, sontak melumpuhkan perekonomian dan membuat 

saudagar-saudagar merugi. Wabah penyakit, ekspor kecil dan perhitungan pasar 

yang keliru menambah besar kerugian Kondisi yang tidak stabil menimbulkan 

pemerasan dimana-mana oleh oknum pejabat yang mengejar keuntungan, 

sehingga banyak pedagang Tionghoa yang merugi. Pada akhirnya, banyak 

pedagang Tionghoa yang jatuh miskin dan kehilangan properti akibat peraturan 

yang semena-mena. Perlakuan baik yang mereka terima ketika mereka masih 

dibutuhkan tidak lagi ditemukan. 

Selain itu, orang-orang Tionghoa yang tinggal di luar tembok kota Batavia 

tidak bisa dikontrol karena berada di luar sistem institusi. Mereka tidak diatur 

dalam organisasi Tionghoa dan berada diluar jangkauan. Dengan begitu, tidak pernah terjadi perundingan dengan mereka karena tidak diwakili oleh organisasi 

yang ada. Banyak yang luntang-lantung dan menganggur. Di samping itu, 

adanya akumulasi dan konsentrasi etnis Tionghoa menimbulkan problem baru. 

Dikhawatirkan keberadaan mereka menimbulkan gangguan ketertiban dan 

ketenangan orang Belanda di Batavia. 

Akhirnya diputuskan untuk membatasi kedatangan orang Tionghoa. Para 

penduduk Tionghoa yang tidak memiliki izin tinggal dipulangkan secara paksa, 

dan mereka yang melakukan permohonan surat izin tinggal dipersulit dan 

mengalami pemerasan. Atas landasan surat izin ini banyak warga Tionghoa yang 

ditangkap dan hanya dibebaskan setelah membayar sejumlah uang. Tujuan dari 

kebijakan ini adalah agar memaksa warga-warga Tionghoa yang miskin 

meninggalkan kota dan mempertahankan keberadaan warga kaya yang lebih 

mendatangkan keuntungan. 

Sejak akhir 1739 dan awal 1740 telah beredar keributan dan perlawanan 

yang dimulai dan diikuti oleh ketidakpuasam dan kecemasan di kalangan 

Tionghoa sekitar Batavia. Pada 25 Juli 1740 dikeluarkan resolusi yang 

memerintahkan bahwa semua orang Tionghoa yang mencurigakan harus 

ditangkap dan diperiksa tanpa kecuali. Mereka yang tidak memiliki penghasilan 

atau menganggur, harus dipulangkan ke Tiongkok atau dibuang ke Sri Lanka. 

Resolusi ini terbukti memberikan dampak buruk bagi Batavia. Selama beberapa 

hari berbagai jenis bahan makanan sukar didapat, kebingungan terjadi dimana￾mana. Yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan yang buruk dari resolusi 

itu sendiri, karena tidak ada ketentuan pasti mengenai "orang Tionghoa yang mencurigakan" sehingga banyak terjadi salah tangkap. Sejak saat itu banyak 

orang Tionghoa yang bersembunyi, dan perekonomian sontak terhambat. Kapal￾kapal tidak ada yang membawa beras. Ketegangan semakin memuncak, terutama 

beredar rumor bahwa orang Belanda yang mengirim orang-orang Tionghoa yang 

ditawan ke Sri Lanka untuk dipekerjakan, ternyata membuang orang-orang 

Tionghoa itu di tengah laut. 

Namun ketegangan dan keributan yang terjadi tidak segera ditindak oleh 

kaum VOC, malah mereka cenderung meremehkan ancaman yang ada. Di pihak 

kolonial sendiri, situasi di Heeren XVII (dewan VOC) cenderung memanas 

akibat perselisihan antara gubernur jenderal Adriaan Valckenier dan wakil 

gubernur Baron Willem von Imhoff. 

Terjadi pembantaian massal kaum tionghoa di Batavia tahun 1740 dan 

pembantaian masa perang Jawa 1825-1830. Pembantaian di Batavia tersebut 

melahirkan gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di beberapa 

kota di Jawa Tengah yang dibantu pula oleh etnis Jawa. Pada gilirannya ini 

mengakibatkan pecahnya kerajaan Mataram. Orang Tionghoa tidak lagi 

diperbolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan Wijkenstelsel ini 

menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau pecinan di sejumlah kota besar di 

Hindia Belanda. 

Menurut laporan, jumlah yang meninggal dunia mencapai 10,000 orang, 

termasuk 500 tahanan dan pasien. Sebanyak 500 orang mengalami luka parah, 

dan 700 rumah dirusak dan dijarah. Laporan tersebut menyatakan bahwa orangorang Belanda maupun Eropa lainnya baik militer maupun sipil, bersama-sama 

dengan pasukan-pasukan pribumi, melakukan pembantaian dengan kejam. 

Meskipun didesas-desuskan bahwa orang-orang Tionghoa telah menimbun 

senjata dan mesiu di pinggiran kota dan menggalang persatuan dengan kaum 

pemberontak, tetapi kenyataannya mereka sama sekali tidak bisa menghadapi 

pasukan Belanda. 

 Suasana pembantaian Tionghoa di Batavia 

 Gambar 2.5 

Etnis-etnis di batavia mempunyai ciri khas yang mencolok,sehingga kita 

dengan memudahkan membedakan mereka. Orang cina yang menggelung 

rambutnya menjadi konde, orang jawa yang memakai blangkon, ada pula orang 

ambon yang rambutnya sebahu hingga Orang mardjiker yang bercirikan topi dan 

sepatu, pada masa ini orang mardjiker menyumbangkan genre musik kercongyaitu orkes musik yang sebagian besar instrumennya berasal dari eropa, terutama 

ukulele.orang mardjiker berperan sebagai pengawal dan prajurit VOC, karena 

mereka adalah orang penganut kristen, maka gereja –gereja yang dibangun saat 

ituberasal dari kaum mardjiker. Kurangnya perempuan dalam golongan etnis 

menyebabkan percampuran antaretnis, sehingga banyak perempuan cina 

keturunan tidak berasal dari cina asli. Banyaknya golongan etnis membuat 

sulitnya berkomunikasi antar etnis sehingga mereka menetapkan suatu bahasa 

perantara, awalnya bahasa yang digunakan adalah portugis dan melayu, lama 

kelamaan elemen portugis tidak diperbaharui mengakibatkan bahasa melayu 

menjadi bahasa utama. 

Wanita memegang peranan yang cukup penting masa ini sebagai sarana 

aliansi kuat antar keluarga. Seringkali pria belanda yang baru datang yang 

tergabung dalam kalangan elite dikarenakan pernikahan anata puteri dari 

keluarga terkemuka di batavia. Koneksi dan relasi adalah kata yang tepat 

mendeskripsikan wanita pada masa ini. Lintas keanekaragaman budaya dan etnis 

pun hanya bisa terjadi oleh wanita. Terlihat dari arsitektur masjid angke yang 

sangat terpengaruh gaya arsitek cina dan belanda, sedangkan mayoritas orang 

cina tidak memeluk agama islam melainkan taoisme. Ini menyimpulkan bahwa 

terjadi percampuran budaya diantara 2 etnis atau lebih. 

Orang –orang eropa menginginkan bangunan-bangunan terbaik di tanah air 

mereka dibuat juga di batavia, terlihat kanal yang mengarah ke selata kota yang 

sekarang tepi jalannya menjadi jalan Gajah Mada, rumah reinder de Klerk 

anggota dewan hindia yang menjadi gubernur jendral yang kini menjadi GedungArsip Nasional. Mereka juga yang menjalani kehidupan serba mewah ,memiliki 

banyak budak, ekslusifitas status sosial, dan pembangunan kota yang pesat 

membuat batavia menjadi kota yang maju. Batavia pun mendapat julukan “Kota 

Ratu dari Timur” 

Pada akhir abada 18 VOC mengalami kebangkrutan dalam perdagangan, 

Batavia menjadi cerminan kebangkrutan ini, pembangunan terhambat, dan bagi 

sebagian orang eropa batavia menjadi tempat tidak layak huni karena buruknya 

sistem kanal menyebabkan seringnya terjadi banjir. Penulis melakukan sejumlah angket terhadap 100 responden dengan ragam usia 17- 

30 tahun untuk mengetahui minat baca dan sejarah jakarta. Hasilnya adalah: 

1. 70 orang (54%) berusia sekitar 18-25 tahun, sebanyak 41 orang (41%) 

berusia sekitar 17-20 tahun, dan sisanya berusia 25-30 tahun. 

2. Dari 100 responden, sebanyak90 orang (90%) hanya sedikit tahu tentang asal 

usul kota jakarta (10%) tidak ingat sama sekali 

3. Dari 100 responden, hanya 35 orang saja (35%) yang masih suka dan 

membaca dan membeli buku untuk mendapatkan informasi (65%) 65 orang 

mencari lewat internet 

4. Dari 100 responden, sebanyak 88 orang (88%) sejarah adalah hal yang 

membosankan karena terkesan kuno dan 12 orang(12 %) menganggapnya 

menyenangkan 

5. Dari 100 responden, sebanyak 72 orang (72%) menyukai tontonan animasi, 

dengan genre yang sering ditonton berupa komedi (90%), adventure (62%), 

drama (38%), dan dokumenter (10%) 

Berusia sekitar 17-30 tahun, pria dan wanita, tinggal di Jakarta dan sekitarnya, 

dan memiliki pengetahuan dan pendidikan minimal SMA, menyukai sejarah, 

membaca buku, suka menonton media audio visual baik televisi maupun komputer 

dengan internet. Tingkat kemampuan ekonomi A, B dan C Berusia sekitar 17-30 tahun, unisex, bermata pencaharian seputar dunia 

pendidikan, sejarah, budaya, atau jurnalistik. Warga negara Indonesia atau asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan dunia 

pendidikan, kebudayaan atau pun jurnalistik di Indonesia. Tingkat kemampuan 

ekonomi B hingga A. Faktor Pendukung 

1. Isu ras dan sosial memiliki kekuatan kontroversi yang menggelitik, dan 

sangat menimbulkan ketertarikan bagi hampir semua kalangan 

2. Sampai saat tulisan ini dibuat, film animasi dokumenter sendiri masih 

belum ada - atau jumlahnya sangat terbatas - di Indonesia. 

3. Animasi dokumenter memiliki kelebihan dalam kreativitas penyampaian 

informasi dibandingkan dengan dokumenter konvensional 

4. Perkembangan teknologi internet memungkinkan penyebaran informasi 

dan promosi yang luas untuk media audio visual

2.5.2 Faktor Penghambat 

1. Tema yang sangat standar untuk orang jakarta 

2. Banyak menilai film dokumenter itu membosankan dan tidak komersil 

3. Banyak alternatif tontonan dan hiburan lain yang lebih dikenal dapat 

merebut perhatian target market4. Adanya stereotype Sejarah itu rumit dan membosankan dan tidak terlalu 

berguna 

5. Adanya stereotype yang telah melekat di masyarakat bahwa karya 

animasi dalam negeri memiliki kualitas yang buruk dapat mengurangi 

minat terhadap film dokumenter animasi ini 

Penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara negara kita pada 

awalnya merupakan penetapan yang bersumber pada kebiasaan 

dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Jakarta sejatinya adalah 

warisan dari VOC dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda buah 

dari pengembangan kota pelabuhan ‘Jayakarta’ pada tahun 1619. 

Pemilihan lokasi ibu kota Hindia Belanda ini didasari oleh 

pertimbangan kepentingan administrasi dari VOC yang saat itu 

memiliki hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial 

di wilayah ini  yang diberikan oleh Parlemen Belanda sejak 

tahun 1602. Berdiri dan berkembangnya benteng serta 

permukiman orang Belanda kemudian menjadi cikal bakal Jakarta 

yang saat itu diberi nama Batavia. Secara resmi, pemerintah kota 

Batavia (Stad Batavia) dibentuk pada 4 Maret 1621. Selama 8 tahun 

kota Batavia sudah meluas 3 kali lipat. Pembangunannya selesai 

pada tahun 1650. Sebagai pusat kegiatan orang-orang Belanda di 

Hindia Belanda, Batavia kemudian dikenal dengan sebutan ‘Queen 

of the East’ yang merepresentasikan kepentingan Belanda terkait 

perdagangan. 

Di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia 

diubah oleh pemerintah militer Jepang menjadi ‘Jakarta’. Hal ini 

dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menarik hati penduduk 

negara kita. Seiring dengan pernyataan kemerdekaan negara kita pada 

tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta 

sebagai ibu kota Republik negara kita. Dalam perjalanannya sempat 

terjadi perpindahan ibu kota karena adanya perjanjian dengan 

pihak penjajah Belanda serta karena kondisi darurat selama masa 

perang kemerdekaan 1945 – 1949. Namun kemudian Ibu Kota 

kembali ke Jakarta untuk seterusnya seiring dengan penyerahan 

kedaulatan negara kita dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, 

yang berlaku hingga saat ini. Perjalanan sejarah menunjukkan 

bahwa penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota adalah kebiasaan dan 

praktik pemerintahan de facto sepanjang sejarah. 

Secara de jure baru sejak 1961, Jakarta ditetapkan sebagai 

Ibu Kota Negara Republik negara kita berdasar  Penetapan 

Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Setelah 

itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan 

Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 

11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang 

masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU No. No. 29 Tahun 

2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik negara kita.  

Namun demikian, hingga kini, belum ada satupun undang-

undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara. 

Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 adalah 

Undang-Undang yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota 

Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal 

mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di 

Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan ini . Sehubungan 

dengan itu, belakangan ini Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun Naskah 

Akademik untuk Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 dalam rangka 

mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal 

terkait urusan pemerintahan yang pada praktiknya memunculkan 

akibat peran ganda Jakarta, yakni sebagai daerah otonom khusus 

Ibu Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.  

Keperluan menyusun undang-undang yang mengatur secara 

spesifik tentang Ibu Kota Negara ("IKN") juga bersesuaian dengan  

momentum Pidato Kenegaraan Presiden  dalam Sidang 

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik negara kita 

pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan Pengumuman 

Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 

di Istana Negara.  Pemindahan itu didasarkan pada Kajian yang 

telah dilakukan Bappenas, yang menyimpulkan bahwa performa 

Provinsi DKI Jakarta sebagai IKN, DKI Jakarta sudah tidak lagi 

dapat mengemban peran sebagai IKN dengan optimal dengan 

semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, 

penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat 

kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan 

persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau 

Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik negara kita. 

Dengan demikian, Naskah Akademik ini sangat mendesak 

untuk disusun sebagai acuan untuk pembentukan Rancangan 

Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ("RUU IKN"), sebagai 

Undang-Undang yang menjadi landasan hukum awal dari upaya 

pemindahan Ibu Kota Negara. Naskah Akademik ini juga diperlukan 

untuk menjelaskan dengan runut dari rinci mengenai argumentasi 

pilihan kebijakan menjadi norma di dalam materi muatan pasal. 

Pilihan kebijakan dan materi muatan pasal itu dijelaskan secara 

rasional dengan prosedur yang ilmiah. Penjelasan itu harus dimulai 

dari kajian teoritis, kajian terhadap Asas/Prinsip, kajian terhadap 

praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, pemasalahan yang 

dihadapi, serta perbandingan negara lain, kajian terhadap implikasi 

terhadap sistem aru yang akan diatur dalam RUU terhadap aspek 

beban keuangan negara dan kemanfaatan negara,  

Selanjutnya, perlu ada evaluasi dan analisis peraturan 

perundang-undangan terkait, mulai dari peraturan perundang-

undangan terkait Kegiatan pemindahan dan pembangunan Ibu 

Kota Negara, peraturan perundang-undangan terkait bentuk dan 

susunan pemerintahan Ibu Kota Negara, peraturan perundang-

undangan terkait tata Ruang, infrastruktur, dan lingkungan hidup 

Ibu Kota Negara, dan peraturan perundang-undangan terkait 

keuangan IKN, dan peraturan perundang-undangan terkait 

kegiatan pemindahan IKN. Selanjutnya, sebagai basis legitimasi 

dari sebuah Undang-Undang, perlu ada penjelasan tentang 

landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari RUU tentang Ibu 

Kota Negara, sehingga sasaran, arah, jangkauan pengaturan, dan 

materi muatan pasal dapat dirumuskan dengan efektif, efisien, 

harmonis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, serta 

dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

 

B. Identifikasi Masalah  

berdasar  Latar Belakang di atas, di dalam penyusunan 

Naskah Akademik mengemuka 4 (empat) pokok masalah yang 

harus terjawab pada keseluruhan BAB, yaitu: 

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Ibu 

Kota Negara serta bagaimana permasalahan ini  

dapat diatasi? 

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Ibu 

Kota Negara sebagai dasar pemecahan masalah ini  

– yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam 

penyelesaian masalah ini ? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-

Undang tentang Ibu Kota Negara? 

4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari 

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

berdasar  Latar belakang dan Tujuan di atas, Naskah 

Akademik ini bertujuan untuk: 

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat 

terkait Ibu Kota Negara serta cara-cara mengatasi 

permasalahan ini ; 

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi 

sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-

Undang tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar hukum 

penyelesaian atau solusi permasalahan dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;  

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-

Undang tentang Ibu Kota Negara; 

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang 

lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan 

dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota 

Negara. 

 

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah 

sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan 

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. 

 

D. Metode 

Pendekatan penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan 

pendekatan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

("UU No. 12/2011") tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya 

merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga dipakai  metode 

penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian 

hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan 

melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode 

yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.  

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka 

yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan 

Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, 

atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil 

pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat 

dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan 

rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal 

adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau 

penelaahan terhadap Peraturan Perundang- undangan (normatif) 

yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta 

penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor 

nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap 

penyusunan RUU IKN. 

  

A. Kajian Teoritis 

Ibu kota, berdasar  Kamus Besar Bahasa negara kita (KBBI), 

didefinisikan sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan 

suatu negara atau tempat dihimpun unsur administratif eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. Keberadaan ibu kota dalam suatu negara 

biasanya menjadi simbol identitas bangsa yang membentuk negara 

ini . Bartolini (2005) mengatakan bahwa ibu kota negara 

merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas 

nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau 

merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai 

titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta 

kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu 

kota negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting 

dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan 

ini .  

Rossman (2017) menyatakan bahwa konsep ‘nation states’ 

kembali berkembang saat ini, dilihat dari upaya pemindahan Ibu 

Kota di 40 negara yang menggambarkan masih kuatnya keterkaitan 

antara negara dan rasa nasionalisme. Untuk negara-negara maju 

khususnya di Barat, keberadaan ibu kota lebih dipandang sebagai 

kebutuhan pengaturan administratif dan tata kelola negara. Namun 

untuk negara-negara seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang 

sedang dalam proses pembangunan bangsa dan negara, 

keberadaan ibu kota menjadi hal yang sensitif dan dianggap sebagai 

penguat bagi simbol-simbol kebangsaan, pemersatu, serta 

pemerataan pembangunan fisik dan ekonomi wilayah suatu negara.  

Pertimbangan lokasi dalam pemilihan suatu ibu kota secara 

tidak langsung mencerminkan pola pikir para pengelola (atau 

pendiri) negara. Spanyol memiliki Madrid yang terletak di tengah 

negara, dimana pertimbangannya antara lain untuk kemudahan 

kontrol wilayah negaranya. Nigeria membangun ibu kota baru pada 

tahun 1991 di Abuja yang berada di tengah negara ini untuk 

menggantikan Lagos yang berada di garis pantai ujung Barat Daya, 

dengan alasan untuk menekankan persatuan negara yang memiliki 

keragaman etnis dan agama ini . Brazil juga memindahkan ibu 

kotanya dari kawasan pantai di Rio de Janeiro ke bagian tengah 

benua Amerika pada tahun 1961, menjadi Ibu kota baru yang 

disebut Brasilia, yang menurut sang perancang ibu kota, Oscar 

Niemeyer, dibangun dengan tema "membawa kemajuan ke kawasan 

pedalaman Brazil". 

Ada juga pertimbangan kompromi politik yang mendasari 

pemilihan suatu ibu kota negara. Amerika Serikat menetapkan 

Washington DC sebagai ibu kotanya pada tahun 1790 sesuai 

dengan hasil kompromi politik. Perbedaan pandangan mengenai 

lokasi yang tepat antara negara-negara bagian di Utara dengan 

negara-negara bagian di Selatan pada akhirnya diselesaikan oleh 

George Washington yang memilih lokasi di sekitar perbatasan 

negara- negara bagian yang terletak di tepi Sungai Potomac 

sebagaimana dikenal sekarang. 

Ibu Kota Negara Republik negara kita yang diharapkan adalah 

Ibu Kota yang mencerminkan identitas bangsa negara kita. Negara 

negara kita yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa, memiliki 

warisan kekayaan sekitar 1100 suku bangsa, 700 bahasa lokal, 300 

gaya seni tari, 400 lagu daerah, dan 23 lingkungan adat, hidup 

sebagai bangsa dan negara dalam berbagai keragaman dan 

perbedaan yang berjalan baik selama ini, karena didasari oleh 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan dibingkai 

melalui Bhinneka Tunggal Ika. 

Identitas dan karakter bangsa negara kita telah ditorehkan 

para bapak bangsa berdasar  pemahaman sejarah panjang 

bangsa Nusantara dalam membangun karakter negara kita. Dalam 

amanat Proklamasi, 17 Agustus 1956, Bung Karno mengingatkan 

pentingnya bangsa yang berkarakter memiliki kepercayaan pada 

nilai-nilai kepribadian dan kemandirian bangsa sendiri. Dimensi 

moral sebagai tumpuan karakter kolektif yang dapat menopang 

kemajuan peradaban bangsa ini  adalah Pancasila. Kelima sila 

yang menyatukan bangsa negara kita, adalah yang memandu 

perkembangan bangsa ke depan (Soekarno, 1958). Peran Pancasila 

sebagai ideologi negara mampu menjadi payung pemersatu bagi 

warganya yang majemuk. Makna Bhinneka Tunggal Ika bukan 

hanya dimaknai mewakili keberagaman agama, tapi suku, bahasa 

dan semua keberagaman di negara kita. 

Memperhatikan pentingnya aspek simbolisasi negara melalui 

ibu kota ini, memunculkan kebutuhan rancangan Ibu Kota Negara 

Republik negara kita yang dapat merepresentasikan identitas dan 

persatuan bangsa dalam kerangka nation and state building; 

merefleksikan kebhinnekaan negara kita; dan meningkatkan 

penghayatan terhadap Pancasila.  

Membangun dan menata kembali Ibu Kota Negara tentunya 

memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka 

panjang suatu bangsa. Pengembangan ibu kota baru biasanya 

dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan 

kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu 

kota ini . Paradigma perencanaan dan pengembangan kota 

baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting 

dalam pengembangan ibu kota negara di lokasi yang baru. 

Paradigma pembangunan kota baru yang berkembang pada abad 

ini adalah kota modern dan berkelanjutan. Keduanya dapat 

memiliki makna yang saling melengkapi.  

 

 

 

A.1. Kota Modern 

Konsep modern diartikan oleh berbagai ahli seperti Webber, 

Harrod dan Domar, Rostow, Hoselitz, hingga Inkeles dan Smith, 

sebagai suatu karakteristik yang lebih maju, berkembang, tidak 

tradisional, maupun bentuk transisi: dari perdesaan ke perkotaan 

dan dari pertanian ke industri1. Kota modern merupakan kota yang 

secara sosiologis berkembang lebih maju, yang mendorong 

warganya untuk turut berkembang lebih modern, global, dengan 

suatu cita-cita bersama.  

Karakteristik kota modern (modern city) adalah adanya 

masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan 

bersama yang berpikir jauh ke depan (forward thinking), yang 

ditindak lanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan 

teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perancangan 

dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan 

sosial perkotaan. Kota modern juga memiliki karakteristik sebagai 

kota yang terencana, yang terukur dalam setiap tahap 

pengembangan dan target pencapaiannya.  

 

A.2. Kota Berkelanjutan 

Paradigma kota modern memiliki keterkaitan yang erat 

dengan paradigma kota berkelanjutan (sustainable city). Brundtland 

Report dalam sidang PBB tahun 1987 mendefinisikan 

pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yang 

berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan 

kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Berkelanjutan juga 

didefinisikan sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola 

untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, 

sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem 

lingkungan alami, terbangun, dan sosial (European Commission, 

1996).  

Agenda pembangunan berkelanjutan untuk perkotaan telah 

dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals) 2030. Agenda pembangunan kota 

dan permukiman dalam SDGs, bertujuan mewujudkan perkotaan 

dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan 

berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs untuk pembangunan kota 

yang berkelanjutan, meliputi pembangunan perumahan, 

mengedepankan transportasi umum, permukiman, perlindungan 

warisan alam dan budaya, peningkatan mitigasi dan adaptasi 

terhadap kebencanaan, membangun lingkungan kota yang bersih, 

dan membangun ruang publik yang aman, inklusif, terjangkau.  

Agenda Perkotaan Baru/New Urban Agenda (NUA), 

merupakan agenda perkotaan yang melengkapi Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 

(SDGs), merupakan kesepakatan kota-kota di dunia yang bertujuan 

untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang memberikan 

hak dan kesempatan yang sama, mendorong inklusivitas dan 

memastikan setiap penduduk tanpa diskriminasi mampu 

menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang 

berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, 

berketahanan, dan berkelanjutan. Agenda Perkotaan Baru fokus 

pada (1) Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Untuk Kohesi 

Sosial, Inklusif, dan Mengakhiri Kemiskinan melalui penyediaan 

perumahan, air bersih dan pengolahan limbah serta ruang-ruang 

publik; (2) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Peluang 

Peningkatan Kesejahteraan Secara Inklusif dan Berkelanjutan 

melalui transportasi terpadu dan terintegrasi, listrik dan teknologi 

telekomunikasi, energi terbarukan, serta (3) Pembangunan 

lingkungan berkelanjutan dan kota yang berketahanan melalui 

ruang terbuka hijau yang mempunyai ketahanan terhadap 

bencana, pengelolaan sumber daya air, limbah dan sampah yang 

ramah lingkungan dan berjangka panjang, pelayanan dan 

pemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur, permukiman, 

industri, dan komersial, serta pengembangan teknologi untuk 

mendukung semuanya. 

 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 

tahun 2015-2019, arahan kebijakan sangat jelas untuk 

membangun Kota Berkelanjutan dan berdaya saing, dengan lima 

kebijakan utamanya, yaitu: (1) perwujudan Sistem Perkotaan 

Nasional (SPN), dengan kawasan metropolitan baru di luar Jawa 

yang didorong sebagai pusat pertumbuhan melayani Kawasan 

Timur negara kita, dan kawasan metropolitan yang sudah ada untuk 

menjadi pusat berskala global; (2) Percepatan pemenuhan Standar 

Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk kota aman, nyaman, layak huni, 

dengan menyediakan sarana prasarana dasar, ekonomi, kesehatan 

dan pendidikan, permukiman dan transportasi publik; (3) 

perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, 

dengan penataan ruang, penyediaan sarana prasarana berkonsep 

hijau dan berketahanan; (4) Pengembangan kota cerdas yang 

berdaya saing, berbasis teknologi, dan budaya lokal; serta (5) 

peningkatan kapasitas tata kelola kota. Dengan misi pembangunan 

perlunya pengurangan kesenjangan dan upaya pemerataan keluar 

Jawa, maka Ibu Kota baru sebagai salah satu pusat pertumbuhan 

baru diharapkan dapat membawa misi sebagai kota masa depan 

yang berkelanjutan. 

 

A.3. Kota Berkelas Internasional 

Seiring dengan perkembangan paradigma kota modern dan 

berkelanjutan, globalisasi juga telah menunjukkan adanya 

paradigma kota-kota dunia untuk berkembang menjadi kota 

berkelas internasional. Kota berkelas internasional adalah kota 

yang memiliki infrastruktur dengan standar global dan terkoneksi 

dengan kota-kota lain di dunia yang menjadi pusat bisnis, budaya, 

teknologi, maupun politik secara global. Kota berkelas internasional 

adalah kota yang memiliki peran yang berarti di dunia 

internasional, sehingga kota-kota di negara lain memiliki keinginan 

untuk terkoneksi dengannya.  

Sedangkan Ibu Kota berkelas internasional pada umumnya 

meliputi infrastruktur transportasi, taman dan ruang terbuka atau 

taman hutan kota, kegiatan-kegiatan kebudayaan, obyek wisata, 

monumen-monumen bersejarah dan museum, hotel dan akomodasi 

berkelas internasional, kenyamanan sebuah kota yang 

berkelanjutan, keterjangkauan ‘cost of living’, infrastruktur dan 

kegiatan olahraga internasional, pusat-pusat konvensi dan 

pameran berkelas internasional, dan lainnya. 

Keanggotaan negara kita dalam organisasi-organisasi 

internasional dan regional, seperti anggota berbagai organisasi PBB, 

anggota G-20, anggota Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia 

Pasifik (APEC), anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan 

ASEAN; serta keikutsertaan negara kita secara aktif dalam berbagai 

perjanjian dan konferensi internasional dan regional, menuntut 

negara kita untuk memiliki Ibu Kota yang selalu siap dalam 

penyelenggaraan berbagai even internasional.  

 

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip 

Asas/Prinsip dalam pembentukan norma untuk mengatur 

Ibu Kota Negara Kesatuan Republik negara kita di masa depan 

bersumber dari 1) asas pembentukan peraturan perundang-

undangan sebagaimana yang tercantum di dalam UU 12/2011 dan 

juga 2) asas perencanaan perkotaan yang bersumber dari berbagai 

best practices pengembangan Ibu Kota Negara di berbagai belahan 

dunia. Beberapa best practices pengembangan Ibu Kota yang 

mengadopsi konsep pembangunan Ibu Kota tertentu, yang dapat 

dipelajari di berbagai belahan dunia. Konsep-konsep itu antara lain 

Beautiful City (Washington D.C), Radiant City (Brasilia), Garden City 

(Canberra dan Abuja), Green City (Gaborono and New Kabul), serta 

penerapan konsep Intelligent City (Putrajaya), Eco-city (Sejong), dan 

Smart City (Rencana Ibu Kota Mesir).  

 

B.1. Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

berdasar  Pasal 5 UU 12/2011, seluruh peraturan 

perundang-undangan, termasuk RUU IKN, harus dibentuk dengan 

berdasar  pada asas: 

1. kejelasan tujuan;  

2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  

3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;  

4. dapat dilaksanakan;  

5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;  

6. kejelasan rumusan; dan  

7. keterbukaan.  

Di samping itu, berdasar  Pasal 6 UU yang sama, materi muatan 

di dalam RUU IKN harus mencerminkan asas: 

1. pengayoman;  

2. kemanusiaan;  

3. kebangsaan;  

4. kekeluargaan;  

5. kenusantaraan;  

6. bhinneka tunggal ika;  

7. keadilan;  

8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  

9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau  

10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.  

 

 

B.2. Asas/Prinsip Perencanaan Kota 

B.2.1.Beautiful City 

Konsep Beautiful City lebih dikenal dengan istilah City 

Beautiful Movement, merupakan filosofi reformasi kota yang 

berkembang di dunia arsitektur dan perencanaan kota 

sebagaimana dikemukakan Daniel H. Burnham (1910) yang 

menekankan pada perbaikan kota dengan mempercantiknya 

(beautification). Perbaikan ditekankan pada sektor sanitasi, estetika 

lingkungan, pembangunan civic centre, dan desain bangunan. 

Burham dan Benetts (1909) menerapkan konsep ini di kota Chicago. 

Sistem jaringan jalan dibangun secara diagonal dan melingkar yang 

dirancang untuk memudahkan pengendara menghindar dari 

kemacetan. Contoh penerapan konsep beautification pada 

pengembangan ibu kota negara dapat dilihat di Amerika Serikat, 

yang terjadi pada ibu kota Washington D.C3. Penekanan pada 

keindahan kota adalah untuk membangun standar moral 

masyarakat perkotaan melalui harmoni sosial dan kualitas hidup 

masyarakat. Namun, dikritik karena dianggap mengesampingkan 

upaya reformasi sosial yang sesungguhnya.  

 

B.2.2.Radiant City 

Radiant City dikembangkan melalui pemikiran Le Corbusier 

(1924) yang mengkombinasikan desain geometris dan efisiensi 

ruang guna mewujudkan kota kompak yang terbagi/terseparasikan 

secara tersusun dengan pola yang simpel dan rasional. Konsep ini 

menekankan upaya untuk melakukan efisiensi ruang dan 

pemanfaatan energi. 

Contoh ibu kota negara yang menggunakan konsep ini adalah 

Brasilia di Brasil, yang termasuk dalam daftar World Heritage dari 

UNESCO. Brasilia dibangun dalam tempo 41 bulan sejak tahun 

1956 hingga peresmian pada tahun 1960. Lokasinya di wilayah 

relatif kosong dan dikembangkan untuk mendorong pengisian 

ruang di bagian wilayah Brasil yang masih kosong (pemerataan 

penduduk dan ekonomi). Desain kota dibentuk oleh struktur 

jaringan jalan dan pengaturan lahan yang menyerupai pesawat 

terbang. Pusat kota terdiri dari sejumlah blok dan sektor kegiatan 

yang berbaur dan menciptakan efisiensi transportasi antar kawasan 

fungsional. Konsep ini dikritik karena lebih terfokus pada kawasan 

pusat kota dan pertimbangan fisiknya, melupakan dampak 

perkembangan perkotaan yang terjadi di kawasan pinggiran.  

 

B.2.3. Gardern City 

Konsep Garden City yang dirumuskan oleh Ebenezer Howard 

(1876) memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep sebelumnya, 

yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar 

tempat tinggalnya. Prinsip utama konsep Garden City adalah 

merancang sebuah kawasan menjadi kota yang hidup, energik dan 

aktif, dihiasi oleh keindahan dan suasana kawasan desa (atau 

pinggiran kota). Perbedaannya dengan konsep beautiful city dan 

radiant city, konsep garden city mempertimbangkan pengembangan 

wilayah pinggiran kota. Howard mencoba mengkombinasikan unsur 

kota yang energik dengan unsur permukiman desa yang sehat dan 

tentram. Tujuan utama perancangan adalah untuk memberi 

kesempatan yang sama pada setiap penduduk kota untuk 

mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat. 

Konsep Garden City dalam pengembangan ibu kota telah 

diterapkan antara lain di ibu kota Australia – Canberra. Rancang 

kota Canberra mengarah pada penataan lingkungan dan akses 

warga untuk dapat menikmati pergerakan dengan berjalan kaki 

menuju pusat-pusat aktivitas, termasuk pusat pemerintahan. Tata 

bangunan dan lingkungan sangat diperhatikan untuk menciptakan 

visual kawasan yang menarik sekaligus memaksimalkan 

pemanfaatan energi terbarukan seperti matahari dan udara untuk 

pencahayaan dan meningkatkan kenyamanan penghuni. Seiring 

perkembangan kota, pada era modern 1990-an dilakukan 

intensifikasi lahan, dengan arah pengembangan kota difokuskan ke 

pinggiran kota sebagai bentuk pemanfaatan lahan secara 

berkelanjutan dan terencana. 

Ibu kota Abuja di Nigeria adalah salah satu kota di dunia yang 

mengembangkan planned city, atas dasar konsep garden city. 

Perkembangan ibu kota yang terdiri dari fungsi-fungsi kegiatan 

ditunjang oleh fasilitas ruang terbuka hijau (green area) dan fasilitas 

rekreasi di setiap lingkungan (neighbourhood). Namun dalam 

faktanya  karena kurangnya penegakan hukum, terjadi 

konversi lahan dan pelanggaran penggunaan lahan yang 

menyebabkan rancangan garden city tidak tercapai. 

 

B.2.4. Green City 

Green city atau kota hijau merupakan suatu konsep 

penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan pengembangan 

kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya 

air dan energi secara efisien, mengurangi limbah, menerapkan 

sistem transportasi terpadu yang lebih efisien, menjamin kesehatan 

lingkungan, serta mensinergikan lingkungan alami dan buatan. 

Pembangunan kota diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

kota dan warga kota dalam melakukan mitigasi dan adaptasi 

terhadap ancaman bencana melalui keseimbangan aktivitas sosial 

warga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta keberlanjutan 

lingkungan alami. Green City dikenal juga sebagai konsep kota 

ekologis (Eco City) dan kota sehat. 

Contoh pengembangan ibu kota negara dengan konsep green 

city ada  di New Kabul (Kabul Baru) di Afghanistan. Prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutannya berupaya 

menyeimbangkan aktivitas sosial dengan kebutuhan pelestarian 

lingkungan melalui suatu proses adaptasi perilaku dalam 

pemanfaatan energi dan penataan bangunan. Penerapan konsep ini 

memerlukan  perencanaan dan manajemen pelaksanaan yang 

tinggi, jauh di atas standar manajemen perkotaan yang umumnya 

ada di negara berkembang. 

 

B.2.5. Eco-City 

Konsep eco-city dibangun dari prinsip hidup dalam 

lingkungan alami. Tujuan utama dari pengembangan eco-city 

adalah untuk mengurangi segala jenis polusi buangan gas karbon 

(zero carbon activity), memproduksi energi sepenuhnya melalui 

sumber energi terbarukan, dan untuk mempersatukan harmonisasi 

kota dengan lingkungan alami. Eco-city juga memiliki tujuan untuk 

mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, mengurangi 

kemiskinan, dan meningkatkan efisiensi serta peningkatan 

kesehatan. Konsep ini memiliki prinsip yang sejenis dengan green 

city. 

Contoh ibu kota baru yang dikembangkan dengan konsep 

eco-city adalah calon ibu kota Sejong di Korea Selatan. 

Pembangunan kota baru Sejong seluas 73 km2 (7.300 ha), yang 

diproyeksikan untuk menampung sekitar 500 ribu penduduk, 

terletak di area yang sangat strategis di tengah Semenanjung Korea, 

menghubungkan Seoul di Utara, Busan di Tenggara dan Gwangju 

di bagian Selatan. Konsep kota ini modern dan berkelanjutan, 

merupakan bentuk rancangan kota ideal di masa datang, terencana 

dengan pertumbuhan yang terukur dan bertahap sehingga 

mempermudah antisipasi perkembangan. 

Namun demikian, kota Sejong dianggap sebagai kota yang terpisah 

dari wilayah sekitarnya, menjadi kurang menarik untuk ditinggali, 

serta dianggap memboroskan anggaran pembangunan di Korea 

karena ketergantungannya pada teknologi tinggi yang cukup mahal. 

 

B.2.6. Smart City 

Smart city atau kota cerdas merupakan konsep 

pembangunan kota yang berupaya mengelola sumber daya dengan 

efisien dan memberi pelayanan secara efektif melalui informasi yang 

akurat dan dukungan infrastruktur yang dapat diakses 

masyarakat. Secara umum smart city lebih dikenal sebagai konsep 

pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, 

memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di 

dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan 

pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan. Konsep smart city ini masih terus berkembang 

seiring dengan perkembangan pola pikir manusia terhadap 

pengembangan kota yang semakin terintegrasi dengan pemanfaatan 

teknologi. 

Contoh ibu kota negara yang dikembangkan dengan konsep 

ini adalah Ibu Kota baru untuk menggantikan Kairo. Diperkirakan 

biaya pembangunannya akan menelan dana sebesar 90 miliar Dolar 

AS. Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait masing-masing siap 

menyediakan dana lima miliar Dolar AS buat membiayai rencana 

ini. 

Ibu kota baru akan menjadi pusat administratif Mesir, yang 

terdiri dari kantor-kantor pemerintah, kantor diplomatik, 

perumahan, universitas dan taman, serta jalan raya sepanjang 10 

ribu kilometer. Jika ibu kota dipindahkan dari Kairo, semua gedung 

pemerintahan Mesir dan kedutaan asing akan turut hijrah. Selain 

menampung gedung-gedung pemerintahan, ibu kota baru ini  

akan memuat sedikitnya 2.000 sekolah, kampus, dan 600 fasilitas 

kesehatan. 

 

B.2.7. Intelligent City 

Intelligent city merupakan konsep smart city yang 

ditambahkan dengan upaya untuk mengubah / mentransformasi 

komunitas untuk menjadi lebih baik, lebih kreatif, dan terlibat 

dalam proyek-proyek pengembangan komunitas pintar yang dapat 

mendorong terciptanya suasana kota yang saling terkoneksi melalui 

dukungan teknologi. 

Salah satu contoh penerapan konsep ini adalah dalam 

pengembangan ibu kota Malaysia di Putrajaya. Pembangunan kota 

Putrajaya mengadopsi prinsip Islam terkait keseimbangan 

hubungan manusia, yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan, 

manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan manusia. 

Karenanya, setiap segmen kawasan ibu kota dibangun dengan  

pertimbangan kebutuhan yang saling melengkapi. Sebagai contoh, 

pembangunan fasilitas perkantoran diimbangi dengan penyediaan 

hunian baik dalam bentuk apartemen, townhouse, serta 

kondominium yang diperuntukkan hanya untuk pegawai-pegawai 

negeri mereka dengan fasilitas peminjaman yang sangat murah. 

Pembangunan juga memperhatikan konsep pelestarian alam yang 

terlihat dari banyaknya areal terbuka termasuk danau buatan yang 

terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya, menghasilkan visual 

kawasan yang menarik sekaligus memberi kenyamanan pada 

lingkungan sekitar. 

 

B.3. Asas/Prinsip Kelembagaan IKN 

 Aspek Kelembagaan yang perlu dipertimbangkan  dalam 

menyusun tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan Ibu Kota 

Negara antara lain: 

Aspek Pendekatan Pembangunan 

--  Pembangunan ibukota baru tidak dapat secara efektif 

dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah dengan 

pendekatan sektor semata; 

--  Bila pembangunan ibukota baru dilakukan secara sektoral 

(seperti oleh Kementerian Pekerjaan Umum, atau 

kementerian yang lain) akan memberikan beban koordinasi 

sangat besar dan risiko tatap muka sangat tinggi  

Aspek Cross Cutting Dan Kapabilitas 

--  Ibukota baru merupakan wilayah kebijakan yang memiliki 

Cross cutting issues karena menyangkut lintas batas-batas 

hukum, tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga dan Daerah 

--  Pengalaman ibukota baru merupakan pengalaman yang 

langka bagi negara kita, dan kapabilitas penggunaan 

sumberdaya yang relatif besar. 

 

Aspek Keunikan Nilai (Unique Value) 

--  Pemindahan ibukota baru merupakan program unik terkait 

infrastruktur , ekonomi, politik, birokrasi dan lain sebagainya 

yang harus mampu mewujudkan nilai unik sebagai suatu 

ibukota baru 

--  Sumber daya pembangunan ibukota baru akan bersumber 

dari cross funding antara nilai ( seperti nilai sosial , politik, 

dan komersil, dll) dalam satu siklus manajemen. 

Aspek Complex Public Financing 

--  Pembangunan ibukota melibatkan skema pembiayaan yang 

sangat kompleks dan rantai jenjang yang panjang dalam 

jangka waktu yang cukup panjang. 

--  Pengelolaan ibukota baru yang modern dan efektif 

memerlukan  tata kelola pembiayaan yang memberikan 

kepastian, fleksibilitas, dan menjamin tata kelola keuangan 

yang baik. 

Aspek Pengelolaan Aset Dan Resiko 

--  Pengelolaan ibukota baru yang modern melibatkan 

pengelolaan aset jangka panjang sesuai dengan siklus 

organisasi dan kebijakan 

--  Perlunya integrasi manajemen antara keuangan, pengaturan 

kelembagaan pembangunan dan pengelolaan, teknis dan 

kinerja masa depan berkaitan dengan risiko 

Aspek Complex Organization 

--  Pengelolaan ibukota baru memerlukan  organisasi publik 

yang berotoritas khusus yang memiliki mandat dan 

kewenangan tertentu. 

--  Pengelolaan ibukota baru memerlukan  organisasi publik 

yang mampu melakukan kerja sama dengan swasta, dan 

berbagai pihak terkait. 

Aspek Multiwindow Policy 

--  Pengelolaan ibukota akan memproduksi kebijakan yang 

melibatkan banyak pintu , banyak organisasi. 

--  Pengelolaan ibukota memerlukan  mandat organisasi jangka 

panjang dan status hukum yang jelas dan transparan. 

Dari berbagai aspek pertimbangan diatas, maka kelembagaan 

pembangunan ibukota yang baru memerlukan  kelembagaan yang 

memiliki prinsip:  

1. SATU GRAND DESIGN. Satu grand design untuk memastikan 

interkonektivitas dari seluruh sistem pembangunan dan 

pengelolaan ibukota baru.  

2. SATU ORGANISASI. Satu organisasi untuk mempersiapkan 

dan melaksanakan semua komponen proyek dan pengelolaan 

ibukota baru.  

3. SATU JADWAL PELAKSANAAN. Satu jadwal perencanaan, 

dan pelaksanaan, untuk menghindari ketidaksesuaian dan 

ketidaksinkronan antar kegiatan dan antara perencanaan 

dan pelaksanaan.  

4. TRANSAKSI FLEKSIBILITAS. Transaksi fleksibilitas untuk 

memungkinkan pelayanan publik yang fleksibel, mudah 

terjangkau, dan aliran dana antar proyek dan 

menggabungkan skema pelibatan pemerintah pusat, daerah, 

BUMN dan sektor swasta di bawah satu payung.  adapun sifat kelembagaan pembangunan dan pengelolaan 

Ibu Kota Negara Republik negara kita adalah: (1) Berstatus lembaga 

pemerintah non-kementerian (LPNK) untuk persiapan dan eksekusi 

pembangunannya (2) Daerah otonomnya dikelola gubernur dan 

Kawasan Khusus Pusat Pemerintahannya dikelola oleh wakil 

Pemerintah Pusat (3) Memisahkan regulasi dan eksekusi, (4) 

Memiliki tugas unik, dan khusus/diskresi, dan bersifat multisektor 

(kolaboratif).  

Sementara itu, peran dan kerangka struktur kelembagaan 

dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN 

kelembagaan pembangunan dan pengelolaan ibukota juga 

dilengkapi dengan Advisor (penasihat) kepada Implementing Body, 

dan dilengkapi project implementation bila dibutuhkan, dan dapat 

membentuk Special Purpose Company (SPC) untuk melakukan 

kerjasama dengan pihak swasta dalam skema Public Private 

Partnership (PPP).  

Analisa tentang kebutuhan, tugas dan peran kelembagaan 

pembangunan dan pengelolaan ibukota baru sebagaimana 

diuraikan diatas akan mengarahkan pada pilihan jenis 

kelembagaan yang layak sebagai pilihan. Bila memilah beberapa 

alternatif lembaga yang didasarkan pada tingkat kewenangan akan 

ada 4 alternatif lembaga. Alternatif lembaga ini  adalah (1) 

lembaga yang berbentuk badan otonomi yang disebut Badan Otorita 

Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibukota Negara, (2) 

lembaga yang berbentuk badan koordinasi dan pengendalian 

strategis, (3) menjadikan kementerian / lembaga tertentu sebagai 

koordinator pengembangan ibukota baru, dan (4) pengembangan 

ibukota baru dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi 

kementerian / lembaga yang ada selama ini.  

Bila beberapa alternatif lembaga ini  dikaji dari aspek 

implikasi, keunggulan dan kelemahannya maka perbandingan 

antar lembaga   pilihan lembaga yang sesuai dengan 

kebutuhan, tugas dan peran kelembagaan pembangunan dan 

pemindahan ibukota baru adalah lembaga yang berbentuk Badan 

Otorita. 

Badan Otorita adalah badan otonom yang memiliki 

keunggulan untuk kemampuan bertindak cepat, dan kemampuan 

mengintegrasikan permasalahan lintas sektor. Hal ini sesuai 

dengan kebutuhan, tugas dan peran dimana lembaga dapat 

mengelola anggaran secara penuh secara otonom, dan memiliki 

kewenangan mengonsistenkan antara perencanaan, penganggaran 

dan pelaksanaan.  

Untuk pembagian tugas dan tanggung jawab dalam otoritas 

badan ini  maka pembagian tugas dalam Badan Otorita 

Struktur badan otoritas akan dipimpin oleh seorang ketua 

badan, dan dibantu oleh 8 wakil ketua badan yang masing- masing 

1 untuk sekretaris korporat, 1 untuk departemen audit, dan 6 

untuk pelayanan operasional. Bila mengacu pada struktur ini , 

maka pengelolaan ibukota dikelola oleh lembaga yang profilnya 

berbeda dengan profil pemerintah daerah pada umumnya bahkan 

pemerintahan DKI Jakarta saat ini. Untuk itu struktur 

kelembagaan pembangunan dan pengelolaan memerlukan  dasar 

hukum berupa UU yang memberikan diskresi pada pemerintahan 

daerah bentuk khusus. Adapun tujuan dari BO IKN adalah:  

1. Melakukan pengelolaan ibukota negara yang maju, profesional, 

modern, cerdas, dan inovatif,  

2. Menjalankan fungsi otoritas dalam wilayah ibukota negara yang 

diatur oleh UU khusus ibukota baru  

3. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan 

mengelola serta mengadministrasikan  

wilayah ibukota negara  

Adapun fungsi BO IKN:  

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan & pengusahaan di 

daerah ini   

2. Mempromosikan, menstimulasi, memfasilitasi dan melakukan 

pembangunan komersial, infrastruktur dan  

perumahan di daerah ini   

3. Mempromosikan, menstimulasi dan melakukan pembangunan 

ekonomi dan sosial di daerah ini   

4. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kinerja kegiatan di daerah 

ini .  

 

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang 

ada, pemasalahan yang dihadapi, serta perbandingan 

negara lain 

Bagian ini akan menguraikan tentang praktik 

penyelenggaraan IKN yang hingga sebelum RUU IKN berlaku 

dijalankan oleh Provinsi DKI Jakarta. Dari uraian tentang 

penyelenggaraan existing ini, diharapkan penyusunan materi 

muata RUU IKN dapat mengambil pelajaran sehingga dapat 

mengatur dengan lebih baik. Di dalam uraian ini  juga akan 

dibahas kondisi yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta selama ini. 

Dengan begitu, pada bagian berikutnya, dapat diadakan 

perbandingan bagaimana membangun dan mengelola IKN di 

berbagai negara. 

 

C.1. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan 

yang Dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota 

Negara 

Bagian ini akan mengkaji bagaimana sejauh ini praktik 

penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang 

dihadapi oleh Ibu Kota Negara yang hingga saat ini diemban oleh 

Jakarta pada sektor penataan ruang, penatagunaan tanah, 

pengendalian bencana, pengendalian penduduk, isu lingkungan 

hidup, manajemen pengairan, serta birokrasi, tata pemerintahan, 

dan mengenai sumber daya manusia.  

Undang-Undang No. 29 tahun 2007 menetapkan bahwa 

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara 

Kesatuan Republik negara kita. Provinsi DKI Jakarta dalam 

kedudukannya sebagai Ibu Kota NKRI dan sekaligus berfungsi 

sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi selalu berhadapan 

dengan berbagai permasalahan diantaranya urbanisasi, keamanan, 

transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan 

masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan 

masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Permasalahan 

ini  muncul karena Jakarta tidak hanya menjadi pusat 

pemerintahan akan tetapi juga menjadi pusat semua aktivitas 

antara lain pusat perdagangan, pusat jasa keuangan, pusat jasa 

perusahaan, pusat jasa pendidikan, dan apabila dilihat melalui 

konteks Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek) menjadi pusat 

industri pengolahan.  

 

 

 

Posisi Kota Jakarta saat ini sebagai pusat segalanya menjadi 

daya tarik yang begitu besar bagi masyarakat dari seluruh 

negara kita. Kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan, 

pendidikan dan berbagai fasilitas lengkap lainnya menjadi magnet 

yang kuat bagi masyarakat luar kota untuk datang ke Jakarta. 

Akibatnya, jumlah penduduk Wilayah Metropolitan Jakarta 

(Jabodetabekpunjur) terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, baik disebabkan pertumbuhan alami maupun faktor 

migrasi. 

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 

telah mencapai 10.277.628 jiwa, dan jumlah penduduk dalam 

kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur mencapai 32.775.966 

jiwa, menunjukkan dominasi penduduk di Jakarta dan kawasan 

metropolitan Jabodetabekpunjur terhadap kota-kota lain (Gambar 

1.2). berdasar  data United Nations tahun 2013, jumlah 

penduduk Kota Jakarta menempati ranking ke 10 kota terpadat di 

dunia (), yang kemudian pada tahun 2017 meningkat 

menjadi kota terpadat ke 9 di dunia (WEF, 2017). 

Dengan tingginya tarikan faktor pemerintahan, ekonomi, dan 

politik menyebabkan tingginya urbanisasi yang perlu diimbangi 

dengan kemampuan kota dalam memfasilitasi kebutuhan semua 

penduduknya. Seiring bertambahnya penduduk berarti bertambah 

pula kebutuhan akan ruang dan sarana prasarana. Kebutuhan 

akan tempat tinggal, prasarana dan sarana seperti transportasi dan 

air bersih merupakan kebutuhan yang semakin sulit dipenuhi di 

Jakarta, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin tidak 

terbendung. 

Bertambahnya jumlah penduduk di kawasan 

Jabodetabekpunjur, dan bertambahnya jumlah kendaraan di DKI 

Jakarta, maupun di kawasan permukiman di sekitar kota inti DKI 

Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek), 

meningkatkan tekanan pergerakan ke kota inti DKI jakarta dari 

kawasan di sekitarnya 

berdasar  kajian Badan Pengelola Transportasi 

Jabodetabek tahun 2015, total jumlah perjalanan di wilayah 

Jabodetabek tahun 2015 mencapai 47,5 juta perjalanan orang per 

hari, yang terdiri dari pergerakan dalam kota DKI sebesar 23,42 juta 

orang per hari, pergerakan komuter sejumlah 4,06 juta orang per 

hari, sementara pergerakan yang melintas DKI Jakarta atau 

internal Bodetabek mencapai 20,02 juta orang per hari. Tingginya 

mobilitas penduduk dan barang di ibukota ini  belum 

diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum yang aman, 

nyaman dan memadai.  

Rasio infrastruktur jalan di wilayah DKI Jakarta hanya 5,42% 

dari luas wilayah, sementara yang ideal seharusnya 15% dari luas 

wilayah. Kapasitas jalan yang tidak mampu menampung beban lalu 

lintas dari wilayah Bodetabek ke pusat kota, menimbulkan 

kemacetan sangat tinggi, memicu  kecepatan rata-rata hanya 

mencapai 10-20 km per jam dalam wilayah Jakarta atau 16 km per 

jam pada jam sibuk (peak hour), dan hanya 19 km per jam dalam 

wilayah Jabodetabek  

 

 

 

Kemacetan di Jakarta menempati ranking ke 4 sebagai kota 

terpadat didunia pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Jakarta masih 

menempati peringkat ke 7 sebagai kota dengan tingkat kemacetan 

tertinggi di dunia, dengan tingkat kemacetan sebesar 53% 

Kondisi kemacetan (gridlocks) Kota Jakarta merupakan yang 

terburuk dengan 33.240 stop start index (Pantazi, 2015). Dampak 

kemacetan di Jabodetabek saat ini menimbulkan kerugian 

ekonomi, lingkungan, dan sosial yang tidak sedikit. Kerugian 

ekonomi akibat kemacetan di Jakarta pada tahun 2013 sebesar Rp 

56 Triliun (PUSTRAL UGM 2013). Sedangkan pada tahun 2017 

kerugian akibat kemacetan di Kota Jakarta mencapai Rp 65 Triliun 

(World Bank, 2017).  

Tingkat kemacetan yang tinggi di Kota Jakarta menimbulkan 

pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Tercatat bahwa 

Jakarta berada pada rangking 1 sebagai kota dengan kualitas udara 

terburuk di dunia berdasar  Air Quality Index Value (AirVisual, 

2019). Kualitas udara yang tidak sehat ini  berpotensi 

memberikan dampak berupa peningkatan penyakit ISPA, mata, 

bahkan jantung dan stroke. Masalah depresi, stress dan gangguan 

kesehatan juga meningkat sebagai akibat kemacetan dalam 

komuting yang dapat berakibat pada tingkat produktivitas yang 

menurun.  

Keterbatasan Suplai Air Baku dan Penurunan Muka Tanah. 

Kondisi sumber air baku yang tercemar di Jakarta memicu  

terbatasnya suplai air baku untuk berbagai aktivitas masyarakat. 

Diketahui bahwa 61% air sungai, 57% air waduk dan 12% air tanah 

sudah tercemar berat sehingga berbahaya bagi kesehatan 

masyarakat. Keterbatasan suplai air baku di Jakarta menyebabkan 

sebanyak 40% masyarakat Jakarta menggunakan sumur bor untuk 

mendapatkan air baku. 

Pengambilan air tanah yang dilakukan sebagian besar 

penduduk Kota Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

menyebabkan terjadinya penurunan tanah di daerah utara Kota 

Jakarta sebesar rata-rata 7,5 hingga 10 cm per tahun. Dalam kurun 

waktu tahun 2007 sampai tahun 2017 total terjadi penurunan 

tanah sebesar 35 hingga 50 cm. Titik terparah penurunan tanah 

ada  di wilayah Cengkareng sebesar 69 cm dan Penjaringan 

(Pluit) sebesar 94 cm. 

 jakarta sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim 

disebabkan posisi geografisnya pada bagian utara pantai Jawa, 

sehingga rawan terpapar banjir dan naiknya muka air laut. Kondisi 

ini  di perburuk dengan pengambilan air tanah secara 

berlebihan dan pencemarannya. 

Jakarta merupakan muara dari 2 kanal utama yaitu Kanal 

Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur serta 13 sungai, dan hampir 

73% kelurahan di Jakarta dilalui sungai, menyebabkannya potensi 

tinggi terhadap banjir. Banjir hampir selalu terjadi pada musim 

penghujan, dan banjir besar terjadi pada tahun 2002, 2007 dan 

2013 . Banjir terbesar tahun 2007 menenggelamkan 40% kota, 

membunuh 80 orang, dan mengungsikan sekitar 350.000 orang 

 Sekitar 50% wilayah Jakarta 

memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan, jauh dari 

kondisi ideal untuk kota besar yaitu minimum 50 tahunan. 

Wilayah Jakarta yang rawan banjir sebagian besar terletak 

pada bagian utara yang merupakan pesisir Kota Jakarta. Daerah 

yang rawan banjir ini  tergolong ke dalam klasifikasi rawan 

banjir tinggi dengan jumlah rata-rata pengungsi lebih dari 500 jiwa. 

Selain daerah yang berada di pesisir, daerah lainnya yang tergolong 

ke  dalam daerah rawan banjir adalah pada sekitar Daerah Aliran 

Sungai   

Salah satu faktor penyebab banjir di Jakarta adalah 

penurunan tanah, yang memicu  muka air laut lebih tinggi 

dibandingkan  muka air aliran sungai. berdasar  studi penurunan 

permukaan tanah yang telah dilakukan ITB (2016), menurunnya 

permukaan tanah khususnya di kawasan pesisir Jakarta telah 

terjadi sejak tahun 1975, dan secara signifikan pada tahun 2010–

2016 penurunan tanah sudah terjadi sebanyak 3–18 cm/tahun, 

dan khususnya di Jakarta Utara penurunan muka tanah telah 

terjadi rata-rata 7,5 cm/tahun. Pada tahun 2016, lebih dari 70% 

lahan di Jakarta Utara sudah berada di bawah permukaan laut, 

termasuk tanggul laut dan sungai. Pengambilan air tanah yang 

berlebihan disebabkan pesatnya pembangunan permukiman, 

gedung tinggi serta kawasan industri, dan menyebabkan ekstraksi 

air tanah secara besar–besaran, menjadi penyebab utama dari 

penurunan tanah ini . 

 

 

 

Potensi Ancaman Gempa di Jakarta. Potensi gempa di 

negara kita berasal dari 2 sumber antara lain gempa yang disebabkan 

oleh oleh aktivitas tektonik dan gempa bumi yang disebabkan oleh 

aktivitas vulkanik. Sebagai daerah “Ring of Fire”, negara kita memiliki 

banyak gunung berapi. Di dekat Kota Jakarta ada  ancaman 

aktifitas Gunung Api Krakatau dan Gunung Gede yang dapat 

menyebabkan gempa vulkanik. Kedua gunung berapi ini  saat 

ini statusnya masih aktif, dan yang terbaru meletus adalah Gunung 

Anak Krakatau pada tahun 2018. Kota Jakarta juga memiliki 

potensi gempa tektonik dan Tsunami Megathrust selatan Jawa 

Barat dan Selat Sunda. Selain gempa akibat aktivitas tektonik di 

laut, Jakarta juga berpotensi mengalami gempa aktivitas tektonik 

di daratan yaitu sesar baribis, sesar lembang, dan sesar cimandiri.  

 

 

 

berdasar  permasalahan dihadapi DKI Jakarta dan 

Wilayah Jabodetabek yaitu seperti laju urbanisasi yang tinggi, 

kemacetan tinggi yang berimplikasi pada kualitas udara yang tidak 

sehat, keterbatasan suplai air baku, banjir tahunan, dan 

penurunan muka tanah serta ancaman potensi gempa. 

Sehunbungan dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa daya 

tampung, daya dukung lingkungan sudah sangat berat serta 

adanya keterbatasan pengembangan lahan maka tidak 

memungkinkan lagi wilayah DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Negara 

yang efisien dan efektif serta dapat bersaing dengan Ibu Kota negara 

lain baik saat ini maupun masa depan. Untuk itu pemindahan Ibu 

Kota Negara ke wilayah lain menjadi keniscayaan.  

Birokrasi dan Penataan Aparatur Sipil Negara. Dalam hal 

penataan aparatur sipil negara, dasar kebijakan terkait dengan 

organisasi pengelolaan aparatur sipil negara yang tersedia saat ini 

adalah: 1) Peraturan Presiden Republik negara kita Nomor 81 Tahun 

2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –2025; dan 

2) peraturan Pemerintah Republik negara kita Nomor 11 Tahun 2017 

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

Regulasi ini  memberikan landasan terbentuknya 

organisasi aparatur sipil negara yang profesional dalam 

memberikan pelayanan publik, birokrasi yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk menuju pemerintahan yang 

efektif, perintah negara kita terus mendorong reformasi birokrasi 

untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif. 

Berkaitan dengan hal ini , maka bila memakai 

pengukuran Government Effectiveness Index, Pemerintah negara kita 

masih perlu upaya keras untuk memperbaiki efektivitas kinerja 

pemerintah. hal ini bisa dilihat dari gambar grafik yang 

membandingkan indeks efektivitas pemerintah diantara negara-

negara Asia Pasifik. Grafik ini , menempatkan bahwa indeks 

efektivitas pemerintahan negara kita masih dibawah negara 

Singapura, Malaysia, China, dan Thailand. Pemindahan Ibu Kota 

dapat menjadi momentum untuk perbaikan kinerja pemerintahan 

yang diawali dari pemerintah pusat. 

Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota negara baru 

diharapkan dapat memberikan dampak terhadap (1) perbaikan 

kinerja ekonomi, seperti tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi 

baru, node baru pusat infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan 

pembangunan wilayah, dan (2) meningkatkan perbaikan fungsi 

administrasi pemerintah dengan mewujudkan sistem administrasi 

pemerintahan yang lebih efektif. Berkaitan dengan hal ini  

maka bab ini akan fokus membahas aspek perbaikan fungsi 

administrasi pemerintah. 

Sebuah institusi birokrasi yang mematuhi peraturan dan 

kebiasaan yang ketat dalam melakukan sesuatu dianggap bukan 

pemerintah yang modern. Administrasi birokratisnya tidak memiliki 

prasyarat untuk inovasi, yaitu pemikiran kreatif, eksperimen 

gagasan dan kreativitas1. Menanggapi berbagai tuntutan ekonomi, 

politik dan ideologis, maka struktur dan proses pemerintahan 

berubah dan dimodernisasi. Pelayanan publik tradisional 

seharusnya mengembangkan cara-cara kreatif untuk mengatasi 

hambatan fiskal dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan 

yang efisien. Administrasi publik yang berorientasi proses 

konvensional seharusnya memberi jalan kepada manajemen publik 

berfokus pada hasil; dan pemerintah daerah berkolaborasi dan 

bekerja secara horizontal untuk mengatasi hegemoni lembaga 

pusat. Mengingat perkembangan ini , maka inovasi dan 

perubahan sistem yang lebih baik telah menjadi tantangan di 

pemerintahan. 

Keberhasilan pemerataan pembangunan regional (balanced 

regional development) melalui pembangunan Ibu Kota negara baru 

tergantung pada dukungan kebijakan pemerintah yang dapat 

menangani dan mengakomodasi perubahan dalam sistem 

pembangunan daerah (Lee, Choi, Park, 2005). Untuk itu model 

sistem administrasi baru merupakan salah satu bagian kebijakan 

pemerintah untuk meningkatkan fungsi administrasi pemerintah 

dalam rangka optimalisasi peran pemerintah pusat di Ibu Kota 

negara baru. Model sistem administrasi baru akan mendorong 

kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara nanti di Ibu Kota 

negara baru. Sehingga kebijakan sistem administrasi baru dapat 

mendukung Ibu Kota Negara yang berciri smart city, green city, dan 

bertaraf internasional (smart-green-international). Ciri utama smart 

city adalah transportasi antar moda terintegrasi dengan baik (smart 

mobility), tata bangunan terencana secara efisien dan efektif (smart 

building), dan teknologi komunikasi/internet tersedia dengan 

kecepatan tinggi. 

Pengembangan administrasi baru merupakan bagian dari 

intervensi yang dilakukan para pimpinan diantaranya adalah 

melakukan strategi penyehatan lembaga atau sering disebut 

turnaround strategy atau corporate recovery (lihat misalnya: 

Chowdhury, 2002; Hofer, 1986; Slater, 1974; Suwarsono, 2007). 

Sementara itu upaya yang lebih operasional bisa dilakukan melalui 

beberapa tindakan seperti: reengineering (Hammer and Champy, 

1993); business process reengineering (Davenport and Short, 1990); 

organization restructuring (Tomasko, 1992); reorganizing (Marshall 

and Yorks, 1994);` resizing (Koys et.al, 1990); rejuvenating (Stopford 

& Baden-Fuller, 1990); downsizing (Budros, 1999; Freeman, 1994) 

atau rightsizing (Ziffane and Mayo, 1994, 1995; Davison, 2002). 

Model sistem administrasi baru yang akan dibahas lebih 

menekankan pada hard factors terutama aspek sistem yang akan 

menjadi dasar penentuan strategi, struktur dan sistem yang akan 

dibangun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagai ibu kota 

baru. Aspek struktur akan dibahas didalam penentuan struktur 

lembaga pengelola Ibu Kota. Sedangkan Soft Factors akan menjadi 

pembahasan di aspek aparatur sipil negara. 

Pengembangan sistem administrasi baru akan banyak 

dipengaruhi oleh pergeseran paradigma pemerintah dan 

manajemen publik. Benington dan Hartley (2001) telah mencirikan 

tiga paradigma pemerintahan dan manajemen publik yang 

menerapkan pelayanan dan melaksanakan perubahan. Masing-

masing paradigma berisi konsepsi dan asumsi tertentu tentang sifat 

permasalahan, dan peran politisi, manajer dan struktur penduduk. 

Tiga paradigma ditunjukkan pada gambar di bawah. Dua 

paradigma yang pertama mungkin akrab dengan administrasi 

 

publik 'tradisional' dan 'New Public Management' (NPM), sementara 

paradigma ketiga didasarkan pada bukti pola pemerintahan dan 

pemberian layanan yang muncul, yang mana kita sebut 

'pemerintahan yang berpusat pada warga' (citizen-centred 

governance), atau 'pemerintahan berbasis pada jaringan' 

(Networked Government). 

Salah satu pelajaran yang paling konsisten dari proyek 

pengembangan ibu kota baru adalah kecenderungan untuk 

menghabiskan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan  anggaran yang 

telah direncanakan. Tabel berikut memperlihatkan biaya besar yang 

dihadapi enam contoh kasus pengembangan ibu kota negara. 

ada  banyak variasi waktu yang diperlukan dalam proses 

pemindahan ibu kota baru, mulai dari 134 tahun seperti di 

Washington DC hingga hanya 12 tahun di Putrajaya Malaysia. Tabel 

berikut memperlihatkan variasi waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu upaya pemindahan ibu kota baru dari mulai 

break-down project hingga operasional penuh ibu kota pusat 

pemerintahan. 

 

 

 

Beberapa aspek yang mempengaruhi jangka waktu pemindahan ibu 

kota negara adalah: 

a. Dukungan dan niat politik dari para pemangku 

kepentingan, sehingga dalam beberapa kasus, 

pengembangan ibu kota baru menjadi berlarut-larut. 

b. Aspek eksternal yang mempengaruhi implementasi 

perencanaan, seperti kasus depresi ekonomi di 

Canberra dan perang sipil Amerika di Washington DC. 

c. Hambatan fisik antara lokasi ibu kota baru dengan 

pusat ekonomi eksisting. Kondisi ini terjadi di 

Washington DC., Canberra, dan Brasilia. Contoh kasus 

dengan jangka waktu yang paling singkat di Putrajaya 

terjadi karena lokasi yang berdekatan dengan 

Kualalumpur sebagai Ibu Kota lama sekaligus pusat 

ekonomi negara. 

Strategi pemindahan ibu kota dengan membangun ibu kota 

baru dapat menunjukkan keberhasilan dalam mendukung 

pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional yang lebih baik. 

Beberapa catatan dari keberhasilan perkembangan negara setelah 

pemindahan ibu kota baru antara lain terciptanya negara yang 

memiliki kekuatan sosial dan simbol kebangsaan yang kuat dalam 

jangka panjang dan mengurangi tensi konflik sosial yang terjadi 

pada beberapa kasus ketegangan kekuatan politis dan ekonomi di 

negara studi kasus. 

Di sisi lain, terjadinya kegagalan atau kurang berhasilnya 

pemindahan ibu kota baru dalam mendorong negara ke arah 

pembangunan yang lebih baik, yaitu antara lain tidak berhasil 

mengatasi masalah kepadatan penduduk akibat lemahnya 

manajemen penduduk dan lahan di wilayah yang sudah terlanjur 

berkembang; kegagalan dalam mewujudkan pemerataan 

pembangunan ekonomi di wilayah yang sebelumnya kurang 

terbangun, akibat ketergantungan ekonomi yang terlanjut 

mengakar; serta kegagalan dalam mengalihkan kecepatan 

pertumbuhan perkotaan dari wilayah ibu kota lama ke ibu kota 

baru dan wilayah sekitarnya. 

 

C.2. Perbandingan dengan Negara Lain 

Pemindahan, pembangunan, dan penataan ulang tata kelola 

Ibu Kota Negara adalah fenomena umum yang telah dilaksanakan 

oleh banyak negara. Dalam 100 tahun terakhir, tercatat lebih dari 

31 Negara sukses memindahkan Ibu Kota negaranya.Selain itu, 

tercatat lebih dari 35 negara di berbagai wilayah berbeda telah aktif 

membahas rencana untuk memindahkan Ibu Kota 

negaranya.Sejarah mencatat, pemindahan Ibu Kota Negara terjadi 

setiap 2-3 tahun terjadi. Bahkan, akhir-akhir ini berlangsung setiap 

2 tahun sekali. Berikut daftar negara yang telah sukses 

 

memindahkan Ibu Kota Negaranya dan Negara-negara yang masih 

dalam tahap pembahasan untuk memindahkan Ibu Kota.  

Motivasi negara untuk memindahkan Ibu Kota Negaranya 

sangat beragam.Namun, secara garis besar keputusan untuk 

memindahkan Ibu Kota diambil untuk mengatasi permasalahan 

politik, ekonomi, maupun budaya di negara ini .ada  

empat motivasi utama yang memicu pemindahan Ibu Kota di 

banyak negara.Berikut kumpulan motivasi beberapa Negara yang 

telah berhasil memindahkan Ibu Kota negaranya.  

 diatas menunjukan bahwa sebagian besar pemindahan 

Ibu Kota negara didasari oleh permasalahan di Ibu Kota 

sebelumnya.Permasalahan ini  dapat berupa kemacetan, 

banjir, kepadatan penduduk, dll.Motivasi lainnya yang mendasari 

pemindahan Ibu Kota adalah upaya untuk memeratakan 

pebangunan nasional, penguatan identitas bangsa, dan isu sosial 

politik/ketahanan. Secara lebih rinci, dibawah ini akan membahas 

best practice negara yang telah berhasil memindahkan Ibu Kota 

Negaranya, serta pelajaran yang dapat diambil untuk pemindahan 

Ibu Kota Negara di negara kita.  

 

BRASILIA, BRAZIL 

Overview 

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Brasilia adalah upaya untuk 

menciptakan kebanggaan nasional masyarakat Brasil dengan cara 

membangun Ibu Kota Negara yang modern di abad 21. Konsep ibu 

kota baru di pedalaman Brasil telah dipertimbangkan pada akhir 

abad ke-18 oleh para pejuang kemerdekaan negara. Ibu kota-kota 

brazil sebelumnya terletak di pantai Atlantik di tempat konsentrasi 

kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor dan ditandai oleh 

dominasi Portugis. ada  beberapa hal penting dalam memulai 

project ini, salah satunya adalah keinginan untuk 

mengintegrasikan negara secara ekonomi, politik, dan 

sosial.29Pembangunan Ibu Kota Negara baru juga merupakan salah 

satu dari rencana untuk membangun interior wilayah yang 

dinamakan cerrado di wilayah Amazon untuk membangun 

interkonektivitas antar wilayah dan untuk memindahkan pusat 

gravitasi ekonomi dan politik dari wilayah pesisir ke tengah wilayah 

Brasilia.30Tujuan utama pemindahan Ibu Kota adalah untuk 

mengintegrasikan negara dalam hal ekonomi dan spolitik dan 

menciptakan pusat pertumbuhan di tengah wilayah negara.  

Ide dan realisasi. Pembangunan tahap awal Brasilia 

dilaksanakan dengan relatif cepat karena adanya desakan politik 

untuk memindahkan Ibu Kota Negara dalam satu periode 

pemerintahan Presiden (5 tahun), yang pada saat itu berada 

dibawah pemerintahan Presiden Juscelino Kubitschek. Lokasi Ibu 

Kota baru berjarak 600 mil atau 934 km sebelah barat dari Rio de 

Janeiro dengan luas: 5,814 km2 atau 581.400 Ha. Lokasi Brasilia 

dipilih karena wilayah ini  relatif aman dari bencana alam, 

tidak ada polusi, dan memiliki iklim yang cukup baik. Aspek 

perencanan kota dibuat oleh Lucio Costa, dan desain kota dibuat 

oleh arsitek bernama Oscar Niemeyer. Konsep Brasilia dibuat 

berdasar  ide modernis dari Le Corbusier tentang potensi 

transformasi sosial yang terkandung di konsep kota. Kota terencana 

harus harus menjadi blueprits bagi transformasi sosial dan katalis 

pembangunan negara.Fungsi Kota Brasilia direncanakan sebagai 

pusat administrasi pemerintahan yang inklusif dan terbuka bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Namun, realisasi nya kota ini tidak 

dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.  

Brasilia dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan budaya di Brazil 

yang menegaskan elemen khas Brazilia kedalam gaya arsitektur 

kota. Arsitektur di desain melengkung dan ruang terbuka yang 

menghasilkan feeling of freedom, flight, and suppleness. Ikonografi 

(ilmu tentang seni dan membuat arca) dan topografi dibuat dengan 

menegaskan dekolonisasi dan moderenitas. Master Plan kota ini 

dibuat dengan bentuk pesawat terbang yang melambangkan 

representasi Brasilia sebagai “the capital of the airplane”, Brasilia 

merupakan tempat pertama yang dibangun dengan akses Jet, hal 

ini kontras dengan Ibu Kota terdahulu yang lebih menekankan 

akses kapal laut yang merupakan Ibu Kota peninggalan. 

Pemindahan Ibu Kota adalah misi untuk menyusun dan 

menstimulasi teknologi dan inovasi. 

Banyak pengamat yang melihat bahwa permasalahan-

permasalahan di Brasilia yang ada saat awal pemindahan telah 

diselesaikan dan diperbaiki. Brasilia berhasil menyeimbangkan 

kehidupan ekonomi dan politik dan telah berhasil mencapai misi 

untuk membangun pedalaman di Negara Brazil. Pembangunan di 

cerrado telah mengubah Brazil dari negara pengimpor makanan 

menjadi salah satu negara “breadbasket” terbaik di dunia. 

Pembangunan di Brasilia juga telah meningkatkan konektivitas 

transportasi dan mendorong munculnya pusat ekonomi sekunder 

di bagian utara yang kurang berkembang. Program jalan nasional 

sukses menghubungkan Ibu Kota baru dengan Ibu Kota negara 

bagian dan pusat penduduk dan ekonomi lainnya. Pemindahan Ibu 

Kota ke Brasilia dikenal sebagai proyek yang terorganisir dengan 

sangat baik. Pembangunan kota menghadirkan semangat 

eksperimental, spontanius, dan improvisasi. 

Perkembangan Kota Brasilia saat ini terlihat dari 

pertumbuhan penduduk dan tingkat GDP per kapitanya, sebagai 

berikut: 

a. Populasi terus meningkat dari awal pemindahan. Tahun 

1960: 136.643 orang; Tahun 2000: 2.931.823 orang; 

Tahun 2019: 4.558.991 orang 

b. Brasilia menjadi kota terbesar ketiga di Brazil setelah Rio 

de Janeiro dan Sao Paulo 

c. GDP per capita tertinggi di Brazil R$ 64.653, sebagai 

perbandingan Rio de Janeiro hanya R$ 31.064 

 

Durasi Pembangunan. Periode pembangunan selama 5 tahun 

dimulai pada akhir tahun 1956 hingga tahun 1961. Tema 

pembangunan Kota Brasilia adalah Modernist City, dengan 

infrastruktur yang dibangun meliputi fungsi pemerintahan, 

perumahan, sport center, taman, botanical garden, kebun binatang, 

bioskop, teater, restoran, pusat kebudayaan, perbankan, industri 

lokal kecil. Konsep perencanaan memiliki dua sumbu utama 

berpotongan sumbu dan sumbu perumahan. Pada titik temu antar 

sumbu ada  area komersial dan pusat kebudayaan. 

Biaya. Skema Pembiayaan konstruksi awal pembangunan 

Brasilia menggunakan biaya APBN sebesar $8.1 Milyar untuk 

infrastruktur dasar dan bangunan- bangunan penunjang penting 

seperti pemerintahan dan tempat tinggal pegawai. Selanjutnya, 

pada tahap pengembangan skema pembiayaan menggunakan Land 

Value Capture dengan cara menjual tanah di Brasilia dengan tetap 

ditopang oleh APBN. 

Lesson Learned. ada  beberapa catatan penting yang 

dapat menjadi pembelajaran dari pemindahan Ibu Kota Negara di 

Brazil, antara lain: 

• Ruang terbuka hijauyang luas dapat menjadi acuan pembangunan 

IKN baru. Lebih dari 50% wilayah Brasilia merupakan ruang 

terbuka hijau meliputi: Park, Green Spaces, Zoo, Botanical Garden, 

dan Sport Complex. Proporsi ruang Terbuka Hijau yang besar serta 

konsep pengembangan kota yang hijau, ramah lingkungan dan 

berkelanjutan penting mengingat pembangunan Brasilia di wilayah 

hutan Amazon yang menjadi paru-paru dunia. 

• Perlunya perencanaan yang matang terkait infrastruktur, dan 

intergrasinya terhadap konsep pembangunan yang diharapkan. 

Jarak antar zona peruntukan di Brasilia terlalu jauh, dan desain 

kota berfokus pada kendaraan pribadi sehingga tidak ramah 

terhadap pejalan kaki. 

• Pembangunan Ibu Kota baru tidak boleh meremehkan risiko politik 

– pemindahan Ibu Kota memerlukan  kepastian hukum untuk 

meminimalisir risiko politik kedepannya. 

• Proses pembangunan awal relatif singkat selama 5 tahun (1956- 

1961), menjadikan Brasilia sebagai katalis pertumbuhan ekonomi.  

• Pentingnya investasi di infrastruktur nasional – infrastruktur dapat 

memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan 

dan mempercepat arus ekonomi. 

 

Landmark Kota Brasilia 

 

CANBERRA, AUSTRALIA 

Overview 

Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota di Australia dibuat 

pada tahun 1908.Tantangan saat itu adalah bagaimana mencari 

lokasi yang yang bersifat netral dan tidak memberikan special 

privilege terhadap daerah manapun. Pada saat itu, keputusan yang 

diambil adalah memindahkan Ibu Kota ke lokasi yang berjarak 

sama ke kedua kota terbesar di Australia yaitu Sydney dan 

Melbourne. Pembangunan Ibu Kota yang baru dimulai pada tahun 

1913, namun sempat ditunda karena perang dunia I dan masalah 

keuangan di Australia. 

Desain Ibu Kota dikompetisikan secara internasional pada 

tahun 1911 dan menghasilkan 137 skema yang diajukan.Desain 

yangmemenangkan kompetisi saat itu adalah desain Walter Burley 

Griffin dariyang berasal dari Amerika.Desain Griffin menggunakan 

bentuk segitiga sebagai struktur kunci desain perkotaan. Segitiga 

parliamenter dibentuk dengan tiga poros yang membentuk 

segitiga.Kota ini dibangun di tiga bukit yang membentuk struktur 

kunci dari rencana arsitektur perkotaannya. Gedung pemerintahan 

terletak di sekitar danau buatan, dan pemukiman memiliki area 

terbuka yang luas.Konsep garden-city dipilih untuk 

diimplementasikan di Canberra sehingga masyarakat Australia 

menyebut Ibu Kota baru sebagai “the bush capital”. 

Nama dan lokasi yang dipilih mempunyai arti khusus.Lokasi 

Canberra mengutamakan keserasian lansekap, topografi, dan 

keindahan alam.Nama Canberra diserap dari  lokal “Kambera” yang 

memiliki arti “tempat berkumpul (the meeting place)”. Pada zaman 

dahulu, lokasi ini merupakan tempat berkumpul orang aborigin 

dari berbagai suku untuk pertemuan seremonial. Banyak nama 

jalan di Canberra diambil dari Aborigin, dan Museum Nasional 

Australia memamerkan koleksi artefak kebudayaan Aborigin. 

Lokasi Canberra berada di wilayah inland 280 Km selatan barat 

daya Sydney dengan luas 814 km2. Konstruksi Canberra dimulai 

pada tahun 1911 dan memerlukan  waktu pembangunan selama 

50 tahun sampai benar-benar selesai. 

 

Durasi Pembangunan 

Pembangunan Infrastruktur Dasar 

• 1920 – 1930: Jalan dan sewerage dibangun, penanaman 

pohon dimulai, dan - 59 - Parlemen dibangun. Pertokoan, 

kantor, hotel, dan perumahan diselesaikan untuk 1,100 

orang pegawai.  

• 1927: - 59 - legislatif pindah ke Canberra.  

• 1935 – 1945: Pembangunan terhambat akibat great 

depression dan WWII 

 

Percepatan Pembangunan dan perkembangan daerah satelit 

melalui Y Plan  

• 1960an: Canberra tumbuh cepat sesuai pemindahan fungsi 

pemerintahan dan permukiman baru.  

• 1962: pertumbuhan kota satelit Woden Weston Creek 

berjarak 12 km dari pusat perkantoran.  

• 1967: Y Plan menjadi dasar perkembangan kota satelit 

sebagai kota, namun tetap terhubung melalui sistem 

transportasi yang komprehensiE.  

• 1971: Kebijakan pemilikan lahan untuk dikuasai pemerintah 

memicu  pemerintah membayar ganti rugi sebesar 

USD 1,8 miliar kepada swasta.  

 

Kemandirian kota dan Perkembangan Kapital pada era 100 

tahun Canberra. 1989: Struktur baru pemerintah, melibatkan dua 

tingkat sistem perencanaan yaitu Australian Capital Territory (ACT) 

dan  pusat yang bertanggung jawab untuk - 60 - strategis untuk 

pemerintahan pusat.  

 

Biaya. Tabel dibawah ini merupakan estimasi biaya konstruksi dan 

pengambilalihan lahan dari periode 1954 sampai 1987. Estimasi ini 

tidak termasuk kategori lain seperti gaji National Capital 

Development Commision (NCDC) atau yang sekarang disebut 

National Capital Authority (NCA), subsidi bagi penduduk Canberra, 

atau pengeluaran lain dari periode 1911 sampai 1953. 

 

 

• Waktu implementasi yang panjang rentan terhadap risiko 

internal 

• dan eksternal. Proses konstruksi infrastruktur dasar 

terhambat oleh proses politik dan birokrasi serta faktor 

sosial-ekonomi secara eksternal (Great Depression dan WWII). 

• Penguasaan lahan oleh pemerintah memudahkan koordinasi 

rencana dan pembangunan pada tahap selanjutnya. 

• Pentingnya membentuk Badan Otorita. Tahapan akhir 

pembangunan Canberra berhasil setelah dikelola oleh Komisi 

independenNational Capital Development Commission 

(NCDP) untuk mengelola perencanaan, pengembangan, dan 

konstruksi mampu mempercepat proses pembangunan 

dengan tetap berpedoman pada “Y Plan” 

• Perencanaan konsep Garden City di Canberra dapat menjadi 

contoh konsep pembangunan IKN dengan konsep forest city 

dengan mengintegrasikan bentang alam yang terdiri dari 

kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan 

struktur topografi. 

 

 

WASHINGTON DC, USA 

 Overview. Pemindahan Ibu Kota ke Washington.D.C., adalah 

produk dari kompromi politik sebagai solusi untuk mendapatkan 

tempat permanen bagi Pemerintah Federal AS. Sebagai bagian dari 

kebijakan keuangan pada era Hamilton (Sekertaris 

pembendaharaan pertama AS era Presiden George Washington), 

Kongres mendukung Bank Amerika Serikat untuk bertempat di 

Philadelphia, dan sebagai gantinya, the special District of Columbia 

diberikan ke Kongres (Pemerintah) untuk dibangun pusat 

pemerintahan di sekitar Sungai Potomac. Kebijakan Hamilton 

mendorong konsolidasi kekuatan ekonomi di tangan para, investor, 

dan pedagang yang mendominasi di timur laut perkotaan, Ibu Kota 

sebagai kekuatan politik harus berada di wilayah pertanian yang 

lebih ke selatan dan terpisah dari para elit ekonomi. 

Ide dan realisasi. Setelah lokasi untuk Ibu Kota seluas 177 

km2 dipilih pada 1790, Presiden Washington menunjuk Pierre 

Charles L’enfant, seorang insinyur Prancis dan mantan perwira 

 

Angkatan Darat Kontinental untuk merancang dan merencanakan 

Ibu Kota baru. Konsep Master Plan yang dibuat saat itu adalah 

magnificent city, worthy of the nation, free of its colonial origins, and 

bold in its assertion of a new identity. Rencana besarnya adalah 

untuk memberi pride pada Capitol yang akan dibangun di sebuah 

bukit yang menghadap dataran datar di sekitar Potomac. Sebuah 

National Mall yang menghubungkan legislatif ke sungai dan akan 

dibatasi oleh berbagai bangunan megah. Diluar wilayah dirancang 

sejumlah jalan luas yang salah satunya akan terhubung dengan 

rumah presiden. Banyak dari visi besar L’Enfant diabaikan selama 

abad ke-19, tetapi mulai tahun 1922 desain nya mulai 

diimplementasikan.  

Durasi Pembangunan. Pembangunan Ibu Kota baru 

memerlukan  waktu dan proses yang cukup lama untuk menjadi 

kota yang sukses dan mandiri. Desain DC dirancang pada tahun 

1791, namun baru diimplementasikan pada tahun 1922. Pada 

tahap awal pemindahan, DC sangat bergantung pada dana dari 

pemerintah federal selama 40 tahun, terlebih pembangunan DC 

sempat terhambat karena adanya perang tahun 1812 dan 

kebakaran the White House, the Capitol Building, dan the Library 

of Congress pada tahun 1814. Masalah sosial juga timbul dari 

banyaknya budak dan meningkatnya angka populasi pada tahun 

1960an. Tahun 1872 pemerintah distrik bangkrut sesaat setelah 

runtuhnya Jay Cooke and Company (Perusahaan induk Bank 

nasional pertama di New York dan pemegang 100% obligasi untuk 

pekerjaan umum). Namun, setelah lebih dari 200 tahun 

pembangunan, DC mulai menjadi pusat pemerintahan dengan GDP 

yang tinggi dan populasi penduduk yang terus meningkat 

Biaya. Untuk mengestimasi biaya pembangunan Ibu Kota 

baru di AS cukup sulit karena: 

 

 

a. Saat awal kemerdekaan AS posisi pemerintah negara bagian 

lebih kuat dari pemerintah federal, dan negara-negara bagian 

masih mengeluarkan mata uang sendiri. 

b. Tanah yang dipakai  diberikan oleh negara bagian 

Maryland dan Virginia ke pemerintah federal tanpa biaya. 

c.  Tenaga kerja untuk awal pembangunan dilakukan oleh 

budak. Diperkirakan biaya pembangunan Ibu Kota pada 

tahap awal adalah 3 kali lipat dari Anggaran Pemerintah 

Federal selama lebih dari 10 tahun pertama. 

 

Lesson Learned. Pembangunan Ibu Kota negara baru 

membutuhan waktu puluhan bahkan ratusan tahun, untuk 

menjadi mandiri. Washington memerlukan  waktu 60 tahun 

untuk menjadi pusat populasi yang berkembang, dan hingga saat 

ini masih berusaha untuk menghasilkan sumber pendapatan 

secara mandiri.  

Pusat administrasi yang megah dan monumental 

memerlukan  investasi secara bertahap. Rencana awal 

pembangunan taman, dan  di Washington belum rampung hingga 

lebih dari 100 tahun, hingga diperlukan alokasi dana yang cukup 

besar dari Kongres. 

 

 

 

 

 

SEJONG, KOREA SELATAN 

 Overview. Pemerintah Korea Selatan menetapkan Sejong 

sebagai Ibu Kota Negara pada tahun 2005 melalui Undang-undang 

khusus.Pemindahan Ibu Kota Negara ini bertujuan untuk 

merelokasi 2/3 instansi pemerintah dari Seoul.Kota Sejong berada 

120 Km dari Seoul yang merupakan pusat perekonomian.Letaknya 

yang berada di tengah wilayah Korea Selatan menjadikan Sejong 

dipilih sebagai Ibu Kota untuk melaksanakan pemerataan 

pembangunan dan mengurangi beban Seoul. 

Kota Sejong dibangun sebagai pusat pemerintahan Korea 

Selatan dan juga sebagai pusat riset dan high-tech industri. 

Konstruksi pembangunan Kota Sejong dilakukan mulai tahun 2007 

hingga pada tahun 2017, dalam kurun waktu 10 tahun ini  

telah terbangun 40 instansi pemerintahan dan 15 lembaga 

penelitian. 

- 67 - 

 

 

Rencana pembangunan Sejong mengedepankan 

pengalokasian ruang terbuka hijau hingga seluas 50% dari total 

luas area. Perwujudan konsep green city ini juga dilakukan dengan 

pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan memperbanyak 

penggunaan transportasi publik. Hal ini  juga didorong oleh 

Penanaman 40 juta pohon serta pembangunan jalur sepeda 

sepanjang 350 Km. Desain Kota Sejong berbasis pada 

pengembangan transportasi publik dan pedestrian dimaksudkan 

untuk mengakomodasi kebutuhan publik. Pengembangan 

transportasi publik ini  menjadikan Kota Sejong menjadi pusat 

sistem transportasi nasional yang terhubung dengan kota-kota 

besar lainnya dalam waktu yang relatif singkat.  

Durasi Pembangunan. Untuk mengelola pembangunan dan 

pengembangan Kota Sejong, pemerintah membentuk Multi-

Functional Administrative City Construction Agency 

(MACCA).Badan ini  memiliki wewenang untuk implementasi, 

perizinan, perencanaan, dan konstruksi pada area pusat Kota 

Sejong.Target pembangunan Kota Sejong bertujuan untuk 

mencapai jumlah penduduk hingga setengah juta penduduk dalam 

rentang waktu kurang dari 25 tahun.Pada tahun 2016, populasi 

Kota Sejong sudah mencapai 250.000 jiwa dan pemindahan - 67 - 

pemerintah hampir selesai.45Berikut merupakan alur perencanaan 

dan pembangunan Kota Sejong. 

 

Biaya. Perkiraan biaya pembangunan awal pada tahun 2005 

sekitar $8 miliar namun pengembangan secara menyeluruh Kota 

Sejong saat ini diperkirakan akan menelan biaya pemerintah 

sebesar $22 miliar selama 30 tahun. Pembebasan lahan untuk kota 

baru dilakukan melalui proses partisipasi publik yang melibatkan 

pemilik tanah yang ada di pedesaan tempat Sejong akan dibangun. 

Pemilik tanah bersedia untuk bernegosiasi, karena telah 

mendukung rencana pengembangan kota baru sejak awal. 

 

Lesson Learned 

• Pentingnya kesepakatan politik dari berbagai pihak. Pada 

awal perencanaan, Sejong perlu mengkompromikan berbagai 

hal dalam menghadapi oposisi politik. Perdebatan terus 

berlanjut terkait bagaimana tentang mengatasi 

ketidakefisienan pemerintahan yang terpisah antara Seoul 

dan Sejong. 

• Perekonomian kota memerlukan  waktu puluhan tahun 

untuk berkembang secara keseluruhan. Jarak yang terlalu 

dekat membuat Sejong lebih lama untuk berkemban karena 

sebagian besar penduduk Kota Sejong masih sering 

menggunakan waktu malam hari dan akhir pekan di Seoul 

dengan adanya fasilitas commuter line. Hal ini menjadi 

“pekerjaan rumah” bagi pemerintah untuk membuat kota 

Sejong lebih hidup. 

• Pembangunan Ibu Kota baru memerlukan  komitmen dalam 

perencanaan dan penganggaran jangka. Sejong akan menelan 

biaya sebesar $22 miliar dalam jangka waktu 30 tahun 

pembangunan. Hal ini  merupakan jumlah yang jauh 

lebih besar dari perkiraan semula sehingga memerlukan  

komitmen yang serius agar proyek ini dapat diselesaikan 

dengan baik. 

 

Putrajaya memerlukan  waktu 12 tahun dari saat penetapan 

pemindahan Ibu Kota sampai dengan tahap pemindahan 

pemerintahan. Setelah lebih dari 20 tahun pembangunan, 

penduduk Putrajaya hanya berjumlah 85.000 masih relatif kecil 

dari populasi yang direncanakan. Selain itu, kegiatan ekonomi di 

luar jam kerja sangat kecil, hal itu menunjukkan bahwa Putrajaya 

mungkin akan memerlukan  waktu puluhan tahun untuk mandiri 

secara fiskal. 

Ide dan realisasi. Kebutuhan akan pusat administrasi baru 

di Malaysia muncul karena permasalahan kemacetan dan banjir di 

Kuala Lumpur.47 Gagasan mendirikan pusat administrasi federal 

di luar Kuala Lumpur dimulai pada akhir 1980-an dan diwujudkan 

pada tahun 1993 dengan keputusan resmi untuk memindahkan 

pusat administrasi Pemerintah. Pada Juni 1999, kantor Perdana 

Menteri dipindahkan ke Putrajaya. Pada tanggal 1 Februari 2001, 

Putrajaya dinyatakan sebagai Wilayah Federal dan Putrajaya 

Corporation didirikan sebagai Otoritas Lokal yang bertugas 

mengelola kotapraja. 

Biaya. Total biaya konstruksi Putrajaya diperkirakan sekitar 

$8 miliar, sebagian besar didanai dari anggaran publik. Sebagian 

biaya pengembangan diimbangi dengan penjualan beberapa  

pemerintah di Kuala Lumpur, namun sebagian besar  pemerintah 

di Kuala Lumpur dipertahankan oleh Pemerintah. 

Setelah lebih dari 20 tahun pembangunan, penduduk 

Putrajaya hanya berjumlah 85.000, masih relatif kecil dari populasi 

yang direncanakan. Tingkat pertumbuhan saat ini terus 

berkembang dari 12.240 orang pada tahun 2000 menjadi 90.000 

orang pada tahun 2019, diperkirakan akan memakan waktu lebih 

dari 80 tahun untuk mencapai target 330.000 penduduk. Rencana 

penggunaan lahan didominasi “penggunaan tunggal” dengan ruang 

terbuka yang luas dan plaza-plaza monumental yang membatasi 

nuansa urban area ini .Selain itu, aksesibilitas masih menjadi 

- 72 - 

 

 

masalah karena transportasi umum tidak sepenuhnya 

diintegrasikan ke dalam konsep perencanaan awal dan rencana 

induk awal memerlukan  revisi signifikan untuk 

memperhitungkan topografi lokal dengan lebih baik. 

 

Lesson Learned 

• Master Plan Putrajaya menegaskan konsep “Intellegent City” 

dan “City-in-a-Garden” yang mengintegrasikan sistem taman, 

aliran air, wetland, hutan, dan ruang terbuka. Konsep ini 

dapat dijadkan contoh untuk pembangunan Ibu Kota Negara 

baru di negara kita yang akan menggunakan konsep “forest 

city”. 

• Pembangunan Ibu Kota baru memerlukan  komitmen dalam 

perencanaan dan penganggaran jangka - 72 -. Aktivitas 

ekonomi diluar jam kerja di Putrajaya sangat kecil dan 

mungkin akan memerlukan  waktu yang lama bagi 

Putrajaya untuk dapat mencukupi kebutuhan secara 

ekonominya. 

• Konektivitas adalah aspek penting namum tidak cukup untuk 

menjadikan sebuat kota menjadi sukses. Putrajaya 

terkoneksi dengan baik dengan pusat ekonomi dan 

transportasi, namun masih sulit untuk menaikan populasi 

penduduk. 

• Pembangunan di wilayah yang masih kosong tanpa penduduk 

dan di lahan yang dimiliki oleh pemilik tunggal memperkecil 

risiko sosial dan politik. Lahan Putrajaya dibeli pemerintah 

dengan transaksi tunggal dengan perusahaan perkebunan. 

Hal ini menghindari masalah penolakan dari masyarakat 

lokal dan kebutuhan transmigrasi masyarakat lokal. 

 

 

- 73 - 

 

 

Landmark Kota Putrajaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 74 - 

 

 

ISLAMABAD, PAKISTAN 

Overview 

Pemindahan Islamabad sebagai Ibu Kota dikarenakan adanya 

permasalahan terkait rendahnya pelayanan infrastruktur dan 

overpopulasi pada Ibu Kota sebelumnya. Islamabad terletak di 

central Pakistan yang berada di dataran tinggi serta dilalui jalur 

utama Asia.Berdiri sejak 1960 Islamabad dimaksudkan juga 

menjadi penguat identitas bangsa yang erat kaitannya dengan 

Islam.Kota ini menjadi pusat politik Pakistan yang dikelola oleh 

Korporasi Metropolitan Islamabad, yang didukung oleh Capital 

Development Authority (CDA). 

Ide dan realisasi. Pusat administrasi pemerintahan di Kota 

Islamabad mengedepankan konsep pengembangan modern dan 

clean city. Penentuan lokasi Islamabad dipengaruhi diantaranya 

sebagai Ibu Kota banyak transportasi, komunikasi, pertahanan, 

ekonomi, masyarakat, fasilitas, dll. Masyarakat yang menempati 

kota Islamabad merupakan kombinasi dari pegawai pemerintah dan 

masyarakat pada umumnya sehingga terlihat adanya variasi dalam 

hal pendapatan. Maka perlu adanya secara bertahap, baik untuk 

membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki 

kompentensi maupun memastikan kenyamanan bagi masyarakat 

kelas atas. 

Islamabad telah direncanakan untuk menampung populasi 

sekitar 2.500.000 jiwa dalam periode dua generasi, sehingga 

diketahui bahwa populasi kota metropolitas Pakistan sebanyak 

tahun 1960: 45.408 orang; tahun 2000: 568.689 orang; tahun 

2019: 1.095.064 orang Sampai dengan tahun 1980-an Islambad 

didominasi oleh pusat administrasi, kemudian berkembang menjadi 

pusat bisnis dan perdagangan, menarik tenaga kerja dari Karachi, 

Lahore dan Quetta. Aglomerasi Islamabad- Rawalpindi menjadi kota 

nomor 3 terbesar di Pakistan (PDB per kapita tertinggi). Islamabad 

- 75 - 

 

 

telah menarik orang-orang dari seluruh Pakistan, menjadikannya 

salah satu kota Pakistan yang paling dan urban. 

Sampai dengan tahun 1980-an Islambad didominasi oleh 

pusat administrasi, kemudian berkembang menjadi pusat bisnis 

dan perdagangan, menarik tenaga kerja dari Karachi, Lahore dan 

Quetta. Aglomerasi Islamabad- Rawalpindi menjadi kota nomor 3 

terbesar di Pakistan (PDB per kapita tertinggi). Islamabad telah 

menarik orang-orang dari seluruh Pakistan, menjadikannya salah 

satu kota Pakistan yang paling dan urban. 

Kota Islambad terletak berdekatan dengan Kota Rawalpindi 

yang menawarkan Islamabad bantuan yang cukup besar dalam 

fasilitas dan kebutuhan perumahan diawal pemindahan. Bandara 

Chaklala di Rawalpindi akan membantu transportasi udara, 

bendungan Rawalpindi akan mengamankan pasokan air, koneksi 

kereta api dan jalan raya yang ada akan melayani kebutuhan 

komunikasi. Semua ini akan berkontribusi terhadap menghindari 

investasi besar selama fase pertama pengembangan Islamabad. 

Kedua kota ini  saling melayani dengan cara yang saling 

melengkapi. Islamabad akan menjadi Ibu Kota negara dan akan 

melayani terutama fungsi narative dan budaya. Rawalpindi akan 

tetap menjadi pusat regional yang melayani industri dan fungsi 

komersial. 

 

Biaya. Pembangunan Islamabad sebagai Ibu Kota baru Pakistan 

menggunakan dana dari APBN dan bantuan dari luar negeri. Biaya 

ini  mengakomodasi Master plan pada Islamabad yang 

menjadikan Ibu Kota ini memiliki fleksibilitas untuk berkembang 

secara dinamis di masa depan. 

 

Lesson Learned 

• Pentingnya memperhatikan kondisi sosial, budaya dan 

ekonomi masyarakat yang akan tinggal di Ibu Kota baru. 

- 76 - 

 

 

Islamabad direncanakan akan dihuni oleh masyarakat yang 

bervariasi kondisi pendapatannya sehingga perlu 

diakomodasi kebutuhannya agar tidak menimbulkan konflik. 

• Daya serta jumlah populasi yang akan menghuni Ibu Kota 

perlu direncanakan secara matang. Islamabad merencanakan 

akan menampung 2.500.000 jiwa, dan pada masa awal 

pembangunan telah dihuni oleh hampir dari setengah jumlah 

masyarakat yang diperkirakan. 

• Penempatan lokasi sebaiknya tidak jauh dari kota eksisting 

yang sudah berkembang. Islamabad yang terletak dekat Kota 

Rawalpindi menjadikan Islamabad dapat dilayani dengan 

berbagai infrastruktur yang telah tersedia. 

 

Landmark Kota Islamabad 

 

 

- 77 - 

 

 

 

 

 

 

ASTANA, KAZAKHSTAN 

Overview 

Terpisahnya Negara Kazakhstan dengan Union of Soviet 

Socialist Republics (USSR) membuat Presiden Nursultan pada 

tahun 1997 memutuskan Ibu Kota Kazakhstan di pindah dari 

- 78 - 

 

 

Almaty ke Astana. Astana berkembang dengan jumlah penduduk 

eksisting 380.000 jiwa.51 Pada tahun 2019 Kazakh parliament 

memberi nama Ibu Kota Baru dari Astana menjadi ”Nursultan” 

untuk menghormati jasa Presiden. 

Ide dan realisasi. Pemindahan Ibu Kota di Kazakhstan 

memiliki beberapa tujuan, yaitu, untuk memilih lokasi ”Center of 

the Eurasian Continent” sebagai representasi kebijakan luar negeri 

yang berorientasi multivektor, Ibu Kota baru sebagai  citra negara 

serta meningkatkan kesatuan nasional. Untuk mewujudkan tujuan 

ini , arsitektur bangunan di desain untuk 

mengharmonisasikan budaya timur dan barat dalam 

mengembangkan aspek kota dan lingkungan kota, arah 

pengembangan kota Astana mengedepankan inovasi, a trip to the 

spiritual realm, mengembangkan konsep harmoni dan sustainability 

diantara alam, lingkungan kota, manusia dan teknologi. 

Durasi Pembangunan. Penyusunan master plan Astana dibuat 

dalam waktu 3 tahun dari tahun 1997 sampai tahun 

2000.Penyusunan master plan dikompetisikan secara internasional 

dan mengundang arsitek dari Eropa, Asia dan Australia.Periode 

pembangunan Astana didesain sebagai rencana pembangunan 

jangka selama 30 tahun.Tahapan pembangunan dibagi menjadi 4 

fase dari tahun 2000 sampai 2030. Berikut timeline pembangunan 

Ibu Kota baru Kazakhstan: 

 

- 79 - 

 

 

 

 

Biaya. ada  tiga sumber pendanaan pembangunan Ibu 

Kota baru, yaitu dari investasi pemerintah sebesar USD 4.560 Juta 

atau sekitar (50,7%), Swasta sebesar USD 2.970 jt (33%), dan 

investasi asing sebesar USD 1.470 Jt (16,3%). Pemerintah 

memfokuskan dana ini  untuk fasilitas publik dan 

infrastruktur dasar yang berbasis non-profit, sedangkan swasta dan 

investasi asing lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat 

profit seeking seperti pusat perbelanjaan, bangunan kantor 

komersial, dll. Berikut tabel skema pembiayaan pembangunan 

Astana secara lebih detail. 

- 80 - 

 

 

 

 

Lesson Learned 

• Pembangunan Ibu Kota baru memerlukan  komitmen dalam 

perencanaan dan penganggaran jangka - 80 -. Pembangunan 

Astana memerlukan  komitmen dan kepastian politik 

karena rencana pembangunan Astana merupakan rencana 

pembangunan jangka selama 30 tahun 2000-2030 

• Skema pembiayaan pembangunan melibatkan swasta dan 

investasi. Sumber pendanaan pembangunan mengunakan 

investasi pemerintah sebesar USD 4.560 Juta atau sekitar 

(50,7%), Swasta sebesar USD 2.970 jt (33%), dan investasi 

asing sebesar USD 1.470 Jt (16,3%).  

 

Landmark Kota Astana 

- 81 - 

 

 

 

 

 

- 82 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 83 - 

 

 

D. Kajian Terhadap Implikasi terhadap Sistem Baru yang 

akan diatur dalam RUU Terhadap Aspek Beban Keuangan 

Negara dan Kemanfaatan Negara  

Perkiraan kebutuhan investasi pemindahan Ibu Kota Negara 

didasari atas konsep kota baru yang 7 mempertimbangkan bahwa : 

(a) ibu kota negara adalah kota baru yang berkelanjutan 

(sustainable) yang berciri smart, green, memiliki identitas bangsa 

dan kebhinekaan; (b) Ibu Kota negara merupakan kota baru yang 

modern dan bertaraf internasional; serta (c) Ibu Kota negara dengan 

pusat pemerintahan yang mencerminkan birokrasi dan sumber 

daya manusia pemerintahan atau sipil nasional (ASN) yang ideal. 

Ciri utama smart city antara lain adalah transportasi antar 

moda terintegrasi dengan baik (smart mobility), tata bangunan 

terencana secara efisien dan efektif (smart building), yang didukung 

dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan kecepatan 

tinggi. Pembangunan kota yang bercirikan green city adalah 

pembangunan kota yang mengedepankan unsur-unsur hijau, 

sekaligus mempunyai kemampuan dalam adaptasi dan mitigasi 

terhadap bencana, yang bertujuan untuk menciptakan 

keseimbangan lingkungan serta kenyamanan warga yang 

menghuninya. Sementara itu, Kota bertaraf internasional harus 

didukung dengan ketersediaan fasilitas dan pelayanan kota yang 

setara dengan fasilitas dan pelayanan kota di kota-kota besar di 

dunia. 

Adapun Ibu Kota baru dengan pusat pemerintahan yang 

ideal, dicirikan dengan adanya simplifikasi proses bisnis, efisiensi 

dan efektivitas kerja, serta value ASN perlu diterapkan, sehingga 

kualitas pelayanan publik dapat lebih meningkat. Pelayanan dan 

pengelolaan kota sebagai pusat pengelolaan Ibu Kota negara harus 

dapat mencerminkan pelayanan berkelas internasional yang efisien 

dan berorientasi smart governance. 

 

- 84 - 

 

 

D.1. Perkiraan Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk menentukan biaya yang muncul yang 

dibutuhkan dan berpotensi menjadi beban keuangan negara dan 

daerah (IKN baru) dalam penataan ruang, pembangunan 

infrastruktur, dan biaya pelayanan publik. Dalam mewujudkan 

lingkungan ibu kota negara (IKN) ini , tata ruang kota perlu 

dirancang secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Memperhatikan 

hal ini , maka perlu diperhatikan : (1) unsur-unsur yang 

direncanakan di lokasi Ibu Kota baru, dan (2) besaran Ibu Kota baru 

yang akan dirancang. Mengingat lokasi baru Ibu Kota negara akan 

menjadi pusat pemerintahan (eksekutif), maka unsur-unsur yang 

direncanakan di Ibu Kota baru adalah: (a) Fungsi eksekutif, serta 

fungsi-fungsi yang melekat pada fungsi pusat pemerintahan, yaitu 

fungsi legislatif (MPR, DPR, dan DPD), fungsi yudikatif (Mahkamah 

Agung dan Komisi Yudisial), serta perwakilan kedutaan negara-

negara; (b) Fungsi keamanan dan pertahanan sebuah Ibu Kota 

negara; (c) Anggota keluarga dari fungsi eksekutif, legislatif, 

yudikatif, serta keamanan dan pertahanan negara; serta (d) Ibu 

Kota baru diperkirakan akan menumbuhkan kegiatan 

ekonomi/bisnis penunjang fungsi pemerintahan, sehingga 

diprediksi akan hadir pelaku ekonomi ke dalam lokasi Ibu Kota 

baru.  

Selanjutnya, perlu dipersiapkan skenario besaran kota yang 

akan dibangun sebagai Ibu Kota negara baru. Skenario pertama, 

adalah dengan asumsi bahwa seluruh ASN dipindahkan tanpa 

dilakukan right sizing jumlah ASN. Dengan demikian Ibu Kota baru 

dirancang menjadi sebuah metropolitan baru. Total ASN 

dipindahkan sejumlah 195.550 jiwa, dan total jumlah penduduk 

yang dipindahkan adalah sejumlah 1.500.000 jiwa (- 84 -cenario I 

pada tabel 7.1). Skenario ke dua, adalah dengan asumsi ASN 

dipindahkan dengan skema right sizing, kondisi ideal yang 

diharapkan dalam pengelolaan Ibu Kota negara yang modern dan 

- 85 - 

 

 

efisien. Dengan demikian Ibu Kota negara dirancang untuk tidak 

terlalu padat dan menjadi kota besar. Total ASN dipindahkan 

menjadi sebesar 137.170 jiwa, dan jumlah bangkitan penduduk 

pada lokasi baru IKN adalah sebesar 870.000 jiwa. Skenario II pada 

tabel 7.1.  

 

 

 

Skenario ke II, merupakan skenario yang memungkinkan untuk 

dilaksanakan. Jumlah ini  tidak terlalu berbeda dengan 

jumlah penduduk di ibu kota negara lain, seperti Putrajaya, Sejong 

dan Brasilia. Putrajaya direncanakan akan dihuni oleh sebanyak 

330.000 jiwa penduduk. Sejong dan Brasilia direncanakan dihuni 

sebanyak 500.000 jiwa penduduk (World Bank, 2017).  

 

D.2. Perkiraan Kebutuhan Ruang 

Kebtuhan ruang dapat menjadi ukuran beban keuangan 

negara dan daerah. Secara umum, ada  lima komponen utama 

dalam fungsi tata ruang dcenari baru IKN. Kelima komponen 

ini  meliputi pemerintahan, ekonomi, permukiman, sirkulasi 

dan infrastruktur, serta ruang terbuka hijau. Sebagai Ibu Kota baru 

yang berkelanjutan dengan nilai-nilai smart dan green, serta efisien 

dalam pengelolaannya, maka perlu seefisien mungkin dalam 

memanfaatkan luasan lahan. Untuk itu, konsep yang diusulkan 

adalah pembangunan perkantoran dan residensial. 

Perancangan porsi setiap fungsi dilakukan sebagai berikut.  

- 86 - 

 

 

1. Fungsi permukiman memerlukan  porsi sebesar 40% dari 

total luas lahan. Porsi ini  mengacu pada pengalaman 

pengembangan kota-kota besar di negara kita, dimana rata-

rata persentase luasan permukiman adalah sebesar 45.3% 

dari total luas wilayah2. Pembangunan permukiman 

dirancang secara (residensial non pimpinan kementerian) 

maka porsi luasan permukiman dirancang sebesar 40% dari 

total luasan lahan.  

2. Sesuai dengan standar Kementerian PUPR, fungsi sirkulasi 

dan infrastruktur mendapat porsi 20% dari total luas lahan. 

Secara rinci porsi ini  diperlukan untuk infrastruktur 

jalan sebesar 12%, sirkulasi air sebesar 6%, dan kebutuhan 

sirkulasi lainnya sebesar 2%3.  

3. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang, fungsi ruang terbuka hijau 

(RTH) publik diporsikan minimal sebesar 20% dari total 

lahan. Ketentuan proporsi RTH publik ini  ditujukan 

untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, sistem 

hidrologi, dan sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan 

ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, 

sekaligus untuk meningkatkan nilai estetika kota.  

4. Selanjutnya, fungsi pemerintahan memerlukan  porsi 

sebesar 5% dari total luasan lahan. Fungsi ini  

mencakup perkantoran eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  

5. Fungsi ekonomi memerlukan  porsi sebesar 15% dari total 

luas lahan. Luasan ini  untuk memberikan ruang bagi 

para pelaku ekonomi/bisnis untuk mendukung pelayanan 

perekonomian Ibu Kota baru.  

 

berdasar  perhitungan jumlah pegawai pemerintahan ideal 

untuk membangun Ibu Kota negara yang baru diperoleh kebutuhan 

ruang untuk residensial (menempati porsi fungsi permukiman), 

- 87 - 

 

 

sarana dan prasarana pengolahan air minum, air limbah, listrik, 

transportasi, pasar dan lainnya. Gambaran kebutuhan ruang yang 

ideal akan sebesar 40.000 Ha pada Skenario I dan 30.000 Ha 

diilustrasikan pada kolom Skenario II  

 

 

 

Kebutuhan ruang secara ideal ini  cukup memadai untuk 

pertimbangan investasi. Pengembangan pembangunan perumahan 

suatu kota baru yang dilakukan oleh swasta pada umumnya tidak 

lebih dari 3.000 Ha. Dengan luasan 30.000 Ha akan memberikan 

peluang bisnis bagi pengembang untuk turut berinvestasi baik 

dalam residensial maupun perkantoran. Dibandingkan dengan 

Skenario I, dimana diasumsikan birokrasi ASN masih beroperasi 

seperti kondisi yang ada, maka Skenario II diperkirakan lebih efektif 

untuk investasi pada luasan 30.000 Ha.  

 

berdasar  kebutuhan fungsi ruang yang telah diuraikan 

sebelumnya maka rancangan zonasi kawasan Ibu Kota Negara di 

bagi menjadi 4 zona kawasan. Pembagian zona kawasan ini  

berdasar  fungsi kawasan dengan peruntukan luas yang 

berbeda. Setiap zona kawasan memiliki prioritas pembangunan 

yang akan di mulai dari zona inti Ibu Kota Negara sampai zona 

perluasan Ibu Kota Negara yang akan terus dikembangan sesuai 

luas total kawasan yang direncanakan. 

 

- 88 - 

 

 

 

 

Pembagian rancangan zonasi terdiri dari 4 kawasan :  

a. Zona-1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan terdiri dari Istana 

Kepresidenan, Kantor Lembaga Negara, (Eksekutif, Legislatif 

dan Yudikatif) dikembangkan pada lahan seluas 2.000 Ha.  

b. Zona-2 Kawasan Ibu Kota Negara dengan peruntukan sebagi 

fungsi pendukung dan penunjang kawasan inti pusat 

pemerintahan yang ada dikembangkan dari kawasan 

sebelumya menjadi seluas 40.000 Ha 

c. Zona-3 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara I merupakan 

pengembangan zona IKN dengan fungsi ruang utama untuk 

pengembangan kawasan dengan luas 200.000 Ha 

d. Zona-4 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara II merupakan 

perluasan dari zona sebelumnya dengan cakupan kota 

metropolitan dengan luas lebih dari 200.000 Ha  

 

 

- 89 - 

 

 

 

 

Fungsi-fungsi kawasan direncanakan sesuai kebutuhan aktivitas di 

dalam Ibu Kota Negara. Jenis-jenis aktivitas dalam kawasan, baik 

fungsi pemerintahan maupun non-pemerintahan akan menentukan 

fasilitas-fasilitas yang direncanakan pada kawasan ini. Setiap 

fasilitas akan menentukan fungsi-fungsi pada setiap bangunan, 

serta luasan dan volume pembangunan yang direncanakan. 

Kemudian fasilitas dalam setiap kawasan mewakili prioritas 

pembangunan berdasar  zona kawasan. Terkait distribusi 

fasilitas yang dibutuhkan dikelompokan berdasar  fungsinya 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Fungsi Utama. Salah satu agenda utama dari pemindahan 

Ibu Kota Negara (IKN) adalah pemindahan lokasi pusat 

pemerintahan. Dengan demikian, gedung pemerintahan 

sebagai sarana operasional serta pusat aktivitas dari sebuah 

pusat pemerintahan merupakan komponen utama dari 

- 90 - 

 

 

investasi fisik yang dibangun. Rincian fasilitas yang akan di 

bangun meliputi: a) Istana Kepresidenan; b) Bangunan 

Strategis TNI/POLRI; c) Kantor Lembaga Negara (Eksekutif, 

Legislatif, Yudikatif). 

b. Fungsi Pendukung. Fungsi untuk menyediakan sejumlah 

fasilitas pendukung yang perlu disiapkan untuk menunjang 

aktivitas pusat pemerintahan yang akan dibangun. Rincian 

fasilitas yang akan di bangun meliputi: a) Perumahan ASN; b) 

Perumahan Non ASN; c) Sarana Pendidikan: SD, SMP, SMA, 

dan Perguruan Tinggi; d) Sarana Kesehatan: Puskesmas & 

Rumah Sakit; e) Fasilitas Kemanan Lingkungan 

c. Fungsi Penunjang. Pembangunan prasarana dan fasilitas 

umum diperlukan untuk menunjang seluruh aktivitas untuk 

memfasilitasi kelancaran dan kemudahan aktivitas 

masyarakat sehari-hari. Rencana fasilitas-fasilitas penunjang 

yang akan dibangun meliputi: a) Infrastruktur Penunjang: 

Jaringan jalan, Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu, sistem 

penyediaan air minum, sistem persampahan, sistem drainase 

perkotaan, saluran ducting untuk jaringan telekomunikasi; b) 

Jaringan transmisi dan distribusi listrik: PLTU Batubara; c) 

Perbaikan kapasitas bandara serta pelabuhan, dan jalan tol 

 

 

D.3. Perkiraan kebutuhan interaksi sosial, ekonomi dan budaya 

 Selain penambahan ASN, berbagai aktivitas ibu kota baru 

akan menarik pendatang lainnya. Dibutuhkan sejumlah str