ibukota 2

ategi 

agar interaksi antara ASN, pendatang lainnya, dan penduduk yang 

telah ada di wilayah calon ibu kota negara berjalan harmonis. 

Penerimaan masyarakat dan proses interaksi yang akan terjadi 

dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang 

heterogen sangat penting, tidak saja pada saat perencanaan, dan 

proses pembangunan berlangsung, namun juga hingga 

 

 

berfungsinya ibu kota negara yang baru.  Proses pemindahan ibu 

kota negara yang partisipatif dan inklusif menjadi dasar 

terbentuknya kota dengan masyarakat kosmopolitan (majemuk) 

namun tetap menghargai keberagaman budaya. 

 

Lima Etnis Terbesar di Provinsi Kalimantan Timur 

Etnis Jumlah % 

Jawa 1,064,610 30.2 

Bugis 725,420 20.6 

Banjar 437,790 12.4 

Dayak (berbagai grup) 330,090 9.3 

Kutai 271,620 7.7 

Sumber: Diolah dari Sensus 2010 

 

Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur ada  lima etnis 

besar, dengan jumlah pendatang yang cukup besar (73,2%).  Porsi 

terbesar berasal dari Jawa, yang pindah sebagai transmigran pada 

periode 1970 – 1980an.  Pembangunan di Kalimantan Timur juga 

menarik kepindahan suku bangsa Bugis, Banjar, dan berbagai etnis 

lainnya, yang banyak diantaranya telah berakulturasi melalui kawin 

campur lintas suku, termasuk dengan suku bangsa asli seperti 

Suku Paser, Kutai, dan berbagai kelompok Dayak lainnya. Karakter 

dan adat istiadat Suku Dayak pada dasarnya sangat terbuka, 

karena menganut trilogi peradaban, yaitu: hormat kepada leluhur, 

patuh kepada orangtua, serta berdamai dan serasi dengan negara.  

Keterbukaan masyarakat asli, keberagaman sosial budaya yang 

telah terjalin sejak lama, dan terbentuknya masyarakat yang 

heterogen menjadi nilai tambah bagi kepindahan ibu kota negara ke 

Kalimantan Timur.  

Kehidupan ekonomi warga Kalimantan Timur juga beragam, 

mulai dari industri kecil dan menengah, perikanan, pertanian, 

- 92 - 

 

 

perkebunan, pertambangan, dan jasa. Perkembangan industri 

perkebunaan dan pertambangan telah mengubah pola 

perekenomian masyarakat  yang beradaptasi sesuai perkembangan 

kondisi yang adaSalah satu persoalan utama yang dihadapi hingga 

saat ini adalah konflik tenurial kehutanan dan wilayah adat Suku 

Dayak. Bagi masyarakat suku Dayak, hutan adalah air susu 

sumber penghidupan dan dianggap sebagai jantung Kalimantan 

sehingga perlu dilestarikan.  Karena keterikatan yang sangat erat 

ini, masyarakat adat Dayak ingin menjaga dan mengamankan 

hutan, namun dalam perkembangannya mereka termarjinalkan. 

Kehadiran transmigran misalnya, merambah wilayah tanah adat 

masyarakat Dayak.  Desa-desa transmigrasi kemudian dimekarkan 

menjadi desa definitif dan mendapatkan program sertifikasi tanah, 

sarana prasarana dasar, dan Dana Desa. Sementara desa 

masyarakat adat Dayak yang sering kali terpencil di tengah hutan 

konservasi tidak mendapatkannya. Pada periode 1970an ada  

program resettlement yang memindahkan masyarakat Dayak dari 

kampung asal leluhurnya, dan kemudian diberikan status hutan 

Negara. Dengan status ini, dilaksanakan berbagai peruntukan 

seperti Kawasan konservasi, Hutan Tanaman Industri, atau 

pertambangan. Kondisi ini menutup akses masyarakat Dayak 

terhadap tanah leluhurnya, dan jika mereka mencari penghidupan 

di hutan dianggap sebagai perambah hutan.  Saat ini, masyarakat 

Dayak bekerja di berbagai sektor, mulai dari peladang, bekerja di 

perkebunan atau pertambangan, hingga menjadi pegawai negeri.  

Terkait rencana pemindahan IKN, ada  2 potensi dampak 

sosial ekonomi, yaitu hilangnya mata pencaharian dan tempat 

tinggal, terutama bagi mereka yang bekerja dan tinggal di kawasan 

hutan perkebunan. Agar kepindahan ASN dan unsur 

pendukungnya serta pembangunan IKN menguatkan ketahanan 

masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan 

budaya, diperlukan beberapa strategi sebagai berikut: 

- 93 - 

 

 

1. Representasi identitas budaya dalam pembangunan IKN, 

misalnya dipakai nya simbol/ornamen Dayak pada 

bangunan, pengembangan zona kebudayaan, pelestarian 

situs budaya melalui museum atau taman seperti contoh di 

beberapa kota besar dunia. 

 

 

2. Pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi 

sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan untuk 

menjadi bekal pengetahuan ASN yang akan dipindahkan, 

agar terjadi integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan 

sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh semua 

masyarakat. 

3. Untuk keberlanjutan penghidupan penduduk lokal, 

diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan 

pemanfaatan teknologi dan inovasi, misalnya tempat usaha 

beserta alat produksi, pengelolaan pangan yang dikelola oleh 

masyarakat setempat, pengembangan smart farming, 

platform penjualan hasil kerajinan, dan sebagainya. Yang 

diinginkan adalah terwujudnya kegiatan ekonomi yang 

memandirikan, terjaganya kebudayaan yang bermartabat, 

tersedianya kesempatan usaha lintas generasi. 

Contoh mengintegrasikan budaya dalam pembangunan IKN

Indian&Sacred&Ground&&di&Sungai&Missisipi,&

Albany,&Amerika,&diberikan penjelasan

artinya secara budaya.

Birarung Marr,&tempat penting Aborigine&di&

Kota&Melbourne.&Artis Aborigine&membuat

ukiran sebagai symbol2&budaya

 

 

4. Peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan sejak 

awal perencanaan IKN. Mulai tahun anggaran 2020, 

diharapkan berbagai sektor terkait pendidikan vokasi, 

pendidikan tinggi, dan berbagai kegiatan penyiapan kerja 

diarahkan untuk meningkatkan kapasitas siswa dan pemuda 

di wilayah IKN dan penyangganya.  Perlu dipertimbangkan 

pemberian kuota untuk peningkatan keterampilan kelompok 

marginal (antara lain: Suku Dayak, kelompok perempuan 

muda, kelompok penyandang disabilitas dsb) agar dapat 

berpartisipasi langsung dalam pembangunan IKN. 

 

D.4. Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan 

Sarana dan Prasarana yang disiapkan mencerminkan potensi 

beban keuangan negara dan daerah. Salah satu agenda utama dari 

pemindahan ibu kota adalah pemindahan lokasi pusat administrasi 

pemerintahan. Dengan demikian, gedung pemerintahan sebagai 

sarana operasional serta pusat aktivitas dari sebuah pusat 

administrasi pemerintahan merupakan komponen utama dari 

investasi fisik yang dibangun. Fasilitas utama yang perlu dibangun 

di IKN meliputi istana kepresidenan dan gedung K/L (gedung 

eksekutif), gedung kantor legislatif, gedung kantor yudikatif, 

markas POLRI, dan markas TNI. Dengan jumlah K/L yang sangat 

banyak, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi 

menggabungkan beberapa K/L ke dalam satu gedung, atau 

membangun gedung-gedung K/L di dalam satu kawasan 

sebagaimana diterapkan di Sejong, Korea Selatan (World Bank, 

2017).  

Untuk menunjang pusat pemerintahan yang akan dibangun 

ini , ada  sejumlah sarana dan prasarana yang perlu 

disiapkan:  

1. Sarana dan Prasarana umum dan pelayanan publik. Sarana 

dan prasarana yang dibangun sebaiknya sudah bertaraf 

 

 

internasional. Pembangunan sarana transportasi masal 

seperti halte, terminal, stasiun dan kereta api diperlukan 

untuk kelancaran dan kemudahan aktivitas masyarakat 

sehari-hari, Pembangunan prasarana dan fasilitas umum 

juga diperlukan untuk menunjang seluruh aktivitas, seperti 

jaringan jalan, air limbah, persampahan, drainase, air 

minum, listrik, telepon, gas, pemadam kebakaran, hingga 

sarana penerangan jalan umum. Pembangunan sarana 

seperti pendidikan, sarana kesehatan, peribadatan, 

perniagaan, rekreasi dan olahraga tentunya juga diperlukan 

untuk menunjang kesehatan dan kebutuhan pendidikan. 

Sarana pendidikan yang dibangun harus mencakup seluruh 

tingkat, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan 

Tinggi, sehingga kebutuhan warga yang dipindahkan dapat 

terpenuhi. Sementara itu, pembangunan sarana kesehatan 

mencakup rumah sakit dan puskesmas. 

2. Perumahan dan Permukiman. Diperkirakan kebutuhan 

hunian untuk pegawai negeri sipil sebesar 300.000 unit. 

Untuk itu, perlu dibangun tempat tinggal sebanyak jumlah 

ini  untuk memenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil 

yang beraktivitas di kota ini  maupun bagi para pelaku 

ekonomi yang memerlukan  tempat bermukim. Opsi hunian 

yang akan dibangun terdiri atas dua jenis, yaitu rumah tapak 

dan hunian bertingkat (rumah susun/ apartemen). 

3. Taman dan Hutan Kota. Sebagai Ibu Kota baru yang 

berkelanjutan dengan ekosistem bertaraf internasional, 

dibutuhkan pembangunan sarana pertamanan dan RTH 

seperti pedestrian, hutan kota, areal pertanian, hutan 

konversi, daerah bantaran sungai, lahan perkebunan (RTH) 

oleh sektor publik sebesar 20% dari total lahan terbangun.  

 

 

 

Ada pun dalam membangun ibu kota baru, Pemerintah tidak 

harus selalu membangun seluruh sarana mulai dari awal. Pihak 

Pemerintah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah 

ada (existing), terutama apabila biaya yang dibutuhkan tidak 

sedikit. Sistem jaringan transportasi seperti pelabuhan dan 

bandara merupakan contoh prasarana berbiaya tinggi yang 

kebutuhannya perlu dipertimbangkan secara matang. Oleh karena 

itu kedekatan dan akses terhadap sarana dan prasarana umum 

yang telah ada sangat penting.  

 

 

D.5. Desain Sistem Keuangan IKN dan Dampaknya terhadap 

Beban Keuangan Negara 

D.5.1. Gambaran Umum tentang Keuangan Negara  

Uraian tentang sistem keuangan IKN berkaitan pada 

perhitungan dan inventarisasi sumber-sumber pendapatan IKN dan 

perhitungan tentang belanja IKN -- yang kesemuanya berkaitan 

dengan hal-hal yang dapat membebani keuangan negara. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara mengatur bahwa pendapatan negara adalah semua 

penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan 

negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar 

negeri. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sumber 

pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak 

dan hibah. Tiga sumber ini yang jadi sumber penerimaan kas 

negara secara umum. Besarnya penerimaan yang diterima negara 

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan presiden 

yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Sumber pendapatan tadi, setelah melalui proses tertentu, akan 

kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau 

pembangunan fasilitas umum. 

 

 

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak 

setidaknya mencakup yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan 

Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta 

Bea Masuk dan Cukai. Besaran tarif pajak ini  sudah 

ditentukan oleh undang–undang perpajakan yang berlaku. 

Adapun sumber pendapatan negara dari sektor non-pajak 

terdiri dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, 

percetakan uang atau sumbangan. Sumber pendapatan negara 

yang ketiga adalah hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan 

kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Dana bantuan 

yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan 

pembangunan. Di samping itu, pendapatan yang berasal dari luar 

negeri juga bisa berupa pinjaman program atau pinjaman proyek 

dengan jangka waktu tertentu. 

  

 

 

BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

 

 

 

 

A. Peraturan perundang-undangan terkait Bentuk 

Pemerintahan Ibu Kota Negara 

 

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bentuk 

Pemerintahan Ibu Kota Negara antara lain: 

a. Pasal 18 dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara 

Republik negara kita Tahun 1945 "UUD NRI Tahun 

1945"; 

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

"UU tentang Pemerintahan Daerah"; 

 

UUD NRI Tahun 1945 

 

Pasal 18  

1. Negara Kesatuan Republik negara kita dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, 

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 

diatur dengan undang-undang.** )  

2. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)  

 

 

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 

kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** )  

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota 

dipilih secara demokratis.**)  

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerintahan Pusat.**)  

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** ) 

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dalam undang-undang.** )  

 

Pasal 18A  

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, 

atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan 

undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah.**)  

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan 

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasar  

undang-undang.** )  

 

Pasal 18B  

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-undang.**) 

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya 

 

 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik negara kita, yang diatur dalam undangundang. 

**) 

 

 

berdasar  ketentuan yang termaktub pada Pasal-Pasal di 

dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah UUD NRI Tahun 

1945 ini  dan berdasar  pertimbangan strategis 

kelembagaan, setidaknya ada 4 pilihan bentuk pemerintahan 

yang dapat dipilih, yaitu 1) daerah otonom (baru) berbentuk 

provinsi; 2) Kawasan Khusus di dalam Provinsi Kalimantan 

Timur; 3) Kawasan Khusus di dalam daerah otonom (baru); 4) 

Daerah Khusus Ibu Kota Negara. 

 

Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 1: 

Daerah Otonom (baru) berbentuk Provinsi  

 

berdasar  pasal 18 ayat (1), wilayah Negara Kesatuan 

Republik negara kita telah terbagi habis ke dalam wilayah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan kesemuanya dikelola oleh 

Pemerintahan Daerah. Ayat (6) Pasal yang sama mengatur 

bahwa ketiga bentuk pemerintahan ini  disematkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan.  

 

Dengan berlandaskan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan 

(6), pilihan bentuk pemerintahan IKN adalah daerah otonom, 

baik yang berbentuk provinsi maupun kota. Pasal 18 ayat (4) 

mengatur bahwa provinsi dikepalai oleh Gubernur dan untuk 

Kota dikepalai oleh Walikota. berdasar  Pasal itu pula, 

keduanya harus dipilih secara demokratis, baik melalui 

 

 

pemilihan langsung maupun melalui pemilihan oleh DPRD.1 

Selanjutnya, berdasar  Pasal 18 ayat (3), pilihan bentuk 

pemerintahan IKN berupa daerah otonom Provinsi atau Kota 

mengharuskan adanya DPRD, yang mana harus dipilih dalam 

pemilihan umum. 

 

Dalam mewujudkan Pilihan ini, secara teknis tentunya harus 

diadakan Pembentukan Daerah Baru melalui Pemekaran, 

sebagai bagian dari Penataan Daerah, sebagaimana diatur 

Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) 

oleh UU tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Pemekaran daerah dapat dilakukan terhadap Provinsi 

Kalimantan Timur yang di dalamnya berkaitan dengan 

 

 1 Mahkamah Konstitusi pernah menafsirkan Pasal ini melalui Putusan Mahkamah 

 Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 poin 3.12.3. Pendapat ini  lengkapnya sebagai 

 berikut: 

 

 "Menurut Mahkamah, makna frasa “dipilih secara demokratis”, baik menurut original 

 intent maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik 

 pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis 

 dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada saat dilakukan perubahan UUD 1945 ada  

 adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu 

 pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat 

 maupun oleh DPRD sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara 

 langsung oleh rakyat. Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 

 1945 saat itu adalah sistem pemilihan Kepala Daerah yang akan diterapkan disesuaikan 

 dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. 

 Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh 

masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan 

apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui 

sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan 

dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang 

 dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan opened legal policy dari pembentuk Undang-

Undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap 

keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. 

Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung 

oleh rakyat dan ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan 

langsung oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) 

maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama 

masuk kategori sistem yang demokratis." 

 

 

 

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser 

Utara dengan prosedur teknis sebagaimana yang diatur oleh 

Pasal 33 hingga Pasal 43 UU tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 2: 

Kawasan Khusus di Dalam Provinsi Kalimantan Timur 

 

Pasal 360 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 

mengatur bahwa Pemerintah Pusat dapat membentuk 

Kawasan Khusus, yang dalam konteks Naskah Akademik ini, 

Kawasan Khusus Ibu Kota Negara di dalam Provinsi exsiting, 

Kalimantan Timur. Menurut Pasal 1 angka 42 Undang-

Undang a quo, Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam 

Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk 

menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus 

bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Adapun pembentukan Kawasan khusus ini harus didasarkan 

pada urusan pemerintahan tertentu. berdasar  Pasal 360 

ayat (1) yang mengatur bahwa “Untuk menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi 

kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan 

kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau 

kabupaten/kota.” 

 

Sementara itu, Kawasan Khusus yang dibentuk harus 

meliputi beberapa macam Kawasan Khusus menurut Pasal 

360 ayat (2), yaitu: 

a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas; 

b. kawasan hutan lindung; 

 

 

c. kawasan hutan konservasi; 

d. kawasan taman laut; 

e. kawasan buru; 

f. kawasan ekonomi khusus; 

g. kawasan berikat; 

h. kawasan angkatan perang; 

i. kawasan industri; 

j. kawasan purbakala; 

k. kawasan cagar alam; 

l. kawasan cagar budaya; 

m. kawasan otorita; dan 

n. kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang 

diatur dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

 

Dalam konteks RUU IKN ini, Kawasan Khusus yang akan 

dibentuk diperuntukkan untuk kepentingan nasional lainnya 

sebagaimana yang disebut pada huruf n. Dengan demikian, 

maka Kawasan khusus ini, karena merupakan wilayah pusat, 

maka menjadi wilayah administratif. Undang-Undang ini 

mendefinisikan Wilayah Administratif sebagai  “wilayah kerja 

perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di 

Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di 

Daerah.” 

 

Sebagai wilayah administratif, maka Kawasan khusus IKN 

dikelilingi daerah otonom, yaitu daerah otonom Kabupaten 

Kutai Kartanegara dan daerah otonom Kabupaten Penajam 

Paser Utara serta daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur. 

Dengan kondisi ini , maka pilihan bentuk pemerintahan 

 

 

berupa wilayah administratif berkonsekuensi pada harus 

jelasnya pembagian urusan antara wilayah administratif pada 

Kawasan khusus IKN dengan daerah-daerah otonom a quo. 

 

 

Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 3: 

Kombinasi antara Pembentukan Daerah Otonom Provinsi 

(Baru) dan Kawasan Khusus 

 

Pilihan ketiga adalah membentuk daerah otonom Provinsi 

berdasar  Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan ditetapkan 

menjadi IKN, lalu di dalam Provinsi IKN ini  dibentuk 

Kawasan Khusus Pusat Pemerintahan. Seluruh kegiatan dan 

fungsi IKN dilaksanakan di Kawasan Khusus ini  yang 

diatur secara khusus di dalam RUU IKN.  

 

Perbedaan dengan Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 3 adalah 

dalam Pilihan ini, penataan ruang Kawasan Khusus tunduk 

pada penataan ruang Provinsi IKN, bukan Provinsi 

Kalimantan Timur. Dengan demikian, kegiatan perencanaan 

dapat lebih mudah dilakukan karena segalanya dimulai dari 

awal dan tanpa variabel-variabel yang berpotensi 

menghambat pembangunan.  

 

Langkah pertama adalah pembentukan Provinsi baru 

sebagaimana yang sudah diuraikan secara teknis dalam 

Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 1 di atas. Langkah kedua 

adalah menetapkan Provinsi baru ini  sebagai IKN 

melalui RUU IKN. Setelah itu, Ketiga, Pemerintah Pusat 

membentuk Kawasan Khusus Pusat Pemerintahan di dalam 

wilayah Provinsi IKN ini  yang diatur khusus di dalam 

RUU IKN. Kawasan Khusus ini menjadi inti dari IKN dan 

 

 

pusat segala kegiatan penyelenggaraan negara di IKN. 

Langkah pertama dan kedua dapat digabungkan ke dalam 

satu RUU, yaitu RUU IKN, mengingat efisiensi penyusunan 

Undang-Undang dan Pasal 43 ayat (3) UU tentang 

Pemerintahan Daerah tidak menyebut secara spesifik bahwa 

UU Pembentukan Daerah baru harus berdiri sendiri.  

 

Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 4: 

Daerah Khusus Ibu Kota Negara 

 

Pasal 18B di atas memberi peluang untuk mengatur bentuk 

dan susunan pemerintahan IKN menjadi lebih eksklusif dan 

dapat diatur secara leluasa berdasar  Undang-Undang, 

berdasar  kekhususan dan keistimewaan daerah ini . 

Pasal 18B ini menjadi dasar untuk mengatur daerah di luar 

dari yang diatur Pasal 18 sebagaimana diuraikan di atas, 

contohnya Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

RUU IKN dapat mengatur Daerah Khusus Ibu Kota Negara 

secara leluasa perihal 1) pemilihan kepala daerah yang tidak 

harus melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui 

pemilihan oleh DPRD, melainkan dapat diatur bahwa kepala 

daerah ditunjuk oleh Presiden; 2) keberadaan DPRD yang bisa 

diatur untuk ditiadakan; hingga pengaturan pemerintahan 

daerah lain yang dikecualikan dari berbagai peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bentuk pemerintahan seperti ini memang leluasa, tetapi 

memerlukan  pengaturan yang detail karena membuat 

sistem baru. Di tambah lagi, perlu penelaahan lebih lanjut 

mengenai "kekhususan" yang dimaksud pasal 18B 

mengingat, berdasar  diskusi di kalangan ahli hukum dan 

 

 

pemerintahan selama penyusunan Naskah Akademik ini, 

masih ada perbedaan penafsiran tentang hal itu untuk bisa 

dijadikan dasar pembentukan daerah khusus IKN. 

 

Sejarah pasal 18B ayat (1) ini muncul dalam Panitia Ad Hoc 

III perubahan UUD 1945 pada tahun 2000. Di dalam risalah 

rapat perubahan UUD 1945 ini  (Tim Penyusun Naskah 

Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2008), 

di dapati bahwa istilah daerah istimewa dan daerah khusus 

muncul dalam perdebatan mengenai perubahan pasal 18 

yang saat ini menjadi pasal 18 ayat (1) hingga ayat (7), 

khususnya yang terkait dengan penetapan kepala daerah 

tanpa melalui pemilihan secara demokratis (sebagai 

pengecualian untuk keistimewaan Yogyakarta).  

 

Selanjutnya Pasal 18B ayat (1) ini juga membahas tentang 

kekhususan Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan Papua. 

Dengan status khusus ini , maka bentuk dan susunan 

pemerintahan daerah dari "satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus" dapat mengatur tersendiri di 

luar dari ketentuan Pasal 18 (hasil perubahan). Yang menjadi 

contoh untuk perdebatan di dalam PAH III adalah 

ditiadakannya pemerintahan daerah otonom kota dan 

kabupaten di dalam Provinsi DKI Jakarta.  

 

Dengan demikian, berdasar  original intent dari perumus 

Pasal 18 B ayat (1), perumusan bentuk dan susunan 

pemerintahan di IKN ke depan dapat berlandaskan pada 

Pasal 18B ayat (1) sebagai sebuah "satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus" sehingga dalam RUU IKN dapat 

mengatur beberapa hal secara distingtif dan eksklusif, seperti 

ketiadaan DPRD, Kepala Daerah Khusus IKN yang ditunjuk 

 

oleh Presiden (tidak ada pemilihan DPRD maupun langsung), 

dan seterusnya. 

 

RUU IKN akan mengadopsi pilihan ke 4 ini sebagai pilihan 

yang diharapkan dapat membuka ruang gerak inovasi 

pemerintahan IKN sekaligus tetap konstitusional.  

 

Sehubungan dengan konstitusionalitas pilihan bentuk 

pemerintahan ke 4 ini berdasar  Pasal 18B ayat (1), 

sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjadi 

rujukan.  

 

MK menafsirkan bahwa ada kriteria berbeda dalam 

menentukan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. 

Keistimewaan suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana 

daerah ini  memiliki hak asal usul dan kesejarahan 

tertentu sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik 

negara kita. Di sisi lain, kekhususan suatu daerah ditentukan 

oleh sejauh mana daerah ini  memiliki “kenyataan dan 

kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya 

mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang 

tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.” Pendapat MK 

ini secara gamblang menjelaskan bahwa status khusus dapat 

diberikan kepada suatu daerah tanpa ada latar belakang 

kesejarahan tertentu. Kata kuncinya adalah “kenyataan dan 

kebutuhan politik” dan posisi/keadaannya pada masa 

sekarang. Hal sebagaimana yang dikemukakan MK pada 

halaman 39 Putusan MK No. 81/2010: 

 

Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah 

istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. 

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan 

daerah ini  terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah 

ini  sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik negara kita, 

 

 

sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika 

kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang 

karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan 

status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. 

 

Lebih lanjut, MK menafsirkan bahwa jenis dan ruang lingkup 

kekhususan harus didasarkan pada “latar belakang 

pembentukan kebutuhan nyata.” berdasar  latar belakang 

dan kebutuhan ini , oleh karenanya suatu daerah dapat 

diberi kekhususan yang sifatnya “fleksibel sesuai dengan 

kebutuhan nyata.” Putusan MK ini jelas memberi ruang 

pengaturan yang luas bagi Undang-Undang yang mengatur 

tentang daerah khusus di negara kita. Terlebih lagi jika daerah 

khusus itu berstatus sebagai Ibu Kota Negara karena latar 

belakang munculnya kata khusus pada Pasal 18B UUD 1945 

tidak lain adalah karena pembahasan tentang Daerah 

Khusus Ibukota (Lihat Risalah Rapat Perumusan Perubahan 

Pasal 18 UUD 1945 pada Naskah Komprehensif Perubahan 

UUD 1945 Buku IV Jilid 2, halaman 1184, 1368, 1377). 

 

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jenis dan ruang lingkup 

kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa 

yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan: a) hak 

asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; 

dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya 

kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai 

bagian dari Negara Kesatuan Republik negara kita. Dengan memperhatikan 

dua kriteria ini , menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah 

adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan 

dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah 

dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan 

yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata 

yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah 

bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya 

kekhususan bagi daerah yang bersangkutan. 

 

Kalimat “bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata” di 

dalam halaman 39 Putusan MK No. 81/2010 di atas 

mengindikasikan bahwa bahwa pada prinsipnya pengaturan 

 

 

tentang daerah khusus di dalam Undang-Undang diberi 

keleluasaan untuk menentukan materi muatan sepanjang 

dapat dibuktikan bahwa kebutuhannya nyata.  

 

Bagaimana hubungannya dengan Pasal 18 UUD 1945? Pada 

halaman 93 Putusan MK 11/2008, MK mengemukakan: 

 

Bahwa di samping itu, Mahkamah penting juga menegaskan hubungan 

antara Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, apakah 

hubungan antara norma pokok dan norma tambahan atau hubungan 

antara lex generalis dan lex specialis atau hubungan antara dua norma 

konstitusi yang setara. Alternatif pertama adalah Pasal 18 ayat (1) berisi 

norma pokok yang berlaku umum, sedangkan Pasal 18B ayat (1) berisi 

norma tambahan yang tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan 

norma pokok.  Artinya, penerapan Pasal 18B ayat (1) sebagaimana 

tercermin dalam UU 32/2004 dan UU 29/2007 tidak boleh menyimpangi 

dan menyampingkan berlakunya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dalam 

susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai provinsi. 

Alternatif kedua adalah Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dianggap 

merupakan lex specialis, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) ini  

dalam hal-hal tertentu dapat menyimpangi dan menyampingkan Pasal 18 

ayat (1). Artinya, pengaturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta boleh 

berbeda dari otonomi daerah provinsi lain. Sedangkan alternatif ketiga 

adalah keduanya dianggap setara, dalam arti sama-sama berlaku secara 

mandiri, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) 

masing-masing dapat berlaku secara mandiri dan tidak berada dalam 

posisi yang dapat dipertentangkan. Artinya, pengaturan mengenai Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta dapat sepenuhnya didasarkan pada Pasal 18B 

ayat (1) tanpa mengurangi berlakunya Pasal 18 ayat (1) untuk provinsi 

lain yang tidak berstatus khusus atau istimewa.  Dari ketiga alternatif 

hubungan norma konstitusi dalam Pasal 18 dengan norma konstitusi 

dalam Pasal 18B UUD 1945, menurut Mahkamah, keduanya berada 

dalam hubungan yang setara dan tidak saling membawahi. Pilihan 

terhadap alternatif ketiga ini, menurut Mahkamah, dipandang lebih tepat 

setidaknya karena dua hal.  Pertama, dilihat dari perspektif original intent 

dalam pengertian ketika rumusan Pasal 18B UUD 1945 diperdebatkan 

dalam sidang-sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, kekhususan yang dimaksud dalam Pasal 18B 

ayat (1) memang merujuk pada status Jakarta sebagai daerah khusus 

karena kedudukannya sebagai ibukota negara, sehingga dapat diberi 

status provinsi.  Kedua, pemberian status provinsi oleh undang-undang 

kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyebabkannya seolah-

olah harus tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, 

sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein seperti 

tercermin dalam alternatif kedua di atas, meskipun benar secara historis 

berdasar  praktik pengertian daerah (gewest) di masa lalu, namun 

 

 

kekhususan yang ada  dalam pasal ini  dimaksudkan pula untuk 

menampung dinamika perkembangan kebutuhan di masa depan yang 

memerlukan penentuan status khusus bagi daerah-daerah tertentu. Lagi 

pula, kedudukan kedua pasal ini  [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B  

ayat (1) UUD 1945]  dari perspektif teori  Verfassungsbegriff  Carl Schmitt, 

dalam makna absolut (absolute sense of the constitution, absoluut begriff 

der verfassung), undang-undang dasar merupakan suatu sistem tertutup 

(closed system  of higher and ultimate norms),  sehingga setiap pasal 

undang-undang dasar bersifat otonom sebagai  norma-normarum  (norm 

of norms) [vide  Carl Schmitt,  Verfassungslehre,  1928/Constitutional 

Theory, 2008:62].  

 

berdasar  uraian Putusan MK ini , MK berpandangan 

bahwa Pasal 18B (termasuk pula Pasal 18A) bukan 

merupakan pengecualian dari Pasal 18. Artinya, norma yang 

diatur pada Pasal 18B ayat (1) bersifat independen dan tidak 

berkaitan dengan Pasal 18. Dengan demikian, pengaturan 

suatu daerah khusus di dalam Undang-Undang yang 

mendasarkan pada Pasal 18B ayat (1), tidak perlu terikat 

pada Pasal 18.  

 

Bagaimana peluang uji materi terkait Pasal 18 ayat (1)? 

Halaman 26 Putusan MK No. 37 Tahun 2016 menjawab 

pertanyaan ini  sebagai berikut: 

Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 18B ayat (1), persoalan 

konstitusional yang mungkin timbul dalam konteks pengujian Undang-

Undang adalah jika suatu daerah sebagai satuan pemerintahan 

menganggap suatu Undang-Undang tidak mengakui dan menghormati 

kekhususan atau keistimewaan daerahnya, sehingga yang memiliki 

kedudukan hukum untuk menguji Undang-Undang demikian adalah 

suatu pemerintahan atau satuan pemerintahan daerah, bukan 

perseorangan warga negara. 

 

berdasar  uraian sebelumnya, bentuk pemerintahan yang 

paling tepat untuk IKN adalah Daerah Khusus Ibu Kota 

Negara dengan pertimbangan bahwa Pasal 18B ayat (1) 

memberi ruang fleksibilitas untuk membentuk satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga dapat 

 

 

menampung visi dan misi kelembagaan IKN yang sesuai 

dengan cost and benefit analysis atas format kelembagaan 

sebagaimana diuraikan pada Bab II. Dengan demikian bentuk 

pemerintahan IKN tidak hanya tepat hitung-hitungannya, 

tetapi juga konstitusional. 

 

B. Peraturan perundang-undangan terkait Tata Ruang, 

Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup Ibu Kota Negara 

 

Peraturan perundang-undangan yang dianalisis pada bagian 

ini yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  dan 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.  

 

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Undang-Undang ini adalah undang-undang pokok yang 

mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

yang selanjutnya diterjemahkan sebagai rencana tata ruang 

pada level Provinsi, kabupaten, dan Kota.  

 

Pasal 5 ayat 5 Undang-Undang ini berkaitan dengan dasar 

perencanaan  Ibu Kota Negara yang terintegrasi sebagai 

Kawasan Strategis Naisonal. Pasal ini  mengatur bahwa 

“Penataan ruang berdasar  nilai strategis kawasan terdiri 

atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan 

ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang 

kawasan strategis kabupaten/kota.” 

 

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang ini juga mengatur bahwa 

Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang 

kawasan strategis nasional meliputi: 

a. Penetapan kawasan strategis nasional; 

b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; 

c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan 

 

 

d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

nasional. 

 

Dengan demikian, seiring dengan perencanaan 

pembangunan IKN, perlu disusun dasar hukum bagi 

penentuan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara, 

karena dalam Pasal 8 ayat (4) membuka kemungkinan bagi 

pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang 

pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dan 

pengendalian pemanfaatan kawasan strategis nasional 

melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, yang 

mana dekonsentrasi dapat diberikan kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sedangkan tugas 

pembantuan dapat diberikan kepada gubernur dan 

bupati/walikota untuk penyelenggaraan pemanfaatan dan 

pengendalian aspek nilai yang tidak strategis yang menjadi 

dasar penetapan Kawasan strategis nasional, sehingga 

pengaturan yang disasar dalam rancangan undang-undang 

tentang IKN adalah bersifat khusus dari ketentuan Pasal 8 

ayat 4 ini. 

 

Pengaturan mengenai penetapan kawasan strategis nasional 

lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

yang diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2017. Pasal 75 mengatur bahwa penetapan kawasan 

strategis nasional dilakukan berdasar  kepentingan: 

a. Pertahanan dan keamanan; 

b. Pertubuhan ekonomi; 

c. Sosial dan budaya; 

d. Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi 

tinggi; dan/atau 

 

 

e. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 

 

Untuk penetapan, Pasal 82 ayat (2) jo. Ayat (3) memberikan 

keleluasan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan 

kawasan strategis nasional selain yang sudah ditetapkan 

berdasar  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

dengan instrumen hukum Peraturan Presiden. Jadi, 

pemerintah memiliki kecepatan yang lebih baik dalam hal 

penetapan kawasan strategis nasional yang hanya dalam 

bentuk instrumen Peraturan Presiden.  

 

Dalam konteks pengaturan tata ruang, berdasar  

argumentasi-argumentasi di atas, maka wewenang 

pemerintah pusat dalam pelaksanaan tata ruang dilakukan 

dengan pemberian wewenang kepada Otorita Ibu Kota Negara 

sebagai lembaga setingkat kementerian yang secara hukum 

berada di bawah pemerintah pusat dengan dasar hukum 

bahwa Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik negara kita Tahun 1945 yang mana negara mengakui 

dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 

undang-undang, yang mana saat ini dengan dibentuknya 

rancangan-undang-undang mengenai Ibu Kota Negara maka 

Otorita Ibu Kota Negara memiliki wewenang untuk mengatur 

perencanaan pengaturan mengenai tata ruang di wilayah Ibu 

Kota Negara. 

PP No.68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah 

Petahanan Negara. 

Pengaturan tata ruang yang sifatnya holistik dan menjadi 

acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan dalam sebuah 

negara membuat aspek-aspek lainnya yang bersifat vital juga 

perlu diperhatikan untuk memastikan obyek-obyek penting 

 

 

dari negara tetap betahan dan tidak musnah dari faktor-

faktor serangan dari negara lain. Sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara bahwa wilayah Negara Kesatuan 

Republik negara kita dapat dimanfaatkan untuk pembinaan 

kemampuan pertahanan dengan mempertahikan hak 

masyarakat dan peraturan perundang-undangan serta 

wilayah yang dipakai  sebagai instalasi militer dan latihan 

militer yang strategis dan permanan ditetapkan dengan 

instrumen hukum peraturan pemerintah, maka penataan 

ruang wilayah pertahanan perlu diatur untuk menetapkan 

arah pelaksanaan penataan ruang wilayah pertahanan. 

 

 

Penetapan wilayah pertahanan mutlak merupakan wewenang 

pemerintah pusat dengan tercemin di Pasal 7 yang 

mengatakan bahwa wilayah pertahanan yang tercakup pada 

pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan 

instalasi militer merupakan lampiran yang tidak terpisah dari 

peraturan pemerintah, sementara unutk wilayah pertahanan 

yang mencakup: 

a. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; 

b. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya 

lainnya; 

c. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan 

berbahaya lainnya; 

d. Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau 

e. Kepentingan pertahanan udara. 

Ditetapkan dengan keputusan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pertahanan. 

Harmonisasi rencanan penetapan wilayah pertahanan 

dengan instrumen perencanaan tata ruang lainnya juga 

sangat penting, hal ini diatur juga pada Pasal 10 ayat (1) 

huruf d yang menyatakan bahwa dalam penyusunan 

rencana tata ruang kawasan strategis nasional dari sudut 

kepentingan pertahanan dan keamanan wajib: 

a. Mengacu pada: 

i. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

ii. Rencana Wilayah Pertahanan (RWP); 

iii. Kebijakan umum pertahanan negara; 

iv. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan 

negara; dan 

v. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan 

bidang penataan ruang dan 

pertahanan. 

b. Memperhatikan: 

i. Rencana Tata Ruang Pulau datau 

Kepulauan; 

ii. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kebupaten/Kota setempat; 

iii. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional; dan 

iv. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional. 

 

 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Undang-Undang ini harus dijadikan acuan dalam 

penyusunan Rencana Induk Penataan Ruang dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar bagi 

 

keseluruhan pengelolaan lingkungan hidup di IKN. Hal ini 

terakomodasi dalam Pasal 14 yang mengatur bahwa 

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup salah satunya adalah tata ruang. Di 

samping itu, pada Psal 15 ayat (2) jo. Pasal 19 mengatur 

bahwa dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS), pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

wajib mengintegrasikan KLHS ke dalam rencana tata ruang 

wilayah beserta rencana rincinya. 

 

Dalam ketentuan peraturan ini, salah satu instrument 

perwujudan pencegahan yang berkaitan erat dengan tata 

ruang adalah Analisis Mengenail Dampak Lingkungan Hidup 

(AMDAL). Pasal 1 mendefinisikan AMDAL sebagai: 

 

“kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang direncakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” 

 

Pasal 22 ayat (2) menjabarkan dampak penting berdasar  

kriteria: 

a. Bsearnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak 

rencana usaha dan/atau kegiatan; 

b. Luas wilayah penyebaran dampak; 

c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan 

terkena dampak; 

e. Sifat kumulatif dampak; 

f. Berbalik atau tidak berbalik dampak; dan/atau 

g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

- Pasal 31 lenjut lanjut menegaskan bahwa penyusunan 

AMDAL ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk 

menentukan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan 

lingkungan hidup, dalam hal ini diperlukan pengaturan 

khusus bahwa Otorita Ibu Kota Negara, dalam rangka 

perlindungan lingkungan hidup, mendasarkan keputusan 

kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas 

AMDAL yang sudah disusun oleh pemrakarsa dan Rencana 

Induk Pembangunan Ibu Kota Negara yang disusun.  

 

PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan 

yang telah diubah terakhir oleh PP No. 3 Tahun 2008 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa konsep tata 

hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan 

hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang 

lebih optimal dan lestari serta tata hutan secara lebih rinci 

diatur dengan peraturan pemerintah, serta Pasal 66 yang 

menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat menyerahkan 

sebagian kewenangan yang bersifat operasional kepada 

pemerintah daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah, maka perlu untuk dilihat bagaimana konsep tata 

hutan dalam tingkatan peraturan pemerintah yang 

berhubungan dengan konsep perlindungan lingkungan 

hidup. 

 

Pasal 3 ayat (1) menjabarkan mengenai wewenang 

pemerintah pusat terhadap tata hutan dan penyusunan 

pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh 

kawasan hutan. Hal ini jelas behubungan dengan 

perlindungan hutan sebagai kawasan penunjang lingkungan 

 

hidup. Ayat (2) menjelaskan 3 (tiga) fungsi pokok hutan, 

yakni: 

a. Hutan konservasi; 

b. Hutan lindung; dan 

c. Hutan produksi. 

 

Ayat (3) menjelaskan bahwa hutan-hutan di atas dibagi dalam 

Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH), yang menjadi bagian dari 

penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah 

provisni dan pemerintah kabupaten/kota. 

 

Di samping pemerintah pusat, Pasal 4 ayat (1) menjelaskan 

bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang 

kehutanan dapat pula melakukan penyelenggaraan 

pengelolaan hutan berdasar  pelimpahan dari pemerintah 

pusat. Pelimpahan ini  memampukan direksi BUMN 

untuk membentuk organisasi KPH dan menujuk kepala KPH, 

namun pada ayat (3) memberikan pembatasan kepada BUMN 

untuk tidak melakukan penyelenggaraan pengelolaan hutan 

yang merupakan kewenangan publik, yakni: 

a. Penunjukan dan penetapan kawasan hutan; 

b. Pengukuhan kawasan hutan; 

c. Pinjam pakai kawasan hutan; 

d. Tukar menukar kawasan hutan; 

e. Perubahan status dan fungsi kawasan hutan; 

f. Proses dan pembuatan berita acara tukar 

menukar, pinjam pakai kawasan hutan; 

g. Pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak 

ketiga atas pengelolaan hutan yang ada di 

wilayah kerjanya; 

h. Kegiatan yang berkaitan dengan penyidik 

pegawai negeri sipil kehutanan. 

Hal ini penting untuk dibatasi untuk menegakkan wewenang 

pemerintah pusat sebagai otoritas utama dalam perlindungan 

fungsi hutan bagi lingkungan hidup, termasuk dalam setiap 

keputusan-keputusan penting yang dapat mempengaruhi 

fungsi hutan itu sendiri bagi lingkungan hidup sebagaimana 

disebutkan pada poin (a) sampai dengan poin (h) di atas. 

 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan   

 

Peraturan ini adalah penjabaran lebih sepsifik mengenai 

penataan ruang Pulau Kalimantan secara holistik yang 

didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi: 

 

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri atas: 

h. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata 

ruang Kawasan strategis nasional; 

i. Rencana tata ruang Kawasan strategis provinsi; dan 

j. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan trencana 

tata ruang Kawasan strategis kabupaten/kota. 

 

Pemerintah pusat sendiri sudah merencanakan bahwa Pulau 

Kalimantan memiliki visi penataan ruang yang berorientasi 

kepada kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal itu 

tercermin pada Pasal 6 ayat (1) yang mecanangkan 

pelestarian Kawasan berfungsi lindung dan bervegetasi hutan 

tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) 

dari luas Pulau Kalimantan sebagai paru-pari dunia. 

Di samping itu, perencanaan Pulau Kalimantan sendiri juga 

berorientasi pada: 

a. Perwujudan kemandirian energi dan lumbung energi 

ketenaglistrikan yang berorientasi pada pengembangan 

energi baru dan terbarukan serta interkoneksi 

jariangan transmisi listrik (Pasal 7 ayat (1)). 

b. Perwujudan pusat pertambangan mineral, batubara, 

serta minyak dan gas bumi dengan pengembangan 

Kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri 

pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan 

mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dan 

pengembangan Kawasan pertambangan dengan 

memperhatikan daya dukung dan daya tamping 

lingkungan hidup (Pasal 8 ayat (1)). 

c. Perwujudan pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan 

hasil hutan berkelanjutan denga memperhatikan 

prinsip pembangunan berkelanjutan dan 

pengembangan Kawasan perkotaan nasional sebagai 

pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil 

pekebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan (Pasal 

9 ayat (1)). 

d. Perwujudan Kawasan perbatasan negara dengan 

mempehatikan keharmonisan aspek kedaulatan, 

pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan 

masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup (Pasal 

10 ayat (1)). 

 

Orientasi-orientasi kebijakan Pulau Kalimantan yang terkait 

dengan unsur-unsur yang tidak terlepas dari fungsi dan 

tujuan dari IKN sebagai pusat pemerintahan dan demi 

mencapai pemerataan ekonomi pembangunan dapat 

didukung dengan pengaturan kebijakan penataan ruang dan 

secara umum diatur dalam rancangan undang-undang 

tentang IKN dan penetapannya sebagai Kawasan strategis 

nasional dengan instrument peraturan presiden.  

 

C. Peraturan perundang-undangan terkait Keuangan IKN dan 

Kerjasama 

 

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara mengatur tentang sumber-sumber penerimaan untuk 

pendanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat. Pendanaan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(“APBN”) proses dan ketentuan pelaksanaannya didasarkan 

pada peraturan ini. Pasal 11 menguraikan bahwa APBN 

merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang 

ditetapkan tiap tahun dengan dasar undang-undang, 

sehingga dengan demikian untuk dapat dilakukannya 

pendanaan terhadap suatu pembangunan berdasar  APBN 

harus ditetapkannya instrumen undang-undang. 

 

Pasal 12 menjelaskan bahwa APBN disusun dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan 

kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dengan 

berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka 

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Sehingga 

diperlukan justifikasi yang kuat bahwa pendanaan 

pemindahan ibukota oleh APBN mendukung kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan negara dan rencana kerja 

pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara mengatur dengan jelas proses penyusunan dan 

penetapan APBN. Prosesnya dimulai, berdasar  Pasal 13 

sampai dengan Pasal 15, dengan Pemerintah Pusat 

menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka 

ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat (“DPR”) paling lambat pertengahan bulan 

Mei pada tahun berjalan. Lalu Pemerintah Pusat dan DPR 

membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok 

kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam 

pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 

berikutnya yang mana berdasar  kerangka ekonomi makro 

dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama 

DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran 

untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian 

negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Dalam 

hal penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan 

lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang 

menyusun rencana kerja dan anggaran 

kementerian/lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja dan 

anggaran ini  disampaikan kepada DPR untuk dibahas 

dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang hasil 

pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan 

kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan 

rancangan undang-undang tetang APBN tahun berikutnya. 

 

Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-Undang 

tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-

dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus 

tahun sebelumnya. DPR dapat mengajukan usul yang 

memicu  perubahan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang tentang 

APBN, sepanjang perubahan ini  tidak memicu  

peningkatan defisit anggaran. Pengambilan keputusan oleh 

DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN 

dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun 

anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. berdasar  

Pasal 26, apabila Rancangan Undang-Undang tentang APBN 

sudah disetujui dan ditetapkan dengan undang-undang, 

maka pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan 

Keputusan Presiden. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

 

Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi salah satu satu 

sumber pembiayaan dari pemindahan IKN. Pasal 1 angka 10 

mendefisiniskan barang milik negara sebagai Barang Milik 

Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  

 

berdasar  Pasal 42 Menteri Keuangan mengatur 

pengelolaan barang milik negara. Pasal 45 mengatur 

pemindahtanganan barang milik negara. Barang milik negara 

yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan 

negara tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan 

barang milik negara dilakukan dengan cara dijual, 

dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal 

Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR. 

 

berdasar  Pasal 46, persetujuan DPR dilakukan untuk:  

a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. 

b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan 

yang:  

1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 

penataan kota;  

2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan 

pengganti sudah disediakan dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran;  

3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;  

4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;  

5) dikuasai negara berdasar  keputusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau 

berdasar  ketentuan perundang-undangan, yang 

jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak 

secara ekonomis. 

c. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah 

dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

 

Sementara pemindahtanganan barang milik negara selain 

tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan 

Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah mendapat 

persetujuan Presiden.  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

Pasal 3 ayat (2) mengatur Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah meliputi:  

a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;  

b. pengadaan;  

c. Penggunaan;  

d. Pemanfaatan;  

e. pengamanan dan pemeliharaan;  

f. Penilaian;  

g. Pemindahtanganan;  

h. Pemusnahan;  

i. Penghapusan;  

j. Penatausahaan; dan  

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.  

 

Konsep pengaturan BMN dalam peraturan ini dari sudut 

pandang subyek atas BMN dibagi menjadi: 

a. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

betanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 

serta melakukan pengelolaan BMN/Barang Milik Daerah. 

b. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan BMN/Barang Milik Daerah. 

Untuk memaksimalkan pemanfaatan BMN, maka dikenalkan 

konsep-konsep berikut (Pasal 27): Sewa; Pinjam Pakai; Kerja 

Sama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 

Guna atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

 

a. Sewa 

 

Sewa atas BMN dilaksanakan terhadap (Pasal 28 ayat (1)): 

1) BMN yang berada pada Pengelola Barang, yang mana 

berdasar  Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan 

Pengelola Barang adalah Menkeu. 

2) BMN yang berada pada Pengguna Barang, yang mana 

berdasar  Pasal 6 ayat (1) yang dimaksud dengan 

Pengguna Barang adalah Menteri/Pimpinan Lembaga 

selaku pimpinan Kementerian/Lembaga. 

Pasal 29 mengatur bahwa BMN dapat disewakan kepada 

pihak lain dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun 

dan dapat diperpanjang untuk: 

1) Kerja sama infrastruktur; 

2) Kegiatan dengan karkteristik usaha yang memerlukan 

waktu lebih dari 5 (lima) tahun; atau 

3) Ditentukan lain dalam Undang-undang. 

Sewa dikenakan formula tarif/besaran sewa, yang 

ditentukan oleh pengelola barang datau pengguna barang.  

 Hasil sewa BMN merupakan penerimaan negara sehingga 

seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum 

negara. 

 

b. Kerja Sama Pemanfaatan 

 

Pasal 31 mengatur bahwa kerja sama pemanfaatan BMN 

dilaksanakan dalam rangka: 

a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna 

BMN/Barang Milik Daerah; dan/atau 

b. Meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah. 

Pasal 33 membatasi pelaksanaan kerja sama pemanfaatan 

atas BMN yang hasur dilaksanakn dengan ketentuan: 

1) Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

APBN untuk memenuhi biaya operasional, 

pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan 

terhadap BMN ini ; 

2) Mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui 

tender, kecuali untuk BMN yang bersifat khusus dapat 

dilakukan penunjukan langsung; 

3) Penunjukan langsung mitra kerja sama pemanfaatan 

atas BMN yang bersifat khusus sebagaimana 

dimaksud di atas dilakukan oleh Pengguna Barang 

terhadap Badan Usaha Milik Negara yang memiliki 

bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4) Mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar 

kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu 

pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian 

keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ke 

renening kas umum negara; 

5) Besaran pembayaran kontribusi teatap da pembagian 

keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan 

dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: 

a) Pengelola Barang, untuk BMN pada Pengelola 

Barang dan BMN berupa tanah dan/atau 

bangunan serta sebagian tanah dan/atau 

bangunan yang berada pada Pengguna Barang; 

b) Pengguna Barang dan dapat melibatkan 

Pengelola Barang, untuk BMN selain tanah 

dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna 

Barang. 

6) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan 

pembagian/keuntungan hasil kerja sama 

pemnafaatan harus mendapat persetujuan Pengelola 

Barang; 

7) Dalam kerja sama pemanfaatan BMN berupa tanah 

dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan 

pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan 

beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu 

kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai 

objek kerja sama pemanfaatan; 

8) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai 

bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian 

keuntungan sebagaimana dimaksud di atas paling 

banya 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan 

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama 

masa kerja sama pemanfaatan, namun dalam hal 

mitra kerja sama pemanfaatan atas BMN untuk 

penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha 

Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi 70% (tujuh 

puluh persen) dari hasil perhitiungan tim yang 

besarannya ditetapkan oleh Menkau atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Menkeu (ayat (5) j.o. ayat (6)); 

9) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian 

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal 

pengadaannya merupakan BMN; 

10) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama 

pemanfaatan dilarang menjaminkan atau 

menggadaikan BMN yang menjadi objek kerja sama 

pemanfaatan; dan 

11) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 

30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani 

dan dapat diperpanjang, kecuali untuk kerja sama 

pemanfaatan atas BMN untuk penyediaan 

infrastruktur adalah paling lama 50 (lima puluh) 

tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat 

diperpanjang. 

 

c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 

 

Model kerja sama ini dilakukan dengan pertimbangan 

(Pasal 34 ayat (1)): 

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas 

bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk 

kepentingan pelayanan umum dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 

b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

APBN untuk penyediaan bangunan dan fasilitas 

ini . 

Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 

Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani (Pasal 36 ayat (1)) yang mana 

penetapannya dilakukan dengan tender. (Pasal 36 ayat 

(2)). 

Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang 

telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian 

(Pasal 36 ayat (3): 

1) Wajib membayar kontribusi ke rekening kas umum 

negara setiap tahun, yang besarannya ditetapkan 

berdasar  hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh 

pejabat yang berwenang; 

2) Wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau 

Bangun Serah Guna, dan 

3) Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau 

memindahtangankan: 

a) Tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau 

Bangun Serah Guna; 

b) Hasil Bangun Guna Serah yang dipakai  langsung 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pemerintah pusat; dan/atau 

c) Hasil Bangun Serah Guna. 

 

d. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 

 

Pasal 38 mengatur bahwa kerja sama penyediaan 

infrastruktur dilaksanakan terhadap: 

a. BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola 

Barang/Pengguna Barang; 

b. BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 

masih dipakai  oleh Pengguna Barang; atau 

c. BMN selain tanah dan/atau bangunan. 

Kerja sama penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan 

oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang dengan 

persetujuan Pengelola Barang. 

Kerja sama penyediaan infrastruktur dilakukan oleh 

pemerintah dan badan usaha yang mana badan usaha ini 

dapat berbentuk (Pasal 39 ayat (1) dan (2): 

a. Perseroan terbatas; 

b. Badan Usaha Milik Negara; 

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

d. Koperasi. 

Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur adalah 

untuk paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat 

diperpanjang (Pasal 39 ayat (3)). 

Selama masa jangka waktu kerja sama penyediaan 

infrastruktur, mitra kerja sama: 

1) Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau 

memindahkan BMN yang menjadi objek kerja sama; 

2) Wajib memelihara objek kerja sama dan barang hasil 

kerja sama; dan 

3) Dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan 

sepanjang ada  kelebihan keuntungan yang 

diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian 

dimulai (clawback). 

berdasar  Pasal 54, BMN/Barang Milik Daerah yang tidak 

diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan 

negara/daerah dapat dipindahtangankan. 

Pemindahtanganan BMN/Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:  

a. Penjualan;  

b. Tukar Menukar;  

c. Hibah; atau  

d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah. 

 

Pasal 55 ayat (1) mengatur juga persyaratan persetujuan DPR 

untuk Pemindahtanganan BMN untuk:  

a. tanah dan/atau bangunan; atau 

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

 

 

D. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Pemindahan 

dan Pembangunan IKN 

 Walaupun RUU IKN tidak mengatur tentang teknis 

pemindahan dan pembangunan IKN, tetapi ketentuan-

ketentuan pokoknya akan diatur. Karenanya, RUU IKN akan 

bersinggungan dengan beberapa Peraturan Perundang-

undangan, mulai dari UU No. 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum dan Kerangka Pengaturan seputar Kerjasama 

Pemerintah dan Badan Usaha, seperti Perpres 38 Tahun 2015 

dan peraturan pelaksana di bawahnya.  

 

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

Pasal 6 jo. Pasal 7 menetapkan kerangka dasar 

penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum berada 

pada wewenang pemerintah pusat yang harus sesuai dengan: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah; 

b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; 

c. Rencana Strategis; dan 

d. Rencana Kerja setiap instansi (lembaga negara, 

kementerian dan lembaga nonkementerian, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan 

Hukum Milik Negara (BHMN)/BUMN yang mendapat 

penugasan khusus pemerintah pusat) yang 

memerlukan tanah. 

Maka dapat dilihat bahwa pengadaan tanah dilakukan 

dengan sistem perencanaan yang harmonis dengan rencana-

rencana lainnya untuk memastikan arah pengadaan tanah 

tetap berada pada jalur perencanaan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

Pasal 10 menjabarkan pengadaan tanah dipakai  untuk 

pembangunan: 

a. Pertahanan dan keamanan nasional; 

b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, 

stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; 

c. Waduk, bedungan, bendung, irigasi, saluran air 

minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan 

bangunan pengairan lainnya; 

d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi 

listrik; 

g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah 

pusat; 

h. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; 

i. Rumah sakit pemerintah pusat/pemerintah daerah; 

j. Fasilitas keselamatan umum; 

k. Tempat pemakaman umum pemerintah 

pusat/pemerintah daerah; 

l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka 

hijau publik; 

m. Cagar alam dan cagar budaya; 

n. Kantor pemerintah pusat/pemerinta daerah/desa; 

o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau 

konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan status sewa; 

p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah 

pusat/pemerintah daerah; 

q. Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; 

dan 

r. Pasar umum dan lapangan parkir umrum. 

 

Pasal 10 ayat (1) mewajibkan pemerintah pusat untuk 

melaksanakan pengadaan dari jenis-jenis peruntukan di 

atas yang tanahnya selanjutnya dimiliki oleh pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah. ayat (20 menjelaskan juga 

bahwa bila instansi yang memerlukan pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum adalah BUMN, maka tanahnya 

menjadi milik BUMN ini . 

 

Meski seakan-akan terpisah, namun Pasal 12 ayat (1) 

mengatur bahwa pemerintah pusat dapat bekerja sama 

dengan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 

badan usaha swata, sehingga memungkinkan fleksibilitas 

opsi pelaksanaan pengadaan tanah menggunakan skema 

kerjasama untuk membantu pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur yang dibangun di atas tanah yang 

direncanakan ini . 

 

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria 

Penyelenggaraan pemberian hak atas tanah diatur 

berdasar  ketentuan Pasal 2 yang mana negara 

memiliki hak menguasai yang diwujudkan dengan 

pemberian wewenang untuk : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air 

dan ruang angkasa; 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 

hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan 

ruang angkasa; 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 

hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan 

hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 

Hak menguasai ini  dapat dikuasakan kepada daerah 

dan masyarakat-masyarakat hukum adat yang 

peruntukannya tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional. Dengan demikian pada hakikatnya hak 

menguasai negara adalah nafas dari hak yang nantinya 

akan diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-

undangan selanjutnya. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tenntang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

atas Tanah 

Hak pengelolaan dikenal melalui peraturan ini yang 

didefinisikan sebagai:  

“hak menguasai dari negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 

pemegangnya.” 

 

Jadi hak pengelolaan bila dikatikan dengan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-Undang Nomo. 5 Tahun 1960 adalah 

penitikberatan pada tujuan hak menguasai negara dan 

melindungi kepentingan nasional, sehingga pengaturan 

mengenai hak pengelolaan perlu untuk dirinci. 

 

Wewenang pemegang hak pengelolaan dalam pengaturan 

ini antara lain:  

a. pemberian usul kepada Menteri yang 

menyelenggarakan urusan di bidang agrarian atau 

pejabat yang ditunjuk atas Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai yang dimohonkan atas tanah hak 

pengelolaan (Pasal 22 ayat (2), Pasal 42 ayat (2)); 

b. Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan 

Pasal 26 ayat (3)) dan pemberian usul atas 

perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai (Pasal 46 

ayat (2)); 

c. Pembatalan Hak Guna Banguna dan Hak Pakai (Pasal 

35 ayat (1) huruf b, Pasal 55 ayat (1) huruf b); dan 

d. Peralihan Hak Guna Banguna karena pewarian (Pasal 

34 ayat (6)) dan peralihan Hak Pakai (Pasal 54 ayat (9)). 

 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan 

Hak Pengelolaan 

Peraturan ini menjelaskan bahwa pada dasarnya hak 

pengelolaan dapat dibangun untuk: 

e. Hak Guna Bangunan (Pasal 21); dan 

f. Hak Pakai (Pasal 41); 

 

Pasal 67 mengatur bahwa pihak-pihak yang dapat 

menerima hak pengelolaan antara lain: 

a. Instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah; 

b. Badan Usaha Milik Negara; 

c. Badan Usaha Milik Daerah; 

d. PT. Persero; 

e. Badan Otorita; 

f. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang 

ditunjuk pemerintah. 

Yang mana pemberian hak pengelolaan ini  dilakukan 

sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

berkaitan dengan pengelolaan tanah. 

 

Yang mana dalam aturan ini disebutkan bahwa 

permohonan hak pengelolaan diajukan kepada Menteri 

yang menyelenggarakan urusan di bidang agrarian melalui 

kepala kantor pertanahan yang daerah kerjanya meliputi 

letak tanah yang bersangkutan (Pasal 70), dengan ini 

pengaturan di rancangan undang-undang perlu untuk 

menjelaskan hak pengelolaan yang diberikan kepada 

Otorita Ibu Kota Negara sehingga adanya kepastian adanya 

perwujudan perlindungan kepentingan nasional yang 

secara akarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

 

Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama 

Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan 

Infrastruktur 

Pasal 5 mengatur mengenai jenis infrastruktur ekonomi 

dan infrastruktur sosial dapat dilakukan dengan skema 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), 

antara lain: 

a. Infrastruktu transportasi; 

b. Infrastruktur jalan; 

c. Infrastuktur sumber daya air dan irigasi; 

d. Infrastruktur air minum; 

e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 

f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 

g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 

h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 

i. Infrastruktur ketenagalistrikan; 

j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi 

terbarukan; 

k. Infrastruktur konservasi energi; 

l. Infrastruktur fasilitas perkotaan; 

m. Infrastruktur fasilitas pendidikan; 

n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, 

serta kesenian; 

o. Infrastruktur kawasan; 

p. Infrastruktur pariwisata; 

q. Infrastruktur kesehatan; 

r. Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan 

s. Infrastruktur perumahan rakyat. 

 

Pasal 6 mengatur bahwa menteri/kepala lembaga/kepala 

daerah bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek 

Kerjasama (PJPK), serta Pasal 8 memungkinan BUMN 

bertindak sebagai PJPK, dengan demikian dalam konteks 

ini dapat dikatakan bahwa KPBU berdasar  prakarsa 

pemerintah/pemerintah daerah/BUMN dapat 

dilaksanakan dengan pengaturan dan batasan jenis 

infrastruktur yang ditetapkan dalam peraturan ini dan 

wewenang bertindak sebagai PJPK melekat secara mutlak 

kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN, 

yang dalam peraturan ini BUMN bertindak sebagai badan 

usaha yang sesuai dengan ketetapan berdasar  

peraturan perundang-undangan mengenai BUMN dan 

anggaran dasar dalam hal kuasa teknis pelaksanaan 

tahapan KPBU. Namun perlu dilihat bahwa ada  

pengecualian secara teknis dalam hal KPBU diajukan atas 

prakarsa badan usaha, meski tetap pengajuannya kepada 

menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai PJPK 

berdasar  peraturan ini. Peraturan Mengenai 

Kedudukan Lembaga Negara, Tentara Nasional 

negara kita, Kepolisian Republik negara kita, Kedutaan 

Besar/Perwakilan Diplomatik, dan Organisasi 

Internasional 

Di samping kedudukan-kedudukan lembaga negara yang 

disebutkan di atas yang secara tegas disebutkan 

berkedudukan di Ibu Kota Negara, lembaga-lembaga 

pemerintah non kementerian juga perlu ditegaskan 

mengenai kedudukannya sehingga pengaturan di 

rancangan undang-undang menjadi signifikan. 

 

Kejelasan yang sama juga diatur kedudukannya terhadap 

kedutaan besar/perwakilan diplomatik serta organisasi 

internasional. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan 

Republik negara kita menyatakan bahwa Provinsi DKI 

Jakarta memiliki peran yang salah satunya sebagai 

tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta 

pusat/perwakilan lembaga internasional, sehingga 

dengan demikian apabila keduataan besar/perwakilan 

diplomatik dan organisasi internasional memiliki opsi 

untuk memindahkan kedudukan yang dapat dikecualikan 

apabila diatur secara tegas agar juga ikut pindah dalam 

rancangan undang-undang. 

 

E. Undang-Undang yang Terdampak RUU IKN dalam 

Kaitannya dengan Omnibus Law 

Bagian ini menganalisis Peraturan Perundang-undangan 

 yang terdampak  dari diundangkannya RUU IKN, yakni 

 sejauh apa materi muatan yang akan diatur oleh RUU IKN 

berdampak terhadap  materi muatan peraturan 

perundang-undangan lain. Dampak itu berkaitan 

 dengan penyebutan istilah Ibu Kota Negara yang disematkan 

 pada Jakarta dan juga dampak pengaturan dari RUU IKN 

 terhadap Peraturan perundang-undangan lain. Hal ini 

nantinya akan berkaitan konsep "Omnibus Law" yang akan 

dipakai  di dalam RUU IKN. 

 

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pasal 399 Undang-Undang ini menyebut "Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta" sehingga dengan 

diundangkannya RUU IKN dan ditetapkannya 

pemindahan IKN berdasar  RUU a quo, maka perlu ada 

perubahan terhadap Pasal ini.  

2. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI 

Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Sebagai Undang-Undang 

yang mengatur Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, tentu 

akan ada banyak dampak dari dari diundangkannya RUU 

IKN terhadap Undang-Undang ini. Setidaknya ada 27 

pasal yang berhubungan dengan Jakarta sebagai IKN. 

Harus diadakan perubahan menyeluruh terhadap 

Undang-Undang ini dengan diundangkannya RUU IKN; 

3. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dengan 

diundangkannya RUU IKN, Undang-Undang ini harus 

diubah karena sebagian wilayah Provinsi Kalimantan 

Timur dijadikan wilayah IKN. 

4. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai 

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kutai 

Kartanegara; Dengan diundangkannya RUU IKN, Undang-

Undang ini harus diubah karena sebagian wilayah 

Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan wilayah IKN. 

5. UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. 

Dengan diundangkannya RUU IKN, Undang-Undang ini 

harus diubah karena sebagian Kabupaten Penajam Paser 

Utara dijadikan wilayah IKN.  

6. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank negara kita. Pasal 

5 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa Bank 

negara kita berkedudukan di Ibukota negara Republik 

negara kita. Pasal ini harus diubah mengingat rencana 

bahwa  Lembaga negara/Kementerian Negara/Lembaga 

Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan tetap di 

Jakarta. 

7. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur 

bahwa LPS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik 

negara kita. Pasal ini harus diubah mengingat rencana 

bahwa Lembaga negara/Kementerian Negara/Lembaga 

Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan tetap di 

Jakarta. 

8. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

keuangan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur 

bahwa OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan 

Republik negara kita. Pasal ini harus diubah mengingat 

rencana bahwa Lembaga negara/Kementerian 

Negara/Lembaga Pemerintah di bidang ekonomi dan 

keuangan tetap di Jakarta. 

9. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 

Pasal 2 Undang-Undang ini mengatur bahwa Kementerian 

Negara berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik 

negara kita. Pasal ini harus diubah mengingat rencana 

bahwa Lembaga negara/Kementerian Negara/Lembaga 

Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan tetap di 

Jakarta 

10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 

2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 

Peraturan Zonasi. RUU IKN mengatur pengelolaan aset 

Pemerintah Pusat yang ada di Jakarta sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan IKN dan dikerjasamakan 

dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan 

aset ini  akan mengubah kondisi zonasi di DKI 

Jakarta pada tempat di mana adanya aset Pemerintah 

Pusat sehingga peraturan perundang-undangan tentang 

detail tata ruang dan zonasi di Provinsi DKI Jakarta harus 

disesuaikan.  

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 

Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Dengan 

diundangkannya RUU IKN, Undang-Undang ini harus 

diubah karena sebagian wilayah Provinsi Kalimantan 

Timur dijadikan wilayah IKN. Dengan demikian, seluruh 

peraturan-perundang-undangan di Kalimantan Timur 

tentang tara ruang harus disesuaikan, karena baik batas 

wilayah dan peruntukannya berubah.  

 

A. Landasan Filosofis 

 

berdasar  Lampiran Angka 2 UU No. 12/2011, landasan 

filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita 

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah 

bangsa negara kita yang bersumber dari Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

negara kita Tahun 1945. 

 

Dengan demikian, pada bagian ini, yang penting untuk diuji 

adalah sejauh mana Rancangan Undang-Undang tentang Ibu 

Kota Negara telah sesuai atau setidak-tidaknya tidak 

bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945. Jelas, tidak ada satu pun dari uraian-uraian 

dari Naskah Akademik ini pada bagian sebelumnya yang 

melanggar Pancasila, yang ada justru upaya perwujudan sila-

sila Pancasila. Tidak ada satu pun uraian yang melanggar 

prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada satu pun uraian 

yang melanggar prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 

tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Persatuan 

negara kita, tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip 

Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan, dan akhirnya tidak ada satu 

pun uraian yang melanggar prinsip Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat negara kita.  

 

Justru, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu 

Kota Negara ini adalah upaya untuk mewujudkan 2 dari 4 

tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap 

bangsa negara kita dan seluruh tumpah darah negara kita dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum.  

 

Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur tentang tata 

kelola pemerintahan Ibu kota Negara yang lebih baik, baik 

dari segi pemerintahan maupun dimensi penataaan ruang 

dan lingkungan hidup. Dari situ tentu akan dapat melindungi 

warga negara negara kita di wilayah Ibu Kota Negara dari 

ancaman bencana ekologis, tindak kejahatan, korupsi 

sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

akhirnya dapat memajukan kesejahteraan umum. 

 

 

B. Landasan Yuridis 

 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, 

yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan 

yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan 

substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk 

Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa 

persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah 

ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang 

tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-

Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya 

sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang 

sama sekali belum ada. 

berdasar  uraian-uraian yang disampaikan pada bagian 

sebelumnya, sudah cukup jelas diuraikan bahwa Rancangan 

Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini akan mengisi 

kekosongan hukum karena hingga 75 tahun negara kita 

merdeka, negara kita belum memiliki satu pun Undang-

Undang pokok yang mengatur tentang Ibu Kota Negara.  

 

Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik 

negara kita berdasar  Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 

jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut, 

berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta 

sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 11 

Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang 

masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU No. No. 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 

Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik 

negara kita.  

 

Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 itu 

sesungguhnya adalah Undang-Undang yang menetapkan 

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya 

diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan 

susunan pemerintahan di Jakarta menyesuaikan penetapan 

ini . Materi muatan RUU yang akan disusun 

berdasar  Naskah Akademik ini akan menyusun kerangkat 

utuh normatif tentang pengelolaan Ibu Kota Negara.  

Di samping itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota 

Negara ini akan mengatasi persoalan hukum berupa otonomi 

khusus yang melekat pada pemerintahan Ibu Kota Negara. 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sedang menyusun Naskah Akademik untuk 

Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 dalam rangka 

mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai 

beberapa hal terkait urusan pemerintahan yang dalam 

praktiknya menemui keruwetan akibat posisi Jakarta yang 

berperan ganda, yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu 

Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah 

pusat. Dengan demikian, RUU yang disusun berdasar  

Naskah Akademik ini akan mengatasi persoalan hukum 

ini . 

 

 

C. Landasan Sosiologis 

 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris 

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan 

masyarakat dan negara. 

 

Uraian pada BAB II telah menguraikan dengan rinci 

bagaimana penerapan teori-teori, asas/prinsip, dan gagasan-

gagasan mengenai tata kelola pemerintahan akan 

menyelesaikan masalah yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam aspek ekonomi dan bisnis, penataaan 

ruang, penatagunaan tanah, pemerintahan yang bersih dari 

korupsi, lingkungan hidup yang lebih baik, ketahanan 

terhadap bencana yang mumpuni, dan pencegahan kejahatan 

yang lebih mantap.  

 

Dari sisi negara, tentu tata kelola Ibu kota Negara yang akan 

dituangkan di dalam RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi 

kebutuhan yang mendesak agar seluruh administrasi 

pemerintahan IKN dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan 

efisien.   

 

 

  

saran 

 

Seluruh materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang 

Ibu Kota Negara sebagai satu kesatuan akan menyasar 

tujuan-tujuan (objectives) dari kehidupan bernegara 

sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa negara kita dan 

memajukan kesejahteraan umum.  

 

Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur tentang tata 

kelola pemerintahan Ibu kota Negara yang lebih baik, baik 

dari segi pemerintahan maupun dimensi penataaan ruang 

dan lingkungan hidup. Dari situ tentu akan dapat melindungi 

warga negara negara kita di wilayah Ibu Kota Negara dari 

ancaman bencana ekologis, tindak kejahatan, korupsi 

sekaligus dapat memajukan kesejahteraan umum. 

 

Rancangan Undang-Undang ini akan menata kembali 

berbagai benang kusut penataan perkotaan holistik dan 

modern, tata kelola lingkungan hidup, penanggulangan 

bencana, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, 

tangkas, dan berorientasi pada pemecahan masalah publik 

serta pelayanan publik yang baik. Ibu Kota Negara 

diharapkan dapat menjadi contoh baik untuk kota yang 

modern, berteknologi tinggi, dengan tata kelola pemerintahan 

sangat baik, dan berwawasan pembangunan berkelanjutan 

baik di negara kita maupun di dunia.  

 

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

 

Beberapa pokok-pokok yang akan diatur di dalam Rancangan 

Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara antara lain 

meliputi: ketentuan tentang kedudukan, pembentukan, 

fungsi, prinsip, dan cakupan wilayah, ketentuan tentang 

pembagian wilayah, ketentuan tentang Kegiatan Pemindahan 

Ibu Kota Negara; ketentuan tentang Bentuk, Susunan, dan 

Urusan Pemerintahan Ibu Kota Negara; ketentuan tentang 

kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan 

perwakilan organisasi internasional, ketentuan tentang Tata 

Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan 

Bencana; dan ketentuan terkait Pendanaan dan pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja.  

 

Sebagai Undang-Undang yang mengatur sesuatu secara 

umum dan abstrak, maka nantinya diperlukan beberapa 

peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana 

dari Undang-Undang ini . Hal itu dikarenakan tidak 

semua hal teknis akan dapat ditampung dan diatur secara 

komprehensif di dalam materi-materi muatan pasal Undang-

Undang. Jenis peraturan perundang-undangan yang akan 

menjadi peraturan pelaksana adalah peraturan presiden.  

 

Di samping itu, kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara 

dilakukan dengan mempertimbangkan kerja sama dengan  

Pemerintah Daerah Ibu Kota Negara sebelumnya, yaitu 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang 

 

Materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota 

Negara akan mencakup tiga hal, yaitu Ketentuan Umum, 

Materi yang Akan Diatur, dan Ketentuan Peralihan. Ada pun 

ruang lingkup dari materi muatan Undang-Undang Ibu Kota 

Negara yaitu: 

 

Bab I: Ketentuan Umum 

Beberapa hal yang diatur di dalam Bab ini antara lain 

pembatasan definisi terhadap beberapa istilah yang 

dipakai  di dalam Undang-Undang ini: 

 

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan 

Republik negara kita. 

2. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan 

fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat 

serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik negara kita 

Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik negara kita 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik negara kita yang dibantu oleh Wakil Presiden 

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik negara kita Tahun 1945. 

4. Presiden adalah Presiden Republik negara kita 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik negara kita Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik negara kita yang 

selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik negara kita Tahun 1945.  

6. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara yang 

selanjutnya disingkat KSN IKN adalah kawasan khusus 

yang akan dan menyelenggarakan fungsi sebagai Ibu 

Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan 

Undang-Undang ini. 

7. Ibu Kota Negara […] yang selanjutnya disebut sebagai 

IKN […] adalah suatu wilayah di dalam Negara Kesatuan 

Republik negara kita yang menjadi tempat kedudukan Ibu 

Kota Negara dan menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota 

Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan 

Undang-Undang ini.  

8. Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara […]yang 

selanjutnya disebut sebagai Pemerintahan Khusus IKN 

[…] adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus di 

IKN […] yang diatur dengan Undang-Undang ini.   

9. Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut 

sebagai Otorita IKN adalah lembaga pemerintah 

setingkat kementerian yang dibentuk untuk 

melaksanakan persiapan, pembangunan, dan 

pemindahan Ibu Kota Negara yang baru, serta 

penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN […]. 

10. Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut 

sebagai Kepala Otorita IKN adalah pimpinan Otorita IKN 

yang berkedudukan setingkat menteri yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN 

dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan 

pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan 

Pemerintahan Khusus IKN […]. 

11. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya 

disebut sebagai Wakil Kepala Otorita IKN adalah wakil 

pimpinan yang bertugas membantu Kepala Otorita IKN 

atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN dalam 

pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan 

pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan 

Khusus IKN […]. 

12. Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara adalah 

dokumen perencanaan terpadu untuk melaksanakan 

pembangunan, pemindahan dan pengelolaan Ibu Kota 

Negara […] yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.  

13. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.