Nama yang sangat menyejarah wilayah ini adalah Galuh. Galuh merupakan nama
kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda Galuh (baca: Kerajaan Sunda yang beribu kota di
Galuh), kemudian menjadi nama Kabupaten. Melekat makna pada nama “galuh”
sejumlah muatan filosofis, historis, dan emosional yang positif. Pada dekade
pertama abad ke-20 nama Galuh diubah menjadi Ciamis. Menurut pendapat
sebagian orang, makna yang terkandung pada kata “ciamis” sangat bertolak
belakang secara diametris dengan makna “galuh”. Oleh karena itu muncul wacana
mengubah kembali nama Ciamis menjadi Galuh.
“Apa arti sebuah nama? Setangkai bunga ros, disebut apa pun tetap akan berbau
harum”, demikian kata William Shakespeare. Tidak ada yang salah dengan
pemikiran Shakespeare seperti itu, apalagi bila yang menjadi objek penamaan itu
adalah sebuah benda mati, setangkai bunga, yang memiliki hukum alamiah tetap
(sunnatullah)-nya sendiri.
Ada sebagian orang yang menganalogikan persoalan nama “Galuh atau
Ciamis” itu dengan kasus nama “bunga ros” itu sehingga bersikap apatis dan
dengan enteng berkomentar “tidak peduli nama apa pun yang akan diberikan pada
kabupaten paling selatan Jawa Barat ini”.
Yang menarik untuk didiskusikan adalah bukan sekedar mengapa akhir-
akhir ini muncul wacana penggantian nama kabupaten dari Ciamis ke Galuh tapi
juga mengapa pada tahun tahun 1916, Bupati R.A.A. Sastrawinata (1914-1936)
mengganti nama kabupaten menjadi Kabupaten Ciamis padahal nama Galuh
sendiri sudah muncul sebagai nama kerajaan pada awal abad ke-7 dan menjadi
nama kabupaten sejak awal abad ke-17?
Dari sekian sumber yang diperoleh tidak ditemukan penjelasan mengapa
atau apa yang menjadi alasan Bupati R.A.A. Sastrawinata mengganti nama Galuh
menjadi Ciamis. Oleh karena itu muncul penafsiran negatif bahwa Bupati R.A.A.
Sastrawinata ingin memutuskan matarantai kesinambungan (kontinuitas) sejarah.
Mengapa?
Toponimi Ciamis dan Galuh
Munculnya gugatan terhadap penggantian nama Galuh menjadi Ciamis
(1916) bisa jadi berawal dari pengkajian toponimi. Secara toponimis, tidak
ditemukan makna yang membanggakan di balik kata “ciamis”.
Kata Ciamis berasal dari ”ci” dan ”amis”. Kata “ci” singkatan dari cai
yang berarti air. Kata “amis” punya dua arti. Pertama amis (bhs. Sunda) berarti
manis (berkait dengan rasa). Kedua amis (bhs. Jawa) berarti anyir (berkait dengan
aroma penciuman). Malah Danadibrata (2009: 19, 420) mengartikan kata “amis”
sebagai “bau mabek, bau pisan” (bau sekali, sangat bau). Namun, Hardjasaputra
(t.th.: 4) berpendapat bahwa kata ”amis” dalam Ciamis, bukan ”amis” dalam
bahasa Sunda yang berarti rasa manis. Sumber tradisional yang memuat data
Kerajaan Galuh menunjukkan bahwa ”amis” dalam nama Ciamis adalah ”amis”
dalam bahasa Jawa yang berarti ”anyir” itu.
Sebutan ”anyir” itu berkaitan dengan tragedi berdarah. Setidaknya ada tiga
momentum peristiwa berdarah yang berkait dengan sejarah (Sunda) Galuh.
Pertama adalah peristiwa Perang Bubat (1357). Kedua, pada akhir abad ke-16 M.
Kerajaan Mataram berupaya menguasai Kerajaan Galuh. Terjadilah konflik antara
kedua belah pihak, sehingga di beberapa daerah Galuh terjadi tragedi “banjir
darah”. Tahun 1595 Kerajaan Galuh jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Mataram.
Ketiga, ketika Galuh jatuh ke dalam kekuasaan Kompeni (mulai akhir tahun
1705), terjadi lagi tragedi berdarah di Ciancang (Utama) tahun 1739 yang dikenal
dengan sebutan ”Bedah Ciancang” (Hardjasaputra, t.th: 2).
Dengan demikian, kata ”amis” dalam Ciamis lebih tertuju pada arti bau
amis darah manusia, korban dalam tragedi. Katanya, sebutan ”amis” yang
ditujukan pada darah manusia itu dilontarkan oleh utusan penguasa Mataram
ketika mengontrol daerah Galuh tidak lama setelah di Galuh terjadi tragedi ”banjir
darah”. Oleh karena itu, sebutan ”ciamis” pada awalnya lebih merupakan
cemoohan dari pihak Mataram terhadap pihak Galuh.
Adapun kata “galuh” secara bahasa mengandung tiga makna. Pertama,
kata galuh (bhs. Sanskerta; galu) berarti “permata yang paling baik”. Kedua, kata
galuh (bhs. Sanskerta) berasal dari kata aga berarti “gunung” dan lwah berarti
“bengawan, sungai, laut” (Danadibrata, 2009: 203). Ketiga, kata galuh sering
dimaknai sebagai galeuh (bhs. Sunda) yang berarti “bagian di jero tangkal kai nu
pang teuasna” (Danadibrata, 2009: 202). Arti-arti kata tersebut jelas sangat
simbolis dan sarat muatan makna yang sangat dalam.
Selanjutnya, nama galuh pun mengacu pada nama kerajaan dan nama
kabupaten. Nama ”galuh” muncul dalam panggung sejarah sejak berdirinya
Kerajaan Galuh. Kerajaan ini didirikan oleh seorang tokoh Sunda bernama
Wretikandayun pada awal abad ke-7 M. Wretikandayun semula berkuasa di
daerah Kendan (Kendan termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara).
Sejak awal abad ke-7 pamor kerajaan itu makin memudar, terutama masa
pemerintahan Raja Tarusbawa (raja Tarumanagara terakhir, 669-670 M.). Kondisi
itu dimanfaatkan oleh Wretikandayun untuk melepaskan Kendan dari kekuasaan
Tarumanagara. Upaya Wretikandayun berhasil tanpa menimbulkan konflik
dengan penguasa Tarumanagara. Oleh karena Kendan tidak memadai sebagai
pusat pemerintahan, maka Wretikandayun memindahkan pusat pemerintahannya
ke daerah Karangkamulyan sekarang. Daerah itu dibangun menjadi pusat
Kerajaan Galuh. Sementara itu, Tarusbawa mendirikan Kerajaan Sunda sebagai
kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara.
Kemudian terjadi perundingan antara Wretikandayun dengan Tarusbawa
mengenai wilayah kekuasaan masing-masing. Perundingan sampai pada
kesepakatan bahwa sungai Citarum menjadi batas wilayah kedua kerajaan. Daerah
sebelah barat Citarum menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda, dan daerah
sebelah timur Citarum menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh.
Ketika Kerajaan Galuh diperintah oleh Sanjaya (723-732 M.), sang raja
menjadi menantu Raja Sunda Tarusbawa. Hal itu menyebabkan terjadinya
penggabungan kedua kerajaan menjadi Kerajaan Sunda-Galuh, sehingga Kerajaan
Galuh makin berkembang. Pada abad ke-13, Kerajaan Galuh berpusat di Kawali.
Kerajaan Galuh mencapai kejayaan terutama pada masa pemerintahan Maharaja
Niskala Wastu Kancana (1371-1475 M.).
Pada akhir abad ke-16 M. Kerajaan Mataram berupaya untuk menguasai
Kerajaan Galuh. Tahun 1595 Kerajaan Galuh jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan
Mataram. Pada awal pemerintahan Sultan Agung sebagai raja Mataram (1613),
status Kerajaan Galuh diubah menjadi setingkat dengan kabupaten. Hal itu
ditandai oleh pengangkatan Adipati Panaekan menjadi Wedana Mataram di
Galuh.
Pada zaman penjajahan Belanda pangkat wedana setingkat dengan bupati.
Dengan demikian, sejak awal abad ke-17 itulah, Galuh menjadi kabupaten,
Kabupaten Galuh, dengan bupati pertama Adipati Panaekan.
Kabupaten Galuh pernah mengalami perpindahan ibukota beberapa kali,
yaitu dari Panaekan ke Gara Tengah (Cineam), kemudian pindah lagi ke Barunay
(Imbanagara). Pemindahan ibukota Kabupaten Galuh dari Gara Tengah ke
Barunay terjadi tanggal 12 Juni 1642 M. (14 Mulud tahun Hé).
Pada awal abad ke-19 ibukota Kabupaten Galuh dipindahkan lagi ke
Cibatu, kemudian ke Burung Diuk. Setelah kota Ciamis berdiri, ibu kota
Kabupaten Galuh dipindahkan ke kota Ciamis (masa pemerintahan Bupati
Wiradikusumah, 1815-1819).
Respons Masayarat
Wacana kembalinya nama Kabupaten Ciamis ke Kabupten Galuh terus mendapat
respons dari berbagai kalangan seperti politisi, LSM, sastrawan, dan sejarawan.
Mereka banyak yang sepakat inilah saatnya mengubah sejarah yang akan
dikenang oleh masyarakat.
Sastrawan Godi Suarna menegaskan “sudah saatnya nama Kabupaten
Ciamis dikembalikan ke Kabupaten Ciamis. Karena perasaan orang Ciamis
sebagai orang Galuh sangat kuat. ‘Nasionalisme’ kegaluhannya orang Ciamis
sangat kuat.” Mengenai ketakutan cost pengembalian nama kabupaten terlalu
besar, menurut Godi, “itu hanya bagi orang-orang yang berpikiran kerdil.
Mengubah nama itu tidah mudah, namun bagi orang-orang ‘besar’ itu bisa
dilakukan”. “Hanya orang-orang besar yang akan mampu mengubah sejarah,
termasuk mengembalikan nama Ciamis ke Galuh. Perlu diingat, nama Galuh itu
hasil bertapa susah payah para pendahulu kita, kok seenaknya diubah menjadi
Ciamis tanpa asal usul” (“Kabupaten Ciamis Jadi..., 2010).
Prof. Nina Herlina Lubis, sejarawan, berpendapat bahwa “penggantian
nama Kabupaten Galuh menjadi Ciamis oleh Bupati R.A. Sastrawinta (1914-
1936) kental muatan politik. R.A. Sastrawinta yang ditunjuk Belanda menjadi
Bupati Ciamis itu berasal dari Karawang yang tidak memahami dan mengenal
lebih dalam sejarah Galuh. Perubahan nama Galuh ke Ciamis yang mengandung
arti anyir berarti menghina masyarakat galuh”. Ditambahkan Nina, “Kerajaan
Galuh sudah berdirisejak abad VIII Masehi sesuai Prasasti Canggal (732 M).
Sementara Kerajaan Galuh di Kawali dengan Rajanya Prabu Maharaja tercatat
pada 1350, dan menjadi kabupaten dengan ibukotanya Ciamis terjadi pada 15
Januari 1915 dengan bupatinya R. Wiradikusumah. Banyak peninggalan Kerajaan
Galuh yang masih terawat di Ciamis, di antaranya situs Astana Gede Kawali, situs
Susuru Kertabumi, situs Karangkamulyan, dan banyak lagi. Kalau kita sudah tahu
sejarah Galuh pasti menginginkan penggantian nama Ciamis ke Galuh”
(“Kabupaten Ciamis Jadi..., 2010).
Sekretaris Lapkesdam NU Ciamis, Maulana Sidik, berharap “Pemkab dan
DPRD Ciamis secepatnya memulai proses pergantian nama kabupaten tersebut
dengan membuat tim. Menurutnya, wacana perubahan nama itu sudah lama,
namun karena dianggap pemborosan APBD sehingga terkesan diacuhkan.
Padahal kata Sidik, dalam tradisi masyarakat kita, nama menjadi sebuah
pengharapan (tafa'ul) atas seluruh kebaikan. Perubahan nama Ciamis menjadi
Kabupaten Galuh harus dianggap sebagai sebuah harapan yang memberikan
dampak psikologis terhadap kesejahteraan dan keadilan masyarakatnya. Tidak
boleh dilupakan bahwa citra diri dalam cerminan jati diri lebih mahal dari apa
pun”
Ketua Komisi IV DPRD Ciamis, Hendra S. Marcusi mengatakan, “secara
pribadi sepakat dengan pengembalian nama Kabupaten Ciamis ke Galuh. Nama
Kabupaten Galuh akan mempertegas identitas dan memberikan spririt besar bagi
masyarakat kabupaten Ciamis”
Respons berbeda disampaikan oleh Ketua DPRD Ciamis, Asep Roni yang
disampaikan pada Rabu, 21 Juli 2010. Dia mengatakan:
“saya tidak setuju (perubahan nama Ciamis menjadi Galuh) karena biayanya
mahal. Selain itu juga tidak ada jaminan dengan berubahnya nama rakyat
akan semakin sejahtera. Akan lebih baik biayanya dimanfaatkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat”
Selanjutnya dia menyatakan:
Mengenang kejayaan masa lampau merupakan hal yang baik, tetapi tidak
harus terbawa pada romantisme sejarah. Spirit Galuh tidak hanya dari nama,
tetapi bagaimana berbuat yang lebih baik untuk masyarakat. Tidak ada artinya
apabila nama berubah, tetapi tidak ada dampak positifnya bagi rakyat Ciamis.
... Perubahan tersebut bukan persoalan yang mudah, sebab harus melalui
proses dan mekanisme panjang. Termasuk melakukan perubahan terhadap
undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Ciamis. Belum lagi harus
dilakukan penyesuaian dalam semua bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan.Perubahan stempel, kop surat Ciamis, papan nama dan
lainnya butuh biaya sangat besar
Tentu saja pendapat-pendapat di atas belum merepresentasikan kehendak
masyarakat Ciamis. Akan tetapi, sebagai tahap awal hal tersebut cukup
bermanfaat dan sangat ilustratif untuk memetakan respons masyarakat yang lebih
luas pada masa mendatang.
Perubahan nama sesungguhnya bukan hal yang tabu. Bagi kita, nama tidak lepas
dari idealisasi simbol yang sarat kandungan makna-makna kebaikan, harapan,
doa, dan harus sangat referensial. Bila dikaitkan dengan pilihan nama “Ciamis”
atau “Galuh”, tentu saja nama Galuh lebih mendekati idealisasi itu.
Namun demikian, harus menjadi pemikiran bersama bagaimana caranya
supaya “caina herang laukna beunang”. Penetapan mekanisme yang disepakati
untuk pengambilan keputusan perlu didahulukan mendiskusikannya.
Musyawarah-mufakat tampaknya warisan nilai yang masih tetap aktual untuk
diamalkan menghadapi persoalan ini. Pertimbangan perimbangan antara besaran
manfaat dan madarat pun perlu untuk jadi bahan pertimbangan.
