arwahx.blogspot.com: perjanjian westphalia

perjanjian westphalia

Perjanjian Westphalia membawa banyak sekali perubahan khusunya dalam

mengubah bentuk negara modern seperti tumbuhnya representative government,

terjadinya revolusi industry, terjadinya perkembangan hukum internasional yang

signifikan, terjadinya perkembangan metode-metode diplomasi, terjadinya saling

ketergantungan dan kolerasi antara Negara-bangsa baik di bidang; ekonomi, politik,

budaya, dan sebagainya., dan serta timbulnya prosedur untuk menyelesaikan konflik

secara damai. Yang mana perjanjian Westphalia ini telah mengubah struktur hirarki

warga yang pada awalnya mereka tunduk dan patuh terhadap segala jenis otonom

dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan gereja, menuju warga yang lebih

berdaulat dan memahami makna the difine right dan asas kebijakan dan hak personal

seseorang maupun negara dalam mengambil kebijakan.

Selain itu, Perjanjian Westphalia juga meletakkan dasar bagi susunan warga

internasional yang baru. Baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara

nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakikat negara

itu dan pemerintahannya yaitu pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari

pengaruh gereja. Sejak saat itu mulai bermunculan negara yang berpemerintahan

demokratis. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam

Perjanjian Utrech yang penting artinya dilihat dari sudut politik internasional, karena

menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.

Perjanjian Westphalia yang ditandatangani pada tahun 1648 membuka sejarah

baru bagi konstelasi politik di Benua Eropa dan bahkan dunia. berdasar hasil

kesepakatan Westphalia, konsep tentang kedaulatan negara-bangsa (nation-state) dan

pelembagaan kekuatan militer dan diplomasi disepakati bersama oleh para penguasa di

Eropa melalui sebuah konsensus. Sumbangan pemikiran dan hasil kesepakatan

Westphalia bagi sistem pemerintahan modern negara-negara di dunia masih relevan dan

terus berkembang hingga saat ini, yaitu bahwa para penguasa atau kedaulatan yang sah

tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara

internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah sama yang mereka miliki.Berangkat dari terbentuknya legalitas kedaulatan Negara modern dan

institusionalisasi perangkat sistemik negara modern itu, dalam perkembangannya negara

(pemerintah) sebagai pemegang mandat dari kedaulatan rakyatnya dan satu kesatuan

entitas politik memiliki hak-hak istimewa atas kodifikasi Undang-Undang dalam

negerinya, pemakaian kekerasan untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkannya,

dan pemakaian kekuatan militer untuk melindungi segenap tumpah darahnya, maupun

untuk tujuan menjalankan politik luar negerinya. (Diah Ayu Pratiwi, Isu Global Warming

dan Sikap Dunia Internasional, hal. 1-2)

Sejak kelahiran negara modern (modern state) pada abad keenam belas dan ketujuh belas di Eropa, kedaulatan negara terus-menerus diperteguh. Perjanjian Westphalia

pada 1648 menandai otonomi negara-negara atas “negara induk” Imperium Romawi. Saat

itulah negara-negara modern yang berdaulat mulai terbentuk. Puncak dari narasi historis

kedaulatan negara ini yaitu pada penyelenggaraan Konferensi Internasional

Ketujuh Negara-negara Amerika di Montevideo, Uruguay. Dalam konferensi

internasional yang digelar pada 26 Desember 1933 itu, negara-negara peserta

merumuskan dokumen hukum yang masyhur sebagai Konvensi Montevideo (Convention

on Rights and Duties of States, 1933). Konvensi ini mengatur beberapa unsur yang

mesti dimiliki oleh negara berdaulat, yakni (1) rakyat yang tetap, (2) wilayah yang

berbatas, (3) pemerintah, dan (4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negaranegara lain. (AP Edi Atmaja, Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam

Pemikiran Satipto Rahardjo, hal. 49-50)

Setelah munculnya perjanjian Westphalia, susunan warga internasional yang

baru didasarkan atas negara-negara nasional dan tidak lagi berdasar pada kerajaankerajaan, imperium, dan gereja. Selain itu susunan warga internasional juga

didasarkan pada hakikat negara ini bersama dengan pemerintahnya, yakni

memisahkan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Pelbagai

perubahan dalam system hubungan internasional pasca-Westphalia diantaranya

tumbuhnya representative government, terjadinya revolusi industri, terjadinya

perkembangan dalam hukum internasional, berkembangnya metode-metode diplomasi di

samping strategi militer, tumbuhnya saling ketergantungan antar negara bangsa (nation

state) di bidang ekonomi, dan lahirnya prosedur-prosedur untuk menyelesaikan konflik secara damai. Singkatanya, perjanjian Westphalia telah meletakkan dasar bagi bentuk dan

hakikat ini dalam susunan warga internasional yang baru.

Tulisan ini bertujuan untuk menganilisa dan mengidentifikasi bagaimana

pengaruh perjanjian Westphalia terhadap terbentuknya politik internasional saat ini dan

model bernegara pasca perjanjian Westphalia.

A. Negara

Secara Teoretis, ada beberapa hal penting yang dapat disebutkan untuk

menjelaskan batasan pengertian mengenai negara.dengan menggunakan pandangan Max

Weber sebagai titik tolaknya. Penulis ingin menekankan bahwa negara bukan hanya

sekedar pemerintah. Ia merupakan sebuah peraturan yang berkesinambungan, sistem

hukum, birokrasi, dan juga punya kewenangan untuk memaksa (coercive) yang mencoba

tidak hanya mengatur hubungan antara warga dengan otoritas publik dalam suatu

warga politik, melainkan juga untuk mengelola hubungan yang rumit di dalam

warga itu sendiri. Dengan demikian, negara harus memiliki beberapa unsur berikut:

(Alfred Stepan dalam Quo Vadis Politik Indonesia, hal. 6)

1. Negara didukung oleh adanya tertib hukum dan administrasi yang perubahannya

ditentukan oleh aturan perundangan (Legislasi), bukan kehendak pribadi sang

pemimpin dan apa lagi para “pembisiknya”

2. Sistem yang dimaksud mempunya kemampuan mengikat (binding authority)

bukan hanya terhadap anggota negara dan warga umum yang memperoleh

kewarganegaraannya atas dasar kelahiran, melainkan juga terhadap semua

tindakan yang berlangsung di dalam wilayah hukumnya

3. Negara mempunyai keabsahan untuk menggunakan kekuatan di dalam

wilayahnya. Artinya ia harus mampu melakukan dominasi dan pengawasan. Di

satu pihak, tindakan negara mencerminkan kehendak warga . Di pihak lain,

tidak menutup kemungkinan pada saat tertentu, negara memaksakan kehendaknya

terhadap warga

4. Apa yang disebut sebagai negara sebenarnya bukanlah entitas yang tunggal

(monolithic). Dalam negara terdapat berbagai macam unsur, yang terdiri dari eksekutif, pegawai pemerintah (birokrat), lembaga peradilan, dan aparat pemaksa

(coercive apparathus)

B. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara merupakan kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi untuk

penduduk dan wilayah negara ini . Kekuasaan penuh dan tertinggi untuk mengatur

sistem pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ini biasanya

mempunyai ciri khusus suatu negara yang akan menjadi poin penting bagi suatu negara.

Menurut Jean Bodin (1530-1595), Kedaulatan mempunya sifat-sifat pokok antara lain

(Jean Bodin dalam Islam Moderat dan isu-isu Kontemporer. Hal. 38):

1. Original, artinya kekuasaan negara tidak berasal dari negara lain

2. Permanen, artinya kekuasaan negara tetap berjalan selama negara ini

masih berdiri

3. Tunggal, artinya kekuasaan negara menjadi satu-satunya yang tertinggi

4. Absolut, artinya kekuasaan negara tidak dibatasi oleh kekuasaan lain di negara

ini

A. Sejarah 30 Tahun Perang Eropa dan Penandatangan Perjanjian Westphalia

Eropa Pertengahan yaitu benua dimana peperangan silih berganti pecah, baik itu

di dalam maupun di luar negeri/kerajaan. Peperangan di abad ke-16 dan 17 ini diwarnai

beragam isu dan motif perang. Masing-masing kerajaan memiliki motifnya sendiri: ada

yang bermotifkan relijius, yaitu untuk memperjuangkan agamanya sembari

menghancurkan agama lainnya; Beberapa berjuang demi otonomi politik kerajaannya;

yang lain demi ekspansi teritori politik. Satu hal yang pasti, peperangan di abad ini

merupakan peperangan bersejarah yang hasilnya akan mengubah politik Eropa ke depan,

yaitu munculnya sistem internasional berbasis negara berdaulat. Setidaknya ada dua

perjanjian yang menjadi poin penting untuk diperhatikan, yaitu Perjanjian Relijius

Augsburg 1555 dan Perjanjian Westphalia 1648. Kedua perjanjian inilah yang

mengakselerasi pelemahan Gereja dan Kekaisaran Agung Romawi, dan memberi jalan

bagi gagasan negara-berdaulat modern.

Perjanjian Augsburg mengakhiri peperangan ratusan tahun antara Penguasa dari

dinasti Habsburg Austria dan dari dinasti Valois, Kerajaan Perancis. Perang ini biasa

disebut sebagai perang Habsburg-Valois. Perang ini berawal dari pernikahan Pangeran

Maximilian I dari Habsburg, yang merupakan salah satu dinasti di Kekaisaran Agung

Romawi, dengan Mary dari Burgundi, dinasti yang amat kaya dan kuat di Kerajaan

Perancis. Merasa dilangkahi teritorinya, Raja Perancis Louis XI dari dinasti Valois, geram

dan mendesak Maximilian untuk mengakui Burgundi sebagai teritorinya. Louis terus

menyerang teritori Burgundi sampai Maximilian akhirnya terpaksa mengakui bahwa

Burgundi yaitu termasuk wilayah Perancis. Pengakuan ini termaktub dalam Perjanjian

Arras (1482).

Namun demikian, perjanjian ini bukanlah akhir dari pertikaian akibat ketidakjelasan otoritas kekuasaan atas Burgundi. Malahan, pernikahan Maximilian-Mary ini

merupakan awal dari perang hebat di Eropa yang berlangsung selama kurang lebih dua

abad kemudian. Philip, putra Maximilian dan Mary, dinikahkan dengan Joanna dari

Castile, putri dari Ferdinand dan Isabela dari Spanyol. Keduanya dianugerahi anak yang dinamai Charles V. Charles menerima warisan teritori yang amat luas—Burgundi,

Austria, dan daerah kekuasaan Spanyol di Amerika Tengah dan beberapa kerajaan di

Italia. Dengan modal sebesar ini, Charles merasa mendapat panggilan untuk menyatukan

kembali kejayaan Kristendom di bawah Kekaisaran Agung Romawi.

Namun demikian hal ini tidak lantas berarti bahwa Charles akan dengan mudah

menyatukan Kekaisaran. Perpecahan di dalam Kekaisaran diperparah dengan munculnya

isu agama sebagai tema konflik, yaitu isu Protestanisme. Sebagaimana diketahui, Eropa

Abad Pertengahan akhir ditandai oleh Reformasi Gereja dan munculnya Protestanisme.

Kemunculan ini tidak mendapat sambutan di kalangan Katolik. Pandangan sama juga

ditujukan pada Calvinis; kehadirannya dianggap merusak tatanan awal yang Katolik.

Pandangan ini yaitu pandangan Charles V sang Kaisar saat ia meredam perlawanan rajaraja Jermannya yang beragama Protestan.

Serial perang saudara ini berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Augsburg

1555 yang mendeklarasikan hukum cuius regio euius religio (whose the region, his the

religion) yang mengizinkan setiap raja menentukan agama apa yang akan dianut oleh

kerajaannya, tanpa campur tangan dari Kekaisaran. Akibatnya, banyak raja-raja di bagian

Utara dan Tengah Jerman menjadi Lutheran, sementara mayoritas raja-raja di Selatan

tetap memeluk Katolik.Namun demikian, perjanjian ini tidak menjamin Kekaisaran

bebas dari konflik relijius berikutnya. Perjanjian Augsburg hanya mengakui dua agama—

Katolik dan Protestan Lutheran—sementara perkembangan Calvinis Reformed di

Kekaisaran semakin meningkat. Mulai marak Calvinis yang dengan semangat militannya

mengkonversi raja-raja di Jerman, dan dengan demikian tidak mengindahkan perjanjian

Augsburg. Menanggapi hal ini, Kaisar Romawi Agung yang baru, Rudolf II

memberlakukan kembali pembatasan kehidupan beragama. Perjanjian Augsburg

diabaikan. Sampai sekitar awal abad ke-17, telah terbentuk dua blok relijius dalam

Kekaisaran: Uni Evangelis (Evangelical Union) yang merupakan aliansi kaum Protestan

pada 1608, dan Liga Katolik (Catholic League) yang merupakan aliansi kaum Katolik

pada 1609; masing-masing memperlengkapi dirinya dengan persenjataan untuk berjagajaga akan perang yang mungkin timbul.

Persiapan kedua blok ternyata tidak sia-sia. Kali ini peperangan dipicu kembali

oleh dinasti Habsburg. Saat Charles V melepaskan jabatan Kekaisarannya, ia membagi

wilayah kekuasaanya di Spanyol dan di Eropa Tengah kepada kedua anaknya: Philip Imendapat Spanyol, dan Ferdinand I mendapat wilayah di Eropa Tengah (mencakup

Austria, Bohemia dan Hungaria). yaitu cucu dari Ferdinand I, yang juga bernama

Ferdinand (dari Styria), yang saat terpilih sebagai raja Bohemia menjalankan kebijakan

diskriminasi agama. Ferdinand bahkan menutup beberapa gereja Protestan. Hal ini tentu

membuat para bangsawan Protestan di Bohemia mengamuk. Pada 23 Mei 1618, peristiwa

bersejarah terjadi. Dua orang Protestan mendatangi istana Ferdinand, dan melempar dua

orang pegawai kerajaan ke luar jendela istana. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai

“pelemparan di Praha” (the defenestration of Prague), sekaligus menandai dimulainya

Perang Tiga Puluh Tahun.

B. Perang Tiga Puluh Tahun

Secara umum, perang ini terdiri dari empat fase. Fase pertama yaitu fase

Bohemia (1618-1625) yang ditandai dengan perang saudara di wilayah Bohemia. Perang

ini membenturkan Liga Katolik yang dipimpin Raja Ferdinand melawan Uni Evangelis

yang dipimpin Pangeran Frederick dari Palatine. Ferdinand diberhentikan dari jabatan

rajanya oleh pangeran-pangeran Bohemia, dan sebagai gantinya, Frederick diangkat

menjadi Raja Bohemia pada 1618. Naiknya Ferdinand sebagai Kaisar Romawi Agung

pada 1620, menambah kekuatan Ferdinand untuk benar-benar menghapuskan

protestanisme dari Bohemia. Fase kedua yaitu fase Denmark (1625-1629), yaitu saat

Raja Christian IV dari Denmark berpartisipasi membela kaum protestan. Sayang, jenderal

perang Katolik Albert dari Wallenstein terlalu kuat bagi Christian sehingga Bohemia

harus menyaksikan kekalahan protestan kembali. Selama dua fase ini, sekitar 10 tahun,

Bohemia berhasil sepenuhnya dikatolikkan oleh Ferdinand.

Fase-fase berikutnya, angin bertiup ke arah Protestan. Kedatangan Raja Swedia

Gustavus Adolphus di tanah Jerman menandai fase ketiga, fase Swedia. Dengan

membawa Denmark (lagi), Polandia, Finlandia dan beberapa negara kecil di Baltik, Raja

Gustavus datang untuk membantu Protestan, atau lebih khususnya saudaranya, yaitu

Duke Mecklenburg yang sedang diasingkan. Fase ini juga menyaksikan keterlibatan

Perancis, melalui perdana menteri Cardinal Richelieu, dalam membantu Swedia secara

finansial. Gustavus berhasil memukul Katolik di Breitenfield dan Lützen masing-masing

pada 1631 dan 1632. Namun Gustavus ternyata harus tewas pada pertempuran di Nördlingen pada 1634, yang akhirnya membuat Perancis tidak tahan untuk segera campur

tangan untuk membela Protestan—atau lebih tepatnya melawan Habsburg.

Masuknya Perancis ini menandai fase keempat Perang ini (1635-1648). Masuknya

Perancis ini sekaligus juga menandai “internasionalisasi” Perang Tiga Puluh Tahun, yaitu

dengan bergabungnya Belanda (sebagai balas budi saat berperang melawan Spanyol,

1622), Skotlandia, dan beberapa tentara bayaran Jerman yang disewa raja-raja Potestan

Jerman. Perang pada fase ini berlangsung lama, bahkan bisa dibilang stalemate dimana

tidak ada pihak yang memenangkan peperangan. Keterbatasan logistik dari kedua belah

pihak yaitu penyebabnya. Situasi stalemate (imbang) membuat para raja/ratu tidak

memiliki pilihan lain selain duduk bersama dan memikirkan perjanjian damai untuk

menghentikan perang. Perang telah menghancurkan perekonomian masing-masing pihak,

sehingga perdamaian menjadi kepentingan bersama yang mendesak untuk dipenuhi

(setidaknya untuk sementara waktu). Perang ini berakhir dengan disepakatinya Perjanjian

Damai Westphalia, dengan dua traktat utamanya: Traktat Münster yang mendamaikan

antara Perancis (dan sekutunya) dengan Kekaisaran Romawi Agung, dan Traktat

Osnabrück yang mendamaikan Swedia (dan sekutunya) dengan Kekaisaran Romawi

Agung.

Bukan hanya sekedar mendamaikan pihak-pihak yang berperang pada perang tiga

puluh tahun, perjanjian Westphalia juga memiliki arti yang sangat penting khususnya

dalam sejarah eropa dan hingga akhirnya pada konstelasi dunia global. Arti penting nya

ialah perjanjian ini menandai berakhirnya proyek-proyek ideal kas atau bercirikan abad

pertengahan.. Dimana proyek ini dapat diakatakn sebagai suatu proyek untuk

menyatukan Eropa di bawah seorang penguasa tunggal, yaitu Kaisar Romawi Agung di

satu sisi, dan Gereja Katolik di sisi lainnya. Sejarah menyaksikan bagaimana jatuh bangun

kaisar-kaisar Romawi Agung semenjak Charlemagne, Frederick Barbarossa sampai

Ferdinand berusaha menyatukan Eropa di bawah kekuasaan tunggalnya. Bahkan Gereja

pun ingin dikuasainya. (Hiskia Yosias Simon Polimpung, Psikogeneologi Negara

Berdaulat Modern-Objek Sublim Kedaulatan, h. 135-139)

Dapat dikatakan, Reformasi Protestan yang menentang otoritas Katolik dapat

dilihat hal ini menimbulkan konflik yang sangat serius, yakni hingga pecahnya

perang Tiga Puluh Tahun (Thirty Years War) 1618-1648 yang terjadi di Eropa Tengah,

yang dikenal sebagai perang terlama dan konflik paling destruktif dalam sejarah Eropa. Secara singkatnya perang ini dipicu oleh pertentangan antara negara- negara katolik dan

protestan, namun secara bertahap berkembang menjadi konflik yang melibatkan sebagian

besar kekuatan besar di Eropa. Perang yang semula bermotif agama akhirnya meluas

menjadi persaingan kekuatan besar di eropa (khususnya Prancis dan Habsburg) untuk

menjadi hegemoni di kawasan ini . Namun yang lebih penting dari itu, thirty years

war telah mengilhami lahirnya negara modern dan system hubungan internasional

kontemporer yang masih berlangsung dan digunakan hingga saat ini.

C. Isi Perjanjian Westphalia

Perjanjian Damai Westphalia terdiri dari dua perjanjian yang ditandatangani di

dua kota di wilayah Westphalia, yaitu di Osnabrück (15 Mei 1648) dan di Münster (24

Oktober 1648). Kedua perjanjian ini mengakhiri Perang 30 Tahun (1618-1648) yang

berlangsung di Kekaisaran Romawi Suci dan Perang 80 Tahun (1568-1648) antara

Spanyol dan Belanda. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam

sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum

Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya yaitu :

1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan

perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa;

2. Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi

yang suci;

3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan

dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing; dan

4. Kemerdekaan negara Belanda, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui

dalam Perjanjian Westphalia.

Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan warga Internasional

yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas Negara-negara nasional (tidak

lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakikat negara itu dan

pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh

gereja. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam

Perjanjian Utrech yang penting artinya dilihat dari sudut politik Internasional, karena

menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Rumusan

perjanjian Westphalia yang terpenting yaitu pengakuan atas wilayah-wilayah yang semula dalam bentuk kerajaan menjadi negara nasional yang modern dan memiliki

kedaulatan serta garis perbatasan yang jelas. Menurut ketentuan perjanjian damai

ini , beberapa negara dikonfirmasi kedaulatan mereka atas wilayah. Mereka

diberdayakan untuk boleh membuat kontrak perjanjian dengan negra satu sama lain dan

dengan kekuatan asing. Perjanjian damai yaitu titik balik dalam saling pengakuan hakhak kedaulatan. Ini mengakhiri otoritas kekaisaran Katolik dan digantikan oleh

kedaulatan negara nasional. Konsekuensi yang muncul dikemudian hari yaitu perubahan

sistem dunia yang menciptakan tatanan global berdasar pada ”Sistem Negara” ( Ismail

Suardi Wekke dan Suyatno, Perdebatan dalam wacana Agama dan Negara:

Pemerintahan Islam di Malaysia, hal.5)

Adapun karakter dari warga Internasional yaitu :

1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat;

2. Hubungan nasional didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat;

3. warga negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti

seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja;

4. Hubungan antar negara berdasar atas hukum yang banyak mengambil alih

pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi;

5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur

hubungan antar negara namun menekankan peranan yang besar yang dimainkan

negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini;

6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk

memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional; dan

7. Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih

dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) ke arah ajaran

yang menganggap perang sebagai salah satu cara pemakaian kekerasan. (Syahrul

Salam, Adi Rio Arianto, Rizky Hikmawan, Pemikiran Bela Negara dan

Hubungan Internasional: Pergeseran Peran Negara dan Implikasinya Terhadap

Perkembangan Sudut Pandang Studi Ilmu Hubungan Internasional, hal 151-152)

D. Pengaruh Perjanjian Westphalia Terhadap Model warga Modern, dari

otoritas Gereja ke Negara BerdaulatMenurut Robert M. Maclver, negara yaitu asosiasi yang menyelenggarakan

penertiban warga dalam suatu wilayah dengan berdasar sistem hukum yang

diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud ini diberi kekuasaan

memaksa (The State is an association which, acting through law as pormulgated by a

goverment endowed to this end with ceorcive power, mantain within a community

territorially demarcated the universal external conditions of social order) (R.M. Maclver

dalam Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 49)

Masalah utama dalam mempelajari asal-usul kedaulatan yaitu penguasa mana

pun cenderung mengklaim otoritas tunggal untuk membuat keputusan di wilayahnya,

mereka tidak mau memberikan otoritas yang sama kepada negara tetangganya di

sekitarnya. Kesulitannya bukanlah menemukan penguasa yang menganggap dirinya

berdaulat, namun sekelompok penguasa yang saling mengakui kedaulatan. Ini

diilustrasikan dengan konsep kedaulatan yang dipahami pada Abad Pertengahan.

Gagasan tentang otoritas akhir yaitu wajar untuk mengorbankan diri untuk Gereja,

sebagaimana Tuhan yaitu otoritas: statusnya diekspresikan di bumi melalui klaim Paus

dan Kaisar Romawi Suci untuk mewakilinya. Pertanyaannya ada pada masalah antara ide

awal tentang hal ini bukanlah pada apakah ada penguasa duniawi, namun siapa yang

melayani fungsi kehidupan ukhrawi. Belakangan, ketika paus dan Kaisar kehilangan

kekuasaan, otoritas raja-raja tua seperti raja-raja Inggris dan Prancis meningkat ke titik

diat, setelah kekalahan Henry VI. Tawaran untuk penguasaan, sistem multi-negara ada.

Keberadaannya tidak menantang, namun, teori bahwa otoritas mengalir dari Tuhan

melalui sebuah perwakilan duniawi tunggal; sebenarnya, paus mengemukakan yang

paling dimuliakan klaim pada abad keempat belas saat kekuatannya memudar. Jadi,

meskipun negara berdaulat ada, mereka tidak mengakui satu sama lain. (Derek Croxton,

The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty, 571)

Dengan demikian, negara-negara Eropa modern muncul dari kehancuran perang

tiga puluh tahun, dimana sekitar dua pertiga dari total penduduk telah hilang dan lima

perenam dari perkampungan telah dihancurkan. Bencana yang mengerikan ini

menegaskan bahwa komunitas Kristen abad pertengahan (khususnya di Eropa) sangat

rapuh dan sebab itu mendesak dibutuhkan system pengganti. Akhirnya lahirlah konsep

negara berdaulat (sovereign state) dari perdamaian Westphalia yang ditandatangani 1648.

Perdamaian Westphalia secara luas diakui sebagai garis pemisah antara Eropa abad pertengahan yang didominasi unit-unit politik local di bawah otoritas yang komprehesif

dari Tahta Suci Romawi (Paus) serta Eropa Modern dimana negara-negara diakui sebagai

entitas yang berdaulat. Tahta Suci Romawi dan Paus tetap eksis, namun semua kekuasaan

politik mereka telah dihancurkan. Dalam hal urusan masalah politik dan kenegaraan, para

penguasa unit-unit politik tidak lagi subordinat terhadap paus.

Sekitar 60 tahun sebelum perdamaian Westphalia, sebenarnya telah lahir

pemikiran mengenai konsep kedaulatan. Seorang sarjana hukum Prancis bernama Jean

Bodin dalm bukunya berjudul six box on the state (1586), secara sistematis mengulas

tentang konsep kedaulatan. Karya bodin ini sebenarnya merupakan pembenaran adanya

“hak ilahi” pada raja Prancis untuk memerintah secara mutlak, tapi dalam hal konsep

kedaulatan Bodin tidak secara tersirat membenarkan hak untuk memerintah secara

sewenang-wenang atau di atas hukum. Bodin juga tidak menyiratkan bahwa sebuah

negara boleh mengekalkan kewajiban superior dalam hubungan dengan negara-negara

lain dalam menjalankan kekuasaan ini .

Pasca perdamaian Westphalia, gagasan kedaulatan dari bodin ini

mendapatkan sambutan luas dari negara-negara Eropa. Meskipun perdamaian Westphalia

tidak serta merta mengubah Eropa dari sekumpulan entitas lokal kecil di bawah satu

otoritas universal (paus) menjadi beberapa negara kecil yang berdaulat secara pararel,

namun gagasan negara sebagai unit yang tak dapat diintervensi berkembang relatif cepat

setelah 1648. Memang sesaat sebelum 1648 sempat berkembang pemikiran dari para

sarjana hukum internasional bahwa suatu negara dibenarkan untuk mengintervensi

masalah negara lain dengan alasan untuk melindungi warga negara lain ini dari

penindasan. Namun 50 tahun kemudian, belajar dari pengalaman Perang Tiga Puluh

Tahun dan perdamaian Westphalia, para sarjana hukum menyimpulkan bahwa intervensi

suatu negara terhadap masalah negara lain merupakan pelanggaran kedaulatan.

Menjelang abad ke 18, konsep kedaulatan atau negara berdaulat menjadi prinsip hukum

yang dominan untuk mengatur hubungan antara negara besar di Eropa. Sistem hubungan

internasional baru model Westphalia ini, bukan hanya meruupakan hasil dari

perkembangan keagamaan, namun perubahan-perubahan ekonomi dan teknologi juga

bekerja untuk memperkuat negara berdaulat.

Selain berakhirnya perang Tiga Puluh Tahun antara kaum Katolik dan Protestan,

perjanjian Westphalia juga secara resmi mengakui kedaulatan Belanda dan Konfederasi Swiss. Perjanjian Westphalia melibatkan kaisar romawi suci Ferdinand 1 beserta kerajaan

dari spanyol, Prancis, Swedia, Belanda, dan beberapa penguasa wilayah lain di Eropa.

Selain mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun, perjajian Westphalia juga meneguhkan

perubahan dalam peta politik dunia khususnya di benua Eropa. Selain itu, perjanjian ini

juga mengakhiri upaya untuk menegakkan tahta suci Romawi yang selain beberapa abad

memiliki pengaruh kuat atas negara-negara di dunia terutama di Eropa. Hubungan antara

negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas

kepentingan nasional negara itu masing-masing. Sebelumnya gereja memiliki kekuatan

atas hubungan antar negara, dan perjanjian Westphalia mengakhiri itu semua

kemerdekaan negara Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di jerman juga diakui

dalam perjanjian Westphalia.

Setelah munculnya perjanjian Westphalia, sususnan warga internasional

yang baru didasarkan atas negara-negara nasional dan tidak lagi berdasar pada

kerajaan-kerajaan, imperium, dan gereja. Selain itu susunan warga internasional

juga didasarkan pada hakikat negara ini bersama dengan pemerintahnya, yakni

memisahkan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Pelbagai

perubahan dalam sistem hubungan internasional pasca-Westphalia diantaranya

tumbuhnya representative government, terjadinya revolusi industry, terjadinya

perkembangan dalam hukum internasional, berkembangnya metode-metode diplomasi di

samping strategi militer, tumbuhnya saling ketergantungan antar negara bangsa (nation

state) di bidang ekonomi, dan lahirnya prosedur-prosedur untuk menyelesaikan konflik

secara damai. Singkatnya, perjanjian Westphalia telah meletakkan dasar bagi bentuk dan

hakikat ini dalam susunan warga internasional yang baru.

Dilain pihak, perdamaian Westphalia juga telah mendorong tumbuhnya semangat

nasionalisme dan keinginan untuk membangun sebuah negara-bangsa yang kuat.

Terjadinya revolusi Prancis 1789 merupakan salah satu contoh dari ekspresi semangat

nasionalisme dan kehendak membentuk negara bangsa yang kuat ini . Tujuan awal

dari revolusi prancis yaitu kebebaan, kesetaraan, dan persaudaraan (liberty, equality,

and fraternity). Tujuan ini menyiratkan berakhirnya aturan aristokratik di prancis, namun

yang lebih penting dari itu suatu penegasan bahwa negara yaitu milik rakyat. Raja tidak

lagi bias mengatakan “ negara yaitu saya” (l etat, c’est moi). Tindakan pemerintah harus

mencermikan tindakan warga negara. Konstitusi prancis yang telah diratifikasi pada 1793 secara eksplisit menegaskan bahwa pemerintah prancis hanya merupakan pimpinan

warga nasional yang harus selalu merepresentasikan kehendak rakyat prancis.

Legalitas dan legitimasi pemerintah bukan karena otoritas keagamaan atau karena

keturunan keluarga monarki, melainkan karena mewakili rakyat dan bangsa prancis.

Revolusi dan nasionalisme prancis ternyata berkembang menjadi semangat

ekspansionis. Bangsa prancis berkeyakinan bahwa revolusi dan nasionalisme merupakan

nilai-nilai dasar yang sangat baik dan penting, hingga perlu ditularkan ke negara-negara

lain. Akhirnya, di bawah kepemimpinan napoleon boneparte, bangsa prancis mulai

menyebarkan ide–ide revolusi dan nasionalisme ke seluruh daratan eropa. Untuk

mendukung keinginan itu, napoleon menyiapkan kekuatan militer yang besar

(diantaranya melalui program wajib militer). Ia berhasil menggelorakan semangat seluruh

tentara dan rakyat bahwa apa yang dilakukan itu yaitu untuk “kemulian” bangsa prancis.

Dalam waktu singkat Prancis hampir dapat menaklukkan seluruh daratan eropa, seperti

Belanda, Spanyol, Swedia, Autralia, Italia, dan Polandia.

beberapa negara di eropa tidak mau menyerah begitu saja terhadap

ekspansionisme prancis. Dengan berbagai upaya mereka terus memberikan perlawanan

untuk mengembalikan kedaulatannya dari penduduk tentara Prancis. Akhirnya dalam

suatu pertempuran di dekat kota waterloo (belgia) pasukan koalisi Ingris-Belanda-Jerman

dipimpin jendral wellington (dibantu juga Prusia) berhasil mengalahkan tentara prancis

sekaligus mengakhiri petualangan militer napoleon di daratan eropa. Pertempuran

waterloo terjadi pada 18 juni 1815.

Meskipun ekspansionisme Prancis akhirnya dapat dipatahkan, namun revolusi

Prancis itu sendiri mewariskan nilai-nilai dasar sistem negara yang masih abadi hingga

saat ini. Pertama, yaitu konsep kedaulatan rakyat (popular sovereignty), yang pada

prinsipnya menegaskan bahwa legitimasi pemerintah berasal dari rakyat yang mereka

perintah, prinsip “hak ilahi” (the define right) yang melekat pada raja dan diterima

berabad-abad oleh hampir semua negara eropa, tidak berlaku lagi. Kedua, konsep

nasionalisme. Walaupun proses globalisasi telah membuat dunia ini menjadi satu

warga global, namun hampir semua negara di dunia hingga kini masih memelihara

semangat nasionalisme untuk mengahadapi berbagai ancaman eksternal. Konsep

nasionalisme dan kedaulatan rakyat terbukti telah mewarnai berbagai bentuk hubungan

internasional hingga saat ini.Segera setelah ekspansionisme prancis berakhir, negara-negara pemenang perang

berusaha untuk membangun kembali system hubungan internasional di eropa. Para

pemimpin negara besar bertemu dalam kongres Wina (congress of vine) dan

menandatangani kesepakatan untuk memulihkan stabilitas serta menguatkan kembali

gagasan tentang kedaulatan. Melalui kongres Wina batas-batas (Boundaries) dan ukuran

(size) negara–negara eropa juga ditata ulang, sehingga lebih mencerminkan perimbangan

kekuatan (balance of power). Dengan adanya perimbangan kekuatan di eropa, diharapkan

adanya peritiwa ekspansionisme seperti yang dilakukan prancis tidak terulang sehingga

perdamain di eropa dapat lebih terpelihara.

Pasca kongres wina 1815, stabilitas hubungan antar kekuatan besar di Eropa

relatif terjaga dan sistem politik internasional juga menjadi lebih damai dibandingkan

masa-masa sebelumnya. Sistem hubungan internasional pasca kongres wina hingga 1914

dikenal dengan istilah Congress of Europa. Dalam periode congress of Europe ini tidak

ada konflik berarti dimana lima kekuatan besar di eropa (Australia, Ingris, Prancis, Prusia,

dan Rusia) terlibat bersama. Memang sempat terjadi perang crimea 1854 dan perang

Prancis-Prusia 1870, namun negara-negara lain mengambil sikap netral sehingga perang

ini tidak berlangsung lama dan meluas.

Salah satu faktor yang membuat stabilitas di eropa dapat terjaga dalam kurun

waktu yang relatif lama yaitu karena inggris dapat memainkan perang penting secara

konsisten. Status inggris sebagai negara yang kuat, baik dari segi ekonomi maupun

militer, memungkinkanmya dapat memainkan perang sebagai penyeimbang (balance)

yang snagat baik di daratan eropa. Selain itu, karena kondisi geografisnya yang terpisah

dari daratan, juga memberi keuntungan tersendiri dari inggris dalam kontelasi hubungan

internasional dibenua eropa. (Umar Suryadi Bakry, Dasar- Dasar Hubungan

Internasional, hal. 21-26.)

Westphalia Treaty atau Perjanjian Westphalia merupakan akar dari hubungan

Internasional modern. Adapun dengan terbentuknya perjanjian Westphalia menandai

berakhirnya Perang Tiga Puluh Tahun di tahun 1618-1648 antara kaum katolik dan kaum

protestan di Eropa. Pada saat itu perang di Eropa lebih didasarkan pada permasalahan

mengenai keagamaan yang dalam kasus ini, aktor-aktornya termasuk dalam

nonlegitimate Nonstate Actors Movements atau gerakan religious. Pada dasarnya perjajian Westphalia membawa perubahan yang sangat besar

khusunya di Eropa pada saat itu. Keadaan Eropa yang pada saat itu dipenuhi berbagai

konflik melibatkan banyak kekuatan- kekuatan besar dari berbagai kerajaan besar di

Eropa. Adapun tiap kerajaan ini memiliki powernya masing-masing untuk melakukan

tindakan militer sehingga terdapat banyak kemungkinan untuk terlibat dalam konflik

dengan kerajaan lain. Konflik yang mengawali diputuskannya perjanjian Westphalia ini

awalnya dipicu oleh upaya pembunuhan atas raja bohemia pada tahun 1618 yang

kemudian menjadi kaisar romawi suci, Ferdiinand ll. Semenjak menjadi dan menjabat

sebagai kaisar romawi suci, Ia mulai menerapkan ajaran Katolik kepada semua rakyat

yang berada dibawah naungan kerajaannya sendiri. Tindakan ini membuat mereka yang

berbeda keyakinan, yakni kaum protestan melakukan pemberontakan. Seiring dengan

konflik dan permasalahan yang semakin lama semakin meruncing, yang kemudian

membawa hampir seluruh penjuru eropa menuju pergolakan perang yang menglobal

hingga saat ini.

Perang yang berlangsung dalam priode yang lama ini mempropogandakan hampir

seluruh wilayah Eropa, khusunya wilayah jerman. Organisasi-organisasi yang memiliki

otoritas politik di Eropa pada abad pertengahan didasarkan pada tatanan Hierarki yang

tidak jelas. Maka dari itulah Perjanjian Westphalia membentuk konsep legal tentang

kedaulatan, yang mana dalam artian fundamentalnya menandakan para penguasa atau

kedaulatan-kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki

kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah yang sama.

Perjajian Westphalia inilah yang menjadi titik awal dari semua pengembangan system

negara modern yang kita kenal saat ini.

Setelah munculnya perjanjian Westphalia, susunan warga internasional yang

baru didasarkan atas negara-negara nasional dan tidak lagi berdasar pada kerajaankerajaan. Selain itu susunan warga internasional juga didasarkan pada hakekat

negara ini bersama dengan pemerintahannya, yakni memisahkan kekuasaan negara

dan pemerintahannya, yakni memisahkan kekuasaan negara dan pemerintahannya dari

pengaruh gereja. Perjanjian Westphalia yang meletakkan dasar bagi bentuk dan hakekat

ini dalam susunan warga internasional yang baru.

Sebagai konsekuensi atas kemunculan Perjajian Westphalia, Kekaisaran Romawi

Suci mengalami perpecahan. Swedia mengambil kendali wilayah Baltik, Kemerdekaan

belanda dari Spanyol di akui secara penuh, dan Prancis muncul sebagai kekuatan baru.

Perjanjian Westphalia tidak lantas membuat Eropa berhenti berperang. Prancis dan

Spanyol tetap berkonflik selama sebelas tahun berikut hingga muncull Traktak Pyrenees

pada 1659.

Perjanjian Westphalia dalam Hubungan Internasional

Sebagai pemicu perpecahan kekaisaran Romawi Suci dan hadirnya negara- negara

berdaulat yang baru di Eropa, Perjanjian Westphalia secara sarat menghadirkan konsep

negara-bangsa (nation-state). Selain itu muncul juga istilah negara modern. Perjanjian

Westphalia membuat banyak perubahan dalam bentuk negara modern yang meliputi: 1)

Tumbuhnya “Representative Government, 2) Terjadinya Revolusi Industri, 3) Terjadinya

Perkembangan Hukum Internasional, 4) Terjadinya Perkembangan Metode-metode

Diplomasi, 5) Timbulnya Prosedur-prosedur untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Tatanan pasca sistem Westphalia yang cenderung mengabaikan batas negara atau

de-bordering ini mendobrak pengertian ’hubungan internasional’ kovensional menjadi

’hubungan transnasional’ yang lebih kompleks, dan dalam batas-batas tertentu lebih

partisipatif, sekaligus mengandung potensi konflik. Pemaknaan istilah ’international

relations’ yang berarti hubungan ’antar bangsa’ (inter-nation), menjadi kurang mewadahi

aktor-aktor ’non-negara’ (non-nation/state). Sama halnya dengan pandangan Robert C.

Keohane, Keohane memberikan kontribusi terbesar dalam pengembangan teoritis

transnasionalisme sejak tahun 1970-an. Dia secara kreatif tidak terjebak dengan issu

dunia yang mainstream saat itu yakni Perang Dingin, namun pemikirannya merambah

dunia lain yang lebih luas dan dan lebih realistis untuk membangun sebuah fondasi

kompleks perdamaian dunia. Keohane memfokuskan karyanya pada issu-issu baru

tentang ekonomi politik dunia yang menggeser masalah keamanan internasional, issu

tentang aktor-aktor baru dalam hubungan antar bangsa yang tidak lagi ’state centric’, tapi

berbagai aktor transnasional, issu tentang bentuk-bentuk interaksi internasional baru yang

tidak lagi “interstate relations”, melainkan transnasional dan “transgovernmental

relations”, issue tentang hasil-hasil baru dari kerjasama internasional yang tidak hanya

berbicara tentang konflik antar bangsa, issu tentang struktur institusi internasional baru

yang tidak sepenuhnya anarkhis, yang dia hipothesiskan secara provokatif bahwa struktur

internasional baru itu akan kokoh setelah menurunnya hegemoni Amerika Serikat.

Pemikiran Keohane ini merupakan kritikan terhadap pendekatan realisme

politik internasional yang sangat dominan pada waktu itu, dimana hubungan internasional

digambarkan penuh dengan anarkhisme dan kecenderungan untuk ber-konflik. Keohane

menemukan celah untuk membangun fondasi teoritik tentang struktur intitusi dan

hubungan internasional yang lebih memberi peluang untuk berkembangnya hubungan

damai antar bangsa. (Takdir Ali Mukti, Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional

dan Paradiplomac, hal. 177-178.)

Jadi perjanjian Westphalia membawa banyak sekali perubahan khusunya dalam

mengubah bentuk negara modern seperti tumbuhnya representative government,

terjadinya revolusi industry, terjadinya perkembangan hukum internasional yang

signifikan, terjadinya perkembangan metode-metode diplomasi, terjadinya saling

ketergantungan dan kolerasi antara negara bangsa baik di bidang; ekonomi, politik,

budaya, dan sebagainya, dan serta timbulnya prosedur untuk menyelesaikan konflik

secara damai. Yang mana perjanjian Westphalia ini telah mengubah struktur hirarki

warga yang pada awalnya mereka tunduk dan patuh terhadap segala jenis otonom

dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan gereja, menuju warga yang lebih

berdaulat dan memahami makna the difine right dan asas kebijakan dan hak personal

seseorang maupun negara dalam mengambil kebijakan.

Hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi warga dunia pasca

regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor

internasional, baik pada tingkat negara, maupun lokal, institusional atau pun individual.

Spirit positive sum dan pure colaboration, yang diajukan sebagai transnational values,

akan lebih memberikan pengharapan bagi terciptanya dunia yang lebih beradab.

Perjanjian Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam

sejarah hubungan internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum

internasional modern yang didasarkan atas negara- negara nasional. Hal ini

disebabkan oleh hal-hal berikut.

1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan

perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di

Eropa.

2. Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar

Romawi yang suci. 3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan

kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing.

4. Kemerdekaan negara Nederland, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman

diakui dalam Perjanjian Westphalia.