ki hajar dewantara 1

Pada dasarnya sejarah adalah hubungan antarbiografi

yang melewati atau menembus batas waktu. Membicarakan Ki 

Hajar Dewantara (KHD),  hal ini berarti memahami relasinya 

dengan tokoh-tokoh sejarah yang sezaman khususnya di bidang 

politik, meski bidang-bidang lain tidak dapat ditinggalkan.  

Sebaran spasialnya tentunya seluruh nusantara dan  lingkup 

temporalnya mencakup periode  pemerintahan penjajahan 

Belanda di Indonesia pada  akhir  abad XIX sampai dengan  

pertengahan abad XX.  

KHD lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama 

RM Soewardi Soerjaningrat (RM Soewardi Soerjaningrat  ), putra GPH Soerjaningrat, 

atau cucu Sri Paku Alam III. Dari genealoginya RM Soewardi Soerjaningrat   adalah 

keluarga bangsawan Pakualaman. Sebagai bangsawan Jawa, RM Soewardi Soerjaningrat   

mengenyam pendidikan  ELS  (Europeesche  Lagere School)  

– Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Kemudian RM Soewardi Soerjaningrat   

mendapat kesempatan masuk STOVIA (School tot Opleiding 

voor Inlandsche Artsen)  biasa disebut Sekolah Dokter Jawa. 

Namun karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan 

sehingga RM Soewardi Soerjaningrat   tidak tamat dari sekolah ini.

Adapun profesi yang digelutinya adalah dunia jurnalisme 

yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu 

itu: Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, 

Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara yang melontarkan 

kritik sosial-politik kaum bumiputra kepada penjajah. Tulisannya 

komunikatif, halus, mengena, namun  keras. Jiwanya sebagai 

pendidik tertanam dalam sanubarinya   direalisasikan dengan 

mendirikan  Perguruan Taman Siswa (1922) guna mendidik 

warga  bumiputra.

Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman

RM Soewardi Soerjaningrat   berkepribadian sangat sederhana dan sangat dekat dengan 

kawula (rakyat). Jiwanya menyatu lewat pendidikan dan budaya 

lokal (Jawa) guna menggapai kesetaraan sosial-politik dalam 

warga  kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi 

dasar RM Soewardi Soerjaningrat   dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat 

nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik.

Keteguhan hatinya untuk memperjuangkan nasionalisme 

Indonesia lewat pendidikan  dilakukan dengan resistensi terhadap 

Undang-undang Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnantie, 

1932). Undang-undang yang membatasi gerak nasionalisme 

pendidikan Indonesia akhirnya dihapus oleh pemerintah 

kolonial. Perjuangannya di bidang politik dan pendidikan inilah 

kemudian pemerintah Republik Indonesia menghormatinya 

dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan RI, mengangkat 

KHD sebagai Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan (1950).  

KHD mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas 

Gadjah Mada (1959). Pemerintah RI mengangkat KHD sebagai 

Pahlawan Nasional (1959). Meski perjuangannya belum selesai 

untuk mendidik putra bangsa,  jelas  KHD memelopori lahirnya 

pendidikan di Indonesia. KHD wafat pada 26 April 1959 

dimakamkan di pemakaman  keluarga Taman Siswa Wijaya 

Brata, Yogyakarta.

 Guna memberikan rambu-rambu dalam artikel ini 

perlu disampaikan pokok pertanyaan yang mengarahkan alur  

penjelasan arikel.  Mengapa gagasan politik KHD membuka jalan 

bagi pendidikan bangsa dan menyebarkan faham kebangsaan 

demi tercapainya kemerdekaan Indonesia? Pokok pertanyaan ini   

yang akan memandu penjelasan tentang gagasan politik KHD 

bagi perpolitikan Indonesia terutama pada masa Pergerakan 

Nasional. Sekaligus artikel ini akan menemukan sesuatu yang 

baru berkaitan dengan peran KHD sebagai tokoh nasional bangsa 

Indonesia, khususnya di bidang pendidikan   dan kebudayaan.

Salah satu bagian penting politik kolonial yang 

dipertahankan di koloni adalah politik diskriminasi yang 

membedakan kedudukan dan peran antara penjajah dan terjajah. 

Diskriminasi itu dipertahankan untuk mendukung kedudukan 

dan peran sosial-politik kolonial yang menghegemoni semua 

bidang kehidupan kolonial . Pemerintah kolonial yang 

diidentifikasikan sebagai penguasa otomatis memiliki

kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada orang bumiputera 

baik secara material dan spiritual. Hal-hal inilah yang mendukung 

perasaan superioritas sebagai penjajah, pemerintah kolonial 

berhak mengatur inferoritas bumiputra. 

Yang dimaksud dengan pemikiran politik adalah usaha 

KHD untuk mendapatkan sesuatu yang oleh pemerintah 

kolonial dipertahankan. Oleh karena itu pemikiran politik KHD 

dilakukan dengan multifaset, bukan hanya bidang politik melulu 

namun  juga sosial dan kultural.

Diskriminasi menengarai perbedaan fisik dan kultural.

Mereka merasa sebagai bangsa yang memiliki ras Arya yang 

memiliki   peradaban tinggi di Eropa dibawa sampai ke 

koloni. Sebagai ras yang hebat dan kuat mampu menaklukkan 

lautan luas dan menjajah serta menguasai bumiputera yang 

lebih rendah peradabannya. Orang-orang bumiputera yang 

berperadaban rendah  harus diadabkan. Oleh karena itu, 

kolonialisme sering berkedok mengadabkan bangsa lain meski 

sebenarnya berisi pemerasan, pembedaan, dan penguasaan. 

Meski demikian bangsa Barat termasuk Belanda bersiteguh 

mengatakan perlawatannya ke dunia Timur merupakan mission impossible 

sacrée  alias tugas suci untuk mengadabkan bangsa-bangsa Timur 

termasuk Indonesia. Ada sekian banyak dalih untuk melegalkan 

tindakannya di dunia Timur, yaitu dengan menyebutnya white 

man’s burden , yang tidak lain sepertinya itu semua merupakan 

tugas atau beban orang bule di dunia Timur ,

Memang sangat luar biasa mengemas kepentingannya 

rapi dengan istilah yang memiliki rasa perikemanusiaan yang 

sangat tinggi. Namun, prakteknya di koloni jauh panggang dari 

api. Pemerintah kolonial dengan aparat kolonialnya berperilaku 

menyimpang dari cita-cita awal untuk mengadabkan bangsa 

Timur. Praktek-praktek diskriminasi, kekerasan, penekanan, 

kecurangan, korupsi dan sejenisnya sangat tidak mengenakkan 

perasaan orang bumiputra. Ketidakpuasan menyelimuti semua 

perasaan etnik-etnik di koloni yang menginginkan kehidupan 

setara antara penjajah dan terjajah baik sosial maupun politik ,

Dari latar belakang kehidupan sosial-politik inilah  

pikirannya jauh ke depan yaitu bagaimana caranya orang-orang 

bumiputra yang terpinggirkan ini mendapat kesempatan untuk 

mendapat kesetaraan secara sosial-politik dalam warga  

kolonial. Memang secara tidak langsung di lingkungan 

Pakualaman sudah terbentuk cultuur-milieu  berupa lingkungan 

kultur yang maju yang didukung oleh para elite Pakualaman 

 Sebagai contoh adalah Pangeran Ario Notodirodjo, putra 

Paku Alam V, seorang elite terkemuka Ketua Budi Utomo (1911) 

yang juga melakukan pembaruan di lingkungan Pakualaman dan 

bisa disebut salah seorang pelopor pergerakan nasional Jawa. 

Juga RM Surjopranoto, putra GPH Suryaningrat dan kakak RM Soewardi Soerjaningrat  ,  

mendirikan sekolah Adhi Dharmo. Dalam kariernya sebagai 

pemimpin bumiputra Suryopranoto sangat membela nasib buruh 

sehingga dikenal sebagai “Raja mogok”. Bagi buruh, mogok 

 Secara umum lingkungan elite Pakualaman sudah 

membangun kemajuan untuk warga  lokal Jawa, mencari 

kesetaraan dalam warga  kolonial  yang memiliki  

kandungan unsur demokrasi dalam politik dan mendorong 

kesejahteraan bagi warga  kecil pada umumnya. Sebagai 

kelanjutan perjuangan keluarga Pakualaman adalah perjuangan 

di bidang pendidikan pada umumnya. Pendapat seorang 

sosiolog mengatakan bahwa pendidikan adalah dinamite yang 

dapat menghancurkan struktur warga  kolonial yang rigid. 

Disamping itu tentunya paska kemerdekaan, pendidikan tetap 

menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa 

Indonesia.

Kepincangan dalam warga  kolonial adalah kuatnya 

diskriminasi sosial dan politik. Usaha mempertahankan 

diskiriminasi ini dimaksudkan agar terjaga kewibawaan kolonial 

dan membuat distansi dengan warga  pribumi tetap terjaga. 

Dengan kata lain, diskriminasi melanggengkan penjajahan. 

Itulah sebabnya pendekatan terhadap bumiputra merupakan 

hal tabu. Sistem kolonialisme Belanda yang menjauhkan antara 

penjajah dan terjajah tetap terpelihara sehingga  mobilitas 

vertikal kaum pribumi tetap terkontrol. Komunikasi sosial.

politik antara penjajah dan terjajah sangat renggang dan bahkan 

terjadi jurang yang dalam sehingga melanggengkan sistem 

pemerintahan tidak langsung, artinya warga  pribumi tetap 

diperintah penguasa tradisional, sehingga penguasa kolonial  

cukup menghubungi penguasa bumiputera dalam menjalankan 

pemerintahan kolonial.

Bagaimana cara pemerintah kolonial menjauhkan 

diri dari jangkauan warga  bumiputra antara lain dengan 

mengeluarkan RR 111 (Regeerings Reglement),  atau Peraturan 

Pemerintah Kolonial yang membatasi gerak politik warga  

bumiputra. Jadi, sebenarnya pemerintah kolonial sudah menutup 

aktivitas politik terhadap pemerintah kolonial. RR 111 ini sudah 

terbit untuk mengantisipasi gerakan politik sehingga gerakan 

maRM Soewardi Soerjaningrat  a Jawa yang timbul kemudian dalam bentuk gerakan 

kultural sebagaimana kemudian  dimanifestasikan dalam 

lahirnya organisasi Budi Utomo (BU) pada 20 Mei 1908.

Dari kacamata politik dapat dipandang lahirnya BU adalah 

terobosan terhadap RR 111. Para priyayi Jawa, dokter Wahidin 

Sudirohusodo, berkolaborasi dengan mahasiswa STOVIA, 

Sutomo dan kawan-kawannya, berhasil menghimpun diri dalam 

memajukan  warga  Jawa pada waktu itu lewat pendidikan, 

sehingga  pemerintah kolonial tidak dapat menindak gerakan BU, 

yang berbasiskan gerakan kultural. Selain itu, era lahirnya BU 

sejalan dengan politik kolonial etis yang memberi kesempatan 

pendidikan kepada warga  Jawa meski memiliki interes 

kolonial yang kapitalistis. Politik kolonial waktu itu dengan 

triasnya sebagai bagian dari humanisme yang terselubung oleh  kepentingan kapitalisme, artinya meski kemudahan etisisme 

namun  yang diharapkan  adalah  keuntungan kolonial yang lebih  banyak lagi.

Partisipasi  dan resistensi yang dilakukan oleh RM Soewardi Soerjaningrat   cukup 

panjang dalam perjuangan politik. Pengalaman awal dalam 

politik saat   saat  RM Soewardi Soerjaningrat   menjadi aktivis  dan seksi propaganda 

BU. Dalam kongres BU (1908), RM Soewardi Soerjaningrat   mengorganisasikan kongres 

itu. EFE Douwes Dekker (DD) alias Setyabudi Danudirja 

mendirikan Indische Partij (IP) di  Bandung pada 25 Desember  

1912. RM Soewardi Soerjaningrat   dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo bergabung di 

dalamnya. Mengapa terjadi kolaborasi Indo dan bumiputra 

tidak lain ingin membangun kekuatan besar untuk menghadapi 

pemerintah kolonial. Kaum Indo yang tersisih dari pergaulan 

totok harus membangun solidaritas campuran Indo dan 

Bumiputra  yang juga terhegemoni oleh pemerintah kolonial. 

Oleh karena itu, dalam IP berkolaborasi  DD, RM Soewardi Soerjaningrat  , dan Tjipto 

Mangoenkoesoemo yang dikenal “Tiga Serangkai” merupakan 

kekuatan nasionalis awal pergerakan 

Dalam IP, kolaborasi bersama DD, RM Soewardi Soerjaningrat   dan dr. Tjipto 

Mangoenkoesoemo makin radikal. Kombinasi Indo dan 

bumiputra,  menjadi kekuatan yang mampu menghadapi 

pemerintah kolonial. Tiga orang tokoh IP memiliki  pengalaman 

terpinggirkan dalam warga  kolonial. DD adalah Indo yang 

tersingkir karena inferioritasnya dibanding dengan totok yang 

lebih terampil, RM Soewardi Soerjaningrat   memang berjiwa kerakyatan nasionalis Jawa 

yang sedang tumbuh, Tjipto Mangoenkoesoemo adalah tokoh 

yang kritis terhadap diskriminasi kolonial. IP menanamkan 

17---- 

benih nasionalisme awal dengan pernayataannya “Indiӫ voor 

die Indiӫrs”, atau “Hindia untuk orang-orang Hindia” dalam arti 

mengakui Hindia sebagai tanah airnya yang merupakan prinsip 

utama nasionalisme  ,

Untuk selanjutnya dari pengertian yang nasionalistis 

ini berarti orang totok dan pemerintah kolonial harus 

meninggalkan Hindia alias dilawan. Dalam Anggaran Dasar 

IP disebutkan bahwa tujuan IP untuk membangun patriotisme 

bangsa Hindia, yaitu kepada tanah air yang telah memberi  

kehidupan,  dan menganjurkan kerjasama berdasar  

persamaan sistem  pemerintahan guna memajukan tanah air 

Hindia dan mempersiapkan kehidupan warga  merdeka”. 

IP menjadi model partai politik yang menerima keberagaman 

etnik di Indonesia guna menggalang persatuan dan semangat 

kebangsaan. Paham kebangsaan ini sesudah melalui perjalanan 

panjang diolah dan dimodifikasi oleh Perhimpunan Indonesia

(1924) dan  Partai Nasional Indonesia (1927) 

Sementara itu ”Tiga Serangkai” mendirikan Komite 

Bumiputera pada Juli/Agustus 1913, namun  yang memainkan 

peran penting dalam komite itu RM Soewardi Soerjaningrat  . RM Soewardi Soerjaningrat   menulis karangannya 

monumental dalam sejarah pemikiran politik Indonesia 

berjudul “Als ik een Nederlander was...” (Seandainya aku 

seorang Belanda)  yang mengritik  pemerintah kolonial yang 

akan menyelenggarakan pesta 100 tahun Nederland lepas dari 

penjajahan Prancis. Hanya saja biaya pesta itu dibebankan pada 

warga  bumiputra dengan mengumpulkan dana dari saku 

orang bumiputra dan menarik berbagai pajak. Karangan itu 

segera meluas ke warga  karena diterjemahkan oleh Abdoel 

Moeis ke dalam bahasa “Melayu”. Untuk menyingkirkan 

tiga tokoh berbahaya itu bagi rust en orde  harus dikenakan 

exorbitante rechten  dan cepat-cepat tiga tokoh berbahaya itu 

ditangkap  pada 18 Agustus dan harus meninggalkan Tanjung 

Periuk pada 6 September 1913 dengan tujuan Nederland.

Karangan RM Soewardi Soerjaningrat   itu dijawab oleh seorang Belanda kolonial 

yang ditulis oleh H. Mulder, redaktur harian Preanger Bode  

berjudul “Als ik eens Inlander was ...” (Sekiranya saya seorang 

anak negeri...) tentu isinya memuakkan dan sangat menghina 

martabat bumiputra. Tanggal 6 Sptember 1913 itu sebagai hari 

keberangkatan “Tiga Serangkai” itu disebut sebagai “Hari Raya 

Kebangsaan” (Koch, 1951 53-54). Di Parlemen Nederland, “Tiga 

Serangkai” itu dibela oleh  Sociaal Democratische Arbeiders  

Partij (S.D.A.P), partai buruh,  agar pemerintah kerajaan Belanda 

mencabut pembuangan tiga tokoh itu, meski gagal.

IP berumur pendek karena radikalismenya dan menyerang 

pemerintah kolonial sehingga IP dilarang pemerintah kolonial. 

Pengaruh radikalisme IP, terutama DD diakui Gubernur Jenderal 

Idenburg bahwa semangat antikolonial sudah menyebar ke 

tokoh-tokoh Sarekat Islam. Oleh karena itu, pemerintah kolonial 

harus menindaknya. Dapat dikatan IP berumur pendek namun 

bagaikan “sebuah tornado yang melanda Jawa”. IP dibubarkan 

dan “Tiga Serangkai” dibuang, namun  organisasi itu diteruskan 

pengganti-penggantinya dengan nama Insulinde,  organisasi 

yang anggotanya heterogin, yang kurang mendapat respon 

warga  dan pada 1919 ganti nama lagi menjadi Nationaal 

Indische Partij (NIP). Karena orang-orang Indo merasa lebih 

superior dibanding bumiputra  maka perpecahan antar mereka 

makin dalam dan orang-orang Indo bergabung dalam Indo 

Europeesch Verbond  (EIV)  pada 1919 yang ingin dekat dengan 

pemerintah kolonial 

saat  di Bandung, RM Soewardi Soerjaningrat   menjadi ketua SI lokal. Apa yang 

dilakukan RM Soewardi Soerjaningrat   tentu memperjuangkan anggota SI mendapatkan 

persamaan  dan antidiskriminasi dalam warga  kolonial baik 

sosial, ekonomi dan politik. Gerakan-gerakan radikal dilakukan 

diperoleh dari pengalamannya mengawal SI dan memimpin 

lokal Bandung.

Terhadap “Tiga Serangkai”, pemerintah kolonial 

menjawab dengan membuangnya meski yang pertama masih 

ada di lingkungan Hindia Belanda namun  kemudian mereka minta 

agar dibuang ke Nederland. Tjipto hanya setahun di Nederland 

karena sakit, DD kembali 1918 dan KHD kembali ke Indonesia 

pada 1919 sesudah mengalami pembuangan enam tahun di negeri 

Kincir Angin itu.

Dampak langsung IP khususnya terhadap KHD 

adalah pengalaman politik yang telah diperjuangkannya 

meski menghadapai berbagai kendala politik sampai dengan 

pembuangannya. Namun, hikmahnya KHD makin matang 

dalam perjuangan politik menghadapi pemerintah kolonial. 

Secara umum tentunya IP memberi inspirasi semangat dan 

pendewasaan nasionalisme, cinta tanah air dan perjuangan 

kemerdekaan.

D. Aksi,  Aliansi dan Nonkooperasi: Nasionalisme  

      dan Demokrasi

Suatu gerakan politik sebagaimana dilakukan KHD tidak 

mungkin hanya ada dalam pikiran perjuangannya saja namun  

harus membuat kombinasi ke arah realitas sebuah gerakan 

yang nyata dalam melakukan resistensi terhadap pemerintah 

kolonial. Aksi-aksinya  adalah tindakan atas reaksi pemerintah 

kolonial yang melakukan diskriminasi, represi, hegemoni sosial 

dan politik sehingga merendahkan martabat sebagai etnik-

etnik yang berkarakter. Pendegradasian martabat melunturkan 

identitas sehingga terjadi kehilangan karakter. Superioritas 

kolonial sangat mengganggu eksistensi kultur dan warga  

Jawa karena tekanan-tekanan sosial-politik yang berakibat pada 

inferioritas yang kompleks. Ketidakpercayaan diri yang dibangun 

pemerintah kolonial ini harus dikembalikan sehingga bangsa 

ini berani masuk dalam warga  kolonial dan berkompetisi 

dengan mereka (Ki Hadjar Dewantara, 1952).

 Namun, sekali lagi setiap aksi harus memperhitungkan 

kekuatan diri dan kekuatan lawan. Merujuk teori sejarawan 

Inggris, A.J. Toynbee “Teori Tantangan dan Jawaban” sangat 

cocok bila diterapkan  pada aksi-aksi melawan kolonialisme 

Belanda. Jika kekuatan lawan cukup kuat diperlukan aliansi 

sesama kekuatan politik bumiputra untuk menghadapi kuasa 

kolonial. Artinya tantangan kolonial harus dijawab dengan 

kekuatan yang seimbang. 

Pengalaman telah menunjukkan bahwa DD berusaha 

membangun IP beraliansi dengan  KHD dan Tjipto. Perkumpulan 

campuran ini anggotanya berjumlah 7.300 orang, hanya ada 1.500 

orang Indonesia, sedang anggota Indo berjumlah 5.800 orang 

(Koch, 1951: 55). Kuasa kolonial lewat bangunan organisasi 

moderen harus dihadapi lewat bangunan moderen juga, meski 

hasilnya tokh belum memuaskan. Akan namun  aksi-aksi IP telah 

memberikan inspirasi organisasi politik berikutnya di Indonesia 

makin solid dalam menghadapi pemerintah kolonial.

 Diskriminasi, hegemoni, represi, superioritas dan 

sejenisnya adalah identitas kolonial yang tidak ingin disentuh 

dan memang dibuat jarak dengan bumiputra. Melihat keadaan 

sedemikian ini jelas sukar dilakukan deal sosial-politik karena 

pada dasarnya sistem politik kolonial yang gierig atau pelit dan 

sulit didekati karena adanya cultural gap  yang dipertahankan. 

Sulitya dilakukan pendekatan maka KHD mengambil model 

nonkoopersi dalam menghadapi pemerintah kolonial. Artinya 

KHD melakukan perjuangan politik di luar pemerintahan 

kolonial. Dengan perjuangan cara nonkooperasi ini KHD 

memlilih mendirikan Sekolah Taman Siswa yang berjiwa 

ketimuran meski organisasinya mengikuti model Barat. Sekolah 

ini tentu akan merekrut elite yang sudah dibekali dengan jiwa 

ketimuran yang vis ā vis dengan pemerintah kolonial. Sikap 

politik nonkooperasi ini akan dibuktikan oleh KHD dalam 

mengahadapi Undang-undang Sekolah Liar, 1932. Undang-

undang itu melarang sekolah bumiputra hidup karena sebagai 

persemaian nasionalis Indonesia. Pertumbuhan sekolah swasta 

di Jawa dan Sumatera Barat sangat luar biasa  1920-1931-an. 

Kurikulumnya tidak seragam dan itulah mengapa pemerintah 

menyebut “sekolah liar”. Selain itu, guru-guru diharuskan  

mendapat izin jika akan mengajar atau bersertifikasi lebih dulu.

Pemerintah kolonial khawatir terhadap berkembangnya sekolah 

swasta di Indonesia. 

Pada 1 Oktober 1932 KHD mengumumkan tantangannya 

terhadap ordonansi itu lewat telegram kepada Gubernur 

Jenderal de Jonge bahwa KHD akan mengorganisasikan 

perlawanan pasif. Pada 3 Oktober dikeluarkan manifesto yang 

menganjurkan perlawanan. Partindo, PNI, Pasundan, PPPKI, 

BU, dan Muhammadiyah mendukung perlawanan terhadap 

ordonansi itu, jadi dukungan terhadap  perlawanan KHD 

makin kuat. Pembatasan apapun terhadap sekolah-sekolah 

membawa konsekuensi jangka panjang yang sangat berat dan 

menggoyahkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada akhir 

Februari 1933 de Jonge menetapkan penghentian pelaksanaan 

ordonansi itu.  Berkat perjuangan Taman Siswa, undang-undang 

itu akhirnya dicabut dan dampaknya menyatukan semangat 

organisasi politik untuk terus memperjuangkan kebebasan 

Kekhawatiran pemerintah kolonial adalah perluasan 

nasionalisme. Meski masih dalam lingkup lokal, organisasi  

BU  dipandang oleh orang-orang Belanda yang berpikiran 

maju sebagai oosterse renaiRM Soewardi Soerjaningrat  ance , atau renaiRM Soewardi Soerjaningrat  anse (kelahiran 

kembali) di timur dengan sebutan “Si Molek telah bangun”. 

Namun, di pihak lain ada pandangan orang-orang Belanda 

konservatif yang menyebut lahirnya BU dengan istilah cukup 

sinis, yang menurutnya, “Orang Jawa banyak cingcong”. 

Meski tergambar BU memperjuangkan priyayi, namun  sebagai 

gerakan patriotisme lokal BU memiliki  nilai sangat penting 

karena kepeloporannya sebagai organisasi moderen , Memang untuk menghadapi pemerintah kolonial harus 

dibangun organisasi moderen yang memiliki  pemimpin, 

maRM Soewardi Soerjaningrat  a dan orientasi organisasi yang jelas, yaitu nasionalisme 

dan kemerdekaan meski masih pada tingkat lokal. Hanya lewat 

organisasi moderen kolonialisme dapat dilengserkan.

Di pihak lain adalah perkembangan unsur demokrasi 

yang berhadapan dengan unsur feodal yang masih dominan 

dan dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial. Sejak datangnya 

orang-orang Belanda pertama kali di nusantara terjadi kolusi 

antara kolonialisme dan dan feodalisme. Interes kolonialisme 

adalah melanggengkan eksploitasi terhadap bumiputra, 

sedangkan feodalisme yang sudah lama melakukan eksploitasi 

secara tradisional  dipandang memiliki  akar kuat untuk 

diajak berkolaborasi mengeksploitasi warga  pribumi. 

Istilah mutakhir kolaborasi yang merugikan kelompok lain dan 

dipandang sebagai suatu yang negatif adalah kolusi. 

Dalam hal kolonialisme dan feodalisme di satu pihak dan 

demokrasi di pihak lain ada prinsip berbeda.  Kolonialisme 

dan feodalisme dalam pengertian “hand in hand” alias bekerja 

sama yang  menekankan hirarki dan otokrasi, sedangkan 

demokrasi menekankan kebersamaan yang bersifat populis. 

Kecenderungan terakhir kehidupan demokrasi menjadi tujuan 

utama karena membela kepentingan wong cilik yang selama 

ini belum pernah terangkat derajat dan martabatnya.  Namun 

demikian, demokrasi juga memiliki  kandungan negatif meski 

dalam skala kecil. Tirani demokrasi juga menghantui kehidupan 

demokrasi secara keseluruhan jika pengelolaan demokrasi tidak 

hati-hati. Yang pasti demokrasi lebih banyak menguntungkan 

publik dari pada yang hanya menguntungkan kelompok oligarki.

  Demokrasi  dan  nasionalisme memiliki  hubungan 

kuat dalam pengertian kepentingan bersama yang mencakup 

seluruh bangsa. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat 

( demos  dan kratein:  B. Lt.) dan nasionalisme  merujuk  pada 

kepentingan untuk bangsa (natie: b. Bld), Jadi, rakyat dan 

bangsa memiliki cakupan arti, yaitu warga kolektiflah

yang harus diperjuangkan. Merujuk pada pakar nasionalisme 

Prancis,  Ernest Renan yang menanyakan “Apa bangsa Itu”? 

(Qu’est ce qu’une nation?). Yang dijawabnya “Bangsa adalah  

keinginan untuk hidup atau ada  bersama” (Nation est le désire 

de vivre/d’ĕtre ensemble). Jelas kepentingan bersama yang harus 

diperjuangkan sebagaimana keinginan KHD maupun pemimpin 

perjuangan politik Indonesia. Bung Karno sendiri mengakui 

bahwa nasionalisme harus dibangun lewat keinginan dan 

kebersamaan ,

E. Kelanjutan Resistensi : Budaya Politik 

Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh 

kemerdekaan dilakukannya dalam berbagai dimensi, meski 

lahirnya dimensi-dimensi itu tidak secara simultan namun  dimensi 

yang dimunculkan kaum pergerakan sejalan dengan tantangan 

yang timbul waktu itu.Mengapa BU melakuan terobosan 

kultural karena pemerintah kolonial secara politis sudah pasang 

kuda-kuda dengan mengeluarkan RR 111 .

Jadi, kaum pergerakan ternyata sangat fleksibel mencari jalan

kehidupan pergerakan, meski pada awal gerakannya adalah 

gerakan emansipasi atau persamaan derajat dalam warga  

kolonial antara orang-orang Belanda dengan bumiputra. 

Demikian pula, selanjutnya IP mengubah gerakannya menjadi 

gerakan politik yang nasionalistis dengan mengakui Hindia 

(baca Indonesia sebagai tanah airnya). Gerakan selanjutnya 

berdimensi politik sebagaimana diperjuangkan Sarekat Islam 

yang menentang diskriminasi ekonomi dengan menyangkutkan 

kekuatan bumiputra berdasar azas Islam. Gerakan-gerakan 

dan perjuangan yang multidimensi ini lahir bukan merupakan 

suatu yang taken for granted  namun  melalui tantangan-tantangan 

kolonial  yang diekspose dan jawaban kaum pergerakan yang  

vleksibel.

 Variasi gerakan gerakan yang multidimensi ini 

dilanjutkan oleh organisasi-organisasi politik yang berdiri 

kemudian  dari yang moderat sampai yang radikal. Pada desenia 

kedua (1908-1920) corak gerakan masih variatif moderat-radikal 

yang mencari model yang tepat dalam menghadapi pemerintah 

kolonial. Pada desenia ketiga (1920-1930) melahirkan 

gerakan radikal seperti pemogokan, pemberontakan petani, 

pemberontakan Partai Komunis 1926, pembuangan tokoh-tokoh 

PNI, dan desenia keempat (1930-1942) bercorak hibrid antara 

gerakan politik kooperatif dan nonkooperatif yang bergerak 

pada momen-momen tertentu yang sangat insidental. Pada 

periode ini, gerakan politik sangat moderat karena tokoh-tokoh 

nonkooperasi dibuang oleh pemerintah kolonial, sedangkan 

tokoh-tokoh kooperasi lebih mendekati pemerintah kolonial dan 

dengan caranya sendiri bergerak untuk mendapatkan kekuatan 

di Volksraad (Dewan Rakyat). Oleh karena itu, aksi “Indonesia 

Berparlemen”, 1936, yang dituntut oleh Petisi Sutardjo adalah 

jalan moderat. Di samping itu masih terjadi gerakan radikal 

sebagaimana yang diusung oleh Perguruan Taman Siswa yang 

memperjuangkan dihapuskannya Undang-undang Sekolah Liar, 

1932 

 Tidak dapat dilupakan gerakan-gerakan sosial keagamaan 

yang lahir di Indonesia memperkaya gerakan politik pada 

umumnya. Aksi-sosial keagamaan memperkaya dan memberikan 

kontribusi pada gerakan politik. Modernisme dan reformisme 

dari pusat-pusat gerakan Islam seperti Universitas Al Azhar di 

Kairo, Mesir dan pusat-pusat yang lain seperti Kadian dan Lahore 

di India. Modernisme menginginkan pembaruan dari perilaku 

tradisional sedangkan reformisme berusaha memurnikan ajaran 

Islam keluar dari bid’ah. Ujung-ujung dari gerakan ini mengalir 

dan bernuansa nasionalisme Islam sebagaimana direprentasikan 

dalam organisasi Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama 

(1926), Ahmadiyah (1929), Al Irsyad (1914) dan Partai Arab 

Indonesia (1934).Masih ada geraskan sosial-politik yang lain 

dalam bentuk organisasi yang lokal seperti Thawalib, Perti, 

Persis, dan masih banyak lagi 

 Islam dan kebangsaan dimunculkan dalam Partai Serikat 

Islam Indonesia. Islam dan kebangsaan merupakan dua kunci 

menghadapi politik kolonial desenia  ketiga waktu itu karena  

awal desenia itu GJ de Jonge yang sangat reaksioner itu menekan 

keras gerakan nasionalis dengan memenjarakan dan membuang   

tokoh-tokoh PNI pada 1929 (Ingleson, 1988).

F. Radikalisasi dan Integrasi Nasional: Landasan  

     Kultural Baru

Radikalisasi adalah bentuk dan perilaku perjuangan keras 

atau radikal dan sering kali fisikal menghadapi kolonialisme

sebagai lawan perikalu lunak. Perubahan ke arah radikalisasi 

sudah kelihatan saat  dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang dapat 

julukan “demokrat sejati” itu gagal menyakinkan kongres BU 

agar terlibat dalam politik (Nagazumi, 1988). Dia mewakili  

golongan muda dalam kongres itu  minta agar BU mengubah 

diri dengan berjuang di bidang politik dan keluar dari orientasi 

kultural. Tentu orientasi politik lebih radikal dibanding kultural 

lewat gerakan-gerakan politiknya menghadapi penjajah. Oleh 

karena itu, sesudah keluar dari BU, dia bergabung dengan DD dan 

RM Soewardi Soerjaningrat   mendirikan IP (1912). Sudah disebut di muka bahwa meski IP 

gagal mendapatkan izin sebagai badan hukum (rechtspersoon)  

dan hidupnya pendek namun  jiwa dan semangat radikalisme 

mengilhami partai politik selanjutnya.

IP mengklasifikasi pengertian nasionalisme berdasar

ras dan  kemutlakan domisili yang dibaginya berdasar  ras 

yang dirasakan beda adalah Indo, keturunan campuran dan 

totok, asli atau voel bloed  dan di pihak lain dibedakannya antara 

yang blijvers,  yang sudah lama tinggal di Hindia Belanda dan  

trekkers  alias  mondar-mandir Nederland-Hindia Belanda. 

Namun hukum kolonial dengan kuat mengkalisifikasinya kalau

inlander  (bumiputera) yang sudah menetap adalah golonggan 

sosial terbawah, dan orang-orang Belanda ditempatkan pada 

golongan atas, meski di tengahnya ada golongan timur asing.

 Gagasan dan realitas nasionalisme yang radikal  sudah 

dimulai  di Indonesia sebagaimana disebut di atas yang dipelopori 

“Tiga Serangkai”. sesudah ketiganya “dibuang ke Nederland  

semangat nasionalisme radikal itu berkembang dan berkolaborasi 

dengan Indonesische Vereeniging   (IV) atau Perhimpunan 

Indonesia (PI). PI adalah perkumpulan pelajar dan mahasiswa 

Indonesia di Nederland yang memiliki  gagasan kuat terhadap 

nasionalisme Indonesia. Jadi, gagasan nasionalisme Indonesia 

makin kuat dan terealisasikan sesudah terjadi kolaborasi tokoh 

pendatang mantan PI. Pada awal dasawarsa ketiga pernyataan 

nasionalisme Indonesia semakin menguat di Indonesia. Pidato 

Moh, Hatta di dalam Konferensi Liga Antiimperialisme di BruRM Soewardi Soerjaningrat  el 

pada 1927 membuktikan betapa kuatnya semangat melawan 

penjajah. Pada 1927 Moh. Hatta membela anggota-anggota PI 

yang ditangkap polisi Belanda dan membebaskannya dengan 

pembelaan berjudul “Indonesia Vrij” atau Indonesia Merdeka . Sekembalinya tamatan universitas di 

Nederland  bergabung dengan aktivis nasionalis di Indonesia 

sehingga nasionalisme makin menggumpal. Berdirinya 

dua studi club dan berdirinya PBI dan PNI memberi bukti 

tersalurkannya gagasan nasionalisme makin mengristal.  Pidato 

Soekarno di Pengadilan Negeri Bandung yang terkenal dan 

berjudul “Indonesia Menggugat” (1929) membuktikan betapa 

kuatnya perasan dan sikap antikolonialisme dan imperialisme 

seperti yang disampaikan pembelaan Soekarno di pengadilan itu 

 Paradigma dan konsensus kebangsaan makin nyata sesudah 

terjadinya kolaborasi para mantan anggota PI dari Nederland dan 

dua anngota studi club di Indonesia. Mereka terus menyuarakan 

gerakan-gerakan antikolonialisme dan imperialisme dengan 

cara yang berbeda meski cara nonkooperasi dan kooperasi itu 

bermuara pada titik temu, yaitu kemerdekaan Indonesia. Di satu 

sisi konsensus dan gagasan kebangsaan itu makin berkembang 

dan di sisi lain juga makin kuat represi pemerintah kolonial 

dengan hardzaai artikelen  (pasal karet) yang ujung-ujungnya 

pembuangan (interneering dan  verbanning)  para  nasionalis 

penentang pemerintah kolonial. 

 Pada desenia ini kesadaran berbangsa sudah membulat 

bukan saja kesadaran politik namun  secara simultan merengkuh 

kesadaran kultural juga makin menemani gerakan yang 

mutidimensional. Dua peristiwa perlawanan kultural terhadap 

pemerintah kolonial diwujudkan dalam bentuk Lahirnya Sekolah 

Taman Siswa (1922) yang akan merekrut elite Indonesia baru 

mampu menandingi ideologi kolonial. KHD sangat yakin bahwa 

pemerintah kolonial hanya dapat dikalahkan lewat rekrutmen 

elite moderen yang paradigmatis, yaitu kehidukan demokratis 

dalam arti bahwa pemerintah kolonial harus hilang dari bumi 

nusantara. Peristiwa kultural kedua adalah berlangsungnya 

Kongres Pemuda I (1926) dan Kongres pemuda II (28 Oktober 1928) merupakan pijakan kutural untuk mempersatukan bangsa 

Indonesia yang pada dasarnya merupakan kesadaran politik 

bangsa Indonesia berupa pengakuan atas satu nusa, bangsa, dan 

bahasa Indonesia  . Dilihat dari perkembangan 

integrasi bangsa maka jelas bahwa Sumpah Pemuda merupakan 

integrasi bangsa yang makin terealisasikan dan sebagai modal 

kuat   bagi terciptanya Indonesia Merdeka. Berbagai pengakuan 

dalam Sumpah Pemuda merupakan akumulasi kesadaran 

nasional (national consciousneRM Soewardi Soerjaningrat   ) akan adanya kesatuan dan 

persatuan dengan istilah atau kata “satu” yang dijadikan ikatan 

kuat bagi berbagai etnik, budaya dan bahasa. Hal ini tidak dapat 

diingkari bahwa sumpah itulah  yang akan mengalir dalam 

realisasi yang masih terbayang .

G. Menjadi Makin Lengkap

sesudah melalui jalan panjang, yaitu perjalanan sosial-

politik  pergerakan nasional selama tiga dasawarsa termasuk 

kiprahnya KHD dalam TS menguatkan integrasi nasional, yaitu 

makin kuatnya kesadaran nasional membanun nasionalisme riil 

dengan ikrar pemuda Indonesia untuk merealisasikan Indonesia 

Merdeka.  Nasionalisme lokal yaitu nasionalisme jawa terlalu 

sempit geraknya dan hanya berjuang lewat budaya yang seolah 

tidak punya kekuatan memaksa. Namun, dari loko-sentrisme 

kejawaan berkembang ke nasionalisme religio-ekonomi yang 

dibanguan SI. Kekuatan nasionalisme makin nyata dengan 

pernyataan IP yang tegas mengakui tanah airnya Hindia, 

mengawali gerakan politik. Pasang surut organisasi lanjutan pada 

dasawarsa kedua dan ketiga dengan unsur-unsur sosio-politik 

diulang kembali menjadi lebih rasional dan radikal.

 Dapat ditambahkan bahwa Sumpah Pemuda merupakan 

produk kaum inteligensia Indonesia yang menjadi aktor 

intelektualis “drama nasionalisme Indonesia”. Mereka pencipta 

identitas nasional yang membangkitkan ekspresi kolektif 

guna merealisasikan solidaritas nasional. Ikrar itu merupakan 

pernyataan kepemilikan wilayah (territory), bangsa (social 

majorities) yang merupakan maRM Soewardi Soerjaningrat  a  dan bahasa (language)   

menjadi pengikatnya dan alat komunikasi yang homogin Lagi pula dengan dikumandangkannya Indonesia Raya 

ciptaan WR Supratman, meski hanya notenya pada 28 Oktober 

1928 itu, sebagai lagu kebangsaan makin lengkaplah  dan 

makin dekatlah cita-cita kemerdekaan. Bendera Kebangsaan 

Merah Putih dikibarkan di kemudian hari menyemarakkan 

hiruk-pikuknya nasionalisme Indonesia itu dan menjadi makin 

lengkaplah nilai persatuan dan kebangsaan.

 Rumusan SP adalah bentuk dari identitas nasional  

yang menjadi simbol  persatuan dalam menggalang kekuatan 

untuk menghadapi ideologi kolonial (colonial ideology). Jelas 

SP merupakan simbol kekuatan tandingan dalam melawan 

kolonialisme Belanda. Fase  ini adalah fase konseptualisasi politik 

dan kaum pergerakan tinggal melanjutkan serta menambah daya 

juang dan solidaritas nasionalnya. Faktor lain yang tidak kalah 

penting adalah kesempatan internasional yang sedang dicarinya 

dimana kaum nasionalis dapat memanfaatkan politik internasional 

untuk menentukan posisinya sebagai negara merdeka.

 Sekiranya tidak terjadi Perang Dunia II dan  terjadi 

perubahan politik internasional yang mengaitkan hubungan 

kolonialisme antara Belanda dan Indonesia niscaya Indonesia 

Merdeka dapat diraihnya. Dengan persiapan ideologi 

kemerdekaan yang sudah berproses lama dan diperkuat 

kecepatan para nasionalis dalam mengambil putusan untuk 

meraih kemerdekaan maka cita-cita yang sudah dirintis lama 

itu akhirnya terwujud dalam bentuk Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Semboyan dan ungkapan “Tanah Hindia lepas dari 

Nederland” dan juga “Indonesia Merdeka, Sekarang”  menjadi 

sangat populer di kalangan nasionalis. Sudah pasti ini merupakan 

ekspresi kolektif yang tidak dapat ditahan-tahan lagi. Waktunya 

telah tiba untuk mengaktualisasikan tuntutan kemerdekaan. 

Para nasionalis sangat optimis bahwa tuntuan kemerdekaan 

akan terealisasikan, tentunya menunggu perkembangan dan 

perubahan politik internasional, bahwa dari segi kemanusiaan 

penjajahan di atas bumi harus dihapus karena tidak sesuai 

dengan harkat hidup dan kemanusiaan orang banyak.

H. Sekolah Taman Siswa : Resistensi Kultural   

      Terhadap Kolonialisme

Mengapa RM Soewardi Soerjaningrat   atau KHD mendirikan Perguruan Taman 

Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922? Menurut KHD, pendidikan   

adalah alat mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahtera 

umat. Dari pendidikan akan dihasilkan kepemimpinan anak 

bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya 

memperoleh pendidikan yang merata, pendidikan yang bisa 

dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Jiwa populis KHD sudah 

mendasarinya untuk menyatu dengan rakyat,  sehingga meski 

beliau keturunan bangsawan yang pada waktu itu ada jurang 

yang lebar dengan kehidupan wong cilik , namun  beliau berusaha 

menutup celah itu. Sebuah kehidupan yang demokratis yang 

bisa dinikmati rakyat banyak 

 Gagasan mendirikan sekolah atau pendidikan berasal 

dari sarasehan (diskusi) tiap hari Selasa-Kliwon. Peserta diskusi 

sangat prihatin (menderita batin) terhadap keadaan pendidikan 

kolonial. Sistem pendidikan kolonial yang materialistik, 

individualistik, dan intelektualistik diperlukan lawan tanding, 

yaitu pendidikan yang humanis dan populis, yang memayu 

hayuning bawana (memelihara kedamaian dunia).

 Lalu bagaimana cara KHD merealisasikan cita-citanya? 

Tentu metode pengajaran kolonial yang harus diubah, yaitu 

dari sistem  pendidikan “perintah dan sanksi (hukuman)” ke 

pendidikan pamong . Pendidikan kolonial didasarkan pada 

diskriminasi rasial yang di dalamnya sudah ada pemahaman 

kepada anak-anak bumiputra yang menderita inferioritas. 

Kondisi seperti ini harus diubah dari pendidikan model ”perintah 

dan sanksi”, meski pemerintah kolonial sendiri menggunakan 

istilah santun “mengadabkan “ bumiputra namun  dalam praktek 

cara-cara kolonial yang tidak manusiawi tetap berjalan.

 Untuk merealisasikan gagasan itu KHD membuat wadah 

yang waktu itu disebut “Nationaal  Onderwijs Taman Siswa”, 

sebuah wadah pendidikan nasional, sebuah gagasan yang sudah 

mencakup seluruh bangsa Indonesia (nation wide).  Sungguh 

sangat luar biasa bahwa pendidikan harus menyeluruh ke anak 

bumiputra alias bangsa Indonesia yang dalam istilah politik 

disebut nasional.

 Menurut KHD pendidikan yang mengena kepada 

bangsa Timur adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan 

kebangsaan. Tiga hal inilah dasar jiwa KHD untuk mendidik 

bangsa dan mengarahkannya kepada politik pembebasan atau 

kemerdekaan.  Pengalaman yang diperoleh dalam mendalami 

pendidikan yang humanis ini dengan menggabungkan model 

sekolah Maria MonteRM Soewardi Soerjaningrat  ori (Italia) dan  Rabindranath Tagore 

(India). Menurut KHD dua sistem pendidikan yang dilakukan 

dua tokoh pendidik ini sangat cocok untuk sistem pendidikan 

bumiputra. Lalu dari mengadaptasi dua sistim pendidikan itu 

KHD menemukan istilah yang harus dipatuhi dan menjadi 

karakter, yaitu Patrap Guru,  atau tingkah laku guru yang menjadi 

panutan murid-murid dan warga 

 Perilaku guru dalam mendidik murid atau anak bangsa 

menjadi pegangan dan modal utama sehingga KHD  menciptakan 

istilah yang kemudian sangat terkenal, yaitu:

* Ing ngarsa sung tulada  (di muka memberi contoh),

* Ing madya mangun karsa (di tengah membangun cita-cita),

* Tut wuri handayani (mengikuti dan mendukungnya) 

 Perilaku guru TS ini diterapkan di semua jenjang 

Pendidikan TS: Taman Indria (Taman Kanak-kanak), Taman 

Muda (SD), Taman Dewasa (SMP), Taman Madya (SMA), dan 

Taman Guru (Sarjana Wiyata). Patrap guru yang meliputi semua 

jenjang pendidikan TS merupakan manifestasi resistensi kultural 

karena berpusat pada sikap yang berlawanan (antitesis) dengan 

sikap guru dalam pendidikan kolonial. “Tut wuri handayani” 

dijadikan motto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

 Perkembangan sekolah TS 1922-1930 cukup 

menggembirakan dalam merespon represi pemerintah kolonial. 

Selama delapan tahun sejak 1922 terjadi perkembangan 

sekolah TS di nusantara, dari Aceh sampai Indonesia Timur 

berdiri 30 cabang dan Pusat  Persatuan Pengurus TS tetap di 

Yogyakarta.   TS tetap memegang Azas TS (1922) dan Dasar 

TS (1947) yang sebenarnya saling berhubungan dan keduanya 

tidak dapat dipisahkan. Ki Mangun Sarkara meneruskan cita-

cuta dan mengaplikasikan gagasan pendidikan TS. Hanya saja 

Pendidikan TS tidak seperti jaman kolonial, sekarang TS harus 

membiayai dana pendidikan sendiri  dan orientasi warga  

sudah berubah karena dana belajar dari warga  yang makin 

berkurang. Namun demikian, TS masih merupakan motor dan 

jiwa penggerak sekolah swasta di Indonesia dengan swadaya, 

swausaha, dan swakelola. Semangat kebangsaan, semangat 

kerakyatan dan keluhuran pekerti sebagai pegangan budaya 

Timur tetap terpancarkan dari TS.

I. Perluasan Perguruan Taman Siswa dan    

    Pernyataan Azas TS 1922

Berdirinya Perguruan TS bukan sebagai institusi tanpa 

memiliki azas yang bermakna bagi ciri khas bangsa Timur yang 

membedakan dengan bangsa Barat, lebih-lebih lagi mengenai 

filsafat dan pemikiran ketimuran. Azas TS memuat perdebatan

internal dalam kongres BU dan juga perdebatan sesama 

pemimpinnya. Hasil perdebatan itu memperkuat pernyataan 

azas TS  yang 

berisi tujuh pasal:

 Pasal 1 dan 2 tentang dasar kemerdekaan setiap orang 

untuk mengatur dirinya sendiri. Ini dimaksudkan agar murid-

murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam 

tertib bersama. Pasal 1 termasuk kodrat alam dan kemajuan 

berjalan kodrati alias evolusi. Dasar ini yang mewujudkan 

sistem “among”, artinya guru-guru meski di belakang namun  

mempengaruhi dan memberi jalan kepada anak didik untuk 

berjalan sendiri. Inilah yang kemudian terkenal dengan istilah 

“Tut wuri handayani”. Selain itu, guru bisa memotivasi dan 

menginovasi pikiran murid dan sekaligus memberi contoh.

 Pasal 3 mencakup kepentingan sosial, ekonomi, dan 

politik. Penyesuaian diri dan hidup kebarat-baratan menimbulkan 

berbagai kekacauan. Pendidikan Barat mementingkan 

kecerdasan dan melanggar dasar-dasar kodrati dari kebudayaan 

sendiri, sehingga tidak menjamin keserasian dan dapat memberi 

kepuasan. Inilah yang disebut dasar Kebudayaan.

 Pasal 4 berisi dasar kerakyatan, bahwa pengajaran harus 

diperluas dan tidak hanya sekelompok kecil warga .

 Pasal 5 merupakan azas sangat penting bagi semua orang 

yang ingin mngejar kemerdekaan hidup. Azas ini mendasari 

kemandirian.

 Pasal 6 berisi  syarat-syarat mengejar kemerdekaan 

dengan sistem mandiri.

 Pasal 7 mengharuskan keikhlasan lahir batin bagi guru-

guru untuk mendekati anak didik. 

 Tujuh pasal ini bisa disebut  sebagai “manifes 

yang penting” dan abadi. Pemimpin TS yang lain, Sarmidi 

Mangunsarkoro, menyebut  pernyataan azas itu sebagai 

“lanjutan dari cita-cita RM Soewardi Soerjaningrat   yang terhimpun dalam kelompok 

rohani Nationale Indische Partij  (1919-1921) yang merupakan 

gerakan kebatinan dan kebebasan”.

J. Kesimpulan

Gagasan KHD dalam  politik adalah suatu jalan yang harus 

ditempuh dalam mendapatkan sesuatu di warga  kolonial 

karena pemerintah kolonial dengan represinya selalu menekan 

hak-hak kaum bumiputra. Menurut dia tentu saja hak-hak itu 

harus diambil kembali (baca direbut) lewat kombinasi gerakan 

evolusioner-revolusioner,  dari gerakan kultural, ekonomi, 

danpolitik. Perjuangan-perjuangan itu selalu terjadi kombinasi 

berbagai aspek dan sangat tergantung kekuatan juang mana yang   

diperlukan dalam mengahadapi pemerintah kolonial. Selain itu 

betapa kuat dan konsistennya KHD dalam memperjuangkan 

kepentingan yang populis dan demokratis “sama rata sama rasa”. 

Tak kalah pentingnya adalah dorongan semangat kebangsaan 

atau nasionalisme guna meningkatkan martabat bangsa melalui 

pendidikan 

 Gagasan politik KHD diikuti oleh organisaisi sosio-

politik di tanah air dan model perjuangannya dianggap akurat 

dalam memperoleh kemerdekaan bangsa dari penjajah Belanda. 

Secara politis menurut KHD, lembaga kolonial itu harus 

mendapat resistensi dengan mendirikan lembaga atau institusi 

bumiputra yang kuat dan setingkat dengan lembaga kolonial 

sehingga mampu bersaing dan berkekuatan untuk menekan 

pemerintah kolonial. Lembaga tandingan (counter-institution)  

inilah yang diimitasi organisasi sosio-politik di tanah air dan 

ternyata berhasil menumbangkan pemerintah kolonial , Ujung-ujung dari lembaga tandingan inilah 

yang mampu menghasilkan kemerdekan bangsa dan Indonesia 

sebagai negara merdeka dan berdaulat. Azas penidikan kolonial 

berdasar  azas regeering, tucht,   dan orde  harus diganti  dengan 

sendi Pendidikan TS yang disebut pamggulawenthah, momong, 

among  atau ngemong  yang bermuara pada tata tentrem .

Maka sudah tepat jika KHD dianugerahi gelar Pahlawan Nasional  

(1959) di bidang pendidikan dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia diangkat sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia 

atas jasa-jasanya sebagai seorang pejuang dan  negarawan. 

Ke depan bangsa ini harus mencontoh keteladanan  Bapak 

Pendidikan Indonesia dalam berjuang mengisi kemerdekaan guna 

kesejahteraan bangsa Indonesia. Negarawan Indonesia harus 

mengikuti model “among” seperti dalam Perguruan TS saat   

memerintah rakyat republik ini yang demokratis, humanis dan 

sejahtera. Satu hal terpenting  bahwa KHD adalah negarawan, 

pejuang kebangsaan yang bukan saja menyampaikan gagasan 

politik perjuangan namun  juga dipraktekkan oleh para nasionalis 

sehingga berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Ketenangan di wilayah penduduk kolonial Hindia Belanda 

pada awal 1913 menjadi terhentak saat  pemerintah pada Juni 

1913 mengeluarkan pernyataan resmi akan menyelenggarakan 

perayaan genap 100 tahun kemerdekaan negara itu dari 

cengkeraman Napoléon Bonaparte.  Pernyataan pembebasan 

negeri Belanda dari kekuasaan Prancis juga akan dirayakan 

secara besar-besaran di wilayah koloni. Menurut pernyataan itu, 

tidak hanya orang Belanda yang akan merayakan peringatan itu, 

akan namun  juga akan melibatkan penduduk bumiputera. Untuk 

merayakannya, akan dipungut derma yang berasal tidak hanya 

dari dari orang-orang Belanda yang tinggal di wilayah koloni, 

44 ---- 

akan namun  juga akan dipungut dari penduduk bumiputera. 

Pemungutan derma ini berlaku bagi seluruh penduduk di wilayah 

ini. 

 Himbauan pemerintah ini memperoleh reaksi yang luar 

biasa dari tokoh warga , khususnya warga  bumiputera. 

Mereka berpendapat bahwa tidaklah sepantasnya bila pesta 

perayaan kemerdekaan itu  melibatkan penduduk bumi putera, 

karena kondisi mereka yang masih dijajah.  Mereka bahkan 

memperotes mengapa rencana perayaan itu akan diselenggarakan 

secara besar-besaran. Seyogyanya perayaan itu diselenggarakan 

secara tertutup di Societeit  atau di tempat-tempat tertutup 

lainnya. 3 Banyak penduduk bumiputera termasuk para tokohnya 

mempertanyakannya, karena mereka tidak mengerti dan tidak 

paham mengapa mereka diharuskan terlibat dalam acara ini . 

Bahkan beberapa di antaranya menganggap bahwa himbauan ini 

merupakan suatu hinaan terbuka yang ditujukan kepada mereka.

 Atas prakarsa dr, Tjipto Mangoenkoesoemo (selanjutnya 

disingkat TM), didirikanlah Inlandsche Comite tot Hardenking 

van Nederlands Honderjarige Vrijheid,  yaitu “Panitia Peringatan 

100 tahun Kemerdekaan Belanda”.  Komite ini diketuai oleh TM 

dengan sekretaris dan bendahara RM Soewardi Soerjaningrat 

(selanjutnya disingkat RM Soewardi Soerjaningrat  ). Sedangkan posisi komisaris dijabat 

oleh Abdoel Moeis dan AH Wignyadisastra. Komite yang baru 

dibentuk ini lebih dikenal sebagai Comite Boemi Poetra . Komite 

ini sengaja dibentuk untuk memprotes dilibatkannya penduduk 

3.  Lihat Irna H.N. Hadi Soewito. Soewardi Soerjaningrat dalam 

Pengasingan. Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 23.  

45Djoko Marihandono

bumiputera dalam memperingati 100 tahun kemerdekaan negeri 

Belanda, yang diikuti dengan pemungutan sumbangan. Akibat 

dari kegiatan ini tokoh TM, RM Soewardi Soerjaningrat  , dan selanjutnya EFE Douwes 

Dekker ini harus menghadapi pengadilan.4 

 Komite ini selain bereaksi keras atas desakan pemerintah 

Hindia Belanda agar penduduk bumiputera ikut serta dalam 

bentuk pemberian sumbangan/derma  dalam peringatan 

100 tahun kemerdekaan negeri Belanda, juga memberikan 

reaksi atas suatu rencana dari pemerintah kolonial yang akan 

membentuk Koloniale Raad , yaitu suatu Dewan Kolonial yang 

beranggotakan sebanyak 29 orang. Dewan ini dibentuk dengan 

komposisi 21 orang anggotanya berasal dari orang  Belanda dan 

sisanya  8 orang adalah wakil dari kaum bumiputera.5 Dari 8 

orang wakil bumiputera ini , 5 di antaranya adalah berasal 

dari para bangsawan yang menduduki jabatan bupati, suatu 

jabatan tertinggi yang boleh diduduki oleh penduduk bumiputera. 

Kelima bupati ini diangkat oleh pemerintah kolonial. Tentu saja, 

mereka lebih memperjuangkan kepentingan mereka pribadi 

dan kepentingan pemerintah kolonial dari pada kepentingan 

penduduk bumiputera. Dengan demikian, Komite ini sengaja 

4.  Pada saat komite ini dibentuk, Ernest François Eugène Douwes Dekker  

sedang dalam perjalanan kembali ke tanah air dari negeri Belanda.  Ayah 

EFE Douwes Dekker adalah orang Belanda kelahiran Amsterdam yang 

memiliki darah campuran orang Fries, Prancis, dan orang Portugal. Ibunya 

saerang perempuan kelahiran Pekalongan, memiliki darah campuran 

Jerman, Polandia dan Jawa. 

5. Lihat “Indische Partij” dalam  Bataviaasch Nieuwsblad,  12 September 

1912, lembar ke-2. Selain itu juga lihat “Een Indische Partij” dalam Het 

Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.  18 September 1912, 

lembar ke-2. 

46 ---- 

dibentuk utuk membela kepentingan penduduk bumiputera  dan 

meneruskan saran, pendapat, kritik yang disampaikan untuk 

diteruskan kepada pemerintah kolonial.6  

B.Perjuangan Ketiga Tokoh di Komite Boemipoetra

Komite bumiputera selanjutnya mengumpulkan uang 

yang diperoleh dari para anggotanya. Tujuan pengumpulan 

uang itu adalah sebagai ongkos pengiriman telegram yang akan 

dikirimkan kepada Sri Ratu Belanda Wilhelmina. Telegram 

yang dikirimkan itu berisi selain untuk mengucapkan selamat 

atas peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda, juga meminta 

agar Sri Ratu mencabut Peraturan Pemerintah nomor 111 yang 

melarang kaum bumiputera untuk berkumpul dan berpolitik, 

serta dibebaskan dari pengumpulan sumbangan dalam rangka 

peringatan ini . Selain mengirimkan telegram, Komite 

Bumiputera juga mengirim utusan untuk beraudiensi dengan 

Gubernur Jenderal di Batavia, yang saat itu dijabat oleh Gubernur 

Jenderal Idenburg, dengan maksud untuk menyampaikan seperti 

apa yang dituliskan dalam telegram yang dikirimkan kepada Sri 

Ratu. 

 Menteri Koloni Pleyte sempat merasa heran, mengapa 

kaum bumiputera dilibatkan dalam kegiatan ini. Namun, ia lebih 

merasa heran lagi, mengapa kaum bumiputera juga dipungut 

sumbangan secara paksa guna mensukseskan  perayaan ini  di 

Hindia Belanda.7 Propaganda yang berupa iklan, pamflet banyak

6.  Lihat “Indisch Parlement” dalam De Sumtra Post,  18 September 1913, 

lembar ke-2.

7.  Dalam harian De Express    tertanggal 12 Juli 1913 dimuat pidato Menteri 

47Djoko Marihandono

beredar di koran-koran di Jawa. Melalui harian Tjahaja Timoer  

di Malang telah dipasang iklan  agar warga  bumiputera 

bersedia mengumpulkan sumbangan itu. Demikian pula dari  

harian Pantjaran Warta  terbitan Batavia juga ada iklan yang 

isi dan tujuannya sama. Bahkan RM Soewardi Soerjaningrat   sempat menyaksikannya 

sendiri, saat  Asisten Residen di Buitenzorg dengan bantuan 

kaum bumiputera sibuk mengumpulkan sumbangan yang 

berasal dari warga  itu.  saat  melihat kejadian ini , 

RM Soewardi Soerjaningrat   kemudian melakukan protes ketidaksetujuannya terhadap 

pengumpulan uang dari kaum bumiputera. sesudah kejadian 

ini  pemerintah menuduh Komite Bumiputera telah 

melakukan kekacauan di Buitenzorg.

 Semua kegiatan di Komite itu dimotori oleh TM dan 

RM Soewardi Soerjaningrat  . EFE Douwes Dekker menyusul kemudian karena saat 

peristiwa itu terjadi ia sedang berada di Negeri Belanda.8 Upaya 

mereka sebagai pendiri Indische Partij tidak ditanggapi oleh 

pemerintah Belanda. Bahkan Indische Partij yang sudah dua kali 

mengajukan diri untuk memiliki badan hukum, ditolak, padahal 

semua persyaratan telah dipenuhi termasuk Anggaran Dasarnya.  

Usulan untuk memperoleh status badan hukum untuk partai 

mereka diajukan lagi pada 5 Maret 1913, dengan perubahan pada 

anggaran dasarnya sesuai permintaan dari pemerintah kolonial, 

agar lebih menekankan pada kegiatan sosial kewarga an. 

Pleyte yang dimuat dalam De Express    7 Januari 1914 dengan judul “De 

Indische Partij in het Parlement”. Pidato ini isampaikan oleh Menteri 

Koloni Pleyte di depan sidang parlemen Belanda. 

8. Lihat “Grootheidsdroom” dalam Het Nieuws van den Dag voor 

Nederlandsch Indie.  17 Oktober 1913, lembar ke-2. 

48 ---- 

Namun apa yang diharapkan oleh pengurus Indische Partij tetap 

ditolak.9

C. Penangkapan dan Penahanan para Tokoh

Pada saat terjadi kebuntuan dalam proses perolehan 

status hukum Idische Partij, muncullah brosur yang beredar 

di warga  yang berjudul Als ik eens Nederlander was 

“Andaikata aku seorang Belanda” yang ditulis oleh RM Soewardi Soerjaningrat  . 

Karangan ini diterbitkan atas tanggung jawab TM yang dicetak 

di percetakan De Eerste Bandoengsche Publicatie Maatschappij , 

yang dipimpin oleh J.F. WeRM Soewardi Soerjaningrat  elius. 10 Isi tulisan ini merupakan 

ungkapan hati seandainya RM Soewardi Soerjaningrat   adalah orang Belanda, ia akan 

memprotes gagasan peringatan itu. Ia menegaskan bahwa 

gagasan merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda 

di wilayah koloni adalah gagasan yang keliru. Dengan merayakan 

kemerdekaan di wilayah koloni hal itu mengakibatkan kondisi 

politis yang sangat berbahaya bagi bangsa  Belanda.  Namun, RM Soewardi Soerjaningrat   

bukanlah orang Belanda, sehingga ia ingin mengusir warga  

Belanda yang memerintah dan berkuasa di wilayah koloni ini. 

Tulisan ini  dianggap sebagai penghinaan terhadap Sri Ratu 

yang tidak dapat dimaafkan oleh siapa pun.11

 Komite segera dipanggil menghadap Mr. Monsanto yang 

9. Lihat Irna H.N. Hadi Soewito. Soewardi Soerjaningrat dalam 

Pengasingan. Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 27.  

10. Koran De Express    dicetak di percetakan  itu. Selama EFE Douwes Dekker 

pergi ke negeri Belanda, pimpinan redaksi  De Express    diserahkan kepada 

Mr. Kakebeeke. 

11.Lihat “Die het gevaar Zoekt” dalam De Preanger  Bode,  11 Agustus 1913. 

Lembar ke-2.

49Djoko Marihandono

menjabat sebagai Officier van Justitie, yang didatangkan dari 

Batavia ke Bandung, dengan tugas untuk memeriksa masalah 

RM Soewardi Soerjaningrat  .  Sementara TM juga diperiksa sebagai saksi.  Tentu saja RM Soewardi Soerjaningrat   

menyangkal tuduhan itu, namun ditegaskan oleh jaksa bahwa RM Soewardi Soerjaningrat   

dilarang untuk membuat tulisan seperti itu.  RM Soewardi Soerjaningrat   sama sekali tidak 

paham mengapa ia dituduh menghasut kaum bumiputera.  saat  

TM diminta untuk memberikan keterangan, ia menyembunyikan 

identitas siapa yang menulis sehingga ia diancam akan 

mengalami nasib yang sama dengan kepala Redaktur koran 

De Locomotief  yang dihukum karena menyembunyikan siapa 

penulis artikel di dalam hariannya. Kemudian TM berjanji untuk 

mengatakannya siapa yang menulis artikel itu. Dalam proses 

pemeriksaan itu, ia menulis artikel yang berjudul Kracht of vrees  

(Kekuatan atau Ketakutan).  Isi tulisan itu adalah menyadarkan 

pembacanya bahwa kaum bumiputera adalah pemilik sah negeri 

ini. Meskipun tidak bersenjata, mereka akan tetap berjuang, 

karena mereka punya kekuatan.

 Melihat tulisan  TM, semakin nyata bagi pemerintah 

kolonial  bahwa ialah yang menjadi tokoh intelektual gerakan 

ini. Melihat bahwa suasana politik semakin panas,  pada 28 

Juli 1913, terbit tulisan RM Soewardi Soerjaningrat   yang berjudul Een voor allen, mar 

ook allen voor een  (Satu untuk semua, namun  juga semua untuk 

satu).  Tulisan ini berisi tentang penegasan dirinya bahwa 

tulisan sebelumnya merupakan refleksi apa yang dipikirkannya

selama ini. Ia yakin bahwa semua penduduk bumiputra memiliki 

perasaan dan pemikiran yang sama dengan dia. Tulisan kedua 

RM Soewardi Soerjaningrat   menambah runcing hubungan antara Komite di Bandung dan 

50 ---- 

pemerintah kolonial. Kantor Komite di Bandung digeledah polisi 

guna  mencari sisa kedua tulisan itu yang belum diedarkan.

 Melihat kenyataan bahwa tulisan kedua itu benar-

benar telah menghina pemerintah kolonial Belanda, maka pada 

30 Juli 1913, RM Soewardi Soerjaningrat   ditangkap polisi di rumahnya dan langsung 

ditahan.  Selama dalam tahanan, rumah RM Soewardi Soerjaningrat   dijaga ketat oleh 

polisi dan tidak seorang pun diizinkan untuk memasukinya.  Ia 

ditangkap karena dituduh  menganggu ketertiban dan keamanan 

warga . Selain RM Soewardi Soerjaningrat  , pemerintah juga menahan TM, karena 

dialah yang dianggap sebagai tokoh intelektual dari semua 

kegaduhan politik saat itu.  Penahanannya merupakan suatu 

kontroversi, karena ia pernah menerima De Ridder in de Orde 

van Oranje NaRM Soewardi Soerjaningrat  au,  penghargaan yang diperoleh dari Sri Ratu 

Belanda. Namun, kenyataannya ia dipenjara bersama dengan 

RM Soewardi Soerjaningrat  .  Abdoel Moeis dan AH Wignyadisastra pun juga ditangkap, 

karena dianggap turut aktif  sebagai komisaris dari Komite itu.  

Selama mereka ditahan, pemerintah kemudian membubarkan 

Comite Boemi Poetra.  Namun, berkat protes yang dilancarkan 

oleh TM dan jaminan dari dirinya, Abdoel Moeis dan AH 

Wignyadisastra kemudian dibebaskan.

 EFE Douwes Dekker yang baru datang dari negeri 

Belanda pada 1 Agustus 1913 telah memperoleh informasi dari 

teman-temannya bahwa RM Soewardi Soerjaningrat   dan TM telah ditahan akibat dari 

tulisan mereka.12 Oleh karena itu, ia kemudian menulis opini 

yang dimuat  dalam koran De Express    terbitan 5 Agustus 1913, 

yang diberi judul “Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en 

12. Lihat “De interneering van den heer EFE Douwes Dekker” dalam 

Bataviaasch Nieuwsblad,  19 Agustus 1913, lembar ke-2.

51Djoko Marihandono

RM Soewardi Soerjaningrat” (Pahlawan-pahlawan kami: Tjipto 

Mangoenkoesoemo dan RM Soewardi Soerjaningrat. Tulisannya 

ini mengungkapkan jasa yang telah diberikan oleh TM sehingga 

ia berhak untuk menerima penghargaan bintang ksatria dari 

kerajaan Belanda, saat  ia berperan aktif dalam pemberantasan 

penyakit pes di Malang, Pasuruan dan Jawa Timur. 

 Selama 10 hari ditahan, RM Soewardi Soerjaningrat   menderita sakit demam 

tinggi. Sebagai akibat kondisi fisiknya yang sedang sakit, ia

kemudian dibebaskan. Namun belum lama ia menghirup udara 

kebebasan, pada 8 Agustus 1913, ia menerima surat panggilan 

dari pengadilan di Bandung untuk menghadap ke rumah Residen 

Bandung TJ JanRM Soewardi Soerjaningrat  en pada pagi harinya, 9 Agustus 1913, pukul 

09.00. Ia datang memenuhi panggilan itu. Ia dituduh telah 

melanggar Peraturan Pemerintah pasal 48 yang intinya bahwa 

ia telah membahayakan warga  dan mengganggu ketertiban 

umum. Oleh karena itu, ia harus kembali ditahan. Mereka berdua 

akhirnya divonis harus dibuang dan diasingkan. 

 Walaupun baru beberapa hari menginjakkan kakinya di 

tanah air, EFE Douwes Dekker, akibat tulisannya tentang kedua 

tokoh ini ditangkap dan dipenjarakan di penjara Weltevreden. 

Pada 11 Agustus 2013 pukul 09.00 ia dipanggil untuk menghadap 

Residen Batavia H Rijfsijder.  Ia pun dituduh sebagai penghasut 

karena sebagai ketua redaksi koran De Express  ,  media itu telah 

ikut menyebarkan tulisan para terdakwa. Namun, akhirnya   ia 

dinyatakan bebas.   

 Penahanan TM merupakan dilema bagi pemerintah, 

karena ia adalah orang yang banyak jasanya di negeri ini, 

52 ---- 

khususnya dalam bidang kesehatan warga , bahkan 

pemerintah pun mengakuinya. Oleh karena itu diciptakanlah 

beberapa upaya untuk membujuknya agar ia bersedia untuk 

mengubah pemikirannya.  Untuk merayunya agar mau 

mengubah pemikiran dan pandangannya, beberapa bujukan 

ditawarkan, antara lain memberikan tawaran kepada adik TM  

untuk masuk ke HBS secara gratis. Bahkan melalui ayahnya 

yang menjadi guru di HBS (Hoogere Burger School)  pun diminta 

agar membujuk TM. Tidak hanya berhenti di situ saja, melalui 

sahabat-sahabatnya, diminta untuk membentu membujuk TM 

agar mengajukan grasi kepada pemerintah. Namun, semuanya 

bujukan itu ditolaknya.

 Aktivitas EFE Douwes Dekker yang sering mengunjungi 

mereka berdua akhirnya tercium oleh aparat kepolisian. Ia 

ditangkap dan dipenjarakan besama dengan TM dan RM Soewardi Soerjaningrat  . 

Akhirnya keputusan Raad van Justitie  menetapkan bahwa TM 

harus segera meninggalkan kota Bandung dan akan dibuang 

ke Banda.  Rekan seperjuangannya, RM Soewardi Soerjaningrat   juga harus segera 

meninggalkan Bandung untuk mejalani pembuangannya di 

pulau Bangka. Sementara EFE Douwes Dekker harus tinggal di 

Kupang selama masa pembuangannya.13

 Dalam pembelaannya, mereka bertiga menuntut agar 

tidak dibuang di ke tiga tempat itu, namun meminta agar 

diizinkan untuk tinggal di negeri Belanda sebagai tempat 

pengasingan mereka. Permohonan mereka itu dikabulkan 

13. Lihat “Het Verbaningsbesluit” dalam Het Nieuws van den Dag voor 

Nederlandsch Indie.  29 Agustus 1913, lembar ke-2. 

53Djoko Marihandono

dengan catatan bahwa paling lama 30 hari sejak keputusan itu, 

mereka harus segera diberangkatkan ke negeri Belanda sebagai 

tempat pengasingan dan pembuangan mereka.

D. Pengasingan di Negeri Belanda

Pada 6 September 1913 tiga serangkai ini, TM, 

RM Soewardi Soerjaningrat   bersama isterinya, dan EFE Douwes Dekker beserta 

isteri dan anak-anaknya berangkat dari pelabuhan Tanjung 

Priok di Batavia menuju ke negeri Belanda, sebagai tempat 

pembuangannya melalui Singapura.14 Namun keberangkatannya 

mengalami pendundaan, sehingga dikhawatirkan batas waktu 

keberangkatan ke tempat pengungsian akan terlewati. Pada 13 

September 1913, kapal mulai meninggalkan pelabuhan Tanjuk 

Priok. Dari atas kapal Melchior Treub, sebuah kapal milik 

maskapai pelayaran Jerman, yang akan membawa mereka ke 

Belanda, RM Soewardi Soerjaningrat   masih sempat menulis pesan yang disampaikan 

kepada kawan-kawannya yang mengantarnya dari pelabuhan 

Tanjung Priok. Pesan itu diberi judul “Vrijheidsherdenking en 

Vrijheidsberooving” (Peringatan Kemerdekaan dan Perampasan 

Kemerdekaan).  Beberapa saat sebelum kapal bergerak, ia 

menerima kabar dari kawan-kawannya bahwa uang sumbangan 

yang telah terkumpul telah dikembalikan kepada para donaturnya.

 Sesampainya di negeri Belanda, mereka hidup dengan 

menggunakan uang yang diperoleh dari sumbangan teman-

14. Lihat HAH Harahap dan BS Dewantara. Ki Hadjar Dewantara Dkk.  

Jakarta: PT Gunung Agung, 1980, hlm. 148.Lihat pula “DD Naar Europe” 

dalam De Sumatra Post,  9 September 1913 lembar ke-2.

54 ---- 

teman mereka yang telah membentuk suatu badan pengumpul 

dana yang diberi nama TADO yang merupakan singkatan dari 

Tot Aan De Onafhankelijkheid (Sampai Kemerdekaan Tercapai), 

yang memberikan uang bantuan beaya hidup bagi para buangan 

itu.  Dari dana TADO ini, untuk keperluan sehari-hari RM Soewardi Soerjaningrat   dan 

TM f 150 per bulan. EFE Douwes Dekker bersama isteri dan 

dua orang anaknya menerima f 250 per bulan.  Tentu saja beaya 

sebesar itu tidak akan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. 

Oleh karena itu mereka juga memperoleh bantuan dari teman-

temannya yang sedang belajar di negeri Belanda yang secara 

spontan mengirimkan beras, pakaian, serta peralatan rumah 

tangga.15

 Dalam mengatasi kesulitan hidup ini isteri RM Soewardi Soerjaningrat  , Soetartinah, 

yang ikut serta mendampingi suaminya melamar untuk bekerja 

sebagai guru di Fröbel School, sebuah taman kanak-kanak di 

Weimar, Den Haag. Sementara itu, RM Soewardi Soerjaningrat   dan TM sibuk dengan 

urusan jurnalisme yang telah ia tekuni sejak lama.16 Dari honor 

mereka menulis inilah, mereka dapat menyambung hidupnya 

di negeri kincir angin ini . Namun, TM harus dipulangkan 

segera  ke tanah air pada 27 Juli 1914 akibat penyakit kronis 

yang dideritanya, walaupun terhadap dirinya tetap diberlakukan 

kembali Ketetapan Surat Keputusan Hukuman 18 Agustus 1913 

berupa “interneering” (pengasingan) ke pulau Banda. Namun 

15.  Lihat “DD in Holland”, dalam Bataviaasche Nieuwsblad.  22 Oktober 

1913, lembar ke-2.

16.  Lihat “De Sociaal Democraten en de Bannenlingen” dalam Het Nieuws 

van den Dag voor Nederlandsch Indie.  10 November 1913, lembar ke-2. 

55Djoko Marihandono

sesampainya di Hindia Belanda, ia diizinkan menetap di kota 

Solo sebagai seorang dokter swasta di daerah Kusumoyudan 

Solo.

Banyak karya yang dihasilkan selama RM Soewardi Soerjaningrat   berada di 

pembuangan, antara lain ia sempat mendirikan Indonesisch Pers 

Bureau , dengan sekretariat di jalan Fahrenheitstraat 473  di Den 

Haag. Pendirian pers nasional di Belanda ini berhasil didirikan 

berkat pinjaman uang dari H. Van Kol seorang Belanda  yang 

pernah bekerja di Departemen Pekerjaan Umum di Jawa.  

Uang pinjaman sebesar  f 500 akan dikembalikan dengan cara 

diangsur.17

Diilhami oleh pekerjaan isterinya, di samping 

kesibukannya bekerja mengurus masalah pers, RM Soewardi Soerjaningrat   masih 

menyempatkan diri untuk mengikuti kuliah singkat di Lager 

Onderwijs  (Sekolah Guru), yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Dalam Negeri Belanda di Den Haag. Pada 12 Juni 

1915, ia memperoleh ijazah Akte van bekwaam als Onderwijzer  

(Ijazah Kepandaian Mengajar). Mendengar berita kelulusan RM Soewardi Soerjaningrat  , 

sahabatnya EFE Douwes Dekker menyarankan agar ia tidak lagi 

membuat onar di bidang politik.18  Namun himbauan sahabatnya 

itu tidak dapat dipenuhi, sehingga ia tetap menulis  artikel 

yang dimuat di koran-koran Belanda. Kegiatan dalam bidang 

pendidikan pun yang semula merupakan kegiatan iseng dengan 

17. Lihat “Van Kol over I.P” dalam Bataviaasch Nieuwsblad.  3 Oktober 

1913, lembar ke-2.

18. Lihat “De Banneling Soewardi” dalam Leeuwarder Courant,  17 Juni 

1915, lembar ke-1. 

56 ---- 

tujuan untuk memperoleh hasil tambahan untuk biaya hidup, 

akhirnya  mempengaruhi hampir seluruh kehidupannya. Ia 

sependapat dengan isterinya bahwa perjuangan dapat dilakukan 

tidak hanya dengan berperang, atau tindakan kekerasan lainnya. 

Perjuangan dapat dilakukan dengan mempersiapkan bangsanya 

untuk merdeka melalui pendidikan. Banyak buku pendidikan 

yang telah dibacanya, termasuk sistem pendidikan yang digagas 

oleh tokoh MonteRM Soewardi Soerjaningrat  ori, seorang pendidik dari Italia, yang 

mengarahkan anak-anak didik pada kecerdasan budi. Ia juga 

membaca buku tentang Rabindranath Tagore, tokoh pendidikan 

dari India yang menekankan pentingnya pendidikan keagamaan 

yang baik sebagai alat untuk memperkokoh kehidupan manusia. 

Beberapa prinsip dasar pendidikan nasional sudah dipikirkannya, 

antara lain dengan menggunakan bahasa ibu, dan bukan bahasa 

kolonial. 

Kemantapan dirinya untuk menjadi pendidik  semakin 

tertanam dalam dirinya, tatkala anak pertamanya lahir, yang 

diberi nama Asti pada 24 Agustus 1915.  Asti lahir dengan 

berkebutuhan khusus. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh 

hubungan darah yang masih dekat dengan isterinya (saudara 

sepupu). RM Soewardi Soerjaningrat   yang semula adalah seorang jurnaslis sekaligus 

politikus mulai tertarik dan berniat untuk mendidik angkatan 

muda  dalam jiwa kebangsaan Indonesia.  Ia sangat sadar bahwa 

pendidikan merupakan dasar perjuangan untuk meninggikan 

derajat rakyat di tanah airnya, sekaligus melihat kelemahan 

pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. RM Soewardi Soerjaningrat   

meletakkan dasar kemerdekaan melalui pendidikan anak-anak 

57Djoko Marihandono

karena ia sadar bahwa mengisi jiwa anak-anak merupakan suatu 

keharusan agar mereka berani untuk berjuang, yang merupakan 

senjata yang paling ampuh untuk merebut kemerdekaan. Sistem 

pendidikan kolonial membuat anak-anak selalu bergantung 

kepada bangsa Barat.19

sesudah menjalani hukuman buang di negeri Belanda, 

keluarga RM Soewardi Soerjaningrat   yang terdiri atas isterinya dan dua anak mereka (Asti 

dan adiknya Broto) direncanakan akan meninggalkan Belanda 

pada 24 Mei 1917 dengan menaiki kapal Rinjani.  Namun, pada 

saat menjelang keberangkatannya, anak pertama mereka sakit 

keras, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Tentu saja dengan 

kejadian ini keluarga RM Soewardi Soerjaningrat   membatalkan keberangkatannya untuk 

kembali ke tanah air. Namun rencana kepulangan ini menjadi 

tertunda cukup lama sebagai akibat dari pecahnya Perang Dunia 

I di Eropa. Hampir dua tahun berselang, pada 6 Juli 1919 Asti 

yang sakit dinyatakan sembuh,  dan pada 26 Juli 1919, keluarga 

RM Soewardi Soerjaningrat   meninggalkan negeri Belanda dengan menaiki kapal Rinjani.  

Perjalanan ke tanah air ditempuhnya selama 51  hari. Pada 15 

September 1919, keluarga RM Soewardi Soerjaningrat   merapat di Pelabuhan Tanjung 

Priok di Batavia.

E. Prinsip----- 

Setibanya di tanah air, RM Soewardi Soerjaningrat   tidak menginginkan 

untuk melanjutkan karirnya di bidang politik. Ia kemudian 

mengkonsentrasikan dirinya dalam kegiatan pendidikan untuk 

anak-anak bumiputera. Informasi yang didapat diperoleh 

19.  Lihat Irna H.n. Hadi Soewito, loc.cit.  hlm. 103.

58 ---- 

berdasar  laporan yang dikirimkan oleh RM Soewardi Soerjaningrat  , yang telah 

berganti nama  menjadi Ki Hadjar Dewantara bersama dengan 

Ki Mangoensarkoro  yang diterima terima oleh Penasehat 

Urusan Pribumi.20

Taman Siswo, yang merupakan singkatan dari Pergerakan 

Kebangsaan Taman Siswo, yang merupakan merupakan sebuah 

lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantoro 

pada  Juli 1922 di Yogyakarta. Pada 6 Januari 1923 Pergerakan 

Kebangsaan Taman Siswo dinyatakan sebagai “wakaf bebas”. 

Lembaga ini diserahkan oleh Ki Hadjar Dewantara pada 7 

Agustus 1930 kepada Yayasan Taman Siswo, yang berkedudukan 

di Yogyakarta.

 Dengan tujuan untuk memperoleh suatu wawasan 

dalam pemikiran yang mendasari Perguruan Taman Siswo, 

perlu untuk mengetahui prinsip dasar yang diuraikan dalam 

rapat pendiriannya pada 3 Juli 1922 oleh Ki Hadjar Dewantara. 

ada tujuh prinsip dari lembaga pendidikan ini. 

Hak menentukan nasib sendiri. Hak menentukan nasib 

sendiri dari individu yang perlu memperhitungkan tuntutan 

kebersamaan dari warga  harmonis, sebagai prinsip dasar 

lembaga pendidikan ini. Tertib dan Damai menjadi tujuan 

tertingginya. Tidak ada ketertiban yang terjadi di warga  

apabila tidak ada perdamaian. Akan namun  juga tidak akan ada 

20. Lihat arsip koleksi Taman Siswo, Brief van den Directeurvan Onderwijs 

en Eredienst van 23 September 1938no. 27203A,  dan Brief vanden 

Directeur van Financien van 7 December no. LB 1/18/38  Koleksi NAN, 

Den Haag dan Arsip Nasional RI (fotokopi) 

59Djoko Marihandono

perdamaian selama individu dihalangi dalam mengungkapan 

kehidupan normalnya. Pertumbuhan alami, merupakan tuntutan 

yang dibutuhkan bagi pengembangan diri seseorang. Dengan 

demikian, lembaga ini menolak pengertian “pengajaran” dalam 

arti “pembentukan watak anak secara disengaja” dengan tiga 

istilah “pemerintah – patuh – tertib”. Metode pengajaran yang 

dianut memerlukan perhatian menyeluruh yang menjadi syarat 

bagi pengembangan diri demi pengembangan  akhlak, jiwa dan 

raga anak. Perhatian inilah yang disebut sebagai “sistem among”.

Siswa yang mandiri. Sistem ini diterapkan  untuk 

mendidik Siswa menjadi mahluk yang bisa merasa, berpikir dan 

bertindak mandiri. Di samping memberikan pengetahuan yang 

diperlukan dan bermanfaat, guru perlu membuat Siswa cakap 

dalam mencari sendiri pengetahuannya dan menggunakannya 

agar diperoleh manfaat. Inilah pengutamaan sistem pendidikan 

among. Pengetahuan yang diperlukan dan bermanfaat adalah 

pengetahuan yang sesuai kebutuhan ideal dan material dari 

manusia sebagai warga di lingkungannya.

Pendidikan yang mencerahkan warga . 

Sehubungan dengan masa depan, anggota warga  harus 

diberikan pencerahan. Sebagai akibat dari kebutuhan yang 

menumpuk, yang sulit dipenuhi dengan sarana sendiri sebagai 

akibat pengaruh peradaban asing, lembaga pendidikan ini harus 

sering bekerjasama dalam mengatasi gangguan perdamaian. 

Sebagian dari kaum bumiputera  tidak merasa puas. Juga 

sebagai akibat dari ketersesatan sistem pendidikan itu.  Lembaga 

pendidikan ini harus mencari perkembangan intelektual yang 

60 ---- 

timpang, yang menjadikan kaum bumiputera tergantung secara 

ekonomi dan juga membuat terasing dari rakyat yang menjadi 

bagian dari pemerintah kolonial. Dalam kebingungan ini mereka 

menjadikan budaya Eropa sebagai titik tolak, sehingga Taman 

Siswo dapat mengambil langkah maju.  Atas dasar peradaban 

sendiri, hanya pembangunan dalam kondisi damai bisa terwujud; 

Pendidikan harus mencakup wilayah yang luas. Tidak 

ada pendidikan betapapun tingginya juga yang bisa membawa 

dampak bermanfaat bila hanya mencapai kehidupan sosial yang 

bertahan secara sesaat. Pendidikan harus mencakup wilayah 

yang luas. Kekuatan suatu negara  merupakan kumpulan dari 

kekuatan individu. Perluasan pendidikan rakyat terletak dalam 

usaha lembaga ini;

Perjuangan menuntut kemandirian. Perjuangan setiap 

prinsip menuntut kemandirian. Oleh karenanya kaum bumiputera 

jangan  mengharapkan bantuan dan pertolongan orang lain, 

termasuk di dalamnya untuk mewujudkan kemerdekaan. 

Dengan senang lembaga ini menerima bantuan dari orang lain 

akan, namun  menghindari apa yang bisa mengikatnya. Jadi 

Taman Siswo ingin bebas dari ikatan yang menindas dan tradisi 

yang menekan dan tumbuh dalam kekuatan dan kesadaran kaum 

bumiputera. 

Sistem ketahanan diri. Bila bangsa ini bisa bertumpu 

pada kemampuan sendiri, semboyannya cukup sederhana. Tidak 

ada persoalan di dunia yang mampu bekerja sendiri. Persoalan 

itu tidak akan bertahan lama. Mereka tidak bisa bertahan sendiri 

karena sangat bergantung dari kaum bumiputera. Atas semua 

61Djoko Marihandono

yang sudah terjadi selama ini, akan muncul  “sistem ketahanan 

diri” sebagai metode kerja lembaga pendidikan ini. 

Pendidikan anak-anak. Lembaga ini bebas dari ikatan, 

bersih dari praduga. Tujuan lembaga ini adalah mendidik 

anak-anak. Bangsa bumiputera tidak meminta hak, akan namun  

meminta diberikan kesempatan untuk melayani anak-anak.

Pada  1921, Taman Siswo di Yogyakarta disiapkan, dan 

pada 1922 didirikan secara permanen.  Sekolah ini muncul 

sebagai “perguruan pendidikan nasional”.

 Segera di berbagai tempat, sekolah-sekolah Taman Siswo 

berdiri, terutama sesudah pendirinya berceramah di kota-kota 

besar di Jawa, sehingga prinsip Taman Siswo dapat diuraikan 

secara panjang lebar. Sebagai pedoman telah diterima semboyan 

“kembali dari Barat menuju nasional” dengan penggunaan 

bahasa ibu sebagai pengantar pendidikan yang akan berdampak 

dalam menjalankan ibadah agama, penghapusan permainan dan 

lagu-lagu anak-anak Belanda dan menggantinya dengan model 

nasional.21

 Sebagai sekolah nasional jauh lebih banyak yang akan 

diberikan budaya sendiri daripada di lembaga lain (bahasa,  

sejarah, moral, musik, tari dan sebagainya). Apabila tidak ada 

bahasa ibu yang masih murni, (seperti di Batavia misalnya), 

sebagai pengantar akan digunakan bahasa Melayu baru yang 

disebut bahasa Indonesia. Beberapa mata pelajaran diberikan 

dalam bahasa Belanda, untuk melatih siswa dalam penggunaan 

21. Arsip Taman Siswo  koleksi B21A dan B21 B Koleksi Nationaal Archief 

Nederland dan Arsip Nasional Republik Indonesia (Fotokopi). 

62 ---- 

praktis  bahasa itu. Juga kadang-kadang bahasa Jawa atau 

bahasa Melayu masih sulit untuk diterima. Sehubungan dengan 

pendidikan bahasa, aturan dalam kurikulum ini berbunyi: bahasa 

ibu sebagai pengantar, terutama untuk kelas rendah, pendidikan 

dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu berlangsung di kelas 

yang lebih tinggi dari sekolah dasar.

 Dalam bahasa terletak semua yang tersimpan, apa yang 

dimiliki rakyat dari nilai kebatinan. Bahasa sendiri akan memberi 

anak sebagai jalan masuk menuju ke hati rakyat. Bila pendidikan 

berjalan dengan baik, pasti akan terjadi pengalihan budaya. 

Penguasaan bahasa rakyat sendiri menjadi syarat pertama 

karena hanya dengan itu rakyat bisa merasakan kebudayaannya 

sendiri. Hal ini menjadi suatu syarat demi munculnya rasa  kasih 

terhadap budaya sendiri, yang merupakan faktor penting dalam 

usaha untuk pengembangan budaya, menuju pengembangan 

lebih lanjut. Sehubungan dengan ini, dalam sistem among  

berlaku prinsip bahwa pendidikan harus dilaksanakan dalam 

bahasa ibunya sendiri. Terutama bagi anak kecil, penggunaan 

bahasa daerah dalam pendidikan dianggap sangat penting, 

karena pendidikan baru bisa hidup. Hantu, mitos dan legenda 

bisa dikisahkan kepada anak saat  mereka  masih sangat peka. 

Jadi anak  hidup dalam fantasinya dengan rakyatnya sendiri dan 

ikut terlibat dalam penilaian rohani sejauh daya tangkapnya 

memungkinkan. 

Penggunaan bahasa ibu merupakan suatu tuntutan untuk 

meletakkan dasar yang kuat bagi proses berpikir. Jadi pendidikan 

dengan menggunakan bahasa asing diperlukan pada usia yang 

63Djoko Marihandono

lebih tinggi, bila anak sudah mampu menguasai bahasa mereka 

sendiri. Di tingkat Taman kanak-kanak, masih belum ada 

pendidikan bahasa asing yang diberikan. 

 Sistem among  menganggap permainan anak memegang 

peranan penting dalam mendidik anak, karena semuanya terletak 

dalam jiwa anak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan fantasi mereka 

dan dorongan bagi kegiatan dan gerak motorik mereka. Tidak ada 

yang lebih alami dari pada anak bisa memperoleh permainannya 

sendiri yang berasal dari lingkungannya sendiri. Jadi anak 

tetap berada dalam lingkup rakyatnya sendiri. Jika sebaliknya 

anak menerima permainan asing, maka akan tertanamkan inti 

pemisahan dari bangsanya sendiri. Melalui pemainan nasional, 

pemikiran anak secara alami  tumbuh bersama kehidupan 

rakyatnya. 

 Watak nasional Taman Siswo mengakibatkan orang 

memperkenalkan anak dengan ide nasional yang tertanam pada 

rasa kasih kepada bangsa dan tanah airnya sendiri. Namun ide 

nasional itu tidak disertai dengan kebencian terhadap bangsa lain, 

karena akan menjadi penghambat dalam perkembangan terhadap 

kesadaran kasih bagi kemanusiaan. Oleh karenanya, menurut 

pandangan Taman Siswo nasionalisme tidak bertentangan 

dengan kemanusiaan. Azas Taman Siswo adalah kemanusiaan 

dengan sifat kebangsaan. 

 Dalam  Poesara, majalah  Taman Siswo terbitan Maret 

1933, Ki Hadjar Dewantara menulis artikel dengan judul 

“Kembali ke ladang”. Ki Hadjar Dewantara menggambarkan 

hubungan Taman Siswo dengan pergerakan politik sebagai 

64 ---- 

berikut: “Taman Siswo dan selanjutnya juga dalam setiap 

karya sosial, ladang atau sawah tempat orang  menanam untuk 

memenuhi  kebutuhan hidupnya, pergerakan politik nasional 

menjadi pagar, pagar untuk melindungi ladang agar tanaman di 

ladang tidak diganggu oleh hewan liar atau dicuri oleh orang 

asing.”22

 Bisa dikatakan bahwa Taman Siswo tidak ikut campur 

dalam bidang politik. Pergerakan politik nasional harus 

memperhatikan agar orang tidak menghambat tumbuhnya 

sekolah nasional, sehingga pembinaan terhadap pemuda 

secara nasional tidak terganggu. Hal inilah yang menjadi inti 

pembangunan nasional. Politik tidak diizinkan di sekolah. 

Ada larangan keras bagi guru untuk membawa politik ke 

ranah  sekolah, karena Taman Siswo menduga bahwa politik 

tidak boleh mengorbankan anak-anak kecil. Orang tidak boleh 

memasukkan suasana politis di sekolah. Dalam kaitan ini tidak 

ada lagi keterlibatan dalam politik, atau politik praktis. Politik  

harus dibatasi oleh tenaga pengajar dan diatur. Orang bisa 

terlibat dalam partai politik sebagai tenaga pengajar Taman 

Siswo, namun  orang harus memperhitungkan semua yang 

disebutkan di atas. Saat itu di Taman Siswo juga berlaku aturan 

bahwa setiap guru mengucapkan janjinya bahwa dia perlu 

mengutamakan kepentingan sekolah dan bukan kepentingan 

lainnya. Taman Siswo menuntut dari guru agar guru bisa 

mencurahkan jiwanya untuk mendidik anak. Ini hanya akan 

terjadi bila orang menganggap karyanya untuk pendidikan dan 

22. Arsip Taman Siswo , koleksi B28A, B28 B, Koleksi Nationaal Archief 

Nederland dan Arsip Nasional Republik Indonesia (Fotokopi). 

65Djoko Marihandono

pengembangan Taman Siswo sebagai tujuan nomor satu. Taman 

Siswo menuntut lebih banyak karena berdasar  “ide Paguron” 

yang dianut oleh Taman Siswo. Guru melihat tugas hidupnya 

dalam karya pendidikan. 

 Taman Siswo ingin tetap menjaga jarak dari politik, atas 

dasar pedagogis. Apabila pada saat tertentu disinggung tentang 

warna politik Taman Siswo, maka ini biasanya dianggap berasal 

dari para pelakunya. Akan namun  Taman Siswo sendiri bisa 

merujuk pada tata tertib yang telah ada.23 Taman Siswo merasa 

wajib dengan tujuan untuk tetap setia kepada prinsipnya, yakni 

melayani anak-anak. 

 Prinsip kemanusiaan, tidak diabaikan oleh Taman Siswo 

dalam usaha menanamkan jiwa nasionalisme. Prinsip moral 

membatasi pelaksanaan ide nasionalis. Tanpa itu, Taman Siswo 

tidak bisa menjadi lembaga pendidikan. Dengan demikian 

yang penting adalah pernyataan bahwa pada tahun 1921 dalam 

pendirian Taman Siswo  digunakan semboyan  “Suci Ngesti Tata 

Tunggal, yang berarti “kemurnian dan ketertiban berjuang demi 

kesempurnaan”, dan menurut versi Jawa bersama menunjuk 

angka tahun 1854 Caka. Moral dalam Taman Siswo muncul 

23. Tata tertib telah diatur secara jelas. Hal ini terbukti  dari kenyataan, 

bahwa  hari peringatan Diponegoro sebagai pahlawan nasional  di semua 

lembaga sekolah Taman Siswo diadakan pada tangal 8 Februari. Pada 

setiap tanggal itu, tidak diselenggarakan kegiatan sekolah. Sementara itu,  

pada hari besar nasional (Belanda), semua sekolah Taman Siswo terpaksa 

ditutup. Di gedung-gedung tidak ada bendera dikibarkan, tenaga pengajar 

tidak ikut terlibat dalam upacara, para murid sebaliknya dibebaskan jika 

mau untuk ikut terlibat. Di banyak sekolah Taman Siswo, selain “lagu-

lagu nasional”, lagu Indonesia Raya juga dilantunkan.

66 ---- 

dalam agama. Hal ini diketahui dari semboyan ini . Tunggal 

berarti juga satu, di sini dicantumkan dalam arti mistis kata itu. 

Semua ini selanjutnya bisa dijelaskan dari kenyataan bahwa 

para pendiri Taman Siswo tanpa terkecuali adalah sosok agamis. 

 Taman Siswo memiliki visi  bahwa hanya ada 

perkembangan alami apabila anak dididik:

* Sesuai dengan kondisi alam materi;

* Atas dara bakat alamnya;

* Sesuai kondisi alamnya;

Dalam alam, pusat pendidikan utama terletak pada 

keluarga. Ayah dan ibu merupakan pendidik anak yang paling 

utama. Suatu pandangan alami tertentu untuk mendidik selalu 

terpusat pada ayah atau ibu. Pandangan ini menjadikan keluarga 

sebagai pusat pendidikan alami. Pandangan ini menghendaki 

sistem among  dialihkan kepada Paguron , di sekolah. Dari sana 

Taman Siswo dalam organisasinya tampil sebagai “keluarga 

besar dan suci”. Keluarga ini pada dasarnya berbeda dari  

keluarga alami.

 Keluarga alami didasarkan pada hubungan darah. 

Taman Siswo didasarkan sebagai “keluarga” atas hubungan roh. 

Hubungan roh di sini menunjukkan bahwa di Taman Siswo orang 

bisa saling merasa dirinya sebagai saudara, atas dasar kenyataan 

bahwa orang menganut ide yang sama. Juga hubungan keluarga 

yang membuat hubungan antara majikan dan pekerja tidak dapat 

diterima di Taman Siswo. Sebagai anggota dari keluarga yang 

sama, orang berjuang demi tujuan yang sama, dan untuk gagasan 

yang sama. Sewajarnya ada kepemimpinan, seperti dalam 

67Djoko Marihandono

keluarga. Demikian pula dalam Taman Siswo kepemimpinan 

dipegang oleh orangtua, bukan menurut ukuran raga melainkan 

menurut ukuran jiwa.

 Di sekolah setiap Siswa bisa menyebut gurunya dengan 

“bapak” atau “ibu” sesuai pengajar pria atau wanita. Bentuk-

bentuk fisik yang bukannya tanpa pengaruh muncul pada

hubungan antara guru dan Siswa. Pada tahun-tahun pertama anak 

merasa sangat dekat dengan ibunya. Unsur “keibuan” juga ingin 

ditetapkan dalam sistem among di sekolah. Di Taman Anak, di 

mana anak-anak mencapai usia 9 tahun, diberi pelajaran oleh 

guru perempuan.24

 Sekolah menyebut dirinya  “perguruan” (paguron ). 

Ditarik dari kata “guru” (pengajar). Kata ini secara harafiah

berarti: tempat di mana guru tinggal. Orang juga bisa menarik 

makna dari kata “berguru” (meguru ), yakni belajar, kemudian 

perlu diberikan pemahaman belajar pada kata itu. Sering kata 

“paguron” memperoleh makna belajar sendiri, yakni karena bila 

sosok guru menjadi unsur yang dominan, maka  paguron  berarti 

arah perguruan ditunjukkan di situ. 

 Taman Siswo menyebut kata ini dalam tiga makna. 

Paguron berarti: pusat belajar dengan arah tertentu sekaligus 

rumah guru. Menurut sistem pendidikan Jawa lama, juga 

Indonesia lama, mungkin Asia pada umumnya, sekolah juga 

menjadi rumah guru. Di sana dia tinggal selamanya; dia 

memberikan namanya, atau lebih tepat lagi dikatakan orang 

menyebut dusun itu dari namanya. 

24 Arsip Taman Siswo  B28C Koleksi Nationaal Archief Nederland dan 

Arsip Nasional Republik Indonesia (Fotokopi). 

68 ---- 

 Dari jauh dan dekat para Siswa datang kepadanya; dia 

tidak mendatangi murid. Orang berkata: dia jangan menjadi 

“sumber lumaku tinimba” (sumber air yang berjalan untuk 

diambil oleh orang). Suasana paguron didominasi dengan 

semangat kepribadiannya. Belajar di paguron demikian menjadi 

masalah kedua. Tidak bisa dikatakan bahwa hanya sedikit