ki hajar dewantara 3

menerima penugasan itu dan berhasil 

sehingga mendapat penghargaan dari Pemerintah Hindia 

Belanda, namun  penghargaan itu dipasang pantatnya.8

Tjipto menjadi sangat terkenal dengan sikapnya itu sebagai 

seorang dokter bumiputera yang secara radikal menentang 

sikap diskriminatif yang diterapkan secara sistematis dalam 

kehidupan warga  Jawa oleh penguasa pribumi maupun 

Belanda, meskipun tahu resiko yang akan dihadapinya.9 Sikap 

pembangkangan yang diperlihatkan Tjipto, berbeda dengan 

Soetomo yang memperlihatkan sikap moderat dalam upaya 

mengubah tradisi Jawa yang bersifat diskriminatif. Soetomo, 

mengambil jalan tengah karena sikap radikal memiliki resiko 

tinggi mengingat kedudukan priyayi birokrat masih sangat kuat, 

sekaligus untuk mengamankan kedudukan ayahnya.

Pada 1920, Tjipto Mangoenkoesoemo menikahi Maria 

Vogel, seorang Indo-Belanda (Eurasia). Dua puluh tiga tahun 

8. Tiga Dokter Pelopor Pergerakan Nasional . 

9. Aktivitas Tjipto di dunia pergerakan nasional membawa dampak negatif 

terhadap karier dokternya. sesudah kembali ke Indonesia dari hukuman 

pembuangannya di Belanda (1913-1917), karier Tjipto sebagai dokter 

tidak berjalan dengan lancar. Berbagai hambatan dirasakannya, antara 

lain penolakan atas izin menjadi dokter pribadi Mangkunegara dan 

warga tidak memberikan tempat bagi praktik kedokterannya sehingga 

ia di-persona non grata-kan Namun demikian, 

sikap Tjipto tidak pernah berubah meskipun karier dokternya dihambat 

pemerintah.

kemudian atau tepatnya pada 1943, Tjipto Mangoenkoesoemo 

meninggal dunia dan jenazahnya dikebumikan di Ambarawa. 

Namanya kemudian diabadikan sebagai nama RS Tjipto 

Mangoenkoesoemo atau RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) 

sesudah ejaannya disesuaikan dengan EYD. Pada masa 

Pemerintahan Hindia Belanda, rumah sakit ini bernama Centrale 

Burgerlijke Zieken-inrichting .

Tokoh ketiga yang dikaji dalam makalah ini bernama 

Soetomo yang dilahirkan di Desa Ngepeh, dekat Nganjuk, 

Jawa Timur pada 30 Juli 1888.11 Pada saat dilahirkan, orang 

tuanya memberi nama Soebroto yang kemudian diubah menjadi 

Soetomo saat  didaftarkan ke Sekolah Rendah Belanda di 

Bangil. Ayahnya bernama R. Soewadjilah, yang pada awalnya 

seorang guru, namun  kemudian berpindah menjadi pegawai 

administrasi pemerintahan yang berhasil menggapai puncak 

kariernya sebagai wedana . Kedudukan 

ayahnya ini , langsung tidak langsung membentuk sikap 

moderat pada dirinya, karena Soetomo di satu sisi harus 

10. Tjipto Mangoenkoesomo . 

11.  Soetomo memiliki dua orang saudara laki-laki yaitu Soeratmo dan 

Soesilo. Keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Stovia dan 

sesudah menjadi dokter, Soeratmo berdinas di Batavia sampai meninggal, 

sementara Soesilo berdinas di Palembang. Satu-satunya saudara 

perempuan Soetomo yang bernama Siti Soendari berhasil meraih 

gerlar Meester in de Rechten  (Mr., sekarang S.H., sarjana hukum) pada 

1934 dari Rijksuniversiteit 

menjaga keserasian tatatan sosial di kalangan warga  

Jawa. Di sisi lain, Soetomo memiliki pemikiran bahwa tatanan 

sosial ini  harus dirombak dan hal itu tidak bisa dilakukan 

secara radikal-revolusioner. Kakek Soetomo, baik dari  garis 

ayah maupun ibunya, tidak masuk ke dalam golongan priyayi 

birokrat, melainkan sebagai pemilik tanah sehingga dipandang 

sebagai orang-orang terkemuka sekaligus sebagai kepala desa di 

desanya masing-masing 

Sebelum memasuki usia sekolah, Soetomo diasuh oleh 

kakek-neneknya dari garis Ibu. Pada saat memasuki sekolah, 

pamannya yang menjadi guru di Bangil. sesudah menyelesaikan 

pendidikan dasar dan menengahnya, Soetomo diterima di  

STOVIA, sekolah favorit para priyayi rendah. Berbeda dengan 

Tjipto, Soetomo telah mendapat pengakuan status sosialnya 

karena kedudukan  ayahnya sebagai wedana sangat diterima di 

kalangan para siswa Stovia.12 sesudah menyelesaikan pendidikan 

dasarnya, pada 1903, Soetomo menempuh pendidikan 

kedokteran di STOVIA dan dapat menyelesaikannya pada 

1911 sehingga Soetomo menjadi seorang  dokter. Dalam kurun 

waktu 1911-1919, Soetomo bekerja di tujuh tempat berbeda di 

Jawa, Sumatera Selatan, dan Sumatera Timur, antara lain Blora, 

Semarang, Tuban, Lubuk Pakam, dan Malang. Pada 1912, 

12. Berbeda dengan Tjipto, pengakuan terhadap status sosialnya baru 

diterima sesudah Tjipto dipandang memiliki prestasi luar biasa di bidang 

ilmu pengetahuan kedokteran. Dengan demikian, pengakuan atas status  

sosial yang diterima Soetomo berdasar  pada nilai-nilai tradisional 

yang hidup di kalangan warga  Jawa, sedangkan Tjipto berdasar  

pada nilai-nilai keilmuan 

Soetomo ditugaskan menjadi seorang dokter di Rumah Sakit 

Blora 

Pada 1917, Soetomo menikah  dengan Everdina de Graaf-

Brüring, seorang suster berkebangsaan Belanda. Dua tahun 

kemudian (1919), Soetomo pergi Belanda untuk mengembangkan 

kemampuannya sebagai seorang dokter dan pada 1923, Soetomo 

menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Selama di Belanda, 

Soetomo tidak hanya belajar ilmu kedokteran, melainkan juga  

aktif di dunia pergerakan bersama-sama dengan para pelajar 

Indonesia lainnya.. 

Lingkungan sosial yang sarat dengan saling menghargai, 

khususnya  di keluarga kakek-neneknya, merupakan kondisi 

yang tidak bisa diabaikan dalam membentuk sikap  moderat 

dirinya. Status sosial kakeknya lebih rendah jika dibandingkan 

dengan status sosial neneknya. Mereka bersikap sebagaimana 

tradisi yang berlaku, tetap dalam  waktu yang bersamaan mereka 

pun saling menghargai. Situasi di dalam keluarganya, terbawa ke 

tengah kehidupan warga  dan benar-benar dipraktikkan oleh 

Soetomo. Selain itu, didikan kedua kakek-neneknya yang lebih 

dominan mengarah pada tradisi Jawa daripada Islam pragmatis, 

menjadikan Soetomo sebagai sosok dengan pembawaan tenang, 

tidak meledak-ledak seperti rekannya, Tjipto Mangoenkoesoemo 

Jiwa moderatnya itu terlihat dari sikapnya yang sangat 

dermawan. Selain aktif di dunia pergerakan, Soetomo pun 

aktif di bidang sosial dan budaya pun tidak kalah pentingnya 

dengan aktivitas politiknya. Soetomo membangun rumah sakit, 

panti asuhan, rukun tani, lembaga kesehatan umum, bank desa, 

dan koperasi yang dimaksudkan sebagai upaya membantu 

warga  tidak mampu. Aktivitas politik yang dilakukan oleh 

Soetomo semakin meningkat seiring pembentukan Algemeene 

Studie Club (1924), yang kemudian berganti nama menjadi 

Persatuan Bangsa Indonesia (PBI, 1930), dan puncaknya dengan 

mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra) pada 1935.

PBI kemudian mendirikan bank yang sekarang menjadi Bank 

Negara Indonesia, menerbitkan surat kabar Soeara Oemoem , 

menerbitkan majalah Penyebar Semangat, membuka koperasi 

Pertoekangan, mendirikan Roekoen Tani, dan Roekoen Pelajar.

Perjuangan Soetomo yang berupaya mangangkat harkat derajat 

bangsanya berakhir pada 30 Mei 1938, seiring dengan Sang 

Pencipta memanggil dirinya. Jenazah Soetomo, kemudian 

dikebumikan di Surabaya, Jawa Timur. Namanya kemudian 

diabdikan sebagai nama rumah sakit di Surabaya, yakni RSUD 

Dr. Soetomo.

14. Parindra dibentuk oleh Soetomo sebagai hasil fusi dua buah organisasi, 

yakni Boedi Oetomo dan Persatoean Bangsa Indonesia. Kedua 

organisasi itu memiliki hubungan erat dengan kiprah Soetomo dalam 

memperjuangkan hak-hak bangsanya yang telah lama dirampas oleh 

bangsa Belanda (

C. Pemikiran Tiga Serangkai

Kegagalan Soewardi Sorjaningrat menjadi seorang 

dokter dan ketertarikannya pada dunia jurnalistik, menjadikan 

dirinya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh pada masa 

awal pertumbuhan pergerakan nasional. Gagasan nasionalisme 

disebarluaskan melalui tulisannya yang sangat tajam mengkritik 

Pemerintah Hindia Belanda. Salah satu tulisannya Als ik eens 

Nederlander was (Andaikata aku seorang Belanda) yang 

diterbitkan pada 1913. Melalui tulisan itu, Soewardi mengkritik 

sangat pedas perayaan seratus tahun kemerdekaan Belanda di 

Hindia Belanda. Terhadap peringatan itu, Soewardi bersama-

sama dengan Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker, 

membentuk Komite Bumiputera atau resminya Inlandsche 

Comité tot Herdenking voor Nederlands Honderdjarige 

Vrijheid.  Tujuannya hendak menyadarkan warga  bahwa 

peringatan kemerdekaan Belanda yang dirayakan secara meriah 

di Hindia Belanda, merupakan bentuk ketidakadilan pemerintah 

Hindia Belanda terhadap golongan pribumi. Soewardi dan 

Tjipto mengkritik bahwa sementara Pemerintah Hindia Belanda 

merasakan kemerdekaan negerinya, pada sisi yang sama, mereka 

merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Khawatir tulisan 

Soewardi akan menyadarkan bangsa Indonesia, Pemerintah 

Hindia Belanda menyita seluruh dokumen terkait dengan tulisan 

itu pada saat melakukan penggeledahan ke kantor Komite 

Bumiputera 

Tindakan Pemerintah Hindia Belanda ini  mendorong 

amarah dari Tjipto Mangoekoesoemo dan menyerang pemerintah 

dengan menulis Kracht of Vrees  (Kekuatan atau Ketakutan). 

Melalui buah penanya itu, Tjipto mempertanyakan penggeledahan 

kantor Komite Bumiputera yang dilakukan dengan sangat tidak 

beradab. Tjipto menegaskan tindakan ini  sebagai bentuk 

ketakutan pemerintah terhadap pertumbuhan nasionalisme 

dan menakuti bangsa pribumi dengan memamerkan kekuatan 

mereka. Terhadap tulisan Tjipto, Soewardi pun menerbitkan 

artikelnya di De Expres  edisi 28 Juli 1913 dengan judul Een 

voor allen, maar ook allen voor een  (Satu Untuk Semua, Semua 

Untuk Satu) yang menegaskan bahwa sebuah perjuangan, 

bangsa Indonesia harus memiliki kekuatan dan kepribadian 

sehingga akan siap menghadapi berbagai kemungkinan terbaik 

dan terburuk

16. Douwes Dekker, sebagai sahabat Soewardi Soerjaningrat dan Tjipo 

Mangoekoesoemo, sekaligus sebagai pemimpin redaksi De Express   , 

menanggapinya dengan menerbitkan tulisannya di De Express    edisi 5 

Agustus 1913. Ia menggambarkan kedua orang priyayi nasionalis itu 

Tulisan-tulisan tajam yang dibuat oleh Soewardi 

Soerjaningrat dan Tjipto Mangoekoesoemo, serta Douwes 

Dekker mendorong Pemerintah Hindia Belanda menangkap 

ketiganya. Atas tuduhan menentang kebijakan pemerintah dan 

mengganggu ketertiban umum, serta atas persetujuan Raad 

Nederlandch-Indie , Soewardi dan Tjipto dinyatakan bersalah 

oleh Raad van Justitie . Tjipto Mangoekoesoemo diasingkan 

ke Banda (Maluku) dan Soewardi Soerjaningrat diasingkan ke 

Bangka (Sumatera).17 Akan namun , kedua tokoh pergerakan itu 

memilih opsi lain, yakni meninggalkan Hindia Belanda dan 

pergi ke Belanda. Keduanya memilih Belanda atas pertimbangan 

bahwa di sana aktivitas politik mereka dapat dilanjutkan 

bersama-sama para mahasiswa yang sekaligus sebagai aktivis 

pergerakan nasional juga 

Selama menjalani pengasingan di Belanda, Soewardi 

bersama-sama dengan Tjipto tetap aktif di dunia pergerakan 

dengan bergabung ke dalam Indische Vereeniging  di Den 

Haag.18 Soewardi dan Tjipto selalu menghadiri diskusi-diskusi 

sebagai pahlawan bagi kaum pribumi yang berjuang untuk membebaskan 

warga  pribumi dari ketidakadilan kolonialisme. Judul artikelnya 

memang sangat provokatif, yakni Onze Helden: Tjipto Mangonkoesoemo 

en R.M. Soewardi Soerjaningrat  atau Pahlawan-Pahlawan Kami: Tjipto 

Mangoenkoesoemo dan R.M. Soewardi Soerjaningrat 

17. Sementara itu, E. F. E. Douwes Dekker diasingkan ke Kupang, Timor. 

Seperti halnya Soewardi dan Tjipto, Douwes Dekker pun memilih opsi 

diasingkan ke Belanda, sehingga mereka bertiga berangkat ke Belanda 

untuk menjalani hukuman pengasingan (Soewito, 1982: 54)

18  Indische Vereeniging  didirikan pada 1908 atas atas prakarsa R. Soemitro, 

seorang bangsawan Jawa, bersama dengan R. Soetan Casajangan 

Saripada, dari Mandailing. Anggota Indische Vereeniging bukan hanya 

yang diselenggarakan oleh Indische Vereeniging  sehingga 

cita-cita menjadikan Hindia Belanda lebih maju lagi semakin 

tersebar luas , Selain 

itu, Soewardi bersama-sama dengan Tjipto, Dekker, dan aktivis 

lainnya berhasil mendirikan Indonesisch Pers Bureau  yang tidak 

hanya berfungsi semacam kantor berita, melainkan juga sebagai 

media maRM Soewardi Soerjaningrat  a. Melalui biro inilah, berbagai informasi tentang 

Hindia Belanda disebarluaskan .

berasal dari suku bangsa di kepulauan Hindia saja, melainkan ada juga 

yang berasal dari keturunan Cina maupun Belanda 

sesudah kembali ke Indonesia, Soewardi tidak berhenti 

berjuang dan perhatiannya bertambah ke bidang pendidikan 

karena menurut Soewardi, bangsa Indonesia tidak akan pernah 

maju selama sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan 

kolonial yang bersifat diskriminatif dan mengabakan nilai-nilai 

kebudayaan setempat. Untuk mewujudkan gagasannya, pada 3 Juli 

1922, Soewardi Soerjaningrat mendirikan sekolah Taman Siswa 

di Yogyakarta. Di tempat inilah, Soewardi menyelenggarakan 

pendidikan bagi anak-anak pribumi dengan tidak menanggalkan 

nilai-nilai budaya.19 Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan 

di Taman Siswa adalah Ing Ngarsa Sung Tuladha,  Ing Madya 

Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani yang sampai saat ini 

dijadikan motto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 

untuk penyelenggaraan pendidikan nasional.20

19. Soewardi pernah menulis bahwa .... “kepatuhan pada peradaban 

Barat telah mengurung negeri ini dalam kegelapan”. Oleh karena itu, 

Soewardi bertekad akan menciptakan sistem pendidikan yang mampu 

menghasilkan “individu-individu yang bebas dengan semangat merdeka” 

sehingga bisa membawa ketentraman dan keteraturan di warga . 

Bagi Soewardi, kondisi ideal ini  ada dalam tradisi Jawa yang 

kemudian diimplementasikan dengan mendirikan perguruan Taman 

Siswa 

Menariknya, sesudah Taman Siswa berkembang dan 

Soewardi dipandang sebagai tokoh sentral, pada 23 Februari 

1928, nama Soewardi Soerjaningrat ditanggalkan dan diganti 

menjadi Ki Hadjar Dewantara  

 Pergantian nama dari Soewardi Soerjaningrat menjadi Ki Hajar 

Dewantara memang menarik perhatian karena dilakukan sendiri oleh 

yang bersangkutan tepat pada usia 40 tahun. Bagi Harsya W. Bactiar, 

pergantian itu sebuah kejanggalan dalam budaya Jawa Akan namun , dalam pandangan Savitri Prastiti Scherer  pergantian nama itu merupakan sebuah penegasan tentang status 

sosialnya. Soewardi merupakan priyayi aristokrat karena status sebagai 

cucu Paku Alam III. Namun, status sosialnya yang begitu tinggi, ia 

tanggalkan akibat intrik di dalam keraton. Melalui pendidikan, status 

sosialnya itu “dikembalikan” sebagaimana ia ungkapkan secara implisit 

bidang pendidikan, menghantarkan Ki Hadjar Dewantara pada 

jabatan sebagai Menteri Pengajaran dan Pendidikan, sesudah 

Indonesia merdeka. Pada 1957, Ki Hadjar Dewantara menerima 

anugerah Doktor (HC) dari Universitas Gadjah Mada dan dua 

tahun kemudian (1959), Ki Hadjar Dewantara meninggal dunia 

di Yogyakarta.

Berbeda dengan Ki Hadjar Dewantara, dua tokoh 

lainnya yakni Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soetomo tidak 

berjuang di bidang pendidikan, melainkan secara konsisten 

di bidang politik. saat  Boedi Oetomo (BO) berdiri pada 20 

Mei 1928, Tjipto menyambut baik organisasi pertama pada 

masa pergerakan nasional ini . Dalam perkembangannya, 

Tjipto berkeinginan agar BO menjadi organisasi politik yang 

demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Keinginan 

Tjipto ini  melahirkan penentangan dari para pengurus 

dan anggota yang menginginkan BO sebagai organisasi sosial 

budaya dan keanggotaan tertutup. Artinya, tidak setiap orang 

dapat menjadi anggota BO, melainkan mereka yang memiliki 

status sosial tertentu sesuai dengan tradisi Jawa. Perbedaan 

pandangan itu, yang mendorong Tjipto meninggalkan BO dan 

mendirikan R.A. Kartini Club .

Baru satu tahun menjalankan hukuman di Belanda, pada 

1914, dengan alasan kesehatan, Pemerintah Hindia Belanda 

mengizinkan Tjipto kembali ke Hindia Belanda.22 Setibanya di 

dari nama barunya Ki Hajar Dewantara yang memiliki makna “seorang 

terhormat (Ki) yang mengajar (Hajar) sebagai wakil/perantara dewa 

(Dewantara).

22. Keputusan hukuman buang atas Soewardi Soerjaningrat, Tjipto 

Hindia Belanda, Tjipto bergabung dengan Insulinde yang pada 

9 Juni 1919 berganti nama menjadi Nationaal-Indische Partij  

(NIP). Bergabungnya Tjipto di partai politik yang berhaluan 

nasionalis, tidak dapat dilepaskan dari pandangan atau sikapnya 

tentang nasionalisme.

 Nasionalisme Tjipto terlihat jelas dalam perdebatannya 

dengan Soetatmo Soeriokoesoemo yang terjadi di Kongres 

Kebudayaan Jawa di Solo pada 5-7 Juli 1918. Dalam kongres itu, 

Tjipto menentang keras argumentasi Soetatmo mengenai konsep 

Nasionalisme Jawa. Tjipto berpandangan bahwa konsep ini  

sangat tidak tepat karena Jawa telah kehilangan kedaulatannya 

sehingga hanya bagian dari wilayah kekuasaan Pemerintahan 

Hindia Belanda yang didominasi oleh Hindia. Akibat kondisi 

itu, tanah air orang Jawa tidak lagi Pulau Jawa, melainkan 

Hindia sehingga para pemimpin pergerakan menumbuhkan 

semangat nasionalisme Hindia kepada warga  Jawa dan 

seluruh penduduk Hindia ,Pemikiran 

Tjipto ini  menunjukkan bahwa meskipun dirinya masih 

termasuk ke dalam golongan priyayi rendah, tepatnya priyayi 

profesional, dengan latar belakang budaya Jawa, namun masa 

depan warga  pribumi tidak dilandaskan pada konsep 

nasionalisme Jawa, melainkan nasionalisme Hindia.

Mangoenkoesoemo, dan E.F.E. Douwes Dekker, baru dicabut secara 

resmi oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 17 Agustus 1917. Akan 

namun , kepulangan Soewardi dan Douwes Dekker ke Hindia Belanda 

tertunda karena ketiadaan sarana transportasi yang bertujuan ke Hindia 

Belanda akibat meletusnya Perang Dunia I 

Prinsip nasionalisme Hindia yang dipegang erat Tjipto 

mendorong Pemerintah Hinda Belanda menunjuk dirinya sebagai 

anggota Volksraad  dengan harapan sikap ini  berubah. Akan 

namun , harapan pemerintah itu tidak terwujud karena selama 

menjadi anggota Volksraad , Tjipto dengan teguh memegang dan 

menjalankan sikap politiknya ini . Melihat kenyataan itu, 

pada 1920, Pemerintah Hindia Belanda mengasingkan Tjipto ke 

luar Pulau Jawa. Tidak lama kemudian, Tjipto dipindahkan ke 

Bandung dengan status sebagai tahanan kota. Selama di Bandung, 

Tjipto membuka praktik dokter dan bersepeda ke kampung-

kampung untuk memberikan pengobatan kepada warga . 

Di sini pula, Tjipto berjumpa dengan para pemimpin pergerakan 

generas kedua, antara lain Sukarno yang pada 1923 mendirikan 

Algemeene Studie Club  (ASC). Oleh karena status politiknya, 

Tjipto tidak menjadi anggota resmi ASC, namun  pemikirannya 

tentang perjuangan dan nasionalisme Hindia diterima sebagai 

sumbangan sangat berharga bagi bangsa Hindia.

Pada 1927, Belanda menganggap Tjipto terlibat dalam 

upaya sabotase sehingga membuangnya ke Banda Neira, Maluku. 

Pada saat menjalani hukumannya, penyakit asma yang sudah lama 

diderita Tjipo kambuh kembali dan untuk keperluan pengobatan, 

Pemerintah Hindia Belanda menawarkan perjanjian bahwa 

pengobatan penyakitnya itu akan ditanggung oleh pemerintah 

dengan syarat tidak terlibat aktif di dunia politik. Akan namun , 

penawaran ini  ditolak tegas oleh Tjipto. Akibatnya, Tjipto 

dipindahkan ke MakaRM Soewardi Soerjaningrat  ar, kemudian ke Sukabumi (1940), dan 

akhirnya ke Batavia sampai meninggal dunia  pada 8 Maret 1943.

Sementara itu, Soetomo tampil sebagai tokoh pergerakan 

nasional yang paling moderat dibandingan dengan Soewardi 

Soerjaningrat, terlebih dengan Tjipto Mangoenkoesoemo. 

Dalam pandangan Soetomo, kemerdekaan bisa diraih dengan 

memperhatikan tiga faktor. Pertama, setiap orang harus memiliki 

kesadaran bahwa mengabdi kepada negerinya merupakan 

bentuk kewajiban moral dalam konteks cinta tanah air. Kedua, 

pengabdian yang diberikan oleh setiap individu sangat berkaitan 

dengan jenis pekerjaannya. Artinya, setiap orang harus bekerja 

sesuai dengan keahliannya sebagai bentuk pengabdian dirinya 

kepada negera. Ketiga, dalam menjalankan pekerjaanya itu, 

setiap orang harus memperhatikan lingkungan sekitarnya 

sehingga bisa menjaga keselarasan di dalam warga . Jika 

hal itu dapat dilakukan, maka perjuangan meraih kemerdekaan 

dapat berjalan secara harmonis, sebagaimana yang terjadi pada 

pagelaran gamelan ,

Jelas sekali bahwa pemikiran Soetomo ini  

berlandaskan pada nilai-nilai tradisi Jawa sehingga status sosial 

di warga  merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. 

Kondisi ini  tidak akan mengganggu harmonisasi 

kehidupan, jika berjalan sesuai dengan kewajibannya yang 

ditandai dengan bahagia tidaknya suatu golongan. Pandangan 

inilah yang membedakan dirinya dengan Tjipto yang justru 

hendak melabrak perbedaan status sosial yang dipandang 

sebagai salah satu sumber ketidakadilan bagi warga  Hindia. 

Konsep perjuangannya ini , diterapkan oleh Soetomo 

sebagai “ideologi” Partai Indonesia Raya (Parindra). Soetomo 

memaparkan bahwa Parindra harus bisa “menuntun para 

petani dalam berbagai bentuk upaya koperasi, supaya dengan 

melakukan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan di 

tengah-tengah rakyat jelata itu, mereka dapat diangkat ke tingkat 

yang lebih tinggi, yang berguna membuat Indonesia Mulia” 

Dari uraian yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan 

bahwa ketiga tokoh pergerakan nasional ini  memiliki 

hubungan erat dengan dunia priyayi, meskipun dengan tingkatan 

yang berbeda. Ikatan budaya yang melatarbelakangi ketiganya 

telah memberikan warna terhadap corak   perjuangannya. Tjipto, 

merupakan yang paling radikal dan Soewardi masih berusaha 

mengembalikan tatanan warga  sesuai tradisi Jawa, namun 

telah diidealkan oleh pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka. 

Sementara itu, Soetomo berdiri di tengah-tengah dengan sikap 

moderatnya untuk berperan sebagai penengah atau juru damai.

Meskipun ketiganya menunjukkan sikap dan corak 

yang berbeda, namun  mereka memiliki pandangan yang relatif 

sama. Ketidakadilan karena kebijakan pemerintah kolonial yang 

diskriminatif menjadi pemicu  ketidakberdayaan warga  

dalam menuntut haknya di negeri sendiri. Pemikiran-pemikiran 

yang dilontarkan oleh ketiganya, merupakan sumbangan yang 

sangat berharga, tidak hanya bagi generasi kedua pemimpin 

pergerakan nasional, melainkan juga bagi bangsa Indonesia. 

Ketiganya telah menyumbangkan pemikiran yang luar biasa 

sehingga Indonesia dapat menggapai cita-cita kemerdekaannya.

Nama Suwardi Suryaningrat kurang dikenal oleh 

warga , namun dengan nama Ki Hadjar Dewantara, beliau 

sangat dikenal, dihormati dan disanjung-sanjung sebagai   

Pendiri Perguruan Tamansiswa, Bapak Pendidikan Nasional,  

dan Pahlawan Nasional.  Beliau dikenal dan diakui dunia 

karena kompetensi, keahlian, prestasi dan sumbangsihnya 

yang luar biasa dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan 

kewarga an.

Melalui studi kepustakaan baik berupa tulisan-tulisan 

maupun benda peninggalan Ki Hadjar Dewantara, serta buku-

buku  karya para tokoh Tamansiswa dan simpatisan Tamansiswa 

yang tersimpan di Museum Tamansiswa “Dewantara Kirti 

Griya”, kami sajikan biografi untuk menggambarkan sosok

Ki Hadjar Dewantara sebagai seorang jurnalis, politikus, 

budayawan, pendidik, dan pemimpin rakyat.

 Dari tiap tingkat dan lapangan perjuangan yang 

ditempuh Ki Hadjar Dewantara, ada tulisan-tulisan beliau 

di berbagai surat kabar, majalah, dan brosur.  Dari perjuangan 

Ki Hadjar Dewantara di lapangan  jurnalistik,  ke lapangan 

politik,  dan yang terakhir di lapangan pendidikan dan 

kebudayaan, ditemukan berbagai tulisan yang menggambarkan 

gagasan dan konsepsinya. Dengan berbagai ragam dan cara 

mengemukakan  gagasan sesuai dengan masa, jaman, dan objek 

yang dihadapinya, maka seluruh kegiatan Ki Hadjar Dewantara 

mengandung semangat dan bernafaskan  perjuangan menuju 

cita-cita Indonesia merdeka.

Dengan biografi ini diharapkan dapat menggugah

semangat generasi muda untuk mempelajari dan mengembangkan 

wawasan kebangsaan dan kebudayaan sebagai sendi perjuangan 

dan pembangunan nasional. Suatu bangsa dan negara akan 

terasing bila dalam proses sejarahnya lepas dari sendi-sendi 

perjuangan para pendahulunya.

B. Masa Kanak-Kanak

 Ki Hadjar Dewantara pada masa kanak-kanak dan masa 

muda bernama Raden Mas (R.M.) Suwardi Suryaningrat. Namun 

sesudah dalam pembuangan di Nederland, gelar kebangsaannya 

tidak dipakai lagi sebagai pernyataan bersatunya Suwardi 

Suryaningrat dengan rakyat yang diperjuangkannya. Suwardi 

Suryaningrat Lahir pada hari Kamis Legi, tanggal 2 Mei 1889 

di Yogyakarta, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1309 

H. Lahirnya pada bulan Ramadhan memunculkan harapan 

agar Suwardi Suryaningrat memberi hikmah pendidikan dan 

peningkatan iman dan takwa. 

Suwardi Suryaningrat adalah keturunan bangsawan. 

Ayahnya Kanjeng Pangeran Ario (K.P.A.) Suryaningrat dan 

Ibunya bernama Raden Ayu (R.A.) Sandiah. Keduanya adalah 

bangsawan Puro Pakualaman Yogyakarta. K.P.A. Suryaningrat 

adalah putera Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (K.G.P.A.A.) 

Paku Alam III. Dengan demikian Suwardi Suryaningrat adalah 

cucu K.G.P.A.A. Paku Alam III.

 Betapapun kelahiran Suwardi Suryaningrat 

membahagiakan K.P.A. Suryaningrat yang mengharapkan 

anak laki-laki, akan namun  berat badannya kurang dari 3 Kg, 

badannya kurus, perutnya buncit, suaranya terlalu lembut. 

K.P.A.Suryaningrat yang suka humor dan gemar berkelakar 

segera nama julukan Jemblung kepada puteranya.  Seorang 

santri sahabat K.P.A. Suryaningrat yang memiliki  pesantren 

di daerah Prambanan, Kyai Soleman tidak mau menerima 

begitu saja kelakar K.P.A. Suryaningrat. Ia menuntut haknya 

sebagai sahabat untuk ikut memberikan nama julukan kepada 

bayi Suwardi Suryaningrat. K.P.A. Suryaningrat setuju, maka 

Kyai Soleman memberi  nama tambahan Trunogati. Kyai 

Soleman merasa mendapat firasat, dari tangis bayi yang lembut

itu, suaranya kelak akan didengar orang di seluruh negeri. 

Perutnya yang jemblung (buncit) itu memberi firasat bayi itu

kelak akan menelan dan mencerna ilmu yang banyak,  sesudah 

memasuki masa dewasa ia akan menjadi seorang pemuda yang 

penting (Truno = pemuda; gati, wigati = penting, berarti).  Oleh 

K.P.A. Suryaningrat kemudian disempurnakan nama julukan  

itu menjadi Jemblung Joyo Trunogati. Di kalangan keluarga 

terdekatnya (ayah, Ibu, kakak dan Pengasuhnya)  memanggil 

Suwardi Suryaningrat dengan julukan Denmas Jemblung.

C. Masa Sekolah

 Sebagai keluarga bangsawan Suwardi Suryaningrat 

mendapat kesempatan belajar di Europeesche Lagere School  

(ELS) atau Sekolah Dasar Belanda 7 tahun di kampung 

Bintaran Yogyakarta, yang tidak jauh dari tempat kediamannya.  

Sesudah tamat Sekolah Dasar (1904), Surwardi Suryaningrat 

masuk Kweekschool  (Sekolah Guru) di Yogyakarta. Tidak 

lama kemudian datang dr. Wahidin Sudiro Husodo di Puro 

Pakualaman, beliau  menanyakan siapa di antara putera-putera 

yang mau masuk STOVIA (School Fit Opleiding Van Indische 

Artsen ) - Sekolah Dokter Jawa di Jakarta, mendapat bea siswa. 

Suwardi Suryaningrat menerima tawaran itu dan menjadi 

mahasiswa  STOVIA (1905-1910). Namun karena sakit selama 

4 bulan, Suwardi Suryaningrat tidak naik kelas dan beasiswanya 

dicabut. Namun ada sinyalemen, alasan sakit sesungguhnya 

bukan satu-satunya sebab dicabutnya beasiswa, namun  ada 

alasan politis dibalik itu. Pencabutan beasiswa dilakukan 

beberapa hari sesudah Suwardi Suryaningrat mendeklamasikan 

sebuah sajak dalam suatu pertemuan. Sajak itu menggambarkan 

keperwiraan Ali Basah Sentot Prawirodirdjo, seorang Panglima 

Perang P.Diponegoro. Sajak itu digubah oleh Multatuli dalam 

Bahasa Belanda yang sangat indah, dibawakan oleh Suwardi 

Suryaningrat dengan penghayatan penuh penjiwaan. Pagi 

harinya, sesudah pembacaan sajak itu, Suwardi Suryaningrat 

dipanggil Direktur STOVIA dan dimarahi habis-habisan. Beliau 

dituduh telah membangkitkan semangat memberontak terhadap 

Pemerintah Hindia Belanda. 

Tidak ada penyesalan bagi Suwardi Suryaningrat karena 

gagal menjadi dokter. Lapangan berjuang untuk rakyat bukan 

hanya sebagai dokter. Bidang jurnalistik, politik, dan pendidikan 

memberi peluang pula untuk berjuang. Dari Direktur STOVIA, 

Suwardi Suryaningrat mendapat Surat Keterangan Istimewa 

atas kepandaiannya berbahasa Belanda. Oleh karena itu, meski 

dikeluarkan dari STOVIA bernuansa hukuman, dengan senang 

hati dan penuh kebanggaan Suwardi Suryaningrat menerimanya 

sebagai konsekuensi dari sebuah perjuangan. Dengan penuh 

haru namun  membanggakan, teman-temannya seperti dr. Cipto 

Mangunkusumo, Sutomo, Suradji Tirtonegoro melepas Suwardi 

Suryaningrat meninggakan bangku STOVIA.

D. Sebagai Jurnalis dan Politikus

 Walaupun tidak dapat menyelesaikan studinya di 

STOVIA, namun  beliau memperoleh banyak pengalaman baru. 

Pada waktu persiapan  mendirikan Budi Utomo,  Suwardi 

Suryaningrat berkenalan dengan Dr. Ernest Francois Eugene 

(E.F.E.) Douwes Dekker. sesudah Budi Utomo didirikan pada 

tanggal 20 Mei 1908, beliau ikut aktif dalam organisasi ini  

dan mendapat tugas bagian propaganda. 

Sesudah meninggalkan STOVIA, Suwardi Suryaningrat 

belajar sebagai analis pada laboratorium Pabrik Gula Kalibagor, 

Banyumas. sesudah satu tahun beliau keluar karena dicabut 

kesempatan belajarnya secara cuma-cuma.  Kemudan menjadi 

pembantu apotiker di Apotik Rathkamp, Malioboro Yogyakarta 

(1911), sambil menjadi jurnalis (wartawan) pada Surat 

Kabar“Sedyotomo”(Bahasa Jawa) dan “Midden Java” (Bahasa 

Belanda) di Yogyakarta dan “De Express  ” di Bandung.

Pada Th. 1912 Suwardi Suryaningrat dipanggil Dr. E.F.E. 

Douwes Dekker  ke Bandung untuk bersama-sama mengasuh 

Suratkabar Harian “De Express  ”. Tulisan pertama beliau 

berjudul“Kemerdekaan Indonesia ”. Di samping itu Suwardi 

Suryaningrat menjadi Anggota Redaksi Harian “Kaoem Muda ” 

Bandung, “Oetoesan Hindia” Surabaya, “ Tjahaja Timoer ” 

Malang. Suwardi Suryaningrat menerima tawaran dari HOS. 

Tjokroaminoto mendirikan Cabang “Serikat Islam ” di Bandung 

dan sekaligus  menjadi Ketuanya (1912).

Pada  6 September 1912 Suwardi Suryaningrat masuk 

menjadi Anggota “Indische Partij”bersama Dr. E.F.E. Douwes 

Dekker dan  dr. Cipto Mangunkusumo. Indische “Partij” adalah 

Partai Politik pertama yang berani mencantumkan tujuan ke 

arah “Indonesia Merdeka ”. Selanjutnya pada  Juli 1913 Suwardi 

Suryaningrat bersama dr. Cipto Mangunkusumo di Bandung 

mendirikan “Comite Tot Herdenking van Nederlandsch 

Honderdjarige Vrijheid”, dalam bahasa Indonesia disingkat 

Komite Bumi Putera, yaitu Panitia untuk memperingati 100 

tahun Kemerdekaan Nederland. Komite tsb. untuk memprotes 

akan adanya  peringatan 100 tahun Kemerdekaan Nederland 

dari penjajahan Perancis yang akan diadakan pada 15 Nopember 

1913. Satu keganjilan dan satu penghinan yang tak ada taranya 

sikap Pemerintah Hindia Belanda itu, berpesta merayakan 

kemerdekaan bangsanya di tengah-tengah bangsa yang dijajahnya 

dan  menyuruh rakyat jajahannya untuk membiayainya.  Komite 

Bumi Putera  juga menuntut agar Pemerintah Hindia Belanda 

menyelenggarakan Parlemen (DPR) di Indonesia. 

Protes tsb. diwujudkan oleh  Suwardi Suryaningrat 

dengan menulis risalah berjudul “Als ik eens Nederlander was” 

(Andai aku seorang Belanda), dan dr. Cipto Mangunkusumo 

berjudul “Kracht of Vrees?” (Kekuatan atau Ketakutan?). 

Untuk kedua kalinya Suwardi Suryaningrat menulis “Een 

voor Allen, maar ook Allen voor Een” (Satu buat semua, namun  

juga semua buat satu). Kemudian Dr. E.F.E.Douwes Dekker 

yang baru pulang dari luar negeri memuji tindakan-tindakan 

Suwardi Suryaningrat dan dr. Cipto Mangunkusumo dengan 

menulis “Onze Helden, Tjipto Mangoenkoesoemo en R.M. 

Soewardi Soerjaningrat.”(Pahlawan-pahlawan kita, Tjipto 

Mangunkusumo dan R.M. Soewardi Soerjaningrat). 

Puncak karir Suwardi Suryaningrat sebagai wartawan 

pejuang ialah tatkala beliau menulis “Als ik eens Nederlander 

was”. Risalah yang diterbitkan pada Juli 1913 itu merupakan 

risalah yang terkenal, karena berisi sindiran yang tajam sekali 

bagi Pemerintah Hinda Belanda. Risalah yang dicetak 5.000 

eksemplar itu untuk memprotes kebijakan Pemerintah Kolonial 

Hinda Belanda yang akan merayakan kemerdekaan negeri 

Belanda dari Penjajahan Perancis.

Karena tulis-tulisan  yang sangat pedas itu, Tiga Serangkai 

: Suwardi Suryaningrat, dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. E.F.E. 

Douwes Dekker ditangkap dan ditahan dalam penjara. Pada 18 

Agustus 1913 keluarlah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda 

N0. 2a,  Suwardi Suryaningrat dibuang ke Bangka, dr. Cipto 

Mangunkusumo ke Banda Neira, dan Dr. E.F.E. Douwes Dekker 

ke Timor Kupang. Namun atas kesepakatan mereka bertiga 

meminta supaya dibuang ke Nederland, dan permitaan mereka 

dikabulkan. Suwardi Suryaningrat ditawari dan dinasehati oleh 

Mr. Van Deventer agar bersedia menjadi Guru Pemerintah 

Hindia Belanda di Bangka sehingga  bebas dari hukuman 

pembuangan, namun  ditolaknya, walaupun Dr. E.F.E. Douwes 

Dekker menyetujuinya.

Ada satu hal yang menarik, saat sidang pengadilan  dan 

vonis dijatuhkan, K.P.A. Suryaningrat hadir. Begitu sidang ditutup, 

Suwardi Suryaningrat langsung menghampiri ayahandanya. 

Sesaat kemudian K.P.A.. Suryaningrat mengulurkaan tangannya 

seraya berkata “Aku bangga atas perjuangannya. Terimalah 

doa dan restu Bapak. Ingat, seorang ksatria tidak akan menjilat 

ludahnya kembali”.

Pada malam perpisahan dengan keluarga K.P.A. 

Suryaningrat di Yogyakarta diadakan selamatan dengan menggelar 

pentas wayang kulit semalam suntuk dengan lakon “Dewa 

Mambang”, yang secara Implisit menggambarkan perjuangan 

Suwardi Suryaningrat mengangkat harkat dan martabat bangsanya. 

R.M. Suwardi Suryaningrat  dan R.Ay. Sutartinah 

Sasraningrat, pasangan temanten baru yang belum genap dua 

mingggu dinikahkan, berangkat ke Belanda pada 6 September 

1913. Bersamaan itu berangkat juga Dr. E.F.E. Douwes Dekker 

dan dr. Cipto Mangunkusoumo. saat  singgah di Teluk 

Benggala pada 14 September 1913, di atas Kapal Bungalow, 

Suwardi Suryaningrat menulis surat kepada kawan-kawan 

seperjuangannya di Tanah Air yang isinya agar sekuat tenaga 

mencegah jangan sampai terjadi  perayaan kemerdekaan Belanda 

terjadi di Indonesia.

Dalam pembuangan di negeri Belanda Suwardi 

Suryaningrat beserta keluarganya hidup serba kekurangan. 

Bantuan didapat dari dana yang dikumpulkan oleh para pengurus 

Indische Partij yaitu “TADO ( Tot Aan De Onafhankelijkheid ) 

Fonds”.  Penghasilannya dibantu profesi sebagai jurnalis dalam 

harian “Het Volk”, Redaktur “Hindia Poetera ”, majalah “Indische 

Vereeniging ”, mingguan “De Indier”, majalah “Indische 

Partij”, majalah “Het Indonesisch Verbond van Studeerenden ”. 

Atas anjuran perkumpulan “ Algemeen Nederlandsch Verbond”, 

“Oost en West” dan “Sociaal Democraties Arbeiders Part y”,  

Suwardi Suryaningrat berkeliling memberi ceramah dan 

penerangan dengan film. Beliau menerangkan keadaan yang

nyata mengenai Indonesia dan keinginan rakyat, melawan 

cerita-cerita bohong yang disebarkan oleh Pemerintah Belanda 

tentang keadaan Indonesia. 

Selama dalam pembuangan Suwardi Suryaningrat 

memperdalam Ilmu Pendidikan dengan mengikuti kursus-kursus 

tertulis dan kursus-kursus malam  hingga berhasil meraih Akte 

Guru Eropa dalam pendidikan Paedagogie  pada 12 Juni 1915. 

Sedangkan R.A. Sutartinah mengajar di Frobel School  yaitu 

Taman Kakan-Kanak di Weimaar, Den Haag. Kegiatan di bidang 

seni budaya, Suwardi Suryaningrat menyalin gending “Kinanti 

Sandoeng” ciptaan Mangkunegara IV dalam notasi balok. 

Tembang itu dipergelarkan pertama kali di depan perkumpulan 

mahasiswa di Den Haag pada 30 Agustus 1916, dinyanyikan 

oleh N. Roelofswaard dengan iringan Piano C. Kleute. Keduanya 

adalah mahasiswi Koninklyke Conservatorium.

Sesuai dengan tujuan semula, Suwardi Suryaningrat, dr. 

Cipto Mangunkusumo, dan Dr. E.F.E. Douwes Dekker minta 

dibuang ke negeri Belanda karena ingin melanjutkan perjuangan 

di negeri Belanda. Surat-surat kabar Belanda yang bersikap 

sangat bersahabat  dengan Tiga Serangkai yaitu “Het Volk ” dan 

“De Nieuwe Grone Amsterdamer ” memberi kesempatan kepada 

Tiga Serangkai untuk menulis dan menyalurkan pikiran-pikiran 

tentang cita-cita perjuangan kemerdekan bangsa Indonesia. 

Berkat pengaruh Tiga Serangkai, maka penghimpunan para 

mahasiswa Indonesia di negeri Belanda  yang tergabung 

dalam “Indische Vereeniging” semakin menonjolkan semangat 

kebangsaan dan semangat kemerdekaan, dan berani  mengubah  

namanya menjadi “Perhimpunan Indonesia”.

Suwardi Suryaningrat berkecimpung dalam pers 

pergerakan yang menjadikan kesadaran berpolitiknya 

berkembang. Dunia jurnalistik yang ditekuni Suwardi 

Suryaningrat telah membawanya ke ranah pergaulan yang 

lebih luas dan progresif.  Beliau mendapatkan kesempatan 

mengutarakan berbagai pemikiran dan persoalan yang dihadapi 

bangsanya. Tulisan-tulisan di berbagai surat kabar, majalah, dan 

brosur menjadi suluh bagi bangsanya yang sedang dirundung 

kegelapan.

Dari Tiga Serangkai yang diasingkan di negeri Belanda 

tsb., dr. Cipto Mangunkusumo diizinkan pulang kembali ke 

Indonesia karena sakit  pada tahun 1914 dan  Dr. E.F.E. Douwes 

Dekker pada tahun 1918. Sedangkan Suwardi Suryaningrat baru 

pulang ke Indonesia pada tahun 1919. Sebenarnya Suwardi 

Suryaningrat sudah dibebaskan pada 17  Agustus 1917 oleh 

Pemerintah Hinda Belanda. Namun beliau  belum bisa kembali 

ke tanah air, karena di Eropa sedang berkecamuk Perang Dunia 

I. Di samping itu, belum cukup dana untuk pulang ke tanah air. 

Para simpatisan kulit putih Mr. Van Deventer mengumpulkan 

dana kepulangan kel.Suwardi Suryaningrat, namun dengan 

sopan ditolak.

Hukuman pengasingan, bagi Suwardi Suwardi 

Suryaningrat dipergunakan untuk terus mengobarkan semangat 

perjuangan, yaitu :

Menulis “Terug naar het front ” (Kembali ke 

medan perjuangan) dalam “Het Volk ” dan “De Groene 

Amsterdammer ”(15 September 1917). 

Aktif memimpin pertunjukan kesenian  dalam  Peringatan 

HUT ke-10 Budi Utomo di Nederland pada 20 Mei 1918, dan 

istri beliau menari sebagai Pergiwa, serta menerbitkan buku 

kenang-kenangan “Sumbangsih” bersama Drs. Sosrokartono 

dan RM. Notosuroto.

Mendirikan Kantor Berita “ Indonesisch Persbureau ” 

(IPB) yang merupakan badan pemusatan penerangan dan 

propaganda pergerakan nasional Indonesia  di Den Haag 

(September 1918). Hal tsb. baru  untuk pertama kalinya  

nama “Indonesia” dipakai di suratkabar  negeri Belanda. IPB 

digunakan Suwardi Suryaningkat untuk berkorespondesi 

dengan suratkabar di Indonesia. IPB melakukan perlawanan 

melalui berbagai tulisan terhadap rencana Pemerintah Kolonial 

Belanda membentuk “Koloniale Raad”. Gerakaan IPB 

mencermikan keberanian Suwardi Suryaningrat di samping 

ketajaman pemikiran dan kejeliannya melihat kekuatan media 

maRM Soewardi Soerjaningrat  a sebagai pembentuk opini publik. Langkah-langkah yang 

digunakan IPB menunjukkan kemampuan dan kepandaian 

Suwardi Suryaningrat menggunakan tidak hanya satu alat 

perjuangan, media maRM Soewardi Soerjaningrat  a merupakan alat perjuangan di bidang 

politik.

Belajar seni drama dari Herman Kloppers sekaligus 

memperdalam kepiawaiannya dalam seni budaya.

Pada  26 Juli 1919  Suwardi Suryaningrat bersama 

isteri  dan kedua puteranya yang lahir di negeri Belanda, yaitu:  

Niken Pandasari Sutapi Asti ( 29 Agustus 1915) dan Subroto 

Aryo Mataram (5 Juni 1917), kembali ke tanah air dan sampai 

di Jakarta 6 September 1919. Kemudian beliau ke Bandung 

menghadap Pengurus Besar “Nationaal Indische Partij” (NIP). 

Suwardi Suryaningrat kembali menjabat Sekjen Pengurus Besar 

NIP,  sambil memimpin majalah “De Beweging”, “Persatuan 

Hindia”, “ De Express  ” dan “Panggugah”. 

Suwardi Suryaningrat menjadi jurnalis pertama Indonesia 

yang terkena ranjau “delict pers” atas pidato dan tulisannya yang 

pedas dengan hukuman penjara di Semarang pada 5 Agustus 

1920. Suwardi Suryaningrat terkena delik pers yang kedua 

kalinya pada November 1920. Ia dituduh menghina Sri Baginda 

Ratu Wilhelmina, Badan Pengadilan, dan Pangreh Praja, dan 

menghasut untuk meroobohkan Pemerintah Hindia Belanda. 

Sesudah keluar dari penjara, tidak lama kemudian beliau masuk 

penjara lagi terkena “delict pidato”, dijatuhi hukuman 3 bulan 

dipenjara di Mlaten Semarang, kemudian dipindahkan ke 

Pekalongan. Walaupun menurut peraturan Pemerintah Hindia 

Belanda seseorang keturunan bangsawan seharusnya dibedakan 

penjaranya dengan hukuman biasa, namun Suwardi Suryaningrat 

disatukan dengan narapidana lainnya. sesudah dibebaskan, 

Suwardi Suryaningrat kembali menetap di Yogyakarta.

Pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan 

yang memberi pencerahan dan pemikiran Suwardi Suryaningrat, 

jusru saat  beliau menjalani masa pembuangan di negeri 

Belanda. Di sanalah beliau banyak mempelajari masalah 

pendidikan dan pengajaran dari MonteRM Soewardi Soerjaningrat  ori,  Dalton, Frobel, 

pesantren, asrama dll. Pergulatan pemikirannya tentang 

pendidikan di negeri Belanda, membuat Suwardi Suryaningrat 

pada serangkaian realitas tentang sistem pendidikan yang masih 

dipertahankan para kyai dengan pondok pesantrennya.

E. Mendirikan Perguruan Tamansiswa

Awal berdirinya Perguruan Tamansiswa tidak lepas dari 

peran R.Ay. Sutartinah. Pada Agustus 1920 Suwardi Suryaningrat 

yang sedang menjalani hukuman penjara di Pekalongan 

diizinkan menjenguk isterinya yang sakit pendarahan berat 

karena melahirkan putera ketiga. R.Ay. Sutartinah mengingatkan 

atas gagasan Suwardi Suryaningrat yang pernah disampaikan 

kepada K.H. Ahmad Dahlan di Semarang (1919), bahwa harus 

ada suatu Perguruan Nasional yang mendidik kader-kader 

perjuangan untuk menentang penjajah. saat  mendengar kata-

kata isteri beliau, seolah-olah Suwardi Suryaningrat mendapat 

ilham (“wisik”) kemudian dengan penuh semangat teringat 

gagasannya dan mulai detik itu beliau berniat sungguh-sungguh 

akan mendirikan Perguruan Nasional, jika telah bebas dari 

hukuman penjara. Ayah Suwardi Suryaningrat menyetujui dan 

sebagai saksi atas ikrar tsb.,  K.P.A. Suryaningrat  memberikan 

tambahan nama “Tarbiah”  kepada putera ketiga Suwardi 

Suryaningrat sehingga bernama Ratih Tarbiah yang lahir pada 

22 Agustus 1920.

Pengalaman Suwardi Suryaningrat di lapangan perjuangan 

politik, dengan melalui berbagai rintangan, pembuangan, dan 

penjara dengan segala hasilnya, menimbulkan pemikiran baru 

untuk mencari cara dan jalan menuju Kemerdekaan Indonesia.  

Suwardi Suryaningrat menginsyafi bahwa perjuangan

kemerdekaan bangsa harus didasari jiwa merdeka dan jiwa 

nasional dari bangsanya, maka diperlukan penanaman jiwa 

merdeka dimulai sejak anak-anak.

Selanjutnya pada tahun 1921 – 1922 Suwardi 

Suryaningrat aktif dalam perkumpulan “Selasa Kliwonan ” yang 

beranggotakan tokoh-tokoh politik, kebudayaan, dan kebatinan, 

yaitu : R.M. Sutatmo Suryokusumo (seorang tokoh Budi Utomo 

yang progresif), Ki Sutopo Wonoboyo, Ki Pronowidigdo, Ki 

Prawirowiworo, RM. Gondoatmojo, B.R.M. Subono, R.M.H. 

Suryo Putro (paman Suwardi Suryaningrat), dan Ki Ageng 

Suryomataram. 

Sarasehan tsb. membahas kehidupan dan nasib bangsa 

Indonesia yang sengsara dan penuh penderitaan, dengan 

mencari jalan untuk menegakkan dan membina kepribadian 

bangsanya. Hasil analisisnya bercita-cita : “Memayu hayuning 

sariro, memayu hayuning bangsa”, dan “memayu hayuning 

bawono ”(membahagiakan diri, bangsa, dan dunia). Cita-cita tsb. 

tidak cukup hanya dicapai melalui pergerakan politik saja, namun  

harus dicapai dengan pendidikan rakyat serta memperbaiki 

jiwa dan mental bangsa.  Akhirnya Sarasehan Slasa Kliwonan 

memutuskan: Ki Ageng Suryomataram bertugas menangani 

mendidik orangtua, dengan Ilmu Jiwa  “Kawruh Begja” yang 

kemudian berkembang menjadi “Kawruh Jiwa ”.  Sedangkan 

Suwardi Suryaningrat dengan beberapa kawannya : R.M.  

Sutatmo Suryokusumo, Ki Pronowidigdo, R.M.H. Suryo Putro, 

Ki Sutopo Wonoboyo, Ki Cokrodirjo, dan BRM. Subono serta 

R.Ay. Sutartinah  diserahi tugas menangani pendidikan anak-

anak.

Dengan pengalamannya bekerja sebagai guru di Perguruan 

“Adhidarma” milik kakanya RM. Suryapranoto, akhirnya pada 

Senin Kliwon, 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat dkk mendirikan 

“Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa” di jl. Tanjung, 

Pakualaman, Yogyakarta,  membuka bagian Taman Anak atau 

Taman Lare, yaitu satuan pendidikan setingkat Taman Kanak-

Kanak (Taman Indria). Kemudian pada 7 Juli 1924 mendirikan 

“Mulo  Kweekshool” setingkat SMP dengan pendidikan guru (4 

tahun sesudah pendidikan dasar). Pada tahun 1928 tamatan Mulo 

Kweekshool dapat masuk AMS (Algemene Middelbare School) 

setingkat SMA Negeri hampir 70%. Dengan kesuksesannya itu 

bangsa Indonesia tergugah semangat dan makin tebal rasa harga 

dirinya.

Lahirnya Perguruan Nasional Tamansiswa mendapat 

sambutan luar biasa dari segala lapisan warga . sesudah 

ditangani oleh pengurus yang bersifat kolektif kolegial yang 

disebut “Instituutraad” diperluas menjadi “Hoofdraad” (nama 

sekarang Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa), dan  ditegaskan 

bahwa Perguruan Nasional Tamansiswa merupakan “badan 

wakaf merdeka”. Ratusan Perguruan Tamansiswa tumbuh 

di mana-mana dijiwai oleh semangat cinta tanah air. Suwardi 

Suryaningrat  dengan Tamansiswanya terkenal di mana-mana. 

Sang Pujangga Rabindranath Tagore dari Shanti Niketan, Bolpur 

India, dengan rombongan yang dipimpin Prof. Dr. Chatterjee 

dalam kunjungan ke Indonesia memerlukan datang di Yogyakarta 

untuk mengunjungi Perguruan Tamansiswa (Agustus 1927). 

Demikian pula Prof. Dr. R. Bunche (USA), seorang pelopor 

dalam memperjuangkan persamaan hak menikmati pendidikan 

bagi orang-orang Negro, tertarik untuk mempelajari gerakan 

Tamansiswa dalam memperjuangkan hak rakyat Indonesia untuk 

menikmati pendidikan bagi rakyat Indonesia (Tahun 1939).

Pada  3 Februari 1928  Suwardi Suryaningrat  genap 

berusia 40 tahun menurut tarikh Jawa (5 windu) dan berganti 

nama Ki Hadjar Dewantara. Menurut Ki Utomo Darmadi, 

Hadjar  : pendidik; Dewan : Utusan; tara : tak tertandingi. 

Jadi maknanya: Ki Hadjar Dewantara adalah Bapak Pendidik 

utusan rakyat yang tak tertandingi menghadapi kolonialisme. 

Pergantian nama tsb. merupakan sublimasi misi hidup dari 

“Satriyo Pinandhito” menjadi “Pandhito Sinatriyo” (Satriyo 

yang sekaligus bersikap laku Pandhito–Pendidik, kemudian 

meningkat menjadi Pandhito-Pendidik yang secara simultan 

berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran= misi 

utama Satriyo). 

Tamansiswa sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 

didirikan Ki Hadjar Dewantara telah berhasil meletakkan dasar-

dasar pendidikan yang memerdekakan sekaligus meletakkan 

dasar-dasar bagi sistem pendidikan nasional. Kehadiran Ki 

Hadjar Dewantara dalam membangun Tamansiswa memiliki 

spektrum sejarah nasional, yang tak luput dari stretegi kebudayaan 

yang digelutinya. Beliau menjadikan Trikon (Kontinyu, 

konvergen, konsentris) dalam proses kebudayaannya. Kontinyu 

: berkesinambungan dengan masa lalu, Konvengen : bertemu 

secara terbuka dengan perkembangan alam dan zaman. Dan 

Konsentris : menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan, dunia.

Ki Hadjar Dewantara memang tidak pernah ragu 

menetapkan sistem dan model pendididkannya berbasis pada 

kebudayaan lokal-nasional. Beliau hendak mengangkat  model 

pendidikan pribumi untuk menghadapi sistem pendidikan 

kolonial,  selanjutnya digerakkan secara serentak untuk mencapai 

kemerdekaan nasional.

Ada empat strategi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, 

Pertama : pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong 

siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri; kedua  : 

membentuk watak siswa agar berjiwa nasional, namun tetap 

membuka diri terhadap perkembangan internasional; ketiga  : 

membangun pribadi siswa  agar berjiwa pionir- pelopor;  dan 

keempat : mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat 

yang menjadi Korat Alamnya masing-masing siswa. 

Selama 37 tahun Ki Hadjar Dewantara memimpin dan 

mengasuh Perguruan Tamansiswa yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Ki Hadjar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 

1959 di Padepokan Ki Hadjar Dewantara dan disemayamkan 

di Pendapa Agung Tamansiswa Yogyakarta. Jenazah Ki Hadjar 

Dewantara  dimakamkan pada tanggal 29 April 1959 secara 

militer dengan Inspektur Upacara Kolonel Soeharto di makam 

Taman Wijaya Brata, Celeban, Yogyakarta. 

Ki Hadjar Dewantara meninggalkan seorang isteri Nyi 

Hadjar Dewantara dan 6 orang anak: Ni Niken Wandansari 

Sutapi Asti, Ki Subroto Aryo Mataram (Brigjend. TNI), Nyi 

Ratih Tarbiyah, Ki Sudiro Ali Murtolo (lahir 9 Agustus 1925), 

Ki Bambang Sokawati (lahir 9 Maret 1930) dan Ki Syailendra 

Wijaya (lahir 28 September 1932).

 Semua benda bersejarah, buku, surat, penghargaan, dan 

barang-barang perabot rumah tangga peninggalan Ki Hadjar 

Dewantara kini tersimpan di Museum “Dewantara Kirti Griya” 

Jl. Tamansiswa No. 25 Yogyakarta.

F. Perjuangan, Jasa, dan Penghargaan

Di bidang pendidikan, prasaran Ki Hadjar Dewantara 

tentang  Pendidikan Nasional dan penyelenggaraan/pembinaan 

perguruan nasional diterima oleh Kongres Perkumpulan Partai-

partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) di Surabaya. 

Dalam kongres yang berlangsung 31 Agustus 1928  tsb., beliau 

mengemukakan perlunya pengajaran nasional sebelum bangsa 

Indonesia memiliki  Pemerintahan Nasional sendiri.

Di bidang pers, bagi Ki Hadjar Dewantara majalah atau 

surat kabar merupakan wahana yang sangat penting bagi suatu 

lembaga untuk menyebarkan cita-citanya kepada warga . 

Oleh karena itu, beliau menerbitkan brosur dan majalah. 

Majalah “Wasita ” (tahun 1928-1931),selanjutnya menerbitkan 

majalah “Pusara” (1931 ).  Di samping kedua majalah tsb., Ki 

Hadjar Dewantara juga menerbitkan Majalah “Keluarga ” dan 

“Keluarga Putera” (1936). 

Sedangkan di bidang kesenian, Ki Hadjar Dewantara 

mengarang buku methode/notasi  nyanyian  daerah Jawa “Sari 

Swara”, diterbitkan tahun 1930 oleh JB. Wolters. Dari buku 

tsb. Ki Hadjar Dewantara menerima royalty, untuk membeli 

mobil Sedan Chevrolet. Sebelumnya, beliau pada tahun 

1926 menciptakan lagu/gendhing Asmaradana “Wasita Rini” 

diperuntukan bagi para anggota Wanita Tamansiswa.

saat  seluruh pergerakan nasional makin hidup dan 

kuat, maka Pemerintah Hindia Belanda bertindak waspada.  

Tindakan itu diarahkan kepada pergerakan sosial, terutama 

bidang pendidikan, maka dibuatlah Undang-Undang “Ordonansi 

Sekolah Liar”  atau “Onderwijs Ordonantie ” disingkat OO 1932, 

dimuat dalam Staatblad 1932 No. 494 yang diumumkan berlaku 

pada 1 Oktober 1932. 

Sikap Ki Hadjar Dewantara terhadap diberlakukannya OO 

1932 tsb, beliau langsung mengirim telegram kepada Gubernur 

Jenderal di Bogor yang isinya menentang OO 1932.  Ki Hadjar 

Dewantara menyatakan akan melawan terus dengan“lijdelijk 

verzet ”, “paRM Soewardi Soerjaningrat  ive resistance”, “non-violence”, dan “ahimsa”. 

Perlawanan Ki Hadjar Dewantara bersama Tamansiswa 

menghadapi OO 1932 mendapat sambutan yang amat besar 

dari kalangan warga  luas. Seluruh pergerakan rakyat baik 

yang bersifat politik, agama, maupun sosial serta media maRM Soewardi Soerjaningrat  a: 

“Perwata Deli”, “Suara Umum”, “Aksi”, “Suara Surabaia”, 

“Sedyatama”, “Darmokondo”, “Bintang Timur”, “Timbul” dan 

Koran-koran di Sumatera,  semuanya secara serentak mendukung 

perlawanan Ki Hadjar Dewantara, sehingga perlawanan tsb. 

menjadi aksi maRM Soewardi Soerjaningrat  a. Akhirnya  OO 1932  ditunda untuk satu 

tahun lamanya dan menghidupkan lagi Ordonansi lama Tahun 

1923/1925. Penetapan penundaan OO 1932 itu telah disahkan 

dalam Staatsblad  No.66 tanggal 21 Februari 1933. 

Usaha Pemerintah Hindia Belanda menindas Tamansiswa 

berjalan terus. Pada tahun 1935  pegawai negeri ditakut-takuti 

jika memasukkan anaknya sekolah di Tamansiswa. “Vrijbijljet ” 

(Kartu Percuma) anak pegawai Kereta Api  yang menjadi 

murid Tamansiswa dicabut. “Kindertoelage ” (Tunjangan anak) 

pegawai negeri dicabut jika terus menyekolahkan anaknya di 

Tamansiswa, disusul “Loon Belasting ” (pajak upah). Namun 

Tamansiswa  menolak dan tidak mau membayar, karena sistem 

hidup keluarga Tamansiswa tidak mengenal hubungan majikan 

dan buruh, Tidak mengenal upah namun   “nafkah”. sesudah lima 

tahun terus-menerus Tamansiswa di bawah pimpinan Ki Hadjar 

Dewantara melawannya, akhirnya pajak upah dibebaskan pada 

15 JUli 1940, Pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengakui 

aturan hidup kekeluargaan Tamansiswa.

Perjuangan dan peran Ki Hadjar Dewantara pada masa  

Pemerintahan Balatentara Jepang sampai dengan Pemerintah 

RI, berturut-turut sebagai :

 . Anggota “Empat Serangkai” bersama Bung Karno, Bung 

Hatta, dan K.H. Mas Mansyoer, mendirikan dan memimpin  

“Pusat Tenaga Rakyat” (Oktober 1942).

 . Anggota “Tjuo Sangiin” yaitu Badan Pertimbangan Dai 

Nippon (Oktober 1943) dan sebagai “Kenkoku Gakuin 

Kyozu” (22 April 1944).

 . “Naimubu Bunkyo Kyoku Sanyo (Penasehat Departemen 

Pendidikan Pemerintah Balatentara Jepang)- 1 Desember 

1944.

 . Anggota “Dokuritzu Jumbi Chosakai” atau  “Badan 

Penyelidik Usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia” 

disingkat BPUPKI,  kemudian menjelma menjadi “”Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia” disingkat PPKI (29 April 

1945) dan “Naimubu Bunkyu Kyokucho (15 Juli 1945).

 . Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada 

Kabinet RI yang pertama (19 Agustus – 15 November 1945).

 . Ketua Panitia Penyelidikan Pendidikan dan Pengajaran RI 

(15 Februari 1946)

 . Ketua Panitia Pembantu Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Pendidikan (1946)

 . Mahaguru Sekolah Polisi RI, Mertoyudan, Magelang (1 

Agustus 1946)

 . Dosen Akademi Pertanian Yogyakarta (1 Februari 1947)

 . Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI (23 Maret 1947)

 . Anggota Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam di 

Sekolah Rakyat Negeri Yogyakarta  (10 April 1947)

 . Anggota Dewan Kurator Akademi Pertanaian/Kehutanan RI 

(27 Maret 1948)

 . Pencetus dan Ketua Panitia Pusat Peringatan 40 Tahun Hari 

Kebangunan Nasional di Yogyakarta (20 Mei 1948).

 . Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI  (6 Juni 1949)

 . Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (1 Juli 1949)

 . Ketua Panitia Asahan – Selatan dan labuhan Ratu (21 

November 1949)

 . Anggota Panitia Perencana Lambang Negara RIS (16 

Januari 1950).

 . Anggota Badan Pertimbangan RI (6 November 1951)

 . Anggota DPR RIS – DPRS RI  (17 Agustus 1950 – 1 April 

1954).

 . Anggota Kehormatan Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi 

Ilmu Kepolisian (6 Februari 1957).

 . Ketua Panitia Pusat Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 

di Jakarta (20 Mei 1952).

Menurut Ki Nayono (Ketua Bagian Kekeluargaan 

Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa), dalam buku “Mengenal 

Taman Wijaya Brata, Makam Pahlawan Perjuang Bangsa”, ada 

tiga catatan penting dari beliau, yaitu : Pertama  : Atas inisiatif 

Ki Hadjar Dewantara pada 20 Mei 1948 diperingati tanggal lahir 

Boedi Oetomo yang ke-40 untuk pertama kalinya di Ibukota 

Negara Yogyakarta. Selaku Ketua Panitia, Ki Hadjar Dewantara 

menyatakan lahirnya Boedi Oetomo dijadikan Hari Kebangunan 

Nasional, yang oleh Presiden Soekarno istilah Kebangunan 

Nasional diganti menjadi Hari Kebangkitan Nasional. 

Peringatan itu untuk mengingatkan bangsa Indonesia yang mulai 

terpecah belah akibat pertarungan ideologi  dan kepentingan 

pribadi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa agar 

bersatu kembali. Pada peringatan tsb. ribuan rakyat Yogyakarta 

digerakkan oleh  Ki Hadjar Dewantara  dengan secara simbolik 

“menggempur” Benteng Vredenburg Yogyakarta, kemudian 

dinyatakan  Benteng Kolonial Belanda yang telah dihancurkan 

secara simbolik itu akan dijadikan “Cultuur Centrum ” (pusat 

kegiatan budaya).

Sedangkan yang kedua : Pada masa pendudukan tentara 

Belanda Desember 1948, Ki Hadjar Dewantara menerima 

penyerahan kain Putih sebagian dari lembar Bendera Pusaka 

dari Ibu Fatmawati, isteri Presiden Soekarno, dengan maksud 

agar jangan sampai  Bendera Sang Saka Merah Putih yang 

dikibarkan 17 Agustus 1945 itu dirampas Belanda. Lembar kain 

Merah terpisah disimpan M. Tahar (Pejabat Istana Presiden 

di Gedung Agung Yogyakarta). Akhirnya sesudah Belanda 

ditarik dari Yogyakarta,  Bendera Merah Putih disatukan 

kembali dan dikibarkan pada 17 Agustus 1949. Ketiga : Sehabis 

menutup seminar Pancasila di Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta (Februari 1959) , Presiden Soekarno menjenguk 

Ki Hadjar Dewantara yang sedang sakit. Presiden Soekarno 

menginformasikan kesimpulan seminar Pancasila sangat tepat 

dijadikan Dasar Negara RI dan  UUD 1945 perlu kembali 

dijadikan UUD NKRI. Ki Hadjar Dewantara menyatakan 

membenarkan dan sangat mendukungnya. Tanggapan Ki Hadjar 

Dewantara tsb. menjadi pendorong bagi Presiden Soekarno 

mengeluarkan Dekrit Presiden RI untuk kembali ke UUD 1945 

pada 5 Juli 1959.

Atas jasa-jasa dan perjuangannya, Ki Hadjar Dewantara 

mendapat penghormatan dan  berbagai tanda penghargaan, yaitu: 

1. Tanggal 8 Maret 1955 ditetapkan Pemerintah RI sebagai 

Perintis Kemerdekaan RI

2. Tanggal 19 Desember 1956 menerima gelar kehormatan 

Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Kebudayaan dari Rektor 

(Presiden Universitet) UGM Prof. Dr.  Sardjito.

3. Tanggal 26 April 1959Ki Hadjar Dewantara wafat dalam usia 

70 tahun, dimakamkan di makam Wijayabrata Tamansiswa 

Yogyakarta dengan upacara kenegaraan sebagai Perwira  

Tinggi secara Anumerta.

4. Tanggal 18 Mei 1959 diangkat sebagai Anggota Kehormatan 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Pusat) secara Posthum , 

atas jasanya di bidang jurnalistik.

5. Tanggal 28 Nopember 1959 diangkat sebagai Pahlawan 

Nasional oleh Pemerintah RI.

6. Tanggal 16 Desember 1959 dengan Kepres No.316/1959, 

Hari lahir Ki Hadjar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan 

sebagai Hari Pendidikan Nasional.

7. Tanggal 17 Agustus 1960 dianugerahi Bintang Mahaputera 

Kelas I oleh Presiden RI.

8. Tanggal 20 Mei 1961 menerima tanda kehormatan Satya 

Lencana Kemerdekaan RI.

9. Tanggal 27 November 1961 mendapat anugerah Rumah 

Pahlawan dari Pemerintah RI di kompleks Padepokan Ki 

Hadjar Dewantara, Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta.

10. Tanggal 20 Mei 1976 dianugerahi gelar Perintis Pers Nasional 

oleh Dewan Pers

11.Tanggal 6 September 1977 dengan Keputusan Menteri P dan 

K RI  No.0398/M/1977, ditetapkan lambang Departeman P 

dan K di dalamnya ada adagium “Tutwuri Handayani”. 

12.Hari wafat Ki Hadjar Dewantara tanggal 26 April ditetapkan  

menjadi  Hari Bakti Tamansiswa, dan Ki Hadjar Dewantara 

mendapat tanda   penghargaan   Purnasetiawan  Tamansiswa   

dari Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

13.Tanggal 9 Desember 1981  Pinisepuh  Persatuan  Tamansiswa  

Ki  Suryobroto  mengukuhkan nama  Kapal Latih K.R.I.”Ki 

Hadjar Dewantara” No. Lambung 364 di dermaga Cilacap.

14.Sistem Paguron, wawasan kebangsaan dan kebudayaan Ki 

Hadjar Dewantara menjadi acuan dalam penyelenggaraan 

pendidikan di SMA Taman Taruna Magelang, yang didirikan 

atas kerjasama ABRI dengan Tamansiswa (14 Juli 1990)

G. Ajaran:

Ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara meliputi bermacam 

ragam, ada yang sifatnya konsepsional, petunjuk operasional-

praktis, dan fatwa atau nasehat.

A. Konsepsi tentang Kepemimpinan:

1. Demokrasi dan Kepemimpinan (Democratie en 

Leinderschap ) : merupakan wujud demokrasi yang 

dilandasi oleh jiwa kekeluargaan, dan sejiwa dengan 

Demokrasi Pancasila.  Demokrasi tsb. memperhatikan 

unsur kemerdekaan yang mengenal batas, yaitu tertib 

damainya kehidupan bersama, dan juga menolak unsur 

kekuasaan mutlak (otoriter). Setiap permasalahan 

diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mendapatkan 

kesepakatan bersama/mufakat.

2. Trilogi Kepemimpinan : Ing ngarsa sung tulada, Ing 

madya mangun karsa, Tutwuri handayani. Trilogi ini 

semula hanya diperuntukkan di kalangan pendidikan, dan 

merupakan perangkat pendidikan dalam melaksanakan 

tugas pendidikan yang berjiwa kekeluargaan. Namun 

dalam perkembangannya, Trilogi Kepemimpinan telah 

menjadi salah satu model kepemimpinan nasional, 

sebagai sarana mengatur tata kehidupan bersama, baik di 

kalangan Pemerintah, TNI/Plori, maupun sipil.

B. Konsepsi tentang Pendidikan:

1. Tripusat Pendidikan: menegaskan bahwa pendidikan 

yang diterima peserta didik terjadi di tiga lingkungan, 

yaitu : lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan 

lingkungan kewarga an. Ketiga lingkungan hidup 

tsb. memiliki  pengaruh edukatif dalam pembentukan 

kepribadian Sang Anak. 

2. Sistem Among: suatu sistem pendidikan yang berjiwa 

kekeluargaan dan bersendikan  Kodrat Alam dan 

Kemerdekaan. Sistem Among menurut cara berlakunya 

disebut  sistem “Tutwuri Handayani”.

C. Konsepsi tentang Kebudayaan:

1. Pembinaan Kebudayaan Nasional, yang dikenal dengan 

Trikon (kontinuitas, kosentrisitas, dan konvergensi).

2. Perwujudan Kebudayaan Nasional, yang dikenal 

sebagai teori tentang “Sari-sari dan puncak-puncak 

kebudayaan ndaerah sebagai modal utama bagi 

terwujudnya kebudayaan nasional”.

D. Pedoman operasional - praktis:

1. Tri Pantangan: pantang menyalahgunakan kekuasan/

wewenang, pantang menyalah-gunakan keuangan, 

pantang melanggar kesusilaan.

2. Trihayu : memayu hayuning sarira, bangsa, manungsa

3. Trisaksi jiwa : cipta, rasa, karsa

4. Tringa : ngerti, ngrasa, nglakoni

5. Triko : kooperatif, konsultatif, korektif

6. Trijuang : berjuang memberantas kebodohan, 

kemiskinan, ketertinggalan

7. Tri-N: niteni, niroke, nambahi.

E. Fatwa dan Semboyan:

Beberapa semboyan, perlambang, dan fatwa yang 

disampaikan Ki Hadjar Dewantara di antaranya berasal dari 

para Pinisepuh Tamansiswa dan peninggalan para leluhur/

nenek moyang kita, yaitu: 

1. Lawan Sastra Ngesti Mulya (1852 Qaka/1922 

Masehi): Dengan pengetahuan kita menuju kemuliaan. 

Inilah yang dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara dengan 

Tamansiswanya, untuk kemuliaan bangsa dan rakyat. 

Semboyan ini menjelaskan maksud tahun berdirinya 

Perguruan Tamansiswa.

2. Suci Tata Ngesti Tunggal (1854 Qaka/1923 Masehi): 

Dengan kesucian batin dan teraturnya hidup lahir kita 

mengejar kesempurnaan atau Kesucian dan ketertiban 

menuju kesatuan. Ini sebagai janji yang harus dilaksanakan  

oleh setiap pejuang Tamansiswa. Semboyan ini untuk 

mengenang tahun berdirinya Persatuan Tamansiswa.

3. Hak diri untuk menuntut Salam dan Bahagia:

  Setiap orang memiliki  hak  untuk memperoleh 

kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin.

4. Salam bahagia diri tidak boleh menyalahi damainya 

warga :

  Segala kepentingan bersama harus diletakkan diletakkan 

di atas kepentingan pribadi masing-masing. Oleh karena 

itu tak mungkin kita masing-masing  akan hidup selamat 

dan bahagia, apabila warga  terganggu, tidak tertib 

dan damai.

5. Kodrat Alam itulah Penunjuk Untuk Hidup 

Sempurna:

  Jangalah hidup kita bertentangan dengan  Kodrat Alam. 

Petunjuk dalam Kodrat Alam kita jadikan pedoman 

hidup, baik sebagai individu, sebagai bangsa maupun 

anggota dari alam kemanusiaan.

6. Alam hidup manusia adalah alam hidup perbulatan:

  Hidup kita masing-masing ada dalam lingkungan 

berbagai alam khusus, yang saling berhubungan dan 

berpengaruh. Alam khusus : alam diri, alam kebangsaan, 

dan alam kemanusiaan. Rasa diri, rasa bangga, dan 

rasa kemanusiaan senantiasa hidup dalam sanubari kita 

masing-masing.

7.  Kita berhamba kepada Sang Anak:  

  Kita dengan ikhlas hati dan dan bebas dari ikatan apapun, 

mendekati Sang Anak dan mengorbankan diri kepadanya. 

Jangan si murid untuk si guru namun  si guru untuk  si 

murid.

8.  Tetep - Antep -  Mantep:

 Tetep: ketetapan hati, tetap pada pendiriannya tidak 

tergoyahkan oleh pengaruh negatif; Antep : berat, 

berbobot, bermutu; Mantep : mantap, tetap pada 

pilihannya.

9.  Ngandel – Kendel -  Bandel – Kandel :

  Ngandel: percaya, yakin kepada penguasa Tuhan dan 

kekuatan diri; Kendel: berani, menghindarkan rasa 

takut atau wasangka; Bandel: tahan, tawakal, hatinya 

kuat menderita; Kandel atau tebal, meskipun menderita 

namun kuat badan tubuhnya. Empat tabiat ini saling 

berhubungan, barang siapa dapat percaya tentu ia akan 

berani, lalu mudahlah ia akan tawakal dan dengan 

sendirinya ia akan tebal tubuhnya.

10. Neng - Ning -  Nung -  Nang :

  Neng: berarti “meneng”, yakni tenteram batinnya; Ning: 

dari kata “wening” dan “bening”,berarti jernih fikirannya,

yaitu mudah dapat membedakan barang yang “khak” dan 

yang “batal”, yang “benar” dan yang “salah”; Nung: dari 

kata “hanung”,berarti kuat, sentosa dalam kemauannya, 

yaitu kokoh dalam segala kekuatannya, lahir dan batin, 

untuk mencapai apa yang dikehendaki; Nang: dari 

kata “menang” atau dapat “wewenang” atau berhak 

atas buah usahanya. wewenang. Empat tabiat ini saling 

berhubungan, yaitu barang siapa dapat “neng” tentu 

mudahlah ia apat dapat berfikir yang “ning”, lalu menjadi

kuat atau “nung” kemauannya, dan dengan sendirinya ia 

akan mendapat “menang”.

11. Tutwuri Handayani:

  Mengikuti di belakang sambil memberi pengaruh. Jangan 

menarik-narik anak dari depan, biarkanlah mereka 

mencari jalan sendiri. Jika  anak-anak salah jalan, barulah 

pamong memberi pengaruh menuju jalan yang benar. 

Inilah semboyan Sistem Among.

12. Bibit, Bebet, Bobot :

  Dalam mebentuk keluarga yang baik, sejahtera, perlu 

memperhatikan Bibit : benih  yang sehat dan baik; Bebet 

: yang menurunkan asal usul keturunan/ orangtuanya; 

dan Bobot : berat yang dimaksud mutu/kualitas.

13. Senyari Bumi Sedumuk Batuk den Lakoni Taker Pati:

  Dalam perebutan isteri dan tanah orang biasanya 

menyabungkan nyawanya. Maksudnya perebutan “isteri” 

ialah perebutan “keturunan” sedangkan perebutan 

“senyari tanah” ialah perebutan “negara”. 

14. Lebih Baik Mati Terhormat Daripada Hidup Nista:

  Semboyan pada waktu menentang Undang-Undang 

Sekolah Liar tahun 1932.

15. Syari’at tidak dengan Hakikat adalah Kosong;

  Hakikat tidak dengan Syari’at pasti Batal:

  Untuk berhasil tidak cukup memakai laku batin, namun 

harus juga mementingkan laku lahir. Suci batin dan 

tertibnya lahirnya harus berbarengan.

16.Rawe-rawe Rantas Malang-malang Putung:

  Memperteguh kemauan dan tenaga.

17. Dari Natur kearah Kultur :

  Dari kodrat ke arab adab. Itulah asas pendidikan 

Tamansiswa yang bersifat kultural. 

. Setiap orangtua pasti mendambakan anak keturunannya 

serba sempurna. Namun hal tsb. tidak seluruhnya menjadi 

kenyataan. Meskipun bentuk tubuh Ki Hadjar Dewantara 

kecil dan lemah, ayah beliau menerima keadaan itu dengan 

penuh rasa syukur. Kiranya apa yang diprediksi oleh Kyai 

Soleman menjadi kenyataan, Ki Hadjar Dewantara menjadi 

seorang pemberani,  penggembleng jiwa menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa melalui penididikan.

. Di bidang politik, Ki Hadjar Dewantara telah 

mengembangkan visi nasionalisme kerakyatan melalui 

“Nationaal Indische Partij” (NIP). Penjara umumnya adalah 

tempat membuat orang menjadi jera. Demikian pula dengan 

pembuangan/pengasingan dilakukan agar pelaku tidak dapat 

berhubungan dengan komunitasnya, sehingga apa yang 

menjadi tujuannya tidak tercapai. Ternyata asumsi penjara 

dan pembuangan tsb., bagi Ki Hadjar Dewantatara sebagai 

seorang patriot sejati tidak berlaku. Di balik penjara dan 

dari pembuangan/ pengasingan, Ki Hadjar Dewantara tetap 

berjuang untuk bangsanya. Dengan melalui sarana pers dan 

politik  Ki Hadjar Dewantara telah membuktikan kualitas 

dan jasanya sebagai perintis perjuangan Kemerdekaan 

Nasional. Itulah yang menjadikannya Ki Hadjar Dewantara 

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Perintis Kemerdekaan 

RI dan Pahlawan Nasional.

. saat  Suwardi Suryaningrat dibuang ke negeri Belanda 

maupun dipenjara di Semarang dan Pekalongan,  beliau 

adalah wartawan pejuang dan politisi yang berwatak 

pemberani. Sebagai wartawan Suwardi Suryaningrat bukan 

saja pandai dan mahir menggerakkan pena, namun  beliau 

telah memanfaatkan secara optimal media pers sebagai alat 

perjuangan untuk membentuk opini publik guna melawan 

Pemerintah Kolonial Belanda. Gagasan  dan pokok pikiran 

mengenai kemerdekaan bangsa, dan kecaman terhadap 

setiap penindasan dan perkosaan terhadap kemanusiaan, 

bukan hanya dilontarkan lewat pidato-pidato saja, akan 

namun  diimplementasikan melalui ujung pena. Kalaupun 

pers nasional dewasa ini mengokohkan diri sebagai pers 

perjuangan, maka landasan yang dijadikan pangkal tolak itu 

telah diletakan dasar-dasarnya oleh Ki Hadjar Dewantara. 

Itulah kemudian Ki Hadjar Dewantara karena jasanya di 

bidang jurnalistik oleh Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI Pusat) diangkat secara “Anumerta” sebagai Anggota 

Kehormatan PWI dan dianugerahi gelar Perintis Pers 

Nasional oleh Dewan Pers.

. Di bidang pendidikan, Ki  Hadjar Dewantara memberikan 

tawaran alternatif mengenai sistem pendidikan nasional yang 

egaliter dan partisipatoris melalui teknik kepemimpinan dan 

Sistem Among dengan model Pawiyatan atau pondok asrama 

dengan corak nasional, yaitu : Perguruan Tamansiswa. 

Konsepsi Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang 

dilatarbelakangi jiwa kebangsaannya yang sangat kuat, 

dinamis, dan prosepektif serta berakar dari budaya sendiri 

merupakan konsepsi yang tepat bagi bangsa Indonesia. Itulah 

yang kemudian menjadikan Ki Hadjar Dewantara sebagai 

Pelopor Pendidikan Nasional dan hari lahirnya 2 Mei 

ditetapakan oleh Pemerintah sebagai Hari Pendidikan 

Nasional dan “Tutwuri Handayani” dijadikan semboyan 

oleh Departemen/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

RI. Demikian pula, atas jasanya yang sangat besar di bidang 

kebudayaan, Ki Hadjar Dewantara  mendapat gelar Doktor 

Honoris Causa dalam Ilmu Kebudayaan dari UGM. 

. Bagi Ki Hadjar Dewantara perjuangan melalui bidang politik 

dinilainya sebagai perjuangan yang belum menyentuh jiwa 

manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu Ki Hadjar 

Dewantara melakukan re-orientasi atas perjuangannya. Jiwa 

merdeka tidak mugkin dapat masuk ke hati seseorang apabila 

hanya pidato-pidato politik, akhirnya Ki Hadjar Dewantara 

memilih jalan pendidikan sebagai sarana perjuangan untuk 

menghasilkan manusia baru Indonesia yang sadar akan rasa 

kebangsaan dan memiliki  jiwa merdeka. Benih-benih 

hidup merdeka akan tumbuh subur apabila ditaburkan 

melalui jalan pendidikan. Penanaman jiwa merdeka melalui 

pendidikan, berarti mempersenjatai rakyat melawan 

kolonilisme. Hanya manusia yang berjiwa merdeka lah 

yang sanggup memperjuangan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Itulah yang mendasari  Ki Hadjar 

Dewantara mendirikan Perguruan Tamansiswa, sebagai 

tempat memelihara, melaksanakan dan mengembangkan 

konsepsi-konsepsi beliau. 

Demikian catatan dan pandangan kami tentang sejarah, 

perjuangan, dan pengabdian Ki Hadjar Dewantara. Beliau 

dimuliakan, dihormati, dan dijunjung tinggi, bukan karena 

keturunan bangsawan dan bukan karena banyak hartanya, namun  

karena amal dan jasanya yang luar biasa bagi sesama, bangsa, 

dan negara. 

    Yogyakarta, 22 Maret 2017

Perjuangan pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan 

Indonesia tidak terlepas dari peranan dan kiprah dari Suwardi 

Surjaningrat atau juga lebih dikenal dengan nama Ki Hajar 

Dewantara yang berasal dari lingkungan ningrat Puri 

Pakualaman, Yogyakarta. Perjuangan politiknya mewarnai 

dan menggemparkan perkembangan politik kolonial Hindia 

Belanda dan dianggap berbahaya untuk kelangsungan tatanan 

kolonial sehingga ia bersama kedua teman seperjuangannya 

diasingkan ke Negeri Belanda. Sekembalinya dari pengasingan, 

sikap dan langkah drastis perjuangannya adalah saat  beralih 

ke perjuangan di lapangan pendidikan dengan mendirikan 

perkumpulan dan sekolah Taman Siswa. Berbagai faktor dan 

1. Pengantar diskusi untuk Seminar Ki Hadjar Dewantara di Museum 

Kebangkitan Nasional, Jakarta, 30 Maret 2017.

pemicu  berada di balik perubahan ranah perjuangan itu. Walau 

beralih ranah, ia tetap memegang erat visi dan tujuan yang tidak 

berubah dari sikap dan kiprah perjuangannya semula, yakni 

menggapai kemerdekaan Indonesia, melalui pembangunan dan 

pengembangan pendidikan untuk putera-putera bangsa. Melalui 

gerakan Taman Siswa, sumbangsih perjuangannya tidak hanya 

ikut membentuk corak perjuangan pergerakan kebangsaan 

dan membuka gerbang kemerdekaan Indonesia, melainkan 

juga hingga mewujudkan dan mencapai cita-cita Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia (Kata kunci: Suwardi Suryaningrat, 

pergerakan kebangsaan, kemerdekaan, politik, pendidikan).

Kemunculan kesadaran sosial budaya dan emansipasi 

membawa para elite baru terdidik dalam sistem modernisasi 

kolonial Hindia Belanda sejak awal abad ke-20 ke dalam 

kancah pergerakan dan perjuangan mulai dari ranah politik 

hingga ke pendidikan.  Perubahan zaman yang melanda dalam 

pusaran kebijakan kolonial menimbulkan ketidakseimbangan, 

keguncangan dan peralihan di kalangan elite baru yang berasal 

dari lingkungan pemuka dan petinggi tradisional, yakni lapisan 

priyayi.  Di satu sisi, mereka mulai tercerabut dari akar identitas 

dan budaya primordial, sedangkan di sisi lain, mereka tidak dapat 

melangkah ke gerbang identitas dan budaya modern kolonial. 

Kelompok elite teratas kolonial, seperti kelompok Eropa dan 

Eurasian, tidak menyambut mereka untuk menjadi bagian dalam 

kehidupan sosial budaya yang eksklusif dan penuh keistimewaan 

( priviledges ). Sebagian besar mereka, yang tidak memiliki 

kesempatan untuk menjadi bagian dalam jenjang birokrasi dan 

pemerintahan yang masih bersifat turun temurun, menghadapi 

pilihan yang tidak banyak kecuali menjadi bagian dari kehidupan 

warga  biasa (wong cilik) dalam alam penjajahan. Kesadaran 

yang timbul itu menciptakan solidaritas, keprihatinan, perhatian 

dan rasa kebersamaan dengan warga  kaula yang kemudian 

menjadi semangat dan tema perjuangan mereka  dalam upaya 

menumbangkan sendi-sendi kolonialisme Belanda.

Kebangkitan kesadaran dan emansipasi warga  

jajahan Hindia Belanda tidak terlepas dari geliat dan dinamika 

suatu kelompok lapisan elite yang berusaha memaknai dan 

mengidentifikasi kedudukan dan peranan mereka dalam

perubahan-perubahan yang sedang berlangsung, baik di 

lingkungan sekitar yang kolonialistik maupun pada tataran 

internasional yang dikenal dan dicerna melalui media-media 

yang dapat direngkuh. Gagasan dan ajaran modern globalisme 

yang menggerakkan dan menjadi pendorong untuk berubah, tidak 

hanya datang dari dunia Eropa, melainkan juga dari kawasan 

Asia.  Segera, para elite modern itu, priyayi baru (neopriyayi), 

menjadi pembawa perubahan (agent of change)  yang membawa 

semangat, cita-cita, tujuan dan cara pergerakan yang radikal, 

menantang tatanan dan kebijakan kolonialisme.

Perjuangan politik merupakan ranah pilihan untuk 

mengubah tatanan yang tidak adil ini . Perlawanan tidak 

lagi melalui senjata, melainkan memakai kata dan pena. 

Dalam tahapan perjuangan dan pergerakan itu, identitas dan 

tujuan baru dicapai yaitu, kebangsaan, bangsa, Indonesia dan 

kemerdekaan. Namun, pencapaian itu tidak hanya diperoleh 

melalui perjuangan politik. Sumbangsih yang signifikan dan

relevan juga diberikan oleh perjuangan di bidang pendidikan. 

Kesadaran dan pilihan jalur perjuangan ini tidak terlepas dari 

dinamika dan perkembangan pergerakan nasional dalam konteks 

perubahan global. 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan 

dalam kehidupan dan kemajuan umat manusia. Kesadaran 

dan kemampuan seseorang untuk mampu melangsungkan 

kehidupannya dan bertahan hidup diperoleh melalui proses 

pendidikan, mulai dari pengetahuan, keterampilan, kepandaian 

hingga kearifan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran, 

akibat dan pemicu  dalam perubahan sosial.  Pengembangan 

sektor pendidikan merupakan salah satu strategi, cara dan teori 

dalam pembangunan ekonomi yang bertalian dengan faktor 

keunggulan bersaing (competitive advantaves ). 

Dalam perspektif dan pengalaman sejarah Indonesia, 

pendirian dan perkembangan kolonialisme Hindia Belanda tidak 

mengesampingkan ranah pendidikan. sesudah pembentukan 

jenjang, jaringan dan jangkauan kekuasaan pemerintahan atau 

birokratisasi, penyediaan sumber daya manusianya sesudah jajaran 

pemerintahan modern Barat  (Europeesche Besturen)  diambil 

dari warga  setempat melalui penerapan dan pelaksanaan 

pendidikan selaras dengan tuntutan dan kebutuhan kolonialisme 

saat  itu. Kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya itu tidak 

hanya mempersiapkan tenaga kerja untuk roda pemerintahan 

( Inlandsche Besturen ), melainkan juga bidang profesi lainnya 

seperti guru, tenaga medis, kerani, pertukangan dan lainnya. 

Bahkan, kebijakan itu menyentuh pula ke ranah pertahanan dan 

keamanan, berupa pendidikan polisi dan tentara. Tampak jelas 

bahwa persoalan pendidikan merupakan bagian dari modernisasi 

dan perubahan yang ditimbulkannya.

Konsepsi dan cakupan pendidikan tidak hanya terbatas 

pada sekolah, terutama dalam artian bangunannya. Pada 

hakekatnya, konsep pendidikan adalah perubahan, yakni 

bagaimana seseorang menjadi berbeda saat  sebelum dan 

sesudah mengikuti dan mengalami pendidikan, yang tentunya 

dalam aura positif menuju ke keadaan yang lebih baik daripada 

sebelumnya.  Pendekatan, metode dan metodologi pendidikan 

saat ini telah menjadi sedemikian luas dan juga tidak jarang 

menjadi rumit (complicated ).  Oleh karena itu, sejumlah pendapat 

yang menyoroti masalah-masalah dalam perkembangan dan 

pembangunan nasional menoleh pada dan menilik ranah 

pendidikan. Kesemua itu menyiratkan dan memperlihatkan 

betapa penting pendidikan dalam kehidupan perseorangan, 

kelompok (kolektivitas) serta terutama berbangsa dan bernegara.

Kebijakan dan pelaksanaan pendidikan kolonial 

memiliki suatu dampak samping (side effects ) yang tampaknya 

tidak begitu banyak diduga sebelumnya, berupa persemaian 

benih kesadaran, rasa emansipasi dan kebangsaan. Pendidikan 

sekolah pemerintahan, seperti MOSVIA dan kemudian OSVIA, 

dan kedokteran seperti Sekolah Dokter Jawa dan STOVIA, 

menghasilkan banyak lulusan yang kemudian menjadi sosok 

pembaharu, penggerak dan pendorong ke arah emansipasi dan 

pergerakan nasional. Kesempatan dan peluang itu muncul saat  

pencanangan Politik Etis di Hindia Belanda yang berlandaskan 

pada suatu Hutang Budi (Eereschuld)  pada awal abad ke-20 

sebagai manifestasi dari perkembangan dan tuntutan zaman 

terhadap pengelolaan wilayah koloni dan kolonialisme.  

Berawal dari pembentukan suatu organisasi sukarela 

yang modern, yaitu Boedi Oetomo, para elite baru berpendidikan 

Barat itu memulai suatu lembaran sejarah yang berbeda dengan 

masa sebelumnya. Perjuangan untuk melawan belenggu 

penjajahan, ketidakadilan dan eksploitasi tidak lagi melalui 

perlawanan bersenjata, melainkan dengan cara tanpa kekerasan 

(non violence) melalui gerakan sosial modern seperti rapat 

umum penyampaian pendapat, pengerahan maRM Soewardi Soerjaningrat  a unjuk rasa, 

pemogokan, surat menyurat, memakai sarana pers walau masih 

muncul pemberontakan seperti pada tahun 1926. Cakrawala 

politik kolonial diwarnai oleh gegap gempita pergerakan nasional 

yang dapat dipilah menjadi gerakan bekerjasama (koperatif) dan 

tidak bekerjasama (non koperatif) dengan pemerintah kolonial 

Hindia Belanda. 

B. Suwardi Suryaningrat

Perjuangan Suwardi kerap dibatasi dan hanya merujuk 

pada gerakan pendidikan melalui organisasi dan sekolah Taman 

Siswa. Pendapat ini tidaklah keliru. Taman Siswa menorehkan 

goresan jejak-jejak perjuangan yang penting pada masa 

pergerakan nasional dan di masa selanjutnya. Kenji Tsuchiya 

(1987: xi) menggambarkannya sebagai berikut: “The leader 

of Taman Siswa was Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, the 

principal founder of the original school, who in 1928 took the 

name Ki Hadjar Dewantara. During the 1930s his reputation 

grew, and during the Japanese military administration he was 

recognized, along with Sukarno, Hatta, and the Muslim leader 

Kyai Haji Mansur, as one of the four outstanding leaders of the 

Indonesian people. With the establishmen of the independent 

Republic of Indonesia, Dewantara, became minister of education 

in the first cabinet, and to later governments he served as chief 

adviser on educational matters. He died at age seventy on 26 

April 1959; in November of the same year he was proclaimed a 

national hero, and a month later his birthday, may 2, was declared 

National Education Day (Hari Pendidikan).” Memang, sosok 

pahlawan nasional itu lebih dikenal sebagai tokoh pendidikan, 

yang kerap menyaput perjuangan, kiprah dan sumbangsihnya 

dalam perkembangan politik nasional.

saat  Boedi Oetomo dibentuk, sebagai perkumpulan 

sukarela modern awal di Hindia Belanda, ia pun menjadi 

anggotanya walau tidak berlangsung lama dan tidak 

memperlihatkan jejak dan sentuhan yang membawa perubahan 

signifikan. Juga, sebagai anggota dan pengurus Sarekat Islam,

rekam jejak kiprahnya tidak memperlihatkan sumbangsih 

yang signifikan. Peran dan sumbangsihnya untuk landasan

politik untuk Indonesia muncul dan membentuk pada saat ia 

mendirikan dan bergerak dalam partai politik awal di Hindia 

Belanda, bersama rekan seperjuangannya yakni RM Tjipto 

Mangunkusumo dan EFE Douwes Dekker. Ketiga sosok 

itu dikenal sebagai Tiga Serangkai yang mendirikan Partai 

Hindia (Indische Partij) yang jelas-jelas berhaluan politik 

dan memperjuangkan melepaskan diri dari belenggu kolonial 

Belanda ( los van Nederland ). Bersama-sama dengan Boedi 

Oetomo yang semula juga memperjuangkan peningkatan derajad 

Hindia dan kemudian memusatkan perjuangannya pada gerakan 

memuliakan kebudayaan Jawa, dan Sarekat Islam, yang semula 

bernama Sarekat Dagang Islam yang hendak meningkatkan 

kemampuan dalam persaingan dagang dan kemudian berubah 

menjadi gerakan politik bertujuan dan bercorak agama, Partai 

Hindia menawarkan dan memperjuangkan pembentukan suatu 

warga  politik supra primordialisme yang bersatu, dan 

dibayangkan sebagai bangsa Hindia (de Indiers ).

Gagasan bangsa Hindia berlandaskan pada suatu kenyataan 

sosial budaya warga  kolonial yang memperlihatkan 

ambiguitas, eksklusivitas, separatis, hirarkis dan diskriminatif. 

Di bawah pengaruh idealisme dan kecenderungan perkembangan 

politik global yang memperlihatkan pasang naik gerakan 

antikolonialisme dan imperalisme, pembentukan identitas 

politik yang emansipatoris, setara dan seimbang diperjuangkan 

dalam tatanan, kebijakan dan kepentingan kolonialisme Hindia 

Belanda yang hendak berkuasa selama mungkin. Persaingan 

kapitalisme modern sejak Revolusi Industri menjadikan daerah 

dan kekuasaan penjajahan menjadi penting, sebagai pemasok 

bahan baku dan pasar hasil produksi negeri induk.  Seraya 

itu pula, gagasan tentang pembaharuan ikatan dan hubungan 

kolonial pun muncul dan berkembang di lingkungan negeri 

induk.

Gagasan bangsa Hindia, yang dicetuskan oleh Ernst 

Douwes Dekker seorang cucu keponakan Eduard Douwes 

Dekker yang menulis karya Max Havelaar dengan nama 

samaran Multatuli yang sempat menggemparkan dunia 

Eropa karena mengungkapkan skandal eksploitasi kolonial 

Hindia Belanda, dari keturunan campuran Eurasian atau 

Indo,  berkembang di tengah-tengah warga  kolonial yang 

terfragmentaris berdasar  kedudukan dan kepentingan yang 

tidak hanya saling berbeda, bahkan pula bertentangan dalam 

lingkup hegemoni dan keistimewaan (privileges) .  Awalnya, 

gagasan persatuan politik itu mendapat sambutan di berbagai 

kalangan dan lapisan  warga  kolonial, termasuk dari 

sebagian kelompok Eropa dan Indo (Eurasia), dan juga dari 

kelompok Cina dan Bumiputra.  Namun, gagasan untuk menarik 

kalangan elite Eropa, sebagaimana sempat mencuat di balik 

gagasan mempersatukan dari gerakan Boedi Oetomo, cenderung 

memperlihatkan kegagalan dan penolakan.  Alasan utamanya 

adalah mereka tidak merasa nyaman dan tidak siap untuk hidup 

berdampingan serta berbagi bersama, terutama dengan kalangan 

Bumiputera.

menggambarkan gagasan dan perjuangan kebangsaan Hindia: 

“Kembali kepada nasionalisme revolusioner: benih-benihnya 

pernah dirumuskan oleh Indische Partij, dengan tiga serangkai 

pemimpinnya Douwes Dekker—Tjipto Mangunkusumo dan 

Suwardi Surjaningrat. Tujuan Indische Partij ialah untuk 

‘membangunkan patriotisme semua ‘Kaum Hindia’ kepada 

tanah air, yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, 

agar mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar 

persamaan ketatanegaraan untuk memajukan Tanah air Hindia 

dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.’ Dari 

pasal-pasal dalam anggaran dasarnya dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa Indische Partij berpijak atas dasar nasionalisme 

yang luas menuju kemerdekaan Indonesia. Indonesia adalah 

‘wisma nasional’ semua mengakui ‘Hindia’ sebagai tanah air, 

negara dan kebangsaannya. Paham itu pada masanya dikenal 

sebagai Indisch Nationalism, yang di kemudian hari melalui 

Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasionalisme Indonesia 

menjadi Nasionalisme Indonesia. Semboyannya ‘Lepas dari 

Nederland’ mendorong corak radikal organisasi mahasiswa di 

Nederland maupun Indonesia, antara lain karena pengaruh para 

pemimpin Indische Partij yang dibuang ke Nederland.”

Ciri kesetaraan dalam perjuangan pembentukan 

bangsa Hindia ditampilkan oleh Suwardi Surjaningrat dengan 

menanggalkan pemakaian gelar askriptifnya yang menandai 

lingkungan bangsawan sebagai asal usulnya berupa Raden 

Mas.  Suatu kontribusi penting lainnya adalah pemakaian 

dan pengenalan istilah Indonesia. 

mencatat:“Tidak jelas siapa dalam IV (Indische Vereeniging atau 

Perhimpunan Hindia, pen) yang pertama kali mengambil istilah 

‘Indonesia’ dari etnografi colonial dan ruang kuliah Leiden